Kehidupan Masyarakat Kota Bogor

Secara historis, pertama kali wilayah Bogor dikenal sebagai pusat Kerajaan Pakuan-Padjadjaran. Dalam klasifikasi kota pedalaman, kota Bogor tumbuh di sekitar keraton yang ada. Fungsi kita itu adalah memberikan berbagai barang dan jasa untuk keraton, sementara kota-kota itu juga menikmati kemegahan yang melimpah dari istana kerajaan serta sisa-sisa kemewahan, dari kehidupan mewah yang ada di dalam keratin (Wertheim,1999 :133). Nama wilayah Bogor pada masa Kerajaan Pakuan-Padjadjaran adalah Dayeuh yang diperintah oleh seorang rajanya yang paling terkenal, yaitu Sri Baduga Maharaja atau yang diyakini pula sebagai Prabu Siliwangi yang memerintah sejak tanggal 3 Juni 1482. Namun demikian kekuasaan Pakuan-Padjadjaran runtuh manakala terjadi serangan yang dilakukan Kesultanan Banten di bawah komando Sultan Hasanudin pada tahun 1579. Kemudian bekas-bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pakuan-Padjadjaran terbagi ke dalam beberapa kekuasaan. Di bagian timur berada dalam kekuasaan Cirebon, di sebelah barat berada di bawah kekuasaan Banten, sedangkan wilayah Bogor sendiri berada di bawah penguasaan langsung Pangeran Jayakarta. Akibat dari penyerangan ini tidak saja mengakibatkan kehancuran ibukota kerajaan, tetapi juga pembunuhan masal masyarakat di sekitarnya sehingga dapat dikatakan rantai sejarah keberadaan wilayah ini dapat dikatakan hilang sama sekali. Jejak-jejak sejarah dapat dikatakan berputar ketika orang-orang Eropa mulai menguasai Hindia Timur, tepatnya sejak tahun 1677 ketika Kompeni Belanda mulai menguasai wilayah kedaulatan Pangeran Jayakarta, yakni Batavia hingga ke wilayah Bogor. Setelah mealukan tiga kali ekspedisi,akhirnya di bawah pimpinan Letnan berhasil didirikan sebuah perkampungan yang dinamakan Kampung Baru di sekitar wilayah Tanah Baru sekarang. Dalam perkembangannnya, Kampung Baru kemudian menjadi pusat kampung-kampung lainnya yang muncul kemudian di sekitar wilayah Bogor (Danasasmita, 1983 :83). Walaupun begitu, secara resmi baru pada tahun 1745 terjadi penggabungan kampung-kampung tersebut di bawah nama Kabupaten Kampung Baru. Namun demikian lima tahun sebelum perisitwa pembentukan kabupaten itu terjadi, terdapat sebuah peristiwa penting di kota ini, yaitu pembantukan Vila Buitenzorg atas perintah Baron Van Imhoff pada tahun 1745 (Thung, 2008 :1). Gubernur Jenderal ini merasakan suasana lingkungan Kota Batavia tidak lagi kondusif untuk dijadikan tempat tinggal. Untuk itu ia kemudian mencari sebuah daerah strategis yang mempunyai hawa sejuk, nyaman, dan tenang, namun letaknya tidak jauh dari Bogor. Atas dasar itulah kemudian Bogor dijadikan pilihan utama. Berdasarkan fungsi sebagai tempat peristirahatan wilayah Bogor kemudian lebih populer dengan nama Buitenzorg yang artinya kota tanpa kesibukan. Pada masa Daendels, Vila Buitenzorg ini kemudian beralih fungsi menjadi tempat kedudukan resmi Gubernur Hindia Belanda, yang peresmiannya sebenarnya baru berlangsung pada tahun 1866 melalui surat Keputusan gubernur Jenderal Hindia-Belanda No.11 tahun 1866. Status in berlangsung sampai dengan masa Pendudukan Jepang Bahkan, status Kota Bogor tidak hanya sebatas itu saja menyusul keputusan pemindahan pusat admisitratif Hindia Belanda ke kota ini dengan didirikannya kantor Algemeene Secretarie pada tahun 1888.

Pada tahun 1905 adalah sebuah episode baru dalam perkembangan Buitenzorg. Hal ini disebabkan karena sejak tahun ini Buitenzorg secara resmi lepas dari Batavia dan diberikan otonomi sendiri berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No.208 pada tahun 1905. Sejak saat itu juga secara resmi berdiri sebuah pemerintahan otonom Geemente dengan luas wilayah 22 kmr2 yang terdiri atas dua distrik dan tujuh desa dan diproyeksikan dapat menampung penduduk sebanyak 30.000 jiwa. Gemeente ini sendiri dipimpin oleh seorang Burgemeenter dan corak pemerintahan ini berlangsung sampai dengan masa Pendudukan Jepang. Reformasi istilah-istilah di bidang pemerintahan mulai dilakukan. Istilah Si (Gemmente) Sya (keresidenan), Ken (kabupaten), Gun (kewedanaan), Son (kecamatan), dam Ku (desa/kelurahan) sejak Jepang mulai menduduki Hindia-Belanda. Peyebutan pemimpin masing-masing satuan pemerintahan ini dilakukan dengan menambahkan Co saja. Misalkan, Syuco untuk menyebut residen, Kenco untuk bupati, dan sebagainya., Di samping itu dilakukan juga penggantian nama Buitenzorg menjadi nama Bogor sebagai nama resmi kota ini.

Setelah memasuki masa Kemerdekaan, Bogor masih sempat menggunakan mengunakan Si dengan pimpinannya Sico yang pada waktu itu dijabat oleh R. Odang Prawiradipraja yang hanya memerintah selama satu tahun (1945-1946). Selanjutnya karena Bogor kemudian dikuasai oleh Belanda, maka diangkatlah soerang Burgemeenter, yaitu J.J. Penoch yang memerintah selama dua tahun (1948-1950). Namun setelah itu Bogor berstatus Kota Praja dengan pemimpinnya R. Djoekardi. Setelah terjadi pergantian satatus pemerintahan dari Kota Praja menjadi Pemerintah Kota Besar, dan Pemerintah Kota Madya, berturut-turut Bogor dipimpin oleh Kartadjumena( 1952-1956), Pramono Notosudiro (1956-1959), Abdul Rachman (1960-1961) dan Ahmad Adnawijaya (1961-1965). Perubahan kembali terjadi setelah terjadinya pergantian Orde Lama ke Orde Baru. Sejak era ini, seorang kepala daerah mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sebagai orang daerah dan juga sebagai orang pusat yang memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan. Pada masa kepemimpinan Achmad Syam (1 September 1965-7 Maret 1979), fokus utama pembangunan wilayah Bogor terletak pada penataan wilayah yang semula terdiri dari dua wilayah admistratif, yaitu Kecamatan Kota Kaler dan Kecamatan Kota Kidul. Namun sejak diedarkannya Surat Keputusam Walikota Bogor No. 5422/1/68.a, Bogor kemudian terbagi atas lima wilayah admistratif, 16 wilayah administratif lingkungan. Achmad Syam kemudian digantikan oleh Achmad Sobana (7 Maret 1979-7 Maret 1984). Sasaran utama pemenrintahhnya masih sama, yaitu pemekaran wilayah Bogor untuk mengefisienkan pelayanan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu dilakukan pemekaran di beberapa wilayah, seperti Kecamatan Bogor Timur, Bogor Utara, dan Bogor Selatan. Namun rencana pemekaran ini baru berhasil direalisasikan pada masa pemerintahan Ir. Muhammad (7 Maret 1984-7 Maret 1989) yang ditandai dengan pergantian nama lingkungan menjadi kelurahan dan realisasi pemekaran Kecamatan Tanah Sareal sehingga Bogor secara resmi terdiri dari lima wilayah administrartif. Di samping itu terjadi juga peningkatan jumlah kelurahan dari 16 menjadi 22 kelurahan dengan luas wilayah 2.156 hektar dan jumlah penduduk tahun 1988 adalah 284.558 jiwa. Penggantinya, Suratman kemudian lebih memfokuskan pada penataan wilayah Kota Bogor (7 Maret 1989-7 Maret 1994). Baru pada zaman Edi Gunardi, realisasi penataan ruang ini terealisasi dengan meluasnya wilayah Kota Bogor menjadi 11.850 hektar dan jumlah penduduk 584.884 jiwa. Selanjutnya pada masa pemerintahan Iswara Natanegara (1999-2004) boleh dikatakan merupakan masa pemerintahan walikota tersukses. Hal itu tidak saja ditujukkan dengan perubahan status desa menjadi kelurahan tetapi juga pelayanan publik menjadi prioritas sehingga tidak heran Iswara mendapat 28 penghargaan dan menjadi walikota yang menerima penghargaan terbanyak. Penggantinya Diani Budiarto (2004-200) dikatakan merupakan pemerintahan yang kontroversial. Hal ini dikarenakan wakilnya M. Sahid dinonaktifkan sehingga Diani Budiarto harus menyelesaikkan sendiri rencana pemerintahan Kota Bogor yang meliputi kebersihan kota, penataan pedagang kaki lima, penataan transportasi, dan kemiskinan.

Perkembangan Masyarakat Kota Bogor

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Bogor atau Dayeuh adalah pusat Kerajaan Pakuan Padjadjaran. Dari keterangan yang didapatkan, kota ini pernah berpenghuni 50.000 jiwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kota ini, pada awalnya, didominasi oleh orang-orang Sunda. Namun demikian, semenjak Kerajaan Pakuan Padjadjaran dimusnahkan oleh Kesultanan Banten dapat dikatakan hampir sebagian besar penduduk kota itu tidak diketahui nasibnya. Hal itu kemudian dibuktikan pada ekspedisi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda yang tidak menemukan tanda-tanda pemukiman penduduk di bekas Kerajaan Pakuan-Padjadjaran tersebut, kecuali di beberapa tempat yang letaknya agak jauh dari pusat kerajaan. Namun demikian, terdapat pula sekitar 7-8 orang-orang eks laskar Mataram yang meminta perlindungan kepada Kesultanan Banten menyusul penyerangan yang gagal terhadap Batavia. Para eks-laskar Mataram ini kemudian diizinkan untuk menetap di wilayah Bogor, tepatnya di pinggir kali Ciliwung.

Setelah Tanuwijaya mendirikan kampung pertama di wilayah Tanah Baru sekarang, dengan nama Kampung Baru yang merupakan koloni pribumi pertama di Buitenzorg, menyusul didirikan beberapa kampung lainnya. Namun yang perlu diperhatikan disini adalah letak kampung-kampung tersebut berada di luar pusat Kota Bogor sekarang. Keberadaan kampung pribumi pertama di pusat Kota baru diketahui sejak berdirinya koloni pribumi di areal halaman Vila Buitenzorg dengan nama Kampung Bogor. Masyarakat kampung inilah yang merintis aktivitas perdagangan di pusat kota yang salah satunya adalah mendirikan pasar yang terkenal dengan nama Pasar Bogor. Pada awalnya pasar ini hanya buka dua hari dalam satu minggu, namun karena perkembangan aktivitas perdagangannya, kemudian pasar ini kemudian buka setiap hari sampai sekarang. Bahkan kelak kemasyuran pasar ini membuat para pendatang dari etnis Tionghoa datang dan bahkan bermukim di sekitar pasar kebanggan warga Bogor ini.

Thung Ju Lan berpendapat bahwa masyarakat di pusat Buitenzorg mulai beragam semenjak tahun 1790-an (Thung, 2008 :2). Artinya, dengan mengaitkan keberadaan Kampung Bogor, Pasar Bogor, dan perkembangan perkampungan Tionghoa, setidaknya dapat disimpulkan bahwa ada tiga kelompok masyarakat di Buitenzorg pada saat itu, yaitu Eropa (khususnya Belanda), Timur-Asing (Tionghoa), dan Pribumi (Kampung Bogor). Berkaitan dengan itu, Sopandi juga mendukung peryataan itu. Ia memetakan pemukiman-pemukiman yang terdapat di Buitenzorg ke dalam tiga kawasan, yaitu Zona Eropa yang meliputi sekeliling Kebun Raya, Jalan Ir. Juanda (untuk keperluan perkantoran dan pemukiman), hingga daerah Ciwaringin di utara, dan Taman Kencana di timur. Seiring dengan diberlakukannya Sedangkan kawasan Pecinan terletak di sepanjang Handelstraat atau Jalan Suryakencana sekarang yang berfungsi sebagai pusat perekonomian Buitenzorg Untuk masyarakat pribumi, sebenarnya tidak ada wilayah khusus, tetapi harus berada di luar pusat kota Bitenzorg (Sopandi,). Pola pemukiman model ini sebenarnya merupakan standar kota-kota kolonial di Hindia-Belanda atau yang dikenal dengan kebijakan Wijkenstelsel, namun di Buitenzorg sendiri peraturan ini tidak dijalankan secara ketat sehingga hubungan antara orang-orang Eropa, Tionghoa, dan Pribumi dapat terjalin secara harmonis.

Memasuki awal abad ke-20, populasi penduduk Buitenzorg, terutama dari golongan Eropa dan Tionghoa semakin meningkat. Hal inilah ynag mengakibatkan Buitenzorg diberikan otonomi khusus dengan status Gemeente. Dari kalkulasi yang pernah dilakukan tercatat bahwa jumlah pendudujk Afdeling Buitenzorg pada periode 1843 adalah 46.135 jiwa yang kemudian meningkat pada tahun 1845 dengan jumlah 58.614 jiwa. Sedangkan pada tahun 1849 jumlah penduduknya adalah 64.446 jiwa dan pada tahun 1861 menigkat menjadi 81.355 jiwa. Lonjakan yang cukup besar mulai dirasakan sejak tahun 1905 dan semakin melonjak saat dilakukan pecatatan penduduk tahun 1930 (Muhsin, 1994 :124-129). Peningkatan jumlah penduduk ini, selain dipengaruhi oleh peningkatan status administratif Buitenzorg, juga dipengaruhi juga oleh perkembangan perekonomian kota, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan regional dan tempat transit aliran barang menuju Batavia. Dalam hal ini, perkembangan ini didukung oleh sarana dan prasarana transportasi yang berkembang dengan cukup baik, terutama jalan raya dan pembangunan rel kereta api 1873 yang melayani rute Batavia-Buitenzorg.

Memasuki alam kemerdekaan, khususnya setelah revolusi fisik berakhir, Kota Bogor kemudian membenahi diri khususnya mengenai pembagian wilayah administrasi dan pengaturan tata ruang kota. Setelah dua hal itu selesai, kemudian Kota Bogor juga diikutsertakan dalam proyek pembangunan kawasan Jabotabek pada tahun 1970-an yang berfungsi untuk mengurangi migrasi penduduk ke Jakarta, Artinya, Bogor diharapkan dapat dijakdikan pemukiman alternatif selain Tangerang dan Bekasi. Mulai saat itu Kota Bogor setiap tahunnya mengalami lonjakan penduduk yang signifikan. Pada tahun 1971 jumlah penduduk Kota Bogor adalah 196.815 jiwa sedangkan pada tahun 1981 jumlah penduduknya meningkat menjadi 246.052 (Muhsin, 1994 :129).

Memasuki periode tahun 1990-an sampai dengan sekarang, semakin meningkatnya mobilitas penduduk, baik dari wilayah maupun luar wilayah pulau Jawa sendiri membuat Kota Bogor semakin sesak. Pertambahan penduduik ini sangat mudah diamati dengan melihat perkembangan pemukiman-pemukiman penduduk di sekitar wilayah Kota Bogor. Dalam penghitungan penduduk tahun 2006 tercatat total keselurahan penduduk di Kota Bogor adalah 750.250 jiwa (http://www.kotabogor.go.id/demografi.htm). Di samping itu, dapat pula dilihat jumlah pemukiman yang berjumlah lebih dari seratus perumahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, perkembangan penduduk mulai dirasakan semenjak Buitenzorg dijadikan kedudukan resmi Gubernur Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Bersamaan dengan itu tumbuh pula potensi ekonomi kota yang didukung oleh sarana transportasi yang memadai. Memasuki masa kemerdekaan, khususnya pada masa Orde Baru, Kota Bogor tumbuh sebagai kota berbasis pemukiman para pekerja yang mencari nafkah di Jakarta. Hal ini sangat terlihat ketika kita melihat mengamati jumlah pemukiman yang dibangun di Kota Bogor.

Kehidupan Masyarakat Kota Bogor

Sejak zaman Kolonial sampai dengan sekarang, masyarakat Kota Bogor telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini tentu saja membawa pengaruh , khususnya di dalam kehidupan kemasyarakatan. Namun, harus pula dipahami terlebih dahulu bahwa Kota Bogor terletak di perbatasan antara Propinsi Jawa Barat dan Propinsi DKI Jakarta. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya, baik dilihat dari segi kehidupan ekonomi, sosial, maupun budaya. Bahkan, terkadang, Kota Bogor diklasifikasikan sebagai bagian dari Propinsi DKI Jakarta, namun sebenarnya Kota Bogor juga tidak dapat dipisahkan dari kesatuan Propinsi Jawa Barat.

Berkaitan dengan itu, dalam perkembangannya, Masyarakat Kota Bogor memiliki dinamakan kehidupan yang sangat beragam. Namun, secara umum, dapatlah dilihat dua corak utama kehidupan masyarakat Kota Bogor, yaitu masyarakat asli Kota Bogor yang dapat dikelompokkan sebagai masyarakat tradisional yang masih menggantungkan hidupanya dari pertanian dan biasanya berdomisili di wilayah pedalaman Kota Bogor serta masih kuat dalam menjalankan budayanya. Sedangkan masyarakat pendatang yang diklasifikasikan sebagai masyarakat moderen bertempat tinggal di pusat Kota Bogor. Mereka biasanya mengkonsentrasikan bidang pekerjaannya di institusi pemerintahan dan swasta, baik sebagai pegawai, pedagang, penyedia jasa dan sebagainya. Namun demikian, dalam bidang budaya merek terseret oleh budaya moderen kota sehingga budaya lokal yang mereka bawa semakin terkikis.

Untuk memudahkan dalam mengamati kehidupan masyarakat Kota Bogor, maka dalam makalah aspek kehidupan akan dikhususkan pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Kehidupan ekonomi Masyarakat Kota Bogor dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu kehidupan ekonomi tipe pasar dan kehidupan ekonomi tipe perusahaan atau firma .Pendukung kehidupan ekonomi tipe pertama adalah adalah masyarakat yang tinggal di pinggiran Kota Bogor. Masyarakat ini masih terikat pada faktor alam, seperti tanah, pertanian, dan musim. Di samping itu pula mereka bukan tergolong masyarakat yang mengutamakan rasionalitas, efisiensi, dan profit oriented. Adapun kehidupan ekonomi pedesaan ini dapat pula dikelompokkan menjadi pertanian, peternakan dan perikanan, Perdagangan,Kerajinan, Industri Rumah Tangga, dan Buruh (Muhsin, 1994 :143-146). Sedangkan masyarakat pendukung kehidupan ekonomi tipe kedua adalah masyarakat perkotaan yang tinggal di pusat kota.. Mereka lebih cenderung mengembangkan usaha di bidang perusahaan dan perindustrian. Adapun masyarakat tipe ini mendapat sokongan infrastruktur yang kuat, organisasi dan manjemen yang solid, rasional, dan efisien, serta berorientasi pada keuntungan. Kehidupan ekonomi perusahaan atau firma ini terdiri dari berbagai macam sub-bidang, seperti tekstil, percetakan,perusahaan konstruksi bangunan, perusahaan-perusahaan perdagangan,pemrosesan metal, dan sebagainya (Muhsin, 1994 :147-148).

Dalam kehidupan sosial, Masyarakat Kota Bogor pun terklasifikasi ke dalam masyarakat pedesaan yang merupakan penduduk asli Kota Bogor, dan masyarakat perkotaan yang merupakan penduduk pedatang Kota Bogor. Namun dalam perkembanganntya interaksi diantara dua kelompok masyarakat ini tergolong intens karena pada kenyataannya keduanya saling membutuhkan. Berkaitan dengan hal tersebut, karena kepentingan ekonomi orang-orang perkotaan, masyarakat desa secara perlahan-lahan telah berorientasi ke luar. Artinya, terjadi revolusi struktur masyarakat pedesaan yang tidak lagi didasarkan pada tanah tetapi pada mata pencaharian memang masih ada masyarakat yang tetapi dalam pengolahan hasil pertaniannya banyak mengunakan tekonlogi yang tepat guna sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Namun, sebagian besar masyarakat desa kemudian mengadakan migrasi ke luar desa untuk mengadu nasib di perkotaan. Namun, mereka pun masih mempertahankan tempat tinggal dan juga pekerjaan lama mereka, terutama dalam bidang pertanian.. Oleh karena itu banyak diantara masyarakat desa seperti itu memilih menjadi migran musiman atau commnuting (migran yang pulang-pergi). Pada sisi lain, masyarakat kota pun mengalami perubahan dalam bidang sosial pula. Hal ini mulai terasa sejak memasuki abad ke-20 menakala terjadi kebangkitan golongan menegah yang kemudian menyisihkan golongan-golongan priyayi. Mereka kemudian banyak bergelut dalam bidang perdagangan dan industri yang mengakibatkan terjadi mobilitas sosial yang menonjol di kalangan masyarakat pribumi. Di samping itu pula, mobilitas sosial dapat pula disebabkan oleh faktor pendidikan. Sejak pengangkatan pegawai negeri didasarkan oleh tingkat pendidikan seseorang, banyak diantara orang-orang pribumi yang bersekolah demi mendapatkan pekerjaan itu. Perkembangan zaman kemudian telah mengakibatkan interaksi sosial antara dua tipe masyarakat ini semakin intens. Hal itu disebabkan oleh. Beberapa faktor seperti desa merupakan tulang punggung perekonomian kota, komersialisasi hasil-hasil pertanian bertumpu pada kota, masyarakat desa banyak yang bermigrasi ke kota, terjadi mobilitas sosial yang cukup tinggi, dan tersedianya sarana komunikasi dan transportasi yang memadai (Muhsin 1994 :156-157).

Dalam bidang kebudayaan, masyarakat Kota Bogor pun terbagi ke dalam dua jenis, yaitu masyarakat asli yang masih memeprtahankan Kebudayaan Sunda dan masyarakat kota yang mulai mengembangkan budaya perkotaan namun masih mendapat pengaruh Budaya Sunda akibat intensnya interaksi antar masyarakat seperti yang telah disebutkan di atas. Dalam kehidupan masyarakat asli, Budaya Sunda yang paling dikenal oleh masyarakat Bogor lainnya adalah pelaksanaan Upacara Seren Taun Guru Bumi di Kaki Gunung Salak, upacara ini merupakan simbolisasi dari keberhasilan panen. Upacara ini sangat kental dengan Budaya Sunda karena selain diramaikan oleh pertujukan Angkung Gubrag, juga dalam ritualnya banyak menggunakan instrumen tradisional Sunda, seperti Jempana dan Dongdang yang merupakan makanan tradisional dan hasil usaha tani (Puniman, 2006 : 68). Di samping itu, yang menarik pula apabila kita amati budaya yang berkembang dalam masyaraka perkotaan. Bila kita amati secara lebih seksama, terdapat percampuran antara budaya Betawi dan Budaya Sunda. Misalnya, dalam percakapan sehari-hari sering kita temukan pernyataan “Gua Geleuh sama Lu”. Kata “Gua” merupakan bagian dari bahasa Betawi, sedangkan kata “Geleuh” merupakan Bahasa Sunda. Oleh karena itu pula, mungkin, terjadi perubahan sifat Bahasa Sunda yang bila dibandingkan dengan Bahasa Sunda yang digunakan di wilayah Bandung, Bahasa Sunda Bogor terkesan lebih kasar. Di samping itu, gejala yang kemudian muncul, terutama di kalangan masyarakat pendatang adalah muncul dan berkembangya sikap kepedulian terhadap Budaya Sunda. Sehingga pemahaman akan Budaya Sunda semakin terkikis, bahkan orang Sunda yang laihr di Kota Bogor pun belum tentu dapat berbahas Sunda, dan digantikan oleh budaya perkotaan yang tidak mengindahkan nilai-nilai tradisional.

Potret Kehidupan Masyarakat Perumahan Indraprasta II

Perumahan Indraprasta II merupakan perluasan dari proyek Perumahan Nasional (Perumnas). Dalam sejarah perumahan di Indonesia dikenal kebijakan perumahan yang merupakan bagian dari Repelita I (1969-1974). Sebagai implikasinya kemudian dikeluarkan Keputusan Presidien RI No.29/1974 tentang pembentukan Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas) (Silas, 2005 :14). Perumnas di Kota Bogor pada awalnya merupakan sebuah perumahan yang menempati areal yang sangat luas. Namun seiring perkembangan zaman, kemudian areal ini dibagi-bagi ke dalam beberapa unit komplek perumahan. Salah satunya yang terbesar adalah Perumahan Indraprasta I yang mulai dibangun pada awal tahun 1990. Semakin membaiknya sarana transportasi di wilayah tersebut, membuat pengembang kemudian membuat kembali Perumahan Indraprasta II pada akhir tahun 1990-an dengan keunggulan akses jalan yang langsung ke jalan tol. Kemudahan ini kemudian membuat perumahan ini laku, terutama dari kalangan para pekerja yang berkator di Jakarta, namun lebih memilih bermukim di Kota Bogor. Dalam perkembangannya, karena letaknya yang strategis di sekitar komplek Indraprasta II ini kemudian bertebaran pula tempat-tempat usaha, seperti Factory Outlet (FO), bengkel, dan yang paling banyak adalah usaha rumah makan.

Dalam kehidupan masyarakatnya pun dapat dikatakan unik. Hal ini disebabkan oleh letak wilayah Perumahan Indraprsta itu sendiri. Walaupun dalam kompleks perumahan itu didominasi oleh masyarakat perkotaan, namun di sekitar tempat tersebut terdapat pula masyarakat-masyarakat asli terutama yang berasal dari wilayah Cimahpar. Relasi diantara para penduduk di kompleks ini dapat sangat mencerminkan kehidupan masyarakat perkotaan yang lebih cenderung individualis, mengembangkan hubungan yang bersifat formal, dan bersifat profesional. Namun bukan berarti relasi diantara penghuni kompleks tersebut tidak berjalan . Hal ini terutama ditujukkan dengan diadakannya acara arisan rutin kompleks setiap satu bulan sekali yang pelaksanaannya dilakukan secara bergiliran. Selain itu, setiap hari minggu pun diadakan kegiata olahraga bersama dari semua kalangan umur yang secara tidak langsung berfungsi untuk menjalin dan membangun relasi yang baik antara sesama warga komplek. Sedangkan intensitas hubungan antara warga komplek dengan penduduk asli sekitar juga cukup baik. Hal ini, paling tidak ditujukkan dengan dikaryakannya beberapa penduduk asli, baik sebagai asisten rumah tangga, maupun sebagai tenaga keamanan di wilayah komplek.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s