Golput, Memilih untuk Tidak Memilih


Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif, untuk memilih para wakil rakyat dan untuk menentukan partai-partai mana saja yang berhak mengajukan capres dan cawapres, akan dilangsungkan beberapa hari lagi. Berbagai masalah teknis Pemilu, termasuk yang mendasar, belum diselesaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal yang sangat terlihat, tentu saja, usaha berbagai parpol dan para caleg yang semakin intensif menarik massa demi memenangkan Pemilu dan mendapat kursi “empuk” di parlemen. Namun demikian, tanpa disadari dukungan “yang dianggap sikap apatis” dan “haram” terhadap Golongan Putih (Golput) semakin membesar.

Pemilu 2009 yang Carut-Marut

Pertanyaan penting yang perlu ditekankan dalam tulisan ini, yaitu “mengapa dukungan terhadap Golput semakin membesar?” Kalau sebagian pihak menganalisis bahwa peran tokoh-tokoh kharismatis menjadi indikator utama dukungan tersebut tampaknya jawaban tersebut kurang tepat. Memang, peran tokoh kharismatis, seperti Gus Dur, yang menganjurkan untuk Golput di Pemilu 2009 tidak dapat diabaikan. Akan tetapi, jawaban ini cenderung membentuk opini bahwa masyarakat “tetap bodoh”. Bila pernyataan Fadjroel Rachman dalam sebuah acara di salah satu stasiun TV swasta dapat dipercaya, bahwa angka Golput pada Pemilu 2004 sebesar 40 % dan mungkin akan naik pada Pemilu 2009, maka analisis indikator tunggal peran tokoh kharismatis perlu ditinjau kembali.

Ada permasalahan yang hampir selalu atau sengaja tidak dimunculkan dalam memahami fenomena Golput dalam Pemilu. Masyarakat dewasa ini telah menjadi ‘binatang politik” yang cukup cerdas. Ia tidak hanya mengonsumsi lauk-pauk politik dan langsung menelannya. Masyarakat kini telah dapat memilah, merasakan, dan mempertimbangkan kandungan gizi lauk-pauk politik yang akan dikonsumsinya. Pendeknya, masyarakat telah memiliki selera politik, yang mengandung konsekuensi ia akan mengonsumsinya apabila dipandang bermanfaat dan akan menghindarinya apabila tidak bermanfaat atau merugikan dirinya.

Sayangnya, berbagai parpol dan para caleg tetap memosisikan masyarakat sebagai objek Pemilu. Sikap konservatif ini mungkin muncul dari argumen-argumen historis, bahwa perspektif masyarakat yang telah dikekang dalam sejarah pemilu di Indonesia akan tetap stagnan, kalaupun berubah tentunya tidak revolutif. Dalam Sejarah Pemilu Indonesia, memang, masyarakat hanya mengikuti keinginan para pemimpin kharismatis yang populis, penyambung lidah rakyat, dan lain sebagainya untuk melanggengkan kekuasaanya di pemerintahan. Kondisi selama Orde Lama tersebut tampaknya terus berlanjut, bahkan semakin buruk selama Orde Baru. Pada saat itu, setelah sistem partai politik disederhanakan menjadi dua partai politik (PPP dan PDI) dan satu golongan Golkar), pemerintah yang mengusung asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) menganjurkan kalau tidak ingin mengatakan memaksa para petani, PNS, ABRI, dan lain sebagainya untuk memilih Golkar. Hampir tiga dasawarsa masyarakat dipaksa mengonsumsi hidangan politik, sehingga ada kecenderungan untuk memilih pola yang sama. Kecuali romantisme terhadap Soekarno yang terjadi pada Pemilu 1999, tampaknya “pembodohan” selama lebih dari 30 tahun itu berulang lagi dalam Pemilu 2004, ketika Golkar, lagi-lagi, memenangkan Pemilu.

Namun demikian, pihak-pihak yang berkepentingan agaknya keliru bercampur kaget ketika dihadapkan pada dinamika masyarakat dalam berpolitik. Mereka tidak menyangka persepsi masyarakat terhadap hak berpolitik cepat berubah. Inidikasi perubahan ini telah terlihat di berbagai pemilu daerah. Kemenangan partai Islam, khususnya PKS, dan kemenangan calon idependen di berbagai daerah cukup mengambarkan kemajuan tersebut. Partai-partai klasik yang memakai strategi lama banyak yang ‘gigit jari’ melihat kemenangan partai-partai “kemarin sore” yang menawarkan strategi-strategi baru untuk memenangkan hati masyarakat.

Kejenuhan masyarakat melihat ambisi politis parpol dan para caleg semakin diperparah ketika kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap tidak maksimal. Salah satu yang cukup menganggu adalah perubahan tata cara pemberian suara. Terjadi perubahan tanpa sosialisasi yang signifikan kepada masyarakat tentang pengatian “cara mencoblos’ dengan “mencontreng”. Alasannya, kemungkinan hilangnya suara apabila “mencoblos” lebih besar daripada “mencontreng”. Memang benar, “mencontreng” memiliki peluang yang lebih kecil akan hilangnya suara dengan catatan dilakukan dengan cara bertahap, misalkan dipraktikkan dalam Pilkada, disosialisasikan serta disimulaksikan secara menyeluruh dalam masyarakat. Dengan begitu, para pemilih yang telah terbiasa mencoblos dapat memahami tata cara pengambilan suara jauh hari sebelum pemilu itu dilaksanakan.

Pengemasan Pemilu yang dilakukan oleh KPU pun terkesan asal-asalan. Dengan ‘jargon’ pesta demokrasi terbesar di Indonesia, seharusnya KPU mengatur, menata, dan mengurus kelangsungan Pemilu dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat dengan mudah menarik massa pemilu. Coba bandingkan bagaimana eforia dan tampilan Pemilu AS beberapa waktu yang lalu, dengan Pemilu Indonesia yang terkesan kaku dan formal. Amerika memang telah menjadikan pemilu layaknya pesta yang mampu menarik seluruh orang yang diundang dengan hidangan-hidangan politik yang nikmat, sedangkan di Indonesia Pemilu tidak dapat dianggap pesta, melainkan upacara yang kalau tidak diwajibkan orang tidak akan datang ke tempat itu.

Kekecewaan masyarakat semakin bertambah, ketika para caleg, capres, dan cawapres dibatasi hanya berasal dari parpol. Sebenarnya adala usaha dari Fadroel Rachman dan kawan-kawannya untuk mengajukan judical riview kepada mahkamah konstitusi untuk meninjau dan membatalkan UU yang mewajibkan capres dan cawapres harus berasal dari partai politik. Parpol atau gabungan parpol yang berhak mencalonkan capres dan cawapres pun hanya terbatas pada parpol atau gabungan parpol yang memiliki 20 % suara dari hasil pemilu legislatif. Pembatasan ini semakin menegaskan bahwa para elit politik adalah golongan terbatas yang harus memiliki banyak uang dan berasal dari partai-partai besar, yang sangat mungkin dicap masyarakat apabila terpilih nanti akan lebih sibuk mengurusi kekuasaannya daripada penderitaan yang mereka nikmati.

Meluruskan Presepsi

Beberapa waktu yang lalu MUI sempat mengeluarkan fatwa yang mengharamkan Golput, yang diartikan tidak memberikan suara pada Pemilu 2009. Walaupun menurut para pimpinan MUI, fatwa ini murni inisiatif lembaga , namun tidak dapat ditampik adanya permohonan dari KPU yang memang telah merasakan hegemoni Golput, bukan sebagai sikap untuk tidak memilih, tetapi memilih untuk tidak memilih.

Kebijakan ini sebenarnya sangat merugikan MUI dan KPU sendiri. Bagi MUI, berbagai fatwa yang belakangan ini dikeluarkan dapat menyebabkan mereka tidak populer dan bukan tidak mungkin akan termarginalkan. Sedangkan bagi KPU ini merupakan pelajaran dan cerminan dari kinerja mereka. Usaha KPU untuk merangkul MUI menjadi tidak berarti dan keputusan memilih untuk tidak memilih adalah konsekuensi kinerja minimal KPU selamam ini.

Keinginan untuk memilih Golput sebenarnya tidak berangkat dari sikap apatis masyarakat. Namun lebih condong kepada pandangan masyarakat akan pemilu-pemilu sebelumnya. Perubahan pemerintahan bagi mereka hanya menjadikan yang miskin tetap miskin dan yang kaya menjadi lebih kaya. Masyarakat telah bosan akan janji-janji yang dikumandangkan parpol dan caleg. Mereka telah cenderung bahagia untuk hidup miskin. Jadi, kalau mereka seandainya memilih dan beberapa tahun kemudian mereka tetap miskin untuk apa mereka memilih. Selain itu, masyarakat pun semakin sadar, suara yang mereka berikan bukan untuk kepentingan mereka. Slogan demokrasi, dari,oleh, dan untuk rakyat telah kadaluarsa dah digantikan pemilu untuk kedudukan mungkin lebih tepat.

Sekali lagi, Golput bukan berarti sikap apatis terhadap kehidupan politik bangsa ini. Golput adalah sebuah keputusan untuk memilih untuk tidak memilih. Toh, kalau kita mengeluarkan suara para caleg akan sibuk dengan kedudukan dan penghasilan, kandidat presiden dan wakil presiden hanya dari golongan itu saja, buat apa kita memilih. Lebih baik kita melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang mendatangkan kesejateraan bagi kehidupan pribadi dan sosial kita, bukan?

Pilih Golput dalam Pemilu 2009.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s