Sejarah, Perpaduan Ilmu Pengetahuan dan Seni

Dalam arti yang sangat sederhana, sejarah seringkali dipadankan dengan masa lalu. Sejarah sebagai ilmu seringkali diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masa lalu. Mungkin hal inilah yang membentuk opini yang kurang tepat, khususnya berkenaan dengan relevansi, fungsi, dan peranan Ilmu Sejarah di tengah-tengah masyarakat, terlepas dari perkenalan yang salah tentang ilmu ini, baik di jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang turut mendiskreditkan esensi dari ilmu ini.

Penyimpangan konsep Ilmu Sejarah ini membawa konsekuensi lebih lanjut. Sejarah seringkali tidak disejajarkan kedudukannya dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Dengan semakin kompleksnya problematika masa kini dan masa depan, banyak orang enggan untuk mengingat masa lalu, kalau bukan untuk sekedar bernostalgia. Padahal, masa lalu yang direkonstruksikan oleh Ilmu Sejarah lebih berfungsi untuk mememorisasi, merefleksikan, dan menginspirasi untuk kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Selain itu, batasan objek sejarah dan ilmu pengetahuan lainnya, terutama dalam bidang sosial, menjadi tidak jelas apabila kita membandingkannya dengan unsur kelampauan. Hal yang menjadi masalah serius adalah apakah ilmu sosial selain sejarah tidak boleh mengkaji tentang masa lalu?

Sejarah sebagai Ilmu

Untuk menjawab pertanyaan itu, tentunya harus pula dikomparasikan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lain, Mengapa sejarah harus membahas tentang masa lalu? Masa lalu yang seperti apa yang dikaji dalam disiplin Ilmu Sejarah? Sebelum menjawab dua pertanyaan itu, tentunya harus pula dirumuskan konsep sejarah yang lebih spesifik.

Untuk memenuhi itu, saya sebenarnya harus menabrak rumusan para sejarawan ternama di dunia ini dan mencari dukungan dari beberapa sejarawan lain yang sepaham dengan saya. Salah satu sejarawan yang kemudian menjadi acuan saya adalah Marc Bloch, seorang sejarawan terkemuka Perancis yang juga pendiri Mahzab Annales. Dalam karyanya yang tidak selesai, Historian Craft (1953), Marc Bloch mengatakan “ Sejarah sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang masa lalu, menurut saya, merupakan sebuah definsi yang buruk dan tidak masuk akal”. Sebagai seorang intelektual yang menciptakan aliran baru dalam Ilmu Sejarah, sebenarnya, sangat wajar Bloch berpendapat seperti itu dan hal inilah yang menjadi pijakan saya dalam usaha untuk memberikan batasan, karena kata merumuskan terlalu naïf bagi saya, pada Ilmu Sejarah.

Dalam pemahaman saya ada dua kata kunci yang harus dipahami benar, yaitu proses dan perubahan. Proses merupakan konsep asli Ilmu Sejarah yang memiliki makna narasi dan pencitraan kronologis berkaitan dengan unsur-unsur yang ada dalam suatu kejadian. Unsur kausalitas (sebab akibat) sangat berperan dalam konsep proses. Singkatnya, suatu perisitiwa ada awalnya,klimaks, antiklimaks, dan akhir yang masing-masing saling memengaruhi. Selain itu, konsep lain yang harus dipahami adalah perubahan. Konsep yang dipinjam dari disiplin ilmu sosial, khususnya Sosiologi, ini sangat berguna terutama dalam menciptakan pembabakan waktu (periodisasi) yang merupakan kerangka utama dalam Ilmu Sejarah. Setiap periodisasi harus menunjukkan perubahan yang dapat mengidentifikasi dan menampilkan unsur-unsur khas dan unik dalam rangka mengeksplanasi objek kajian sejarah. Jadi, di dalam Ilmu Sejarah, setiap periodisasi bukan saja harus jelas prosesnya, kapan awal dan kapan akhirnya, serta harus terang pula apa ciri khas dari suatu periodisasi yang membedakannya dengan periodisasi sebelumnya atau setelahnya dalam objek kajian yang diteliti.

Setelah memberikan batasan internal, permasalahan selanjutnya yang harus dibahas berkaitan dengan dua pertanyaan yang telah diajukan di atas, terutama apa perbedaan Ilmu Sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sejarah merupakan ilmu yang memiliki sedikit perbedaan dengan ilmu sosial yang lainnya. Bila batasan ilmu sosial ditentukan oleh objek masalah yang menjadi pokok perhatiannya, misalnya Sosiologi membahas tentang masyarakat, Antropologi membahas tentang budaya, Politik membahas tentang kekuasaan, dan lain sebagainya. Sejarah sebagai ilmu memiliki objek masa lampau. Namun demikian, Sejarah bukan berarti menyelami objeknya untuk kepentingan masa lalu. Akan tetapi, Ilmu Sejarah berusaha mengaitkan unsur kelampauannya itu dengan masalah-masalah sosial yang terjadi di masa kini, dan bahkan di masa yang akan datang. Sejarah selalu berpegang pada jargon masa kini adalah kelanjutan dari masa lampau. Oleh karena itu, Sejarah sebagai ilmu berusaha menjelaskan kompleksitas masa kini itu dengan cara mengeksplanasikan dinamika kejadian di masa lampau dan sedapat mungkin mencari jawaban dari masa lampau untuk mengatasi berbagai permasalahan di masa kini. Bukankah masa kini merupakan pengulangan masa lampau, dalam derajat yang berbeda?

Selanjutnya kredibilitas Sejarah sebagai ilmu kembali dipertanyakan karena sebagai dianggap mendominasi dunia masa lampau. Padahal, setiap ilmu sosial juga mempunyai kemampuan untuk menganalisis masa lampau sepanjang itu berkaitan dengan objek masalahnya. Nah, untuk menjawab tuduhan itu, selanjutnya Sejarah sebagai ilmu harus dapat menjawab masa lalu yang seperti apa yang dibahas dalam ilmu ini? Sebelum menjawab itu, saya pikir harus pula diketahui perbedaan Ilmu Sejarah dan ilmu sosial lainnya. Ada dua poin yang saya garis bawahi sehubungan dengan itu. Pertama, secara sederhana metodologi ilmu sosial adalah menguji dan menganalisis objek dalam suatu kondisi tertentu. Artinya, dari informasi yang didapatkan kemudian diolah, diverifikasi, dan lain sebagainya sampai siap untuk diuji dalam kerangkan konsep dan teori, dan dihasilkan temuan yang mungkin sesuai atau mungkin pula bertentangan dengan teori tersebut, tergantung kondisi yang melingkupinya. Kedua, dalam mengamati suatu permasalahan, ilmu sosial bersifat sinkronis, melebar dalam ruang. Jadi, ilmu sosial lebih mencurahkan perhatian setiap unsur yang ada dalam teritorinya dalam menjelaskan suatu permasalahan. Sebaliknya Sejarah sebagai ilmu adalah kajian yang diakronis, memanjang dalam waktu. Ia lebih memerhatikan dengan seksama proses dan perubahan dalam rentang waktu tertentu. Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu yang mencoba menjelaskan problematika masa kini, dan, bahkan, masa depan.

Tentunya, sebagai ilmu pengetahuan yang mencoba mengeksplanasi permasalahan masa kini menggunakan pendekatan masa lalu, sejarah memiliki metode khusus untuk merekonstruksi objek kelampauannya tersebut. Metode Sejarah, yang terdiri dari heuristik (pengumpulan sumber), kritik, interpretasi, dan historiografi (penyajian), sebenarnya memiliki dua pokok utama. Pertama, bagaimana memperoleh sumber yang yang kredibel dan otentik, dan kedua, bagaimana mengaplikasikan sumber agar benilai guna dalam penelitian yang akan atau sedang dijalankan. Untuk itu diperlukan bukan sekedar ketekunan dalam memperoleh sumber, tetapi juga pengetahuan yang luas untuk menggunakan sumber tersebut sesuai dengan penelitian yang dijalankan.

Seiring dengan perkembangan zaman, modernisme kemudian memiliki kecenderungan untuk menarik Ilmu Sejarah mendekati berbagai disiplin ilmu sosial lainnya. Konsep dan teori sebagai temuan paling berharga dalam perkembangan ilmu sosial kemudian menawarkan diri untuk meminjamkan instrumen tersebut pada diri Ilmu Sejarah yang memang tidak mengembangkan secara khusus instrumen tersebut. Memang hasilnya luar biasa, Ilmu Sejarah berhasil mengembangkan banyak varian yang lebih dapat memberikan penjelasan yang lebih memuaskan, terutama dalam menjelaskan masa kini melalui pedekatan masa lampau dan bahkan dapat ikut meramalkan kejadian-kejadian di masa depan. Akan tetapi, kemudian, pada saat Ilmu Sejarah sedang ‘jatuh cinta’ terhadap konsep dan teori yang dihasilkan oleh ilmu sosial, ilmu ini kemudian terdesak oleh aliran pos-modernisme yang menuduh sejarah bukanlah suatu ilmu yang objektif karena analisis utamanya tetapi saja narasi yang dapat ditafsirkan secara beragam walaupun itu telah meminjam konsep dan teori ilmu sosial. Tuduhan kedua adalah perjalanan sejarah tidak selalu sebangun dengan model-model kejadian yang telah diabstraksikan dalam konsep dan teori ilmu sosial lainnya, ada faktor-faktor lain, terutama yang bersifat metafisik (gaib) yang juga memengaruhi jalannya sejarah manusia di muka bumi ini. Pertanyaan inilah yang memerlukan jawaban dari para sejarawan yang sampai sekarang masih berdebat tentang diterima atau ditolaknya dua hal tersebut.

Sejarah Sebagai Seni

Sejarawan adalah manusia biasa. Dalam menjelaskan masa kini menggunakan pendekatan masa lampau, ia tidak mempunyai mesin waktu untuk dapat kembali ke masa lalu, ia tetap di masa sekarang dan berusaha mencari jejak-jejak masa lampau yang ditinggalkan dalam sumber-sumber sejarah. Sekali lagi, sejarawan hanya mempunyai kemampuan untuk merekonstruksi masa lalu, mengisahkan kejadian tersebut dan bukan kembali ke perstiwa tersebut.

Jarak antara masa kini dan masa lampau selalu menjadi persoalan utama seorang sejarawan. Walaupun berbagai tahapan dalam metode sejarah mampu menjamin kebenaran sumber tersebut, tetapi dalam menafsirkan sumber tersebut sejarawan lebih condong menjadi subjektif daripada objektif. Untuk menjembatani masa kini dan masa lampau, seorang sejarawan harus memiliki jiwa seni, bukan saja berkaitan dengan pencarian sumber alternatif, penciptaan imajinasi yang membantu penafsiran sumber, dan yang ketiga penyajian karya sejarah agar menarik dibaca.

Sebuah karya sejarah, terkadang tidak saja bersumber pada data dan fakta konvensional, seperti arsip, buku, ensiklopedi, surat, dan lain sebagainya, yang kebanyakan hanya dapat menujukkan realitas di bagian permukaan saja. Akan tetap, harus pula dapat menggunakan sumber alternatif lain, terutama karya-karya sastra, seperti novel, roman, cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Memang karya sastra tidak memisahkan unsur-unsur riil dan khayal. Namun demikian, sudah menjadi tugas seorang sejarawan untuk memisahkan itu. Dalam pengalaman saya, usaha mempergunakan berbagai karya sastra lebih banyak membantu, daripada merugikan, terutama mendapatkan data sosial yang sangat berharga dan tidak dapat didapatkan dari keterangan-keterangan sumber konvensional.

Selain itu, penggunaan karya sastra juga sangat membatu seorang sejarawan, terutama dalam tahapan interpretasi, untuk berimajinasi yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masa kini dan masa lampau. Terkadang berbagai sumber konvensional hanya berupa data yang kaku sehingga tidak dapat menggambarkan realitas yang terjadi pada masa lampau. Kekurangan itu sebenarnya dapat diatasi menggunakan berbagai karya sastra. Novel, misalnya, walaupun ada nilai-nilai yang bersifat khayal, namun saya yakin pengambaran dalam novel adalah realitas yang mewakili jiwa zamannya. Oleh karena itu, karya-karya sastra tidak boleh diabaikan dalam mengungkapkan realitas masa lampau yang penting dalam membantu menjelaskan kejadian-kejadian di masa lampau secara utuh.

Hal yang cukup penting juga berkaitan dengan nilai estetika karya sastra yang dapat membantu penyajian karya sejarah. Umum diketahui, banyak histriografi yang diciptakan sejarawan-sejarawan profesional hanya menjadi konsumsi sejarawan profesional lainnya, tanpa menarik perhatian masyarakat umum. Banyak karya sejarah semacam ini yang dinilai kering, tidak menarik, dan membosankan, serta kurang dipahami oleh masyarakat umum. Permusuhan antara Sejarawan dan karya-karya sastra membuat sejarawan hanya menyajikan data dan fakta secara kronologis, tanpa dapat merangkaikannya, mengimajinasikannya, dan membawa pembacanya larut ke masa lalu. Maka tidak heran, tulisan sejarah karya para amatir, seperti wartawan, pelaku sejarah, dan lain sebagainya lebih banyak dibaca dibanding karya sejarawan profesional.

Sejarah merupakan suatu disiplin ilmu yang memadukan kaidah ilmu pengetahuan dan nilai estetis Seni. Tentunya, historiografi yang baik adalah karya yang mampu mengombinasikan sumber yang menyajikan kebenaran fakta sejarah dengan imajinasi masa lampau khas karya sastra yang mampu membawa setiap pembacanya menjadi lebih dekat dengan masa lampau tersebut.

Amir Sjarifoeddin dan Kharisma Seorang Nasionalis (III-tamat)

Kemunculan Kembali dalam Dunia Politik

Adalah sesuatu yang lebih reflektif ketika Amir keluar dari penjara pada pertengahan 1935. Dalam rivalitas melawan kepopulisan Soekarno, yang memercayai agregasi kekuatan menggunakan ideologi, dan ekonom Hatta, yang menyebut ideologinya ‘mimpi kesurgawian’, dalam keadaan itu dan pendiriannya membawa Amir berada pada pihak yang sama dengan Soekarno. Akan tetapi kegelisahannya tentang fasisme terkadang membuatnya khawatir bahwa elemen itu akan direprestasi dalam ideology politik rekan-rekan sesame aktivis. Petunjuk tentang kekhawatiran itu dapat dilacak dalam artikel-artikel yang ditulisnya untuk Poedjangga Baroe. Dalam kontempelasi Genosida melawan Yahudi, Sjarifoeddin mengutip sosiolog konservatif, Gustave Le Bon (1897), mengapa kekacauan disebabkan moral yang tercela. Le Bon tmenjawab kekacauan secara intelektual selalu, dan terkadang secara moral, individu yang inferior (rendah). Amir sepakat bahwa ini adalah analisis yan kuat dan implikasinya adalah semua golongan populis berada dalam sebuah problematika. Desakannya bahwa terror Nazi adalah sebuah kerja dari jenis khusus dari kekacauan , kekacauan kecil, dan yang dapat dipertentangkan dengan masa yang besar dari masyarakat Jerman, yang sama sekali tidak dapat memecahkan masalah tersebut.

Butuh sekitar dua tahun untuk mengembalikan kegiatan aktivis politik Amir. Pada Mei 1937, delapan bulan setelah pergantian Gubernur Jenderal yang represif De Jonge oleh Tjarda van Strarkenborgh Stachouver, ia bergabung dengan sejumlah anggota ex- Partindo untuk mendirikan Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia). Soekarno dan rivalnya Hatta masih berada dalam pembuangan sampai dengan masa Pendudukan Jepang yang membebaskan mereka. Di balik layer, Gerindo diprakarsai oleh Yamin dan Amir, yang tetap beranggotakan sebagian besar nasionalis kiri. Dalam prakteknya, Gerindo banyak digerakan oleh generasi baru, seperti mahasiswa sekolah kedokteran asal Minangkabau, A.K. Gani, dan murid Soekarno, Asamara Hadi. Organisasi ini bukan saja merupakan tempat berkumpul golongan kiri, tetapi juga mencakup golongan dan jaringan yang beragam. Hal ini memperkuat kontak dengan beberapa serikat pekerja dan perkumpulan pelajar. Amir sekali lagi mengambil bagian dalam bidang pers dan pendidikan (Pooeze 1982 :-94 , IV : xxv-xxvii, 158).

Gerindo sejak awal telah meninggalkan sikap non-kooperatif terhadap pemerintah sebagai suatu kesalahan, sesuatu yang bertahun-tahun lebih awal ditujukkan oleh Hatta. Bagaimanapun, hal ini secara natural bertentangan dengan pendirian Parindra di mana golongan kiri akhirnya masuk ke dalam realita. Sikap represi sejak awal tahun 1930-an, di tengah krisis ekonomi dan tindakan non-kooperatif adalah suatu fase yang memungkinkan terciptanya solidaritas di tenganh penderitaan. Dalam kongres I pada pertengahan 1938 slogan spanduk yang menjemuk tertulis “moderen kooperasi”, dan perkataan Amir “oposisi loyal”. Sekarang tujuan pergerakan bukan ‘kemerdekaan’, tetapi ‘demokrasi’ dan diperbolehkan berpartisipasi dalam berbagai institusi colonial. Gerindo memberikan kemerdekaan eksplisit untuk beroperasi, walaupun terdapat anggota eks-Partindo , dengan kebijakan-kebijakan rahasia pemerintah pada Agustus 193.

Dalam kongres kedua di Palembang, Sumatera Selatan pada Juli 1939, adalah titik penting bagi kehadiran AMir dalam organisasi kaum pergerakan nasionalis sebelum perang. Di tengah publikasi yang luas, ia terpilih menjadi eksekutif presiden. Tokoh sentral lainnya adalah A.K. Gani (Ketua Dewan Pengurus_, dan Tabrani Notosedirjo (Sekretaris). Wikana menjadi pejabat penting lainnya. Dalam foto, Amir digambarkan sedikit gemuk, percaya diri, dan terlihat serius dengan bingkai hitam kacamatanya. Ia menyampaikan dua pokok permasalahan. Banyak pujian yang dialamatkan kepadanya pada waktu itu mengingatkan bahwa charisma di antara kepercayaan yang membesar. Ia menyampaikan visi sosial democrat politik Indonesia dalam hubungannya dengan dunia. Amir berkata, “perjuangan antara demokrasi dan kediktatoran”. Hal ini bukan lagi perjuangan antara barat dan timur, sejak ‘kediktatoran’ muncul di banyak negara di Eropa (seperti Austria dan Czechoslovakia) seperti juga yang terjadi di Timur (Cina pada masa pendudukan Jepang) (Sjarifoeddin,1939a).

Amir memunculkan isu keindonesiaan, dengan bertanya mengapa tidak memasukkan golongan non pribumi Cina, Arab, atau Indo-Eropa (Sjarifoeddin 1939b). Hal ini adalah loncatan emosi yang menghasilkan oposisi yang kuat. Sebelum Perang Dunia I, E.F.E. Douwes Dekker telah mendefiniskan kewarganegaraan Hindia yang inklusif. Akan tetapi segera, teriakan tentang masalah rasial mendominasi diskursus kaum nasionalis, yang merefleksikan pembagian rasialis yang mendalam dalam masyarakat colonial. Sekarang, Amir berpendapat,’ sebagai partai pelopor, Gerindo dapat sekali lagi mendefinisikan istilah Indonesia dalam istilah politik yang dinamis, diartikan bukan dengan darah, tetapi kepentingan umum yang ideal, kepentingan bersama, keinginan umum yang mengikuti cita-cita ideal tersebut’. Swiss dan Amerika dijadikannya sebagai contoh.

Tanpa menampakkan asal-usul keinjilannya, Amir mengutip perumpamaan tentang orang Samaria yang baik, yang diadaptasi dari sebuah ‘dongeng’. Hal tersebut mengajarkan pada para pelajar bahwa ‘persaudaraan sejatinnya’ tidak datang dari pedagang-pedagang kaya dari masyarakatnya, tetapi ‘orang miskin dan rendah dari ras yang tidak diketahui. Kaum non-pribumi Indonesia juga mendapatkan pencabutan hak tersebut―baik kaum susah ataupun kaum senang. Mereka hendaknya disambut sebagai tamu ketika mereka mengetuk pintu, kata Amir. Tidak tanpa kontroversi, gerakan ini disetujui. Sejumlah golongan Cina kiri bergabung dalam Geriondo (Liem Koen Hian termasuk di antara mereka).

Lawan politik Gerindo bukan lagi kelompok Hatta tetapi partai yang sedang berkembang pesat Parindra yang dipimpin orang Surabaya Dr. Soetomo dan anggota Volksraad Batavia, M.H. Thamrin. Parindra dibentuk pada akhir 1935 dari dua partai kelas menengah dan partai priyayi birokrat kelas rendah, dan mengadvokasi masalah sosial untuk ekonomi pribumi yang mandiri dibandingkan agitasi politik. Partai ini mempromosikan sikap kooperatif dan mengusahakan beberapa sekolah, dan memiliki sebuah bank dan bisnis pribumi lainnya.

Oleh karena pembandingan yang konstan, yang tentu saja dan di dalam kesamaan dengan Parindra, Gerindo menemukan berbagai hal penting yang perlu digarisbawahi dalam perbedaan tersebut. Gerindo adalah partai kaum susah, lawan dari kaum senang, yang diproklamirkan Yamin dalam kongres pertama. Konstitusi tersebut mengatakan bahwa hal tersebut diharapkan dapat bergerak ke tengah atmosfir kaum nasionalis dari kota menuju daerah pingiran. Akan tetapi ketika hal tersebut bersingungan denga serikat-serikat petani (Sarekat Tani), hal tersebut menyerupai Parindra, yang melakukan hal yang sama pula.

Gerindo berharap bekerja dalam parlemen, kata Yamin dalam kongres pertama. Program desentralisasi pemerintah di luar Jawa pada dasarnya adalah demokrasi dan memungkinkan peranan para nasionalis.

Penasehat pemerintah dalam urusan Pribumi, G.F. Pijper tidak yakin pencitraan-diri sesuai dengan kenyataan. Ia meragukan jika sebuah kaum wanita tua terpelajar dalam kongres tersebut dapat mengikuti bahasa-bahasa jargon yang dipakai. Pijper berkomentar setelah kongres kedua pada Juli 1939, Gerindo adalah ‘sebuah partai populer (volkspartij) dengan sejumlah prinsip dan slogan sosial-demokrasi, sejumlah intelektual sebagai pemimpinnya, tetapi dengan syarat-syarat perjuangan kelas yang membuat keinginan keras untuk kemerdekaan nasional menjadi masalah yang sekunder.

Sejalan dengan Parindra, para pemimpin Parindra juga mengusahakan pemberian dana kepada bank-bank pribumi dan pengiriman. Pada saat penangkapannya di akhir 1940, Amir Sjarifoeddin bekerja sebagai komisioner di Bank Effendi, bersalam dengan seorang nasionalisslainnya yang juga pedagang kaya A.A. Maramis. Nama bank tersebut berasala dari seorang pemiliknya Suleman Effendi. Amir juga bekerja di Paketvaart Bond (IPO 1940 :560, yang dikutip dari Hong Po, 3-7-1940).

Gerindo dan Parindra bekerja sangat dekat. Akan tetapi, pada pertengahan 1938, menolak untuk bergabung dalam paying organisasi kesatuan Bapeppi, yang terdiri dari Parindra, Pasoendan, dan PSII yang terlalu konservatif. Akan tetapi kemudian Amir dengan senang hati duduk dalam sebuah komite yang mempromosikan Petisi Soetarjo yang mengusulkan secara bertahap, peralihan konsitusi kekuasaan pada Indonesia.

Pada Mei, 1939, sebagai bagian dari kampanye berikutnya tetang ‘Indonesia berparlemen’ bergabung dalam formasi bentukan Parindra Gaboengan Politik Indonesia (GAPI). Amir mewakili Gerindo, sementara Thamrin mewakili Parindra. Amir bekerjasama dengan Thamrin dan pimpinan PSII Abikoesno Tjokrosoejoso untuk mengorganisasi Kongres Ra’jat yang disponsori GAPI pada Desember di tahun yang sama. Pada momen tersebut pers Indoesia melihat trio Thamrin-Sjarifoeddin-Abikoesno, anggota eksekutif GAPI, sebagai ‘pemimpin’ dari pergerakan nasional.

Gerindo ikut serta dalam pemilihan kota dan volksraad , di mana mereka berkompetisi merebut suara dengan Parindra, yang sayangnya tanpa hasil. Seperti Yamin, Amir mendapat dukungan dari masyarakat konservatif dari Sumatera. Tidak seperti Yamin yang berhasil terpilih sebagai anggota Volksraad untuk wilayah Minangkabau, seorang Editor dari Tapanuli berharap di Januari 1940 bahwa Amir, dengan pencitraannya sebagai seorang nasional yang dipercaya dan tanpa cela, mau dibujuk untuk masuk Volksraad untuk mewakili kampung halamannya.

Dengan berbagai sifatnya yang kooperatif, Gerindo tetap diwaspadai oleh pemerintah. Berbagai alasan yang diterangkan dalam sebuah laporan tentang Gerindo oleh Gubernur Jawa Timur Ch.O. van der Plas. Tidak seperti Parindra yang merupakan sebuah partai ‘kelas menengah dan moderat’, Gerindo berusaha untuk menjalin hubungan dengan berbagai massa. Van der Plas menulis “ Bahwa, dalam sebuah lahan bersama relasi yang dibetuknya di Hindia-Belanda, ia meneruskan, membuat Gerindo secara ‘eksklusif merusak’, suatu perbedaan yang kontras dengan konstruksi Parindra.

Kita telah mengetahui (Bab III) bagaimana pemikiran Van der Plas tentang ‘relasi’ di Hindia-Belanda. Ia telah sejak lama tertarik dengan efek mengacaukan dari demokrasi liberal modern dalam kehidupan politik kaum pribumi Ia mewaspadai konsekuensi bagi siapapun yang mencapai kestabilan yang memadukan dua kekuatan memerintah elit perkotaan dan masa tradisional. Sebuah partai yang menolak untuk meraih dua kekuatan tersebut bersifat ‘konstruktif’. Salah satu yang secara sadar ia lakukan, tanpa ada yang tahu bagaiman kemodernenan dari program –programnya, adalah’ desktruktif’/ Dalam bahasa birokrasi pada saat itu, Gerindo bersalah karena ‘menciptakan perasaan’ (Stemmingverwekkerij) di antara yang mana perasaan itu tidak dapat dipercaya. “ Membuat sebuah “perasaan tentang kemerdekaan” sama saja dengan “ membuat sebuah perasaan melawan pemerintahan yang berkuasa.

Komitmen Amir pada pendidikan yang populer dan dunia pers muncul bertepatan dengan keinginan untuk ‘menciptakan perasaan’, untuk memunculkan kesadaran di antara sebuah bahaya masyarakat sebagai korban dalam modernitas. Ia percaya dengan kekuatan mitos untuk mengerakkan ketidakberdayaan. Para propagandis Gerindo memainkan peranan sebagai nabi, untuk menghadapi marginalisasi. Kebobrokan moral dalam rezim ini tidak pernah jelas darpiada ketika mereka melabelkan ‘ agitasi yang berbahaya’ sebagai kampanye oleh Amir yang mewakili Gerindi untuk mengobati populasi umum sebagai masyarakat kota moderen.

Pemerintah menyisakan kewaspadaan dari tanda-tanda Gerindo yang menjadi gaya yang semakin populer dan menularkannya kepada Parindra. Pada awal 1938 Parindra menawarkan dua dari tiga kursinya kepada Gerindo untuk pemilihan di Kota Surabaya, kekhawatiran yang tekonfirmasi. Van der Plas di dalam kereta menyusun sebuah proposal untuk melakukan usaha intimidasi yang mewaspadai Gerindo. Kewaspadaan akan adanya reaksi balik, tidak menemukannya di Jawa Timur, akan tetapi itu terjadi di Sumatera di mana juru bicara Gerindo lebih radikal. Dalam aksi represif melawan Gerindo, Amir setuju untuk mengekang radikalisme Gerindo di Medan. Hal ini menjadi tanda dari domestikisasiGerindo yang secara terpaksa disetujui.

Pada Mei 1940, Jerman menginvasi Belanda. Semua aktivitas politik diperintahkan untuk dibekukan di Hindia Belanda. Hampir semua ketakutan histeris dari sikap subversif dari lima kolumnis ditangkap oleh polisi intelejen. Gelombang penangkapan― baik yang dicurigai komunis, simpatisan pro-Jepang, dan simpatisan Jerman. Denga sebagian besar pemimpin Gerindo, Amir ditangkap pada Juni dengan tuduhan mendukung komunis, dengan cepat dengan dua kali penyergapan. Tujuh bulan kemudia rekannya di GAPI dan lawannya Thamrin juga ditangkap dengan tuduhan simpatisan Jepang dan meninggal dalam tawanan. Oleh karena sebuah salinan dari gerakan bawah tanah PKI Menara Merah, yang diproduksi di Batavia, ditemukan di rumah Amir. Polisi menemukan kemungkinan dari hubungan Amir, Wikana, Adam Malik, dan lainnya yang dapat membangkitkan PKI sejak 1936, tetapi, dengan sedikit bukti yang dapat dipercaya (Poeze 1982,-94, IV : 336, 348-350).

Berbagai intimidasi membuat politik menjadi semakin rumit, oleh karena itu juga memperburuk tekanan internal. Dalam Gerindo dirasakan perpecahan di antara advokasi aktivisme dan untuk perhatian. Pada saat itu Amir dicatat di antara bekas anggota. Dalan bulan-bulan pendudukan Jerman atas Belanda, Amir berpedapat bahwa GAPI harus melawan melalui aksi-aksi anti-fasis, tetapi ia mendapatkan sedikit dukungan. Penagkapannya dalam beberapa bulan berkutnya membuktikan ketepatan usulannya.

Tekanan yang sama terjadi di antara hubungan partai-partai. Dalam pemilihan di Batavia Gerindo terluka parah (sekali lagi) di tangan Parindra. Ketegangan antara Amir dari Gerindo dan Thamrin dari Parindra yang panjang dan laten, berhenti sejak penangkapan Amir. Walaupun ia tidak diangkat lama, pendukung Amir M. Tabarani meluncurkan sesuatu yang positif, publikasi yang luas tetapi tidak akurat pers yang menyerang Thamrin dan menjatuhkannya yang mendatangkan sikap defensif yang cepat dan cukup.

Pada Agustus 1940, Gerindo memproduksi sebuah dokumen yang menyudutkan dan menampilkan famplet. Pada akhir 1941 Ratu Langie, mingguan Nationale Commentaren mengatakan Gerindo sekarang lebih jinak daripada Parindra. Pada kongres terakhirnya menunjukkan sebuah kelesuan normal dari partai politik yang tidak berkarakter tidak berada dalam pemerintah. A.K. Gani meinggalkan Gerindo untuk pergi ke dunia film dan seni peran, Amir juga meninggalkan partai tersebut atau, tampaknya, dikeluarkan.

Setelah penagkapannya, Amir sekali lagi luput dari pandangan publik, tidak hanya di dalam GAPI (karena ia meninggalkan Gerindo dan pura-pura protes), tetapi juga dari Gerindo. Polisi yang menangkapnya segera memperingatkannya lebih awal dengan ancaman penjara potensial selama lima tahun. Hal ini mungkin cukup untuk memaksa Amir menarik diri dari pandangan public pada saat itu. Akan tetapi, ia juga telah memerintahkan dari dalam partainya dengan elemen-elemen yang lebih berhati-hati.

Tanda-tanda Kebangkitan

Jika penolakan Van der Plas terhadap politik Gerindo yang secara salah mengasumsikan orang-orang Indonesia tidak dapat menjadi warga negara modern, ia benar menurut pemikiran Amir sesuai dengan apa yang ia. Jarak antara harapan yang populer dan realitas negara moderen sangat besar. Untuk memelihara itu kelihatannya dibutuhkan politik rezim pemerintah yang cocok. Hal ini membuat, dalam kenyataannya, kemustahilan untuk menyatukan peran kharismatik, perasaan untuk populer, dan legal-rasional, dan administrator. Dua peran tersebut diarahkan ke Amir, dan ia mempunyai kesempatan untuk mengabungkan keduanya. Hasilnya adalah ia hidup dalam sebuah kenyataan yang terdiri dari dua tingkatan pada dua tahun terakhir sebelum invasi Jepang. Tingkat kegelapan tidak diragukan lagi sangat bersifat romantis., tetapi adalah sebuah kesalahan bila mengasumsikan berbagai gerakan bawah tanahnya hanya topeng belaka, dan tidak dipandang seirius. Ia bukan pribadi dengan pikiran yang terpecah (schizoprenik), maupun konspirator yang gemar menyindir.

Pada September 1940, bersamaan dengan pecahnya perang di Eropa dan intimidasi politik terhadap jaringan komunis, Amir mengambil sebuah tawaran dalam kedudukan senior dalam pelayanan masyarakat sipil. Tawaran itu datang dari pengikut neo-etis, Dr. H.J. van Mook, direktur dari Depertemen Urusan Ekonomi. Hal ini paling tidak telah menjadi bagian yang menganggu dari sebuah pengorbanan kebijakan yang mencekam terhadap tindakan-tindakan subversive kaum pribumi.

Persetujuannya terhadap tawaran itu, sangat kontradiktif dengan prinsip muda yang diikutinya, tetap menjadi hal yang biasa bagi kaum nasionalis yang kemudian, sangat menganggu bagi para pendukungnya. Pada saat itu ia mengorbankan wibawa kharismatisnya. Salah satu celaan yang ia pelajari dari ayah dan pamannya (sebenarnya saudara sepupunya), Dr. Moelia adalah menerima pergeseran dari politik kepada bidang pelayanan pemerintah.

Dalam arahan ekonom J.C.W. Kraemer, Amir menulis kajian tentang bahan dasar dan pemotongan pasar tunai, umumnya untuk jurnal Departemen Urusan Ekonomi. Kraemer menilai dirinya berjiwa intelektual dan seorang sosial-demokrat. Tidak seperti para pemuda pengikut Amir dan juga para aparat yang menilai peran publiknya, Kraemer melihat kharisma masa lampau dan memandangnya sebagai intelektual moderen :

Saya tidak melihat kemampuannya untuk mengorganisasi dalam dirinya, ia mempunyai sifat intelektual yang ekstrim yang menghentikan kemampuannya untuk bertindak. Ia juga dipengaruhi kepribadian yang kuat, yang memenangkan sifat fanatiknya […] Ini adalah defaut de ses qualities (kualitas), sebutan yang dihasilkan dari keinginan untuk melihat semuanya dari segala sudut.

Peralihan di antara masa pendudukan Jerman atas Belanda dan pendudukan Jepang atas Hindia-Belanda , perasaan hangat yang tidak umum terbangun di antara para intelektual Indonesia dan kaum kolonial Belanda yang memerah di Hindia karena invasi Jerman tersebut. Orang Belanda menyebut itu ‘ menjadi terikat karena sebuah takdir’ (lotsverbondenheid). Kaum tua Indonesia diingatkan oleh penghargaan yang sementara mereka dapat dari pengalaman selama Perang Dunia I. Amir mengelola dua majalah kecil yang menyertakan orang-orang Indonesia dan para intelektual Belanda. Majalah yang pertama adalah Kritiek en Opbouw (Kritik dan Rekonstruksi) yang bersikulasi secara dinamis dan secara personal pada seorang sosialis D.M.G. Koch.

Amir hanya berkontribusi pada dua, sekolah-sekolah kaum nasionalis. Ia berharap hal ini dapat menciptakan sebuah prinsip dari kesatuan nasional, homogenitas ‘spiritual’ atau ‘ketuntasan’ yang tidak hanya ditemukan dalam masyarakat kolonial. Akan tetapi, norma-norma dari sekolah tersebut menanamkan sebuah pembaruan, tidak membuang tradisi, dan isi yang kognitif yang akan menjadi standar internasional (Sjarifoeddin, 1941 l dan 1941 n).

Majalah kedua adalah Semangat Baroe, disusun pada Desember 1940 untuk mengantikan Zaman Baroe, mingguan Protestan yang diedit oleh saudara sepupu Amir, Goenoeng Moelia, nama Amir tercantum bersama Mulia pada bagian depan, dan juga staf pekerja CSV, Kees van Doorn, bekas ketua CSV Johannes Leimena, dan politikus konservatif CSV Notosoetarso. Fase ini merupakan masa paling dekat Amir dengan Partai Protestan CSV. Kalaupun ia tidak berkomitmen terhadap terbitan ini. Artikel yang dipublikasikannya kebanyakan daur ulang dari Kebangoenan dan Pelopor Gerindo.

Satu tahun setelah penangkapannya pada Juni 1940, ia tetap menundukkan kepalanya , mempelajari bidang ilmu ekonomi, seperti yang telah kita lihat. Pada pertengahan 1941 ia muncul kembali dalam dunia pers, dengan sebuah artikel tentang krisis yang melanda masyarakat Indonesia. Arah dari artikel-artikel tersebut membawanya berhubungan dengan lawan politiknya di dalam aparat pemerintahan. Pada saat itu kita cukup dapat melihat bahwa mereka disarankan untuk bekerja sama.

Amir membuat suatu aliran demokrasi yang mengklaimnya sebagai Negara moderen dalam sebagian warga negara Indonesia. Artikelnya yang pertama (Sjarifoeddin 1941a) mendukung sebuah memorandum dari GAPI kepada Komisi Visman pada Februari 1941, yang mengusulkan sebuah sistem parlementer untuk Indonesia. Amir memuji pidato Roosvelt pada bulan Maret tentang ‘empat kebebasan’ yang mendefinisikan penyebab demokrasi pada masa perang. Kejatuhan mendadak Perancis ke tangan Nazi, menurutnya merupakan pola dasar kejatuhan dari moral masyarakat. Dalam masa perang sekarang, ia menulis, musuh mengeksploitasi ketidakpuasaan ekonomi, tetapi dengan kealpaan kohesi moral., untuk memperkuat kelima kolumnis.

Makna terdalam dari pergerakan demokrasi Indonesia , Amir menulis, adalah untuk menciptakan kohesi nasional melalui partisipasi politik. Namun ketika―dalam sudut pandang depresi― adalah mustahil untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi dari kerugian, paling tidak izin dari sejumlah hak politik yang dapat menciptakan perasaan kesatuan moral untuk menghadapi dengan perang. Ia juga mendukung proposal Volksraad tentang sebuah milisi populer. Sebuah milisi melibatkan ‘kemoderenan, demokrasi’ yang mengesankan bahwa hanya warga Negara suatu bangsa yang dapat mempertanyakan keanggotaannya dalam supermasi pengorbanan. Dalam sebuah artikel serupa(Sjarifoedin 1941c), sebuah bagian yang dapat berkembang di masa depan berkaitan dengan pemikiran kemiliterannya, yang menjadi penting dalam kedudukan berikutnya sebagai Menteri Pertahanan dalam Negara Republik Indonesia.

Pada Juli 1941, Gubernur Jawa Barat Van der Plas pindah ke Batavia, dan mengumumkan bahwa ia akan memulai sebuah upaya propaganda besar anti-fasis dalam masyarakat Indonesia. Kesiapan ini mulai dengan ’penciptaan perasaan’ dalam masyarakat adalah sesuatu yang bertentangan dengan dirinya. Secara mendadak pemerintah siap untuk menerima argument kaum nasionalis untuk memperlakukan orang Indonesia sebagai lonjakan kewarganegaraan oleh keidealan moderen nasional yang mereka kenal untuk bertahan. Amir mengharapkan kebaikan Van der Plas (Sjarifoeddin 1941f).

Ketika itu, sekretaris Gubernur Jenderal, P.J.A. Idenburg menunjukkan persetujuan terhadap ide milisi setelah berbicara dengan bekas koleganya di Departemen Ekonomi, Amir Sjarifoeddin. Pada saat kemenangan Jepang tampaknya akan terjadi, ia membujuk Tjarda van Starkenbourgh Stachouwer untuk mengalokasikan sejumlah uang untuk sebuah gerakan anti-Jepang terselubung oleh orang-orang Indonesia setelah pendudukan. Van der Plas ditugaskan untuk mencari orang-orang Indonesia yang di maksud. Pemimpin dari kelompok ini adalah Amir, yang ia gambarkan sebagai ‘ dalam lingkaran Belanda adalah seorang figur yang terkenal baik’. Tokoh lainnya adalah Soetijno Mangoenkoesomoe, adik Cipto yang respek terhadap idealisme tersebut. Van der Plas dua bulan sebelum kapitulasi mengadakan kunjungan ke seluruh Jawa untuk melihat figur-figur yang ‘kuat dan independen’. (Parlementaire Enquête-Commissie 1956, VIII c :1353). Pada faktanya organisasi ini belumlah siap ketika Jepang datang. Kertas kerja birokrasi yang berisi bukti pembayaran uang jatuh ke tangan Jepang, yang diikuti dengan penangkapan secara cepat orang-orang yang telah direkrut.

Frekuensi yang ditampilkan Amir dalam berbagai kesempatan mengindikasikan ia telah bekerjasama dengan Van der Plas sejak Agustus 1941. Ia sering mengutip tokoh sosialis Fabian, yang sejak 1940 telah mendapatkan perhatian khusus seputar pertanyaan-pertanyaan kolonial. Kutipan dari H.G. Wells dan Sidney dan Beatrice Webb menghujani berbagai pembicaraan , seperti yang ia sampaikan kepada pejabat perdagangan laut (Sjarifoeddin 1941k).

Pada September 1941, ia pernah berkata kepada radio pemerintah, menyerang tema tentang sebuah masyarakat tanpa kesatuan moral adalah sebuah masyarakat yang lemah pada masaa perang. Cina adalah sebuah contoh positif bagaimana kelompok-kelompok yang berbeda―pemerintah dan kelompok ‘merah’― dapat bekerjasama dalam menghadapi sebuah ancaman umum dari luar, dan arena itu meletakkan dasar yang lebih bagi masa depan demokrasi di Cina (sjarifoeddin 1941h).

Amir melihat Jepang sebagai sebuah ancaman sejati bagi seluruh masyarakat Indonesia tentang mimpi mereka terhadap pergerakan demokrasi. Rekan-rekan Tionghoanya dipengaruhinya untuk mendukung hal ini. “ini adalah perang kita”, kata Amir pada saat pengumuman perang setelah penyerangan Pearl Habour. Pesannya adalah : ‘lawan!’ (Sjarifoeddin1941o). Setelah pasukan Jepang menguasai pulau-pulau bagian luar banyak orang Indonesia yang menonjol mulai berlindung. Akan tetapi, Amir, dalam penyuntingan terakhir Pelopor Gerindo (Sjarifoeddin 1942b), tetap mencela berbagai tindakan Jepang sebagai aksi eksplosif yang fundamental dan mengajak masyarakat untuk berjuang mempertahankan Negara dari serangan ‘musuh’. Sebaliknya, Ratu Langie menulis dalam Semangat Parindra : “antitesis dalam sistem filosofi-moral dan filosofi-politik Eropa barat membuat impresi yang tidak subjektif terhadap kita, sejak kita secara matang beralasan untuk membentuk system kita sendiri (Nationale Commentaren, 7-11-1939, 1758-60).

Agama, dalam pada itu, tetap penting bagi Amir. Artikel pertamanya setelah masuk dalam Departemen Urusan Ekonomi ditampilkan dalam terbitan Protestan Semangat Baroe. In adalah kontribusi yang sesungguhnya dan bagian yang paling teologis dari yang pernah ia tulis. Hal ini mendemonstrasikan hubungan, sebagaimana ia melihat, antara agama dan politik.

Hubungan ini tidak dapat dilakukan dengan memelihara solidaritas tradisional, yang tentu saja tanpa kegembiraan institusional dan segala hal moralitas individu Kierkegaardian dalam kondisi yang moderen. Ia mengambarkan sebuah transisi sosiologis dari tradisi lokal menuju modernitas global. Transisi ini menghasilkan sebuah perasaan moral yang rumit, tulisnya. Sialnya, para pemuda melihat arahan yang tepat untuk membawa golongan tua yang kemungkinan akan kembali pada konsevatisme masa lalu, atau bergerak pada pragmatisme yang tanpa prinsip. Agama, pada sisi lain , semua agama, dapat menyediakan otoritas moral untuk mengarahkan mereka pada individu-individu yang kuat : masyarakat yang mengetahui jalan di seputar isu-isu moderen. Feminisme, demokrasi melawan fasisme, Kant dan Hegel, musik moderen, serikat buruh, adalah contoh-contoh dari isu-isu yang ia pikirkan. Ia menyebut gereja-gereja Indonesia memberikan watak mudanya sebuah kepemimpinan yang lain.

Artikel ini menampilkan perhatian pada misionaris Belanda J. Verkuyl, seorang pengagum Kraemer, yang kemudian mengundang Amir untuk menekankan perhatiannya pada misionaris lainnya dalam sebuah kongres yang ia organisasikan di Karangpandan, dekat Solo, pada Oktober 1941. Konferensi itu diketuai oleh Gonoeng Moelia dan dihadiri oleh 150 misionaris, para mahasiswa teologi, dan tamu-tamu ‘politis’ yang sengaja diundang.

Konferensi ini menghasilkan kesepakatan dengan cakupan seputar masalah-masalah misionaris. Di antara mereka adalah anggota dari Partai Kristen. Diskusi dalam topik ini dipimpin oleh pengacara aristokratik Solo, Soewidji, yang berbicara dalam nada yang tekekang tentang kepentingan orang-orang Kristen untuk tidak menghindari politik. Pada saat itu, Amir berseru bahwa ia tidak mengerti tentang lemahnya keinginan berkaitan dengan isu politik yang didiskusikan. Ia puas karena para peserta dengan sebuah catatan yang memuaskan tentang pergerakan nasional Indonesia. Hal itu, ia berkata, adalah hasil dari pertentangan antara Timur dan Barat yang dalam kenyataannya menyadarkan Timur.

Bagaimanapun, Amir meneruskan, ia merasa bangkitnya perhatian terhadap lemahnya transeden ideologi pergerakan kaum nasionalis sekular. Klaim transeden yang ia lakukan, dalam pada itu, adalah kepada Muslim yang, dalam asosiasi Islam MIAI (Madjelis Islamil a’ Laa Indonesia) dan partai politik PSII, bekerja dalam negara Islam. Amir kemudian menanyakan kepada gereja-gereja untuk menyediakan lebih banyak kepemimpinan moral, seperti dalam isu-isu kemerdekaan atau kata hati, kebenaran dan kesalahan demokrasi, dan pekerja wanita dan anak-anak. Ia menutup dengan menyampaikan sebuah pertanyaan berkaitan dengan visi sosial Kristen seperti kebutuhan akan sebuah partai yang terpisah, atau ‘berbagai prinsip’ berfungsi bagi mereka dalam partai-partai sekular yang ada. Daya tarik nasionalis dalam pribadinya adalah ‘mutlak’, ia menambahkan. Di antara berbagai masukan yang tergesa-gesa adalah penujukkan Verkuyl terhadap dirinya sebagai alternatif pertama.

Dalam lingkaran kaum Kristen pribumi, eksplorasi tentatif Amir tentang partai politik Kristen menciptakan ketertarikan yang luar biasa. Mereka berpikir dirinya adalah harga yang pantas, dalam akses menuju legitimasi nasionalis. Ketika sebelum Konferensi Karangpandan dalam kelompok Semangat Baroe, ia setuju untuk menjadi penasehat dalam komite ekstrim yang tentatif untuk mengikat bersama partai politik Kristen dan badan-badan lainnya, yang kemudian diubah menjadi PKPI. Pada Desember, Semangat Baroe mulai menampilkan berbagai saran yang dengannya dapat menjadi media partai politik Kristen yang telah diinginkan dan direncanakan Amir., yang mana PKPI merupakan embrionya.

Krisis Legitimasi

Seperti yang telah diprediksi, penerimaan Amir terhadap bahasa kelas menegah kolonial, walaupun ia termasuk dalam sayap progresif, menghasilkan sebuah reaksi negatif dalam lingkaran nasionalis. Reaksi itu difokuskan pada sisi Kristianitasnya. Sifat Protestan Amir sangat terkenal. Ia secara teratur berkhotbah dalam mimbar gereja Batak terbesar di Batavia, di Kernolong. Pada Februari 1940 Abikoesno Tjkrosoejoso, ketua Partai Islam PSI, mengatakan kepada seorang pejabat pemerintah bahwa Amir berjanji akan bergabung dengan dirinya menurut “jalannya sendiri’ dalam sebuah sebuah ketaatan religius untuk perubahan politik. Pemimpin Katolik, Kasimo, yang juga anggota GAPI, dijanjikan hal yang sama. Hal ini diperkirakan menjadi awal dari sebuah ‘ mobilisasi spiritual’ Abikusno yang diinisiasikan dalam GAPI untuk sebuah parlemen Indonesia. Akan tetapi, Amir tidak pernah diidentifikasikan sebagai anggota partai politik Kristen. Alasan yang mungkin, berkaitan dengan pengabaian kampung halamannya Tanah Batak yang tidak mengetahui bahwa ia adalah seorang Kristen. Sebuah bagian yang bersifat fanatik dalam Semangat Baroe kemudian menempatkan Amir dalam identitas CSP, bersama Gonoeng Moelia, Soewidji, dan Notosoetarso, sebagai ‘pahlawan-pahlawan Kristen’.

Dalam diskusi tentatif di Karangpandan, laporan media pers tentang konferensi itu menyebabkan Amir berada dalam banyak masalah. Hal ini menyediakan kesempatan golongan Islam dan sekular dari gerakan nasionalis untuk menjatuhkan hukuman. Keduanya menuduh deklarasi pendiriannya. Para aktivis Islam mendemostrasikan dengan senang hati berkatian dengan politik populis di Indonesia pada saat tensi dari gerakan yang dikategorikan primordial religius (aliran politik) oleh teman-teman nasionalis sekularnya yang menuduh dirinya mengabaikan kehati-hatian perannya.

Java Bode (Roeping 1941) mencirikan penyataan Amir di Karangpandan, yaitu ‘ Kita sebagai orang Kristen harus mempunyai latar belakang sendiri, bukan hanya tekanan dari golongan Islam dan Nasionalis’. Laporan pertama yang ditampilkan Java Bode dalam pers nasionalis adalah sosok Ratu Langie dalam majalahnya Nationale Commentaren (1-11, 1941, p. 3920, 15-11, pp 4014). Panggilan untuk sebuah partai politik Kristen untuk melawan tekanan dari golongan Muslim dan Nasionalisme, ia mengarisbawahi, adalah sebuah suara baru yang menandakan sebauh penafsiran baru yang perlu. Dua minggu kemudian, ia bergabung dalam kelompok terhukum Amir yang meregresi secara nyata antitesis agama. Keruntuhan evolusi selama 13 tahun ke arah ideologi sekular demokrasi.

Sang kucing kemudian mengatur para merpati melalui bagian dari golongan Abikoesno Tjokrosoejono ( dari mobilitas spiritual). Hal ini muncul pada sebuah periode ketika tensi di antara tiga partai dalam GAPI, PSII yang menjaga jarak dengan perseteruan Parindra dan Gerindo. Abikoesno menyarankan untuk membawa dua bagian dari laporan konferensi ketika Amir ikut berdiskusi dengan politik Kristen dan ketika (Amir tidak diundang) diskusi tentang misi Kristen terhadap Islam. Hasil yang ditampilkan adalah misi Kristen, gagal karena metode konvensionalnya untuk memenangkan perubahan, yang sekarang berkiatan dengan peluncuran sebuah politik yang menyerang Islam. Amir sebelumnya telah mendeklarasikan “100 % seorang nasionalis”, sekarang hadir hanya sebagai sebuah instrumen dari misionaris Belanda, ‘ hanya menunggu untuk atau mungkin telah dalam posis untuk menginstrusikan penyususnan sebauh partai politik Kristen’. Abikoesno tidak berkeberatan untuk sebuah partai Kristen nasinalis, tetapi menolak sebuah arahan melawan ‘tekanan’ Islam dan Nasionalis. Ia berharap respon Islam dari ulama yang dapat menjaga politik tetap bersih dan tetap bersemangat – organisasi-organisasi yang memfasilitas itu telah tersedia.

Berbagai reaksi bermunculan. Seorang propagandis pergerakan untuk reformasi Islam, Mohammad Natsir, dalam artikelnya pada 1939 mengatakan Amir seorang Kristen (yang secara salah disebutnya sebagai seorang Katolik), Kasimo, dan Moelia dapat dengan mudah mengambilalih inti dari gerkaan Islam nasional karena mereka cerdas. Akan tetapi, hal itu tidak pantas dan tidak dizinkan secara agama (halal) pada setiap orang yang menjadi pemimpin.

Ketika Natsir menyusun lagi isu dalam istilah dua kategori agama besar yang homogen, ia mengarahkan debat dalam sebuah jalur yang dikenal. Hak itu sekarang menjadi pola lain dalam rivalitas panjang antara Islam dan sayap sekular Nasionalis dalam pergerakan. Sipahoetar, dalam menyikapi serangan terhadap Amir, yang pada faktanya adalah sebuah serangan terhadap ideologi sekular nasionalisme Gerindo, menanggapi bahwa Natsir adalah seorang fanatik berbahaya yang bersalah yang menyarankan pergerakan nasional dikendalikan oleh agama malahan ekonomi. Amir dalam perjalannya menuntut orang-orang seperti Amir, yang melakukan infliritasi prinsip kristianitasnya dalam pergerkaan nasionalis, dan tokoh-tokoh lainnya seperti Kasimo dan Moelia yang dalam Volksraad hanya sedikit menunjukkan solidaritasnya terhadap hal tersebut, tidak hanya berbahaya bagi Islam tetapi juga pergerakan.

Bagaimanapun, penyalahgunaan pandangan Amir dari arahan sekular berjalan baik. Bersama Moelia dalam satu dekade awal, banyak yang mengasumsikan bahwa politik Kristen telah menjadi politik yang mapan dan oleh karena itu sebuah penghiantan terhadap oposisi nasionalis. Amir sejak awal menolak untuk memainkan peran baru dalam Gerindo, yang salah seorang menulis ( namun tidak akurat), dan masyarakat enggan melihat sensivitas baruyna sebagai pegawai negeri. Ia juga secara tiba-tiba memutuskan kesiapan dirinya untuk merintis, Partai Kristen.

Sebuah artikel anonim di Pemandangan, menolak untuk memercayai bahwa Amir telah dikhianati para teman nasionalisnya di Gerindo, yang mungkin hanya sebuah penafsiran.

Tentu saja tidak ada berbagai alasan yang mendasar mengapa orang-orang Kristen tidak dapat menjadi seorang nasionalis―yang telah dibuktikan oleh sosok Chiang Kai-shek, atau partisipasi PPKI dalam GAPI. Akan tetapi, Kristianitas di Indonesia diasosiasikan sangat dekat dengan kaum colonial yang banyak di antaranya tidak dapat melihat berbagai hubungan antara kata ‘Kristen’ dan ‘Nasionalis’. Orang-oran Indonesia yang beragama Kristen seringkali berusaha untuk mendapatkan hak-hak istimewa untuk mendapat status warga Negara Belanda. Sebagian besar wilayah kantong Kristen pada umumnya menolak nasionalisme Indonesia, hal itu terbukti, dan beberap figur politik Kristen seringkali berada di golongan kanan daripada golongan kiri dalam spektrum politik.

Tanpa keraguan untuk membantu, editor Semangat Baroe, R. Soedarsono Thomas secara keras membuat berbagai hal mudah ketika ia berkata bahwa sebuah serangan ke pada Amir adalah serangan terhadap komunitas Kristen (Semangat Baroe, 15-11-1941). Ia mengakui bahwa orang-orang Kristen loyal terhadap pemerintah, dan karena pengaruh roh kudus membuat mereka beradab dan kooperatif dibandingkan konfrontatif. Akan tetapi, hal itu tidak berarti orang-orang Kristen tidak mencintai negaranya. Sangat beruntung konfirmasi dari golongan loyal dan stereotip priyayi tidak menarik perhatian media pers yang utama.

Hal yang menyakitkan bagi Amir adalah sebuah pendapat panjang publik bersama pengagum mudanya, A.M. Sipahoetar, bekas editor Toejoean Rakjat yang dilindunginya dari Natsir di awal. Tentu saja, beberapa bulan sebelumnya Sipahoetar disertakan Amir dalam seri empat bagian ‘ para pemimpin Indonesia’ dalam Keng Po (26-8-1941). Di sini ia digambarkan Amir sebagai seorang yang penuh harapan dan berkepribadian rendah hati, tanpa musuh-musuh politik, dan dibandingkan dengan Soekarno sebagai pembicara dengan sifat sederhana sebagai pemimpin politik. Akan tetapi, ia mengambarkan Amir sebagai orang yang lemah (Kebangoenan, 7-,8-, dan 13-11-1941). Amir, ia menulis, berada di luar kegelisahan dalam karier barunya sebagai pegawai pemerintah, telah mengabaikan Gerindo dalam tujuan untuk melepaskan diri ke dalam poltik Kristen yang aman. Sipahoetar mengatakan, ia sendiri telah mempelajari bahwa Kristenisitas adalah tentang pengorbanan, tetapi amir tidak merasakan itu. Sebuah catatan editorial meminta banyak komentar untuk menguatkan hal tersebut, mungkin hal tersebut sedikit ditujukan kepada Amir, masyarakat diarahkan untuk merasakan ketidakpuasan dari penjelasan tersebut.

Dalam pergelutannya dengan kehidupan politik, Amir mengeluarkan sebuah paham politik dengan harapan dapat melucuti kritik-kritik terhadap dirinya (Sjarifoeddin 1941m). Ia melakukan ini oleh karena tekanan, ramalan dalam Kristianitasnya, dan hubungannya dengan alasan nasionalisme. Ia mendeklarasikan bahwa Gerindo menyisakan kecocokan dengan pendiriannya, dan kepercayaan akan menjadi miliknya ketika Gerindo tidak ada lagi. Ia juga percaya ada sebuah hal sebagai seorang penganut ideologi politik Kristen, dan ia merasa ada sebuah tugas di antara ‘teman-teman seagama’ ketika hal tersebut tidak menghasilkan sebuah partai politik. Apa yang dapat terlihat sebagai sebuah ideologi? Untuk menjawab, ia mengutip dari pernyataan yang seperti berasal dari semacam buku Iman Sosial dari Amerika :

Kembalikan kekuasaan Tuhan, tegakkan hukum, pengusahaan kesempatan yang sama untuk semua, gunakan buah-buah dunia sebagai pelayanan yang benar untuk keuntungan yang menyeluruh dalam komunitas‑ yang merupakan pertobatan, sebagai nabi dan khotbah Yesus itu, dan sebagaimana komunitas Kristen pertama mempraktekkannya.

Tuduhan Sipahoetar yang pengecut, Amir beretorika (Kebangoenan. 14-11-1941) bahwa dalam sepuluh tahun keterlibatannya dalam pergerakan nasional ia sudah mendapatkan tiga kali tuduhan tentang hal itu. Tuduhan ini adalah yang keempat. Ketika ia menjadi orang Kristen, beberapa rekan Partindonya mengatakan ‘ia ditinggalkan secara pelan-pelan dan menyebrang kepada Belanda’. Ketika ia keluar dari penjara pada 1935 dan telah diingatkan untuk menjauhi kegiatan politik, beberapa mengatakan ia telah menandatangani sebuah dokumen yang menjanjikan keabstainan itu. Ketika ia pindah ke Sukabumi segera setelah membentuk Gerindo pada 1937, beberapa oran berkata ia melarikan diri. Ia tidak bertanggungjawab atas kepemimpinan di Gerindo tidak lebih dari setahun yang lalu., namun ia tetap melakukan pekerjaan yang penting. Tidak seperti Sipahoetar, ia tidak mau omong besar terhadap kepercayaan Kristianinya.―hal ini menjadi urusan Tuhan sendiri. Akan tetapi, keterlibatannya dalam pergerakan nasional muncul karena komitmen Kristianinya. ‘Tanpa dasar’ itu, ia menyimpulkan, ‘ saya tidak akan terjun ke dunia politik’.

Verkuyl kemudian mengingatkan bahwa Amir pernah menulis, pada waktu itu :

Tidak pernah saya nyatakan bagaimana di tengah-tengah tangisan di Gabbatha kekacauan selalu memberikan pilihannya kepada beberapa Barabas atau seseorang lain yang dibawa oleh spirit laki-laki dari Nasaret. Tidak pernah saya mengetahui bagaimana keindahan menjadi seorang Kristen di tengah-tengah segala pencobaan (Verkuyl 1983 :181).

Pertukaran yang berikut berlanjut pada kisaran kecurigaan bahwa Kristianitas Amir adalah sebuah bagian dari perjanjian dengan pihak kolonial. Berbagai bukti dikemukakan untuk memperkirakan keuntuhan moral di bawah hukuman Boven Digul―ia sekarang berkata di radio pemerintah berkaitan dengan akibat dari perang, dan pimpinan pemerintah antusias terhadap dirinya sebagai ‘pemimpin masa depan’. Sipahoetar menyebut Amir sangat mudah dipengaruhi oleh muslihat musuh, mempertimbangkan kepentingan duniawi untuk anak dan istrinya. Amir hanya merespon bahwa seruan Sipahoetar munafik dan provokatif, ia menambahkan ‘ Mari kita lihat bagaimana kita bertingkah di masa depan’.

Banyak penghiantan yang ditujukan pada Amir dilakukan oleh teman-temannya dari Gerindo. Pada 30 November, sekalipun Amir hanya seorang anggota biasa, para anggota eksekutif mengadakan pertemuan dalam siding paripurna untuk mendengar keputusan pengeluaran dirinya. Dengan dilengkapi oleh transkripsi Verkuyl dalam sebuah sesi di Karangpandan, ia meyakinkan mereka berkaitan dengan kalimat kontroversial dalam Java Bode tentang politik Islam yang diberitakan secara salah. Ia menjelaskan lagi perhatiannya tentang kurangnya unsur transendental dalam pergerakan sekular, ancaman dari gagasan negara Islam, dan kemungkinan dirinya untuk mendukungsebuah Partai Kristen untuk berdiri ‘ di samping’ berbagai organisasi nasionalis lainnya (Semangat Baroe, 6-12-1941)

Di samping penyimpangan terhadap mistisme, penjelasan yang diberikan rupanya memuaskan. Editor Kebangoenan Jahja mengatakan setelah pertemuan Abikoesno menyakinkan semua orang bahwa Amir adalah ‘penghianat dalam pergerakan nasional’. Gerindo sendiri sekarang memutuskan tidak adalah kasus yang menetang Amir. Pers ‘ kulit putih’ telah menyesatkan semua orang. Ia kemudian menambahkan,untuk keuntungan dari siapapun yang bertanya-tanya mengapa dalam kasus ini Amir tidak berada dalam badan eksekutif Gerindo : ‘ Amir Sjarifoeddin tidak melarikan diri dari pergerakan. Tentu saja, kegiatannya, tidak tampak seperti sebelumnya, tetapi secara keseluruhan tidak menurun’ (Kebangoenan, 3-12-1941).

Pernyataan akhir yang membingungkan, yang dicetak tebal, dibuat hanya dengan sedikit kejelasan dari penjelasan yang banyak dari masyarakat mendatanginya. Hal ini telah menandai sebuah petunjuk bahwa Amir sekarang lebih banyak beraktifivitas secara tersembunyi daripada bekerja secara publik. Hal ini tampaknya benar.

Seperti hal yang dilakukan oleh para intelktual nasionalis lainnya, komunisme memesona Amir. Orang-orang Eropa yang mengetahuinya bertanya-tanya tentang obesesinya dalam politik dan Marxisme, pembedaan yang lemah dalam pemikiran mereka. Soewarsih Djodjopoespito mengingatkan pertanyaan yang sama dengan mentornya E. du Perron :

Ia tidak dapat mengerti mengapa kami hidup semata-mata untuk politik , kami hanya membaca politik, marksisme, dan sejarah, dan ekonomi, menuangkannya dalam sastra {…}. Tentu saja, hal itu hanya dalam dunia barat yang mengklaim ketertarikannya, tetapi dengan itu kami menjadi tidak universal ; secara umum apapun karakter sosialis atau Marksis, yang kami pelajari, dan apapun yang terjadi di Rusia-Soviet, kami perhatikan. Kemungkinan pada saat ini hanya sedikit masyarakat yang tidak romantis, tetapi nasionalis feodal […], orang yang memainkan gamelan, berjoget, atau memainkan wayang orang (Sutherland, 1968 :114).

Van Doorn dan Kraemer dari Pergerakan Pelajar Kristen sering mengekspresikan rasa frustasi yang sama tentang nasionalisme Asia. Kraemer menulis tentang ‘ masyarakat yang tidak normal’, di mana ‘ segala hal terasa diarahkan oleh faktor politik’ (Rauws et. al. 1935 :86).

Banyak orang Protestan, yang kontras denga orang-orang Katolik, dipesonakan oleh persamaan antara komunisme primitif dan masa Kristen awal. Dengan disiplin doktrin bebas yang mengizinkan seorang Protestan mencari kepastian dan komitmen yang total, seperti dilakukan oleh orang-orang luar biasa dengan akses pada keilahian.

Petualangan Amir dengan komunisme romatik ditemukan dalam sedikit penerimaan dalam historiografi Indonesia selanjutnya. T.B. Simatupang, dikenal sebagai sosok paling berpengaruh dalam menafsirkan sejarah politik Kristen, mengambarkan hal ini tidak seperti Kristus yang pemberani tetapi kurang pengetahuan teologi. “ Seberapa serius ia mempertimbangkan reaksinya tehadap ideologi dan iman?’, katanya. Amir Sjarifoeddim , L.M. Sitorus (anggota Partai Sosialis), B.O. Hutapea (teoritikus PKI setelah perang yang meninggal pada 1968), tentu saja sangat dekat dengan Simatupang, semuanya adalah orang Kristen yang, ia katakan, menajdi ‘korban-korban’ dari mimpi sosialis.

Elit intelektual termasuk Amir di dalamnya menghadapi keadaan yang menyulitkan. Pada satu sisi meletakkan suatu kemajuan yang ditawarkan oleh kontrol teknik tetapi melemahkan legitimasi moral. Pada alur romantik yang lain dari legitimasi yang tinggi antara masa besar masyarakat Indonesia, tetapi dipasangkan oleh marginalisasi institusi yang menyakitkan. Pembagian yang tajam antara elit pemerintahan moderen dan masa tradisional yang termaginalisasi memperburuk tekanan itu.

Dalam beberapa kesempatan Amir mengabaikan kharismanya karena menjadi seorang admnisitatur yang bertangungjawab (setelah bergabung dalam Departemen Urusan Ekonomi dan muncul dalam iklan radio pemerintah), ia kecewa karena pada pujian terhadap dirinya dan dirinya sendiri. Hubungan Amir dengan jaringan bawah tanah memberi kesempatan untuk mempertahankan kepercayaanya sebagai tokoh yang populer dan keinginannya untuk bekerjasama.

Membaca sudah sangat umum pada masa awal Indonesia, yang mana pada masa sebelum perang aktivitas komunis brsumber pada Stalin, seperti Harry Poeze (1984) dan Jaques Leclerc telah tunjukkan, bersifat ahistoris. Leclerc )1986a :75) menulis bahwa PNI, Partindo, dan Gerindo’ semua bergerak pada arah yang sama, yang mereprestasikan gerakan illegal adalah PKI […]. [PKI adalah] salah satu gerakan penuh perasaan dan berkesistensi, dalam batas yang tidak kentara’. Akan tetapi, PKI bukan merupakan organisasi revolusinoner yang ketat, banyak para anggota inteletualnya berusaha menekankan gambaran tersebut. Anton Lucas (1986 :3-13) mendaftar aktivis Partindo dan Gerindo diduga aktif dalam gerkan berdasar PKI di Surabaya sebelum masa pendudukan Jepang.

Setelah pemberontakan 1926-1927, PKI telah ditumpas. Yang pasti, Muso bekerja secara tersembunyi di Surabaya pada pertengahan 1935 sampai pertengahan 1936 dengan tujuan menyegarkan organisasi komunis yang diarahkan dari Moskow (PKI Muda atau PKI ilegal). Akan tetapi, hal tersebut menjadi pertimbangan golongan non-operasional kiri sampai setelah ia pergi, dan kemudian secara cepat diteliti dan dibangkitkan pada Februari 1937. Atas inisiatif Muso, hanya Pamoedji, editor Koran Surabaya Indonesia Berdjuang, yang terhindar dari pengasingan. Ia memesona sejumlah aktivis muda dalma organisasi kecil yang bersifat rahasia. Di antara mereka adalah Wikana dari Gerindo dan Siauw Tjhan dari Partai Tionghoa Indonesia. Gerindo memasukkan sejumlah simpatisan dari PARI (Partai Republik Indonesia), organisasi nasionalis komunis Tan Malaka yang secara intesif bertentangan dengan Muso. Banyak simpatisan dari PARI tidak sadar akan rivalitas tersebut. Berdasarkan sejarah lisan, Amir ‘bergabung’ dengan PKI illegal melalui seorang aktivis Muda Jawa Timur Widarta, pengikut Pamoedji, pada kongres Gerindo pertama, Juli 1939 (Leclcrec 1993 :33)

Poeze (1984 :169) menunjukkan bahwa Amir tidak berada dalam ‘lingkaran dalam’. Bagaimanapun, yang lebih penting, Leclcrec menulis :

Kami tidak mengetahui ‘partai’ apa― dan di atas itu, sesuatu yang ilegal― pada saat itu, atau bagaimana batasan yang jelas dari partai itu, apa arti dari keanggotannya, atau bagaimana seorang memandang yang lainnya yang terlibat. Kami tidak mengatauhi pada 1940 Partai Komunis semacam apa itu, atau keseluruhan organisasinya secara persisi dan efektif dapripada jaringan bebas dari para simpatisan, ingatan dari pemberontakan 1926, atau nama lain dari yang disebut ‘Gerakan Anti Fasis” (Gerakan Nati Fasis atau Geraf).

Hal ini adalah jaringan bebas dari afiliasi Gerindo dan aktivis PKI ilegal, yang berpusat di Jakarta, yang Amir jalankan beberapa hari sebelum pendudukan Jepang. Ia menawarkan kepada mereka sebagian dari uang sejumlah 25.000 gulden yang diberikan oleh Idenburg, dan mereka gunakan itu untuk menjalankan terbitan PKI Menara Merah.

Simpulan

Amir Sjarifoeddin mencari bentuk baru dari solidaritas sosial yang apat memberikan tenaga lebih daripada solidaritas komunal atas budaya dan genealogis yang diserukan oleh yang lainnya. Mereka terbuka, berorientasi pada bentuk solidaritas masa depan. Kristianitas adalah faktor penting dari Amir sebagai sumber dari kekuatan pribadinya. Pada masa muda ynag penuh romantisme sebelum ia dipenjara, pandangan religiusnya adalah sektarian ( dalam Grup Alkitab Schepper, dan di Kramat 106). Agamanya adalah sesuatu yang misterius. Hubungan dengan kharisma politik sangat intim, sebagian besar tersembunyi dari perhatian publik. Hal ini tampaknya tidak berfungsi sebagai perekat sosial. Kristianitas merupakan kunci utama dari identitiasnya ― terciptanya pengalaman ‘Luther Muda’. Hanya secara tidak langsung, berdasarkan pengalamannya, hal itu terelasi dengan kekuatan solidaritas ―penciptaan mitos.

Tiga faktor yang membentuk peran politiknya sejak berbagai fase yang dilewatinya. Pertama adalah lokasi sosial. Seperti semua tokoh elit nasionalis, Amir Sjarifoeddin adalah sosok intelektual kelas menengah yang moderen. Lebih dari semuanya, ia telah berkomitmen untuk menjadi panutan moderen dari pencerahan, hukum alam yang asli, norma-norma, dan potensial. Pendirian politiknya adalah ‘moderen’ yang memiliki harapan dan berorientasi masa depan. Sejak kampanyenya untuk menyertakan golongan Tionghoa dalam Gerindo berhasil, mereka tidak lagi mengurusi masalah etnisitas, juga tidak lagi bernostalgia dengan tradisionalitas. Ia melihat dasar pemuda bukan sebagai pemberontak, tetapi warga Negara yang potensial, diarahkan pada idealisme yang sama dan dibawa pada pengendalian diri yang sama dan kepercayaan diri dalam dasar kebenaran pada Negara moderen yang ia maksudkan.

Faktor kedua adalah jarak antara kelas menegah dan masyarakat Indonesia. Generasi muda perkotaan pada akhir 1920-an dan awal 1930-an, yang melihat diri mereka berelasi dengan masyarakat sebagai pars prototo (mewakili), tidak melihat Amir sebagai model dari warganegara, tetapi pahlawan yang kharismatis. Peran ini lebih banyak diciptakan pada masa budaya anarkis gerakan pemuda yang mana Amir ada di dalamnya. Kontaknya dengan mereka selalu dalam bentuk dominasi kharismatis . Para pemimpin kharismatis kebanyakan berada dalam tekanan besar untuk berbuat sesuai dengan janji mereka daripada figur otoritas lainnya. Mereka harus mempercayai bahwa Tuhan telah mengirim mereka, dan bahwa Tuhan berada dalam pihak mereka. Tekanan itu juga banyak mendera Amir. Ia menderita karena pendiriannya, walau kharismanya dapat diterima. Akan tetapi, walaupun ia menampilkan perwujudan yang menjanjikan dari pendiriannya, hal itu telah terkikis dan ia dituduh sebagai seorang pengecut atau penghianat. Secara alami ― dalam pandangan yang tidak kharismatis dalam Kristianitas Kasimo dan Gonoeng Moelia―Kristianitasnya seringkali ditafsirkan hanya sebagai kompromi dari pendiriannya. Sehubungan dengan itu berbagai elemen primordial dalam pergerakan nasional, terlihat ketika Natsir mencoba menyingkirkan Amir dalam kepemimpinan golongan nasionalis oleh karena agamanya.

Ketiga adalah lingkungan otoriter dari pemerintah kolonial. Secara keseluruhan, pendirian kolonial tidak melihat dirinya sebagai model seorang warga negara. Berlakunya politik ortodoks membuat hal masyarakat mengalami retradisionalisasi. Pembinaan mereka sebagai warga Negara tampaknya hanya memancing aksi-aksi yang represif. Ia ditangkap pada Desember 1933 karena ‘menciptakan perasaan’ di antara mereka. Hanya pembelaan khusus yang mampu menyelamatkannya dari hukuman pengasingan.

Berbagai elemen neo-etis dalam pendiriannya memberikan dirinya berbagai kesempatan untuk mempraktekkan metode-metode moderen, khususnya (pada masa Perang Dunia I) di bawah ancaman perang (partisipasi Gerindo dalam pemilihan, Urusan Ekonomi, dan siaran radio). Akan tetapi, berbagai kesempatan itu sangat terbatas. Mereka gagal untuk mengompensasikan hilangnya status kharismatis, jika marginalisasi pemimpin politik, dan hilangnya kesatuan moral yang telah diusahakan oleh Amir. Legitimasi kejam yang berjarak, karakterisasi dari setiap rezim otoriter, melatih dirinya untuk memanikan peran kharismatiknya secara efektif , dengan tindakan yang perlahan. Hal ini membawa dirinya kemudian dalam hidup yang keras dan penuh bencana, dari sebuah organisasi yang berperan dalam pemerintahan pada kharsimatik dan peran subversifnya sebagai oposisi.

Tamat.


Tulisan ini diterjemahkan dari karya Gerry van Klinken yang berjudul Amir Sjarifoeddin and Nationalist Charisma, yang merupakan salah satu bab dalam buku Minorities, Modernity, and The Emerging Nation ; Christian in Indonesia, a Biographical Approach

Power and Land : Land Conflict in Cases of the Batak Toba People in Afdeeling Tapanuli

Batak society is a not a homogeneous entity. They consist of various sub-ethnic of Batak who have different identity and cultures. The Batak-Toba society is one of the Batak sub-ethnic who live around Lake Toba, southwest Humbang southern Silindung Valley, the northern Padang Lawas and consistently use the Toba dialect language (Hasselgren, 2008 : 64; Simanjuntak, 2006: 18). My interest, especially, about the geographic isolation that reduces the entry of foreign influence and causes the Batak-Toba society to develop and maintain its unique culture (Castles, 2001 : 5).

Intoduction

One of the important findings in my research about the cultural migration trend of the Toba Batak people is mainly caused by the unavailability of land. The importance of the function and position of land not only associated with the occupation as a agricultural society, but also related with their philosophy of life. Each Batak people, are required to obtain hamoraon (wealth), hagabeon (descendants), and hasangapon (pride) (Ihromi, 1990: 207). Therefore, in my observation, the land is a matter that should be owned absolutely every Batak-Toba people to fill the philosophy of live.

The relationship between their philosophy of life and the land is visible in daily practice where the Toba Batak will be considered wealthy if it has a large are of land , which will be managed for agricultural needs. (Pelly, 1994: 47). Ownership over the wide land that is also related to the next problem, that is, who will manage the land? One of the practical solution is to have many children to manage the agricultural land. In this case, the principle of hagabeon (descedants) becomes inherent elements in relationships with land ownership. In addition, a Toba Batak, which has a large area land, will automatically have strong authority (hasangapon). This simply, can be seen in the right to manage agricultural land, that managed by their children or other people’s work.

Ownership of the land is actually occupied by a specific clan (marga). A Toba Batak person who became the pioneer of the land / village (mamungka huta) is considered as a leader who represents the clan. As the village head, he not only has rights of land ownership (golat) of the widest land, but also has the authority to manage the life of the village population (sahala harajaon). Therefore, every Toba Batak person tries to get the power (harajaon). The harajaon tells that the goal of every human being is independent and manages their own lives with the realization to establish their own households (manjae) (Hasselgren, 2008: 68). In many cases, the Batak people who have grown and have sahala harajaon then separate themselves from their parents by opening a new village (huta).

The correlation between land ownership and power (harajaon) often triggers major conflict in Batak society. The source of the conflict in this society must be tracked from their own cultural ideas, sahala hasangapon, which means the quality of self-respect. That is, The Toba- Batak person should be valued by other people with build up of a private kingdom (Huta) (Pelly, 1994: 47). The opening of a new huta became evidence about the result of the conflict in traditional societies in the Toba Batak.

The potential conflict is more complex, when the influence from outside the Land of the Batak began to enter in the 19th century. On the other hand, Toba Batak people welcome influences from outside that is in line with them to forward orientation (hamajuon) and monang (to be number one). However, the Batak-Toba society will reject if it is incompatible with local customs, especially related to the identity of the divine with something who introduced themselves, behave as a member of the group, and thus they are received by others as members of the group (Jenkins, 2004: 94,108). In many cases that are brought about by a Western, especially relating to the system of power, does not even try to appreciate or even to replace the power of a traditional system that is based from huta to modern power system based district (Hasselgren, 1997 :12).

From the exposure of the above, it can summarized that the main problem in the research topic is how the relationship between authority and ownership of land becomes the main source of conflict that are important in traditional Toba Batak societies and become more complex because the new things is brought by foreign influences, in this case Dutch Colonial Government.

Political Change and Land Conflict

Batak-Toba society is one of the sub-ethnic Batak that get the last influences from foreigner in Sumatra island. Until the 19th century, Batak-Toba people was isolated. However, in the isolated, the Batak-Toba society is able to develop a unique and different culture than the other ethnic who lived in the northern Sumatera (Castles, 2001 :5).

One of the elements that are unique is the village (huta) as main element of traditional political power (Hasselgren, 2008: 68). Each village (huta) led by the village head (the king of huta) which has absolute authority in the village (Purba and Elvis F. Purba, 1997: 20). Before the influence of foreign entry in the 19th century, the number of huta in Batakland is sufficient. The establishment of the new huta (manjae) made by the descendants of raja huta became usual. The desire to meet their life’s philosophy, skill to lead (sahala harajaon) and traditional conflict of power in intern family became the main reasons of the growth of the number of huta in Batakland (Simanjuntak, 006 :166).

The 19th century is a period of enlightenment (renaissance) for Batakland. This is because in this century, the influence from the outside who bring invention start. Immediately after the British missionary efforts failed, the movement of Paderi Expansion for the aims to Islamize Batakland. Although this movement is not success move to central of Batakland, however, this expansion was successful to Islamize Mandailing society in the south and made the cultural disintegration and decadence that lead to internal conflict prolonged in the central Batakland (Simanjuntak, 2006 44-45; Hasselgren, 2008: 71). The presence of Christian after Paderi War is apt to be the basis of a new culture Batak (Aritonang, 1988: 153). Moreover, the role of Nommensen and its strategies in the embrace the kings of huta and pioneering various social services to become key critical acceleration Christianization in almost Batak communities in central of Batakland (Simanjuntak, 2002 : 88-90, Aritonang, 1988 :147-148).

The interest of Nederland Colonial Government about Batakland is mainly because of economic motives, that is connected to the trade center of East and West Coast Sumatra, which must first put out the resistance of Sisingamangaraja XII (1877-1907) (Hasselgren, 2008: 33). The Netherlands has the juridical status of Batakland since 1833, but the political strategy that is slow and gradual with the relatively small violence and often receives approval from the king huta has resulted in the new expansion area that occurred since 1880 (Simanjuntak, 2006: 40; Castles, 2001: 24). After 16 years struggling, the Government finally formed afdeling Tapanuli that supervises the six onderafdeling (Purba dan Elvis F. Purba, 1997: 28).

The authorization of the Batakland area and the annexation of the Batakland resulted in all of the policies that lead by traditional leaders transferred to the Netherlands considers that the old system is not effective (Hasselgren, 2008: 74). Therefore, the Dutch Colonial Government established a new system of government based on a governance hierarchy that is responsive and rational (Castles, 2001: 26). Each onderafdeling divided into several districts (hundulan), led by a jaihutan. Initially Weslink, the resident of Tapanuli, proposes lifting the 16 clan leader that will be paid, but because it is not considered efficient, so the division is based from the territory which it was selected (Castles, 2001: 26). In addition, to be effective the power of jaihutan, it was promoted some second- class leader (raja paidua), while for the village level (huta), some king village was appointed the power to manage one or more villages (Hasselgren,2008 :73-74).

The government system changes in the process, and will bring more problems than benefits. In the formation of hundulan, the colonial government did not based limitation from the Huta, but the total of population. In addition, the adoption of jaihutan in many cases often false according from custom perspective. The appointment of jaihutan often come from outside the area which was initially different, but because of proximity to the government so the people outside this is selected (Castles, 2001: 27). In the case of raja paidua and the raja huta have occurred dissatisfaction because many of the leaders from smaller huta’s loss the authority from their huta’s (Hasselgren, 2008: 73). In a short term, the lack of tradition about the authority of the huta leader to serve the higher is the main factor that causes problems in the new government system.

In addition, there is an effort from the colonial government to eliminate a number of hundulan when the its jaihutan died and replaced it with negeri. This means that the deletion of the authority, including loosing rights over land (golat ) The king is then replaced with demang, who came from the educational class and placed in various hundulan (Hasselgren, 2008: 75). The threats from the traditional authority leaders also came from the new leaders that compete for power with an establishment of a new village (Simanjuntak, 2006: 166). In the year 1930, an estimated there is 8000 huta and its leaders (Hasselgren, 2008 :69).With the new system of government, the new leader allows claims to the land that are traditionally occupied by the king of huta.

Conflict of land ownership is very common so that a controller Toba identified the Batak with a pathological Litigiousness/perkaraziekte and said “I am doubtful of there are any other area in all of Netherland-Indies like the Batak region, where the people are firm, simple and are almost without compromise when delivering their complaints to the government.” (Castles, 2001: 42). An official has been providing on Friday to listen to a variety of complaints, both in relation with local communities and government, but they only take part of the course of 60 written complaints the entrance of each month, even the local customary courts can maintenance 745 civil cases (Hasselgren , 2008: 75).

Bibliography

Castle, Lance. 2001.

Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera ; Tapanuli 1915-1940. Jakarta :KPG.

Hasselgren, Johan.2008.

Batak Toba di Medan ; Perkembangan Identitas Etno-Religius Batak Toba di Medan (1912-1965). Medan : Bina Media.

Ihromi, T.O. ”Peranan Wanita” dalam Samuel Pardede (ed.). 1990. 70 Tahun Dr. T.B. Simatupang : Saya adalah Orang yang Berhutang. Jakarta : Balai Pustaka.

Jenkins, R.1997.

Rethinking Etnicity : Arguments and Explorations. London : Sage Publications.

Nainggolan, Togar.2006.

Batak Toba di Jakarta ; Kontinuitas dan Perubahan Identitas. Medan : Bina Media.

Pelly, Usman.1994.

Urbanisasi dan Adaptasi ; Peranan Misi budaya Minangkabau dan Mandailing. terj. Hartono Hadikusumo. Jakarta :LP3S.

Purba, O.H.S dan Elvis F. Purba. 1997.

Migrasi Spontan Batak-Toba (Marserak) ; Sebab, Motip, dan Akibat Perpindahan Penduduk. Medan : Monora.

Simanjuntak, Bungaran Antonius.2006

Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945 ; Suatu Pendekatan Sejarah, Antropologi, dan Budaya Politik. Jakarta: Obor.

Amir Sjarifoeddin dan Kharisma Seorang Nasionalis (II)

Kepribadian

Idealisme para aktivis muda itu mengejutkan para peneliti bahwa sebagian besar di antara mereka religius. Bahkan, sebagian besar dari mereka memiliki ketertarikan yang sangat besar dengan agama— termasuk agama baru atau aliran pembaruan dari agama tersebut. Perubahan itu sebagian mewakili sebuah tingkatan, pengalaman “Luther” muda seperti yang digambarkan oleh Erik. H. Erikson (1958). Ini mungkin menjadi sebuah jalan untuk memecahkan “krisis integritas” di antara mereka karena dislokasi sosial, sebuah jalan keluar yang mengembalikan kepada mereka kepercayaan pada pertumbuhan awal.

Perubahan ini juga merupakan sebuah keanehan dalam gelombang modernitas. Menjauhi para pendahulunya di masa lalu, mereka adalah bagian dari pencarian akhir dalam budaya metropolitan yang menempatkan mereka sebagai golongan migran. Terutama bagi mereka yang berasal dari luar Jawa, sebuah perpecahan yang tidak dapat diubah dengan keluarga dan adat tradisional. Hal ini membuat mereka menjadi sosok yang moderen, seperti yang dikatakan Berger, dalam Berger dan Kellner dalam The Hommless Mind (1973 : 77), ketika ia menulis : “ Individu modern mengalami keanehan yang tidak tuntas karena mereka memasuki dunia kedewasaan. Kualitas yang tidak tuntas itu membuat mereka , seperti yang mereka tulis, khususnya kecenderungan untuk berubah.

Aliran Theosophy sejak awal menarik golongan nasionalis di Hindia, sebuah gerakan yang dibawa dari India. Aliran ini menyediakan kosmologi yang bersifat optimis sebelum Perang Dunia I yang berhubungan dengan ikatan spiritual yang damai antara barat dan timur. Akan tetapi, pada akhir 1920-an Theosofi secara drastis kehilangan tujuannya. Sebelum bencana 1927, paham komunis internasional memengaruhi aktivis dari asosiasi-asosiasi buruh, seperi organisasi radikal yang diorganisasi oleh Henk Sneevliet. Islam, sebuah agama yang dipeluk oleh sebagian besar pribumi, menghasilkan bentuk yang baru untuk menghadapi tantangan modernitas. Di Indonesia, aliran Pan-Islamisme yang pada awalnya dibawa oleh Agus Salim dari Sarekat Islam, dan kemudian Mohammad Natsir dari Persatuan Islam, akan tetapi, karena beberapa alasan, terutama karena ketidakterlibatannya dalam Kongres Pemuda II, Agus Salim dan Jong Islaminten Bond hanya berpengaruh kecil di Kramat 106.

Sama pentingnya dengan dogma tersebut adalah atmosfir kebiasaan yang dilakukan dalam perkumpulan pelajar tersebut. Anggota dari Perkumpulan Indonesia di Belanda mengadopsi gaya berpakaian— dengan menanggalkan topi gaya Eropa dan menggantinya dengan kopiah, yang kemudian menjadi simbol nasional. Para pengikut ex-komunis, setelah melihat perubahan radikal tersebut, kemudian mencela mereka. Sebuah mode pakaian yang serupa menyebar di Kramat 106, ketika di antara mereka mengenakan baju koton Jawa Tengah tanpa sepatu, yang meniru gerakan Swadeshi Gandhi[1].

Hal ini bukan saja berkaitan dengan seorang migran yang melihat patokan pribadi. Mereka menjadi golongan perintis, penglihatan tentang kolonialisasi sebagai sebuah kehidupan yang tidak pernah mereka tahu eksistensinya., dan berharap banyak yang mengikuti mereka. Petualangan religiusnya juga memengaruhi perjalanan menuju sumber baru dari solidaritas sosial.

Kramat 106 seringkali dikunjungi oleh para misionaris Eropa. Para pengunjung tersebut sebagian besar berasal dari Jesuit dan Rijckevorsel, sedangkan untuk Protestan adalah Kees van Doorn. Amir menjalin hubungan dengan Christen Studenten Vereeniging (CSV, Gerakan Mahasiswa Kristen) bersama Van Doorn, seperti juga saudaranya Moelia yang pernah menjadi anggota NCSV di Belanda. Hal yang terpenting adalah dosennya di Sekolah Tinggi Hukum, J.M.J. Schepper, bekas anggota NCSV yang menjalankan kegiatan misionaris yang ia bentuk dalam persahabatan sejati. Van Doorn dan Schepper adalah orang yang saleh, berpendidikan tinggi, ditarik oleh beragam misionaris Kristen, baik yang bersemangat dan etis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya[2].

Schepper dengan cepat menyukai Amir, sebagai intelektual mereka sering berdiskusi, tetapi secara spontanitas Schepper memang kurang. Ia melihat Amir sebagai orang yang memiliki kepribadian yang kuat., seorang “Ksatria Beragama”, yang ia puji melebihi gerakan politik yang lain. Bersama Kraemer dan pendukung non-etis dalam kelompoknya, Ia melihat munculnya sosok yang dapat memiliki kemampuan memimpin yang memiliki pertimbangan moral dalam masa kekuasaan kolonial Belanda. Ia menyesal karena pada awal 1930 unsur pertimbangan moral tidak muncul menjadi ketertarikan yang berpengaruh dalam politik pemerintahan. Dalam beberapa kesempatan, ia menyampaikan kepada pemerintah untuk tidak mengambil tindakan represif terhadap Amir.

Schepper bukan seorang anggota aliran gereja yang utama, tetapi seorang pengikut fundalmental Darby atau Ekslusivisme Brethen. Teman misionarisnya terkadang menyebut dirinya seorang sektarian. Dua ingatan pribadi Amir pada waktu itu ―baptis dan perkawinan― mengikutsertakan Schepper. Pada tahun 1931, Amir mengikuti kelas katekisasi yang dipimpin oleh Schepper sendiri, Amir kemudian dibaptis di Gereja Batak (HKBP) di Kernolong Batavia.

Pembaptisan ini menjadi bermakna, dan juga tragis, yang tentu saja berkaitan dengan masa lalu Bataknya. Ibunya seorang muslim yang taat rupanya mengancam akan bunuh diri apabila rencana anak kesayangannya itu untuk pindah agama terwujud. Ketika rencan itu terealisasi, ibunya juga membuktikan ancaman itu (Bode-Dieterich,1966). Kita tidak mengetahui apa dampak yang cukup berpengaruh yang didapatkan di dalam pribadi Amir. Hal ini membuat kita merasa jika ia tetap bertahan, dan kemudian ia tetap dapat bertahan terhadap pendirian pribadinya.

Dalam perkumpulan yang dipimpin oleh Schepper ini, ia bertemu Djaenah Harahap, seorang anak keluarga kaya Batavia, sepupu, dan lebih dari itu memiliki marga yang sama dengan dirinya[3]. Pernikahan keduanya terjadi pada Oktober 1935, segera, setelah Amir keluar dari penjara, dan menjadi problem serius karena dianggap tabu dalam budaya Batak menikah dengan marga yang sama. Penolakan yang tegas datang dari keluarga. Pembaptisan istrinya, tepat sebelum pernikahan, seperti beberapa tahun yang lalu, mereprestasi statusnya sebagai migran, jauh dari Tanah Batak dan mengarah pada budaya metropolis yang moderen dengan pilihan individualnya. Mereka memiliki enam orang anak antara tahun 1940-1949, yang mana hanya tiga anak perempuannya yang dapat bertahan sampai usia dewasa.

Schepper tidak secara alami maupun melalui pelatihan menikmati aktivitas politik. Ia menjadi pendorong awal yang memberikan semangat kepada Amir untuk masuk dalam perhatian publik. Pada Mei 1931, ia mempublikasikan sebuah brosur untuk memprotes hukuman Soekarno dan tiga pimpinan PNI (Schepper,1931). Seorang mentor misionaris Amir mencurigai Amir sebagai “tangan tidak terlihat” di belakang tulisan Schepper. Gaya— bumbu kata sifat yang beragam, seperti berbelit-belit dan membingungkan untuk mengambarkan hukuman terhadap keempat tokoh tersebut— lebih hidup daripada keinginan Scheeper. Brosur tersebut muncul sangat dekat dengan deklarasi ketertiban Hindia[4].

Jaksa agung mempertimbangkan tuntutan Scheeper tentang “peghinaan terhadap sebuah institusi publik”. Bagaimanapun pendapat Schepper untuk kebaikan badan legal Belanda mendapatkan respon yang baik dari Gubernur Jenderal De Graeff. Sebelum pensiun ke Negeri Belanda, ia mengampuni Soekarno dan beberapa temannya. Berlawanan dengan itu, ketidaksukaan Gubernur Jenderal yang baru De Jonge, yang menghina Schepper tentang famplet politiknya, dan mengancamnya akan menarik gelar profesornya[5].

Hampir tidak ada otobiografi yang tersisa yang ditulis oleh Amir Sjarifoeddin. Semua tulisan pribadinya dimusnahkan oleh keluarganya karena peristiwa traumatis 1965. Akan tetapi, dengan membaca perilakunya dalam lingkaran Schepper memberikan kita pengetahuan tentang kehidupannya selama menjadi mahasiswa. Pertemuan ini menjadikan Amir sebagai salah satu anggota dala Gerakan Mahasiswa Kristen yang dipimpin oleh Kees van Doorn, dan kemudian Johannes Leimena. Para mahasiswa duduk di karpet Persia di rumah besar Schepper— di mana kuliah lain seperti mengendari sepeda, ia juga menjadi mampu mengendarai mobil.

Rezim tidak juga terbuka. Seperti yang kita tanyakan ketika membaca Rudolf Otto, The Idea of the Holy (1923). Seperti, Schepper, Otto mengagumi Immanuel Kant, dan kemudian pemikiran Friedrich Schleiermacher tentang ‘tanah jajahan yang absolut’. Ia mendalami Quaker- kebaktian tersembunyi ,misterius, keseluruhan yang lain, mysterium tremendum, perasaan akan peringatan tentang sejarah kekinian[6].

Mereka mendebat para theolog Lutheran Jerman Hanns Lilje, dan juga aliran ortodox baru yang juga penganut sosialis, Karl Barth. Lilje yang juga seorang Barthian, seorang pemimpin Federasi Mahasiswa Kristen Dunia di mana CSV menjadi organisasi anggotanya. Tulisannya hampir sebagian besar menyoroti proses sekularisme aliran pasca-kristen di Eropa. Ia menyertakan penampakan wahyu tentang perang. Lilje juga dikenal sebagai seorang anggota Gereja Anti-Nazi Jerman[7].

Kekaguman terhadap Rabindranath Tagore dan Mahatma Gandhi selalu meliputi para misionaris Protestan, yang mereka lihat sebagai figur Kristen dalam diri orang Asia. Seorang teman misionaris Inggris mereka, C.F. Andrews, seperti yang dibaca oleh para misionaris pribumi, mengambarkan Gandhi sebagai seorang Savonarola dan pada sisi lain sebagai seorang Santo Fransikus Asisi[8].

Seorang tokoh Asia yang muncul dan dikagumi dalam perlumpulan Schepper yang melebihi Tagore dan Gandhi adalah seorang Jepang Kristen, Toyohiko Kagawa. Sebuah buku yang beredar di antara mereka mengambarkan dirinya sebagai nabi, yang menerjemahkan kehidupan heroiknya, baik secara prinsip maupun praktik yang menerobos segala zaman yang telah berhasil menebus dan memengaruhi secara kreatif. Anak haram yang terbuang dari seorang samurai , Kagawa (1888-1960) menjadi Kristen dan setelah studinya di Amerika Serikat di mana ajaran sosial memengaruhinya, menjadi inspirasi untuk mendedikasikan dirinya dengan hidup bersama orang miskin di perkampungan kumuh di Kobe selama 13 tahun[9].

Kagawa adalah seorang pecinta damai dan pengikut sosialis Santo Simon, yang membantu pendirian Partai Buruh Jepang. Ia percaya pada komunisme, tetapi komunisme yang berkembang pada masa gereja awal dan Tolstoy, daripada Karl Max, seperti yang ditulis penulis biografinya (Axling, 1932 :87). Kagawa sendiri menulis :

Semua gerakan sosial perrtama harus dan berfokus terutama pada moral dan pengorbanan […]. Hal tersebut harus dapat menghibur golongan kaya dan miskin[…] Rekonstruksi sosial harus dipusatkan pada Yesus Kristus[…], sebuah gerakan yang menuju persaudaraan. (Axling 1932 :89)

Ia menolak pelembagaan agama :

Hal ini menjadi konspirasi personal yang membunuh Kristus, ini adalah caci maki terhadap Budha dari para tetua golongan Brahmin. Juga yang merintangi dan menghancurkan gerakan yang menjadi sumber dari konsekuensi baru yang selalu membangun pengikut-pengikut dari otoritas dan keinginan akan uang (Axling 1932 :114)

Kagawa adalah seorang mistik yang memuja kepercayaan bahwa Kristen adalah agama yang tidak untuk orang-orang yang sensitif, tetapi orang yang tergila-gila dengan Tuhan dan manusia’ (Axling 1932 :41). Dalam beberapa tahun kemudian, Amir berhasil berkorenspondensi dengan Kagawa, dan sering berbicara tentang dia dalam masyarakat dalam Gereja Kristen Batak-Protestan di Jogjakarta semasa revolusi[10].

Amir tidak hanya membaca literatur-literatur Kristen. Seorang temannya mencatat ketrtarikannya dengan pusi-puisi dari seorang humanis-sosialis Henritte Roland Holst, yang familiar di Kramat 106 (kemungkinan besar dari tangan kedua) adalah Montesquieu, Thomas Jefferson, Edmund Burke, Thomas Paine, Jean-Jaques Rousseau, Karl Marx, Friedrich Engels, Confusius, Aristotles, dan Nicollo Macchiavielli. Tokoh yang lain adalah Fyodor Dostoyevsky dan Henrik Ibsen. Tokoh yang lain adalah Multatuli. Yang lain mengatakan pengaruh definitif mengubahnya ke arah komunisme di tahun 1938 adalah karya Engles yang polemic, Anti-Duhring[11].

Tagore, Gandhi, Kazawa, dan (tubuh mistik kesemuanya dalam) Kristus menjadi model kehidupan Amir muda. Mereka menegahi pengalaman seorang pemuda pengikut Luther yang meminjam sebuah aura romantisme pada masa menjadi mahasiswa. Seperti yang Abu Hanifah tulis tentang Amir yang menyamakannya seperti yang Erikson tulis tentang Luther : “ seorang pria yang lebih baik menjadi martir dam memperkuat hidupnya dengan doktrin kematian awal, atau menjadi seorang petapa dalam kesunyian dengan antisipasinya terhadap alam baka (Erikson 1958 :255).

Kegiatan di Kramat 106 dan pengaruh Kazawa dalam kelompok Schepper menguatkan satu dengan yang lainnya. Keduanya menjadi bagian dalam perasaan keanggotaan yang terbuka hanya dengan kebersamaan. Masa romantisme dalam kehidupan Amir berakhir ketika ia dipenjara pada Desember 1933, selama setahun dan setengah tahun setelah serangan persnya.

Pahlawan yang Kharismatis

Di bawah dua orang editor Amir Sjarifoeddin dan Abu Hanifah (1929-1930), buletin PPPI Indonesia Raja menunjukkan antusiasisme jiwa muda. Dengan senang hati menunjukkan kemampuannya untuk merangkul Adolf Weber dan J.H. Boeke dalam bidang ekonomi. Seorang tokoh tua (M.W.F. Treub) mendapatkan sebuah kekalahan yang murah hati. Inisiatif Soekarno—PNI dan federasi PPKI—diberikan publisitas yang luas. Mereka tidak teralienasi, tidak juga ketika para aktivis muda menjadi marah. Mahatma Gandhi bagi mereka adalah pahlawan, tetapi juga menghormati Dr. Soetomo, dan Noto Soeroto.

Isu pertama yang menarik perhatian polisi—sebuah bagian dari bahasa nasionalis Amir. Insiden itu menunjukan polisi sangat peka, tetapi tetap mencari keragu-raguan dari sebuah platform nasionalis yang formatif. Sekarang, dalam pengaruh Yamin, mereka menemukan itu dalam bahasa (‘ sebuah perjuangan melawan dominasi, yang diekspresikan sebagian besar dengan pembentukan dalam perjuangan menggunakan bahasa’). Tidak ada petunjuk dari analisis kelas[12].

Selama beberapa tahun, kebintangan Amir berlanjut dalam lingkaran aktivis. Pekerjaannya di Universitas Rakyat membawanya sangat dekat dengan pengangkatan dalam pusat Partindo. Pada April 1933, ia diangkat menjadi wakil presiden, yang langsung menuntut pendidikan politik dan kebijakan sekolah. Ia sekarang berpartisipasi secara bersemangat dalam diskursus melawan kolonialisme dan kapitalisme yang telah dibentuk Soekarno dan Moh. Yamin. Tidak ada yang dapat diharapkan dari institusi kolonial— ‘perdamaian akan datang dari aksi masa’ Dalam kongress Partindo 1933 secara resmi diambil keputusan tentang sebuah Republik Indonesia merdeka sebagai tujuan partai tersebut.

Dalam paruh pertama 1933, Amir menjadi editor buletin Banteng, bagian dari cabang Partindo di Batavia. Ia kemudian mengkalim dirinya sebagai ‘ nasionalis radikal’ Maksudnya, ‘non-kooperatif yang tanpa kompromi’. Hal itu mengangkat opini partai dalam isu ‘seklolah liar, dalam sifat tradisional para sultan yang berada dalam liga untuk imperialisme, dari tindakan represif polisi dalam rapat-rapat publik., dalam rencana pendapatan ekonomi lima tahun Rusia.

Isu politik menjadi peristiwa yang sanngat menarik adalah sebuah pertentangan dalam bulan Januari dan Februari dengan rival nasionalisnya, Moh Hatta, yang baru kembali ke Hindia setelah satu dekade menetap di Negeri Belanda. Amir dan rekan-rekan radikalnya mencela Hatta yang menerima pencalonan dari kaum sosialis Parlemen Belanda. Kemerdekaan Indonesia dapat dimenangkan melalui aksi masa, dari masyarakat Indonesia sendiri, tidak melalui partisipasi dalam parlemen, seperti yang mereka pelajari. Amir mengutip panggilan nyaring Soekarno :

Anda harus meninggalkan Parlemen Belanda, tidak hanya karena parlemen Belandaadalah rantai penempaan perbudakan— anda harus meninggalkan Parlemen Belanda, dengan tujuan untuk meruntuhkan dengan menempa senjata spiritual anda., satu-satunya senjata yang dapat meruntuhkan rantai perbudakan (Sjarifoeddin,1933b).

Hatta dengan relatif membalas “pemimpin” non-kooperatif. Ia mengatakan hal tersebut secara sederhana sebuah “teknik perjuangan yang rasional”, dan mengerutu tentang anarkisme Partindo. Partindo, ia meneruskan, secara praktik adalah sebuah esensi dari dogma pra-moderen., sebuah ‘mimpi surga’ yang tidak rasional. Hal tersebut menampakkan kenyamanan ideologi yang mengingatkan pada Gereja Katolik pada abad pertengahan atau fasisme moderen. Hatta mengambarkan pertentangan antara sebuah ‘metafisik yang sentimental’ dan’ politik real yang rasional’. Ketika Hatta mengatakan secara kasar , Soekarno membela pendirianyam dan ketertarikan Amir menjadi pengacara dalam semangat loyalitas, yang secara tidak murni duduk di Parlemen Belanda, yang ia sentuh dengan serangan yang lembut[13].

Amir, dalam jangka waktu ini, mulai disorot dalam laporan rahasia pemerintah sebagai seorang yang punya potensi yang bahaya sebagai pembicara publik. Bagaimanapun mereka tidak mendeskripsikan pendukungnya, indikasi utama yang mereka soroti adalah akibat politik yang dibuatnya. Laporan ini juga tidak meminati kepribadian Amir, tetapi peranannya sebagai seorang pemimpin kharismatik. Yang pertama mengatakan, ia adalah ‘seorang pembicara yang berbakat’. Ia mengekspresikan dirinya sendiri secara jelas dan dalam studinya tentang subjek yang ia sepakati. Dengan tempramennya yang revolusioner, ia meraih perhatian publik dan menarik para penontonnya[14].

Inti dari pidatonya adalah hasutan yang keras. Ia seringkali mengulangi perkataanya, melalui ristet yang baik, yang memberatkan dan kebijakan pajak yang tidak populer. Demi kemerdekaan dari kolonialisme, ia mengatakan, orang Indonesia tidak harus membayar pajak yang kurang, tetapi dapat mmbayarnya lebih dengan senang hati, daripada yang dibayarkan sekarang. Ia mengampayekan dalam berbagai sekolah sukarela (khususnya Taman Siswa), yang berada di luar sistem negara, dan diancam oleh ordonasi pemerintah. Ia mengatakan sebuah penerimaan dari masyarakat ia rasakan dalam pengadaian sebuah parlemen Republik Indonesia yang dimaterialisasikan sebelum pengamatannya[15].

Pidatonya seringkali dibandingkan, dalam laporan-laporan, dengan teman dan mentornya Muhammad Yamin. Pada akhir 1933 pembandingan ini menjadi sinyal bahaya bagi pemerintah. Dalam pengamatan seorang Gubernur Jawa Barat, keduanya adalah ‘ekstrimis’. Akan tetapi, sifat menghasut Yamin jatuh pada saat interogasi dan menjadi orang yang ragu-ragu dengan karakter yang kecil, sedangkan Amir tetap menjadi ekstrimis.

Dalam hati dan jiwa, bersama pendirian yang kuat […] Ia memiliki karakter dan sifat menentang terhadap penerimaan konsekuensi dalam mempertahankan posisinya […] Ia dengan sukarela menerima hukumannya dengan rasa hormat yang menentang, akan tetapi ia juga seorang yang menarik perhatian orang, daripada Mohamad Yamin. Ia seorang yang dilahirkan sebagai pemimpin, seorang agitator yang berbahaya, menjadi figur yang termasuk penting, yang tidak mudah dilenyapkan […] Dalam pengamatan saya, Amir Sjarifoeddin, dalam beberapa tahun ke depan akan membuktikan sesuatu yang penting , jika tidak ingin dikatakan paling penting di tengah figur kepemimpinannya dalam tindakan para ekstrimis, dan kekuatan dan kedalamannya menemukan pendirian yang menghasilkan hasil yang nyata dalam susunan sebuah pusat kepemimpinan (Kwantes, 1975-198, IV :170-1)

Gubernur menyimpulkan untuk, berdasarkan rekomendasi orang dalam, ‘menghentikan kehebatannya’, keabadian dan peningkatan pengaruhnya.

Pada Juni 1933, segera setelah Hendrikus Colijn menjadi Menteri Urusan Tanah Jajahan, Gubernur Jenderal De Jonge memerintahkan penggunaan aksi yan represif untuk melawan Partindo, Partai Pendidikan Nasionalnya Hatta, dan Parta Islam PSII, serta Partai Islam Sumatera (Permi) untuk membatasi akibat-akibat propaganda dalam masyarakat. Para pemimpin terkemuka, termasuk Soekarno, dan kemudian Hatta, diasingkan. Partindo mencapai puncaknya dengan 20.000 anggota dan 70 cabang yang sekarang mulai menurun secara cepat. Hal ini merupakan sesuatu yang akan terwujud, sebelum pembelaan Goenoeng Moelia dan Schepper untuk Amir yang kemungkinan mempunyai makna bahwa adanya pengiriman extra-judicaly (kebijakan yang tidak diperbolehkan hukum) ke tempat yang kejam dan terpencil, Boven Digoel, di Papua-Hindia, sebuah proses hokum telah dilakukan dengan membawa prinsipnya ke dalam pers yang menyerang. Mereka menangkap ketika sebuah artikel provokatif di buletin Banteng yang berjudul ‘Massa Actie’. Editornya menolak untuk melibatkan Yamin yang berkedudukan sebagai penulis dari artikel tersebut. Ia baru berusia26 tahun ketika berada dalam penjara[16].

Setelah dihukum selama 18 bulan di dua penjara yang berbeda antara Desember 1933- Juli 1935, sifatnya tetap ‘tidak bercela’. Schepper datang untuk mengunjungi dengan sebuah Alkitab setiap hari. Setelah bebas, Gubernur Jawa Barat tetap memerintahkan pengawasannya. Akan tetapi, dalam kesulitan beroganisasi karena penjatuhan sangsi semua partai politik pada saat itu terutama dalam pertemuan-pertemuan publik, itu mengingatkan keteguhannya yang sewaktu-waktu dapat berhadapan dengan penangkapan[17].

Intelektual Kelas Menengah

Enam tahun setelah pemenjaraannya, tetap memperlihatkan kepribadian Amir dan peran politiknya sebagai pahlawan yang kharismatik. Ketika ia masuk penjara ia telah mendapatkan gelar sarjana hukumnya (terimakasih kepada Schepper, ia mengikuti sidang sesaat sebelum dipenjara), tetapi tanpa pekerjaan dan saluran politik. Partindo tidak lebih menjadi bayang-bayang dari bentuk awalnya, pemimpinya sekarang berada di Surabaya. Kekurangan semangat kepahlawanan nasional dalam berhadapan dengan kemampuan represif dari sebuah negara moderen telah membuat kelimpahan yang jelas. Pada paruh kedua masa hidupnya ia tumbuh di luar obsesi romantisme masa mudanya, tanpa meninggalkan inspirasinya.

Perhatian dalam negeri tampaknya membesar, dan para pengangur tetap dalam kesusahan. Pada awalnya Amir bergabung dengan Muhammad Yamin dalam firma hukumnya, yang dijalankan oleh orang-orang Sumatera di Batavia. Ini adalah keputusan yang buruk. Mereka terlibat dalam perselisihan. Hal ini menghancurkan sepuluh tahun persahabatan dengan seorang yang telah memperkenalkan Amir pada dunia pergerakan, dan juga ketika Amir masuk penjara. Amir dan istrinya pada pertengahan 1937 pindah ke kota di pantai selatan, Sukabumi untuk mencoba peruntungan di kota tersebut. Tetapi usaha itu tidak menghasilkan, dan pada bulan Agustus 1938, ia sekali lagi kembali ke Batavia, yang pada waktu itu bergabung dengan seorang pengacara Tionghoa Lie Tjong Fie.

Selama delapan tahun antara masa pemenjaraan dan pendudukan Jepang, ketertarikan Amir tidak terlihat sebagai ‘agitator yang berbahaya’, tetapi intelektual kelas menegah, seorang individualis, dan penganut sosial demokrat. Ia dengan senang hati pindah ke lingkaran aktivis yang tidak dominan. Salah satu contohnya ia bergabung ke dalam organisasi bebas dengan majalah sastra Poedjangga Baroe[18].

Kemudian, ia bertemu dengan lingkaran yang moderen, baru, dan berbasis migran dalam sebuah masyarakat yang sedang bertransisi. Heather Sutherland mengambarkan dengan baik, dengan sedikit kasar, paradoks dari intelegensia moderen—mengarah pada pemerintahan Eropa, dan kebudayaannya, tetapi juga sejumlah nilai yang mengarah pada masyarakat pribumi. Mereka Menulis

Sebuah apresiasi yang kurang dari masyarakat yang dalam semua bentuk yang buruk dari masyarakat Indonesia. Kekurangan itu terjadi dalam golongan populis yang berimbang mendorong karakteristik dari para intelektaul dalam sebuah negara baru pasca-perang. Beberapa pengamat dalam waktu ini […] melihat hilangnya kebaikan oriental (Asia) dan jiwa yang tidak berperasaan. Akan tetapi, hal tersebut tidak banyak, yang menunjukkan para intelektual sangat sulit mengatakan mereka tidak memahami (Sutherland 1968 :126).

Amir menunjukkan ketertarikannya pada bahasa Indonesia yang telah menjadi bagian normatif dalam pergerakan nasionalis sejak 1920-an. Akan tetapi, ketika ia berbicaradalam Kongres Bahasa Indonesia I di tahun 1938, ia berpolemik dengan Muhammad Yamin dan Takdir Alisjahbana. Presentasinya memfokuskan permasalahan yang bersifat praktis dari implementasi ‘Melayu’ sebagai ‘Orang Indonesia’ dalam sebuah zaman ilmiah (Kebangoenan, 22-6-1938,23-6-1938 dan 27-6-1938).

Berbagai ilustrasi tetap mengoroentasikan Amir sebagai kelas menengah yang ditunjukkan dalam komitmennya dengan pers, kematangannya saat bersama Indonesia Raja dan Banteng. Namanya muncul dalam enam kepala surat kabar pada akhir 1930-an—yang terlihat hanya merupakan kesempatan untuk mendorong sirkulasi reputasi golongan nasionalis. Para kolega dalam spekulasi ini adalah Moh. Yamin (sebelum mereka berselisih), Sanoesi Pane, dan golongan Tionghoa progresif.

Pada tahun 1937, contohnya, nama Amir muncul bersama orang Sumatera lainnya sebagai kelas menengah, seperti yang dilustrasikan majalah Belanda, Panorama, yang dijalankan oleh seorang pengacara Tionghoa, Phoa Liong Gie dam sebelum itu oleh seorang kiri Liem Koen Hian. Artikel yang dalam ‘perjuangan berkesinambungan antara individu dan masyarakat’ sangat popular pada tahun ini. Amir sendiri menulis penghargaannya pada tokoh Perancis moralis rasional yang anti-fasis, Julien Benda. Selain itu, artikelnya yang berjudul ‘Orang Kuat’, menjadi sebuah protes halus. Yang didasarkan pada sifat etis liberal dalam rangka melawan pengikut Macchiaveli yang ‘kuat’ yang kemudian dijadikan pengikut fasis sebagai penyelamat dalam masa pergolakan itu. Kemudian, suatu ingatan revolusioner dari artikel itu membawa seorang pengikutnya yang secara ironis menyebut Amir sebagai ‘orang kuat’. Ingatan itu mengilustrasikan secara sempurna jurang pemisah antara pendirian Amir dan peran politik yang ia mainkan sebagai tokoh kharismatis selama masa hidupnya[19].

Pada pertengahan tahun 1936, Yamin, Amir, dan Sanoesi Pane, serta Liem Koen Hian, menerbitkan surat kabar harian, Kebangoenan. Hal ini dengan segera membuktikan kualitas publikasi, penyebarluasan, pertanggungjawaban, dan kemerdekaan. Amir menulis dalam topic, seperti penyalahgunaan hak dalam asosiasi kebebasan (Sjarifoeddin,1937c) dan pada tahun 1938 mulai sering menulis tentang politik luar negeri, yang mengosentrasikan pada ancaman fasisme di Eropa dan Pasifik (Sjarifoeddin 1938-1941). Perang Sipil Spanyol pada tahun 1938 menyakinkannya bahwa dunia tidak terbagi berdasar Barat dan Timur, tetapi fasis melawan demokrasi.

Pada Oktober 1938 (setelah perpisahannya dengan Yamin), Amir dan teman-teman Gerindonya meluncurkan terbitan bulana politik yang terkenal,Toejoean Rakjat. Editornya adalah seorang wartawan Batak A.M. Sipahoetar. Amir menulis lagi tentang politik internasional, yang menunjukkan sikapnya anti-fasisnya yang kuat. Pendirian anti-fasisnya secara kontras terbentuk hampir bersama dengan pergerakan nasionalis. Hal ini menandakan penolakan yang menyeluruh terhadap etnik tradisional atau basis religius sebagai dasar solidaritas sosial, dalam orientasi politik masa depan yang lebih baik.

bersambung…


Tulisan ini diterjemahkan dari karya Gerry van Klinken yang berjudul Amir Sjarifoeddin and Nationalist Charisma, yang merupakan salah satu bab dalam buku Minorities, Modernity, and The Emerging Nation ; Christian in Indonesia, a Biographical Approach.

Tragedi Medan Berdarah; Sebuah Eksplanasi Kultural-Historis

Pasca meninggalnya Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Abdul Azis Angkat dalam sebuah ‘penyerangan’ masa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) pada 3 Februari 2009 meninggalkan beberapa pertanyaan. Rekonstruksi aparat yang berwajib dan pandangan para elit politik hanya menghasilkan eksplanasi-eksplanasi yang memojokkan etnis tertentu tanpa mau memahami pangkal permasalahan sesungguhnya.

Secara yuridis, kasus ‘penyerangan’ kantor DPRD Sumut memang dikategorikan tindak pelanggaran hukum pidana. Kesalahannya jelas, sekelompok massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli melakukan demonstrasi yang berakhir dengan penyerangan kantor DPRD Sumut yang menewaskan Ketua DPRD Sumut, Abdul Azis Angkat. Para elit politik lokal maupun nasional pun ‘ikut-ikutan’ mengutuk ‘penyerangan’ tersebut dengan dalih demokrasi yang kebablasan, bahkan kemunduran demokrasi dalam era reformasi. Dalam pandangan saya, sepatutnya, eksplanasi terhadap kasus ini tidaklah berimbang. Terkesan, walaupun hal ini yang terjadi sebenarnya, tidak ada usaha memahami permasalahan yang sesungguhnya dapat ditiknjau dari berbagai eksplanasi lain, termasuk argumen kultural-historis.

Konsep Musuh Bersama

Ketika masyarakat pedalaman Batak-Toba mengalami renaissance pada akhir abad ke-19, akselerasi kemajuan mereka cukup mencengangkan. Tidak sampai setengah abad, masyarakat yang dianggap ‘kanibal’ dan tidak beradab oleh suku-suku di sekitarnya dapat menyaingi para suku beradab dalam usaha mereka meraup keuntungan di daerah Dollar Land, Perkebunan Sumatera Timur. Bersamaan dengan proyek pemerintah untuk menyediakan cadangan pangan bagi daerah Sumatera Timur dirancanglah program migrasi yang pada intinya memberikan kesempatan kepada para petani Batak-Toba yang ulet dan berpengalaman untuk mengelola lahan-lahan subur di sekitar daerah perbatasan Sumatera Timur pada dasawarsa kedua abad ke-20. Reaksi terhadap penolakan program migrasi ini segera datang dari Sultan Deli pada saat itu karena alasan perbedaan agama dan sifat barbarianisme suku pedalaman tersebut. Namun demikian seiring dengan kemajuan yang luar biasa dari suku ini termasuk munculnya golongan terdidik larangan Sultan Deli itu menjadi tidak berarti. Ketika pos-pos pegawai perkebunan yang membutuhkan banyak pegawai di samping tidak tersedianya cukup tenaga terdidik pribumi yang sanggup mengisi jabatan ini, lambat laun orang-orang Batak terdidik ini mulai memasuki teritori kekuasaan Sultan Deli. Secara perlahan orang Batak-Toba masuk dan semakin banyak, bahkan menjadi dominan di ibukota kerajaan Medan. Dalam perkembangannya, suku-suku lain yang telah berkiprah terlebih dahulu merasa terusik dan seperti yang dikatakan Usman Pelly, migrant Batak-Toba ini sering mencaplok tanah-tanah milik suku Melayu dan Mandailing dengan cara-cara yang tidak terpuji (Landhunter).

Masalah Indentitas

Titik balik dari dominasi Batak-Toba di Sumatera Utara sesungguhnya terjadi setelah masa kolonialisme berakhir. Seperti yang dikatakan Anthony Reid, Revolusi 1946 telah berhasil menghapuskan kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Utara yang artinya melenyapkan dominasi Melayu dari kampung halamannya sendiri. Dengan ideologi Habatahon, orang Toba memimpin suku-suku Batak-lainya, seperti Mandailing, Karo, Simalungun, dan Dairi untuk menyingkirkan pesaing mereka yang tersisa pada saat itu Minangkabau. Pada sisi lain sebenarnya suku Batak di luar Toba tidak merasa nyaman dengan klaim kepemimpinan Batak-Toba. Berbagai permasalahan di masa lalu, yang sebenarnya kasus yang serupa, terutama yang berkaitan dengan dominasi Batak-Toba di daerah Karo, Mandailing, Simalungun, dan terutama Dairi. Sebagai pendukung Orba, orang-orang Batak-Toba kemudian berhasil mewujudkan ambisinya dengan menduduki beberapa pos penting pemerintahan di Sumatera Utara. Akan tetapi, ketika Orba runtuh, potensi untuk mengulingkan dominasi Toba dengan korespondensi suku-suku yang ‘dinistakan’ sebenarnya tinggal menunggu waktu.

Ketika kebijakan otonomi daerah mulai digalakkan, salah satunya dengan pemekaran wilayah, daerah Tapanuli yang terbengkalai kemudian mengambil ancang-ancang. Usulan untuk memekarkan daerah Tapanuli yang selama ini ‘dianaktirikan’, dibiarkan tidak berkembang dari Provinsi Sumatera Utara mulai dirancang, bahkan pemerintahan pusat telah meyetujui pemekaran tersebut. Akan tetapi berbagai pihak dari etnis-etnis yang merasa terpinggirkan oleh Suku Batak mulai bergerak menyusun rencana untuk mengulur-ulur, bahkan mencegah pemekaran tersebut. Keberlarutan dalam jangka waktu yang lama inilah yang kemudian memancing orang Batak Toba yang seperti dikatakan seorang kontrolir Toba pada masa kolonial, adalah masyarakat yang suka berperkara (perkaraziekte). Namun demikian, seperti yang ditulis Lance Castles, masyarakat Batak lebih suka menyelesaikan berbagai pengaduan mereka kepada lembaga-lembaga yang berwenang. Artinya, anarkisme yang terjadi bukan kultur masyarakat Batak-Toba itu sendiri.

Anarkisme dalam alam demokrasi pantas dihukum, namun bukan berarti usaha untuk mewujudkan Provinsi Tapanuli berhenti. Setiap pihak harus tahu, secara historis, sejak zaman kolonial, Sumatera Timur dan Tapanuli memang merupakan daerah yang terpisah. ‘Kehebatan’ Pemerintah Republik Indonesilah yang dapat menyatukan kedua daerah itu ditambah Aceh dalam bingkai Provinsi Sumatera Utara.

Kasus pemekaran Provinsi Tapanuli dari Provinsi Sumatera Utara merupakan kasus yang berulang ketika Aceh melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Utara. Permasalahannya ketika itu adalah perbedaan kultur. Hal ini yang juga sebenarnya dapat dijadikan argumen pembentukan Provinsi Tapanuli. Secara kultur-religi Sumatera Timur yang didominasi oleh Suku Melayu-Muslim berbeda dengan Tapanuli yang didominasi oleh Suku Batak-Kristen. Difrensiasi ini semakin diperuncing karena konflik masa lalu membuat interaksi di antara kedua suku bangsa ini menjadi terhambat bahkan saling mejelek-jelekkan satu dengan yang lainya.

Pembentukan Provinsi Tapanuli perlu direalisasikan untuk mencegah konflik bahkan berpotensi mendamaikan konflik masa lalu di antara dua etnis ini. Dengan begitu, stabilitas daerah barat kepulauan ini dapat terjaga. Tidak selamanya, perpisahan menghasilkan keburukan, bukan?

Amir Sjarifoeddin dan Kharisma Seorang Nasionalis (I)

Seperti kaum minoritas lainnya, arah penulisan sejarah orang Kristen di Indonesia menegaskan bahwa orang Kristen selalu mendukung cita-cita kaum nasionalis. Akan tetapi, kami melihat kecenderungan itu tidak selalu benar. Goenoeng Mulia dan Kasimo mewakili suatu aliran kehidupan institusi politik Protestan dan Katolik, yang sangat memenagaruhi identifikasi suatu gerakan emansipasi. Ketika prinsip dalam suatu agama, seperti Krtisten penuh dengan ide emansipasi , tema ini dalam praktiknya hanya dilakukan oleh kaum marginal, figur kharismatis, daripada dalam aliran itu sendiri.

Amir Sjarifoeddin (1907-1948), adalah salah satu figur kharismatis. Ia adalah satu dari banyak pribadi yang bergairah dalah sejarah kaum nasionalis di Indonesia. Meminjam istilah dalam Sosiologi Agama (contohnya, Ernst Troeltsch,1960), yang mendeskrpiskannya sebagai seseorang yang kehilangan hubungan dengan agama dan masa depan daripada dengan gereja dan jabatan seperti pendeta.

Kharisma, bagaimanapun, dapat muncul baik dalam alam tradisional maupun moderen. Peralihan agama Amir ke Kristen, seperti Moelia dan Kasimo, adalah bagian dari modernisasi. Tetapi ketika modernisasi itu menghentikan Moelia dan Kasimo dari semangat dari gerakan emansipasi nasionalis, Amir menikmatinya. Ia melibatkan diri dalam kreasi pembentukan solidaritas sosial yang tidak mendasarkan pada ikatan primordial, seperti tradisionalitas dan etnisitas.

Keluarga Aristokratik dan Pendidikan Belanda

Tapanuli Selatan, kampung halaman Amir di Sumatera Utara, adalah sebuah daerah campuran antara Islam dan Kristen yang menjadi pembatas dengan komunitas besar Kristen Tapanuli yang tinggal di sekitar Danau Toba[1]. Marga Harahap menjadi penguasa di sekitar daerah itu (Joustra, 1926). Ia adalah sepupu dari Todoeng gelar Soetan Goenoeng Mulia­―mereka berasal dari satu kakek Ephraim Soetan Goenoeng Toea.

Salah satu dari anak Soetan Goenoeng Toea, ayah Amir, Djamin gelar Baginda Soripada, yang kemudian menjadi jaksa publik senior, dan ditempatkan di berbagai daerah di Sumatera Utara. Lahir sebagai soerang Kristen nominal, ia kemudian beralih menjadi muslim ketika menikahi anak seorang pedagang muslim kaya dari marga Siregar di Tapanuli Utara. Ibu Amir, Basoenoe kemudian memilih agama Islam sebagai agama anak-anaknya.

Amir Sjarifoeddin adalah anak sulung dari tujuh bersaudara, di Kota Medan tempat ayahnya ditempatkan . Namanya merefleksikan harapan ibunya bahwa ia akan menjadi seorang pangeran beragama, seperti salah satu dari sembilan nabi dalam agama Islam. Pada umur 14 tahun, setelah menyelesaikan sekolah dasar Belanda, ayahnya mengirim Amir ke Belanda untuk melanjutkan ke Sekolah Menegah Belanda (1921).

Fasilitas dari masa-masa pertumbuhan yang disediakan oleh misionaris Kristen Rev. W.G. Harrenstein, yang telah membawa Moelia, saudaranya pada umur 11 tahun, ke Belanda. Moelia telah tinggal di sana hampir sepuluh tahun dan telah setuju akan kedatangan anak itu. Ia menjadi pengganti ayah Amir, sering menjadi panutan di mana Amir akan mengikutinya. Seperti Moelia, Amir juga memiliki gelar di samping namanya : Soetan Goenoeng Soaloon. Akan tetapi, ketika Moelia menggunakan nama aristokratik sepanjang hidupnya sampai orang non-Sumatera berpikir itu adalah nama aslinya, Amir tidak pernah menggunakan itu, dalam praktik menegaskan perkenalannya dengan kaum pergerakan nasionalis yang egaliter pada 1927.

Ia bersekolah di sekolah menengah negara berkualitas (gymanasium) di Leiden dan Harleem, tinggal bersama keluarga Calvinis-Konservatif dan kemudian bersama janda mantan misionaris. Seorang kawan Indonesia Kristennya sangat memengaruhinya. Percintaannya bersemi dengan seorang gadis Belanda[2].

Ia termasuk anak yang pandai. Ia mendapatkan keterampilan bahasa Yunani klasik dan Latin, sama baiknya dengan bahasa Perancis dan Belanda. Beberapa tahun kemudiania membaca Molière, Wlilliam Shakepeare, dan Perjanjian Baru, yang masing-masing dalam bahasa aslinya. Ia menjadi populer, memiliki bakat berorganisasi, dan berperan penting dalam pemilihan eksekutif dalam perkumpulan sekolah Amicitia. Para pelajar Indonesia di Belanda berpolitik aktif dalam organisasi Indische Vereenignig, yang pada tahun 1922 berubah nama menjadi Perhimpoenan Indonesia dan kemudian dipimpin oleh Mohammad Hatta. Akan tetapi Amir terlalu muda untuk bergabung.

Sesaat setelah ia kembali ke Hindia pada September 1927, ia mengirimkan kembali sebuah artikel pertamannya ke Amicitia. Ini memegaruhi politik kaum nasionalis, dan menjadi biasa (keras). Idiom dari “sebuah masalah rasial di Hindia-Belanda” tetap digunakan sebagai isu selama dua puluh tahun. Ia sering mengutip Noto Soeroto, Sun Yat Sen, dan Gandhi. Ia tetap sejalan dengan pemerintahan kolonial yang berubah menjadi ‘etis’. Dan ia terkejut dalam rasa frutasi para pendukung nasionalis, yang disebabkan oleh pengelompokan ras, Eropa, Indo-Eropa, Tionghoa, dan sebuah populasi pribumi yang mati-matian membaginya berdasarkan daerah (yang berarti asa-usul etnis). Pergerakan Pan-Islamisme mengacam timbulnya perselisihan. “ Dapatkah kaum Kristen pribumi sekarang menyerang ide yang diciptakan kaum Pan-Islamisme”, ia selanjutnya menambahkan” kemudian apakah nasionalisme akan meninggalkan sebuah keterlenaan[3].”

Aktivitas di Sekolah Tinggi Hukum Batavia

Banyak yang menyarankannya untu melanjutkan ke Universitas di Belanda, karena pengaruh keluarga, sebagai anak tertua, membawa Amir untuk kembali ke Hindia-Belanda. Ketika sampai di Batavia , ia dibujuk untuk tinggal dan mendaftarkan diri di Rechthogenschool (RHS, sekolah tinggi hukum), yang telah dibuka tiga tahun sebelumnya. Ia mendapat beasiswa dari pemerintah[4].

Amir menjadi orang baru di metropolitan Batavia, lebih daripada seorang pemimpin dalam masyarakat Batak. Di sana juga, ia berpengalaman dalam mengubah romantisme-nasionalisme. Saudaranya Goenoeng Moelia dalam beberapa tahun telah menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah menegah terkenal, menjadi anggota Volksraad, dan pada mulanya Amir tinggal di rumah Moelia. Akan tetapi pada April 1928, ia mengabil bagian dan bergabung dengan seniornya di sekloah tinggi hokum, Muhammad Yamin (1903-1962), dalam sebuah klub debat mahasiswa asrama di Djalan Kramat 106 (Indonesisch Clubgebouw). Seperti, Amir, Yamin adalah seorang migrant di kota metropolitan yang berlatarbelakang keluarga aristocrat Sumatera. Mereka mempunyai kegemaran yang sama ―dalam musik, sastra, dan agama― tetapi Amir mempunyai kepribadian yang sulit diduga[5].

Sekolah Tinggi Hukum Batavia adalah sebuah lembaga yang sangat progrsif bagi para intelektual muda di koloni. Dengan dukungan tersembunyi dari sebagian besar pengajarnya yang etis, para mahasiswanya membentuk wadah perkumpulan antar-ras yang sekular-nasionalis dalam Perhimpoenan Peladjar-peladjar Indonesia pada 1927 (PPI, Asosiasi Pelajar Indonesia). Perkumpulan mahasiswa Islam Jong Islamieten Bond, sebuah organisasi defensif yang merupakan saingan dari golongan nasionalis-sekular, menjaga jarak.

Amir bergabung dengan PPI, di tengah dua organisasi kedaerahan yang menghubungkan dirinya dengan kampong halamannya di Sumatera. Pada kahir 1929-1930, ia tetap berkiprah dalam komite Jong Sumateranen Bond, sebuah perkumpulan mahasiswa yang dibentuk pada 1917 oleh para mahasiswa Minangkabau di Sekolah Tinggi Kedokteran STOVIA. Organisasi ini tumbuh bersama dengan beberapa mahasiswa Batak, sampai akhirnya mereka memisahkan diri pada 1925 dan membentuk Jong Batak, yang mana Amir juga ikut aktif di dalamnya.

Kebanyakan dari mereka tertarik dengan pemikiran yang alamia tetang masa depan kemerdekaan negara dalam bentuk perserikatan di antara keragaman etnis di kepulauan ini. Namun demikian, pada rentang waktu ini Amir bergabung dengan kelompok ini, sebuah generasi mahasiswa baru yang tiba-tiba memutuskan konsep yang tersebut di atas kadaluarsa. Pada Oktober 1928 mereka dengan persiapan yang cukup mengatasi kecurigaan bersama dengan mengadakan Kongres Pemuda II ( yang pertama diadakan pada tahun 1926, didukung oleh Jong Sumateranen Bond dan Jong Jawa, mengalami kegagalan). Dengan sebagian besar semangat mistik, membuat kenyamanan dengan kemungkinan intervensi dari kepolisian, para peserta muda bersepakat akan loyalitas rumusan Yamin dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sebuah lagu kebangsaan dinnyayikan, dan sebuah bendera dipilih. Semua organisasi kedaerahan setuju untuk bergabung dalam Indonesia Muda. Hampir semua pihak yang berinisiatif adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum. Bendahara dari organisasi itu adalah Amir Sjarifoeddin yang baru berusia 21 tahun, dan mewakili Jong Batak. Bersama dengan organisasi kecil yang dipimpin oleh Soekarno, mereka menyebut kelompoknya sebagai angkatan ’28. Mereka banyak dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Mohammad Hatta, yang pada saat itu masih tinggal di Negeri Belanda.

Tanggung jawab untuk memegang perjuangan generasi sebelumnya sirna. Mereka tidak memercayai omong kosong etis dengan perubahan yang lambat, yang pada akhirnya diperdebatkan dan dianalogikan dengan Revolusi Perancis. Abu Hanifah menjuluki Amir sebagai Robespierre, Muhammad Yamin sebagai Jean-Paul Marat sedangkan dirinya sendiri adalah Comte de Mirabeau. Pelarangan PKI dalam beberapa tahun terakhir membawa mereka pada keteratikan baru dalam Manifesto Komunis. Apa yang membuat Indonesia tetap di bawah bukan karena keterbelakangan orang Indonesia, tetapi akibat imperialisme Belanda.

Ini adalah inspirasi romantis yang melebihi sebuah ideology, sebuah pendirian etis atau menurut Max Webber, sebuah penghabisan akhir etis. Abu menyebutnya :

Kami semuanya fanatik, tetapi Amir tampaknya lebih fanatik melebihi kami semua yang diperlihatkan melalui emosinya ketika mempertahankan pendapat dalam sebuah debat […]. Bagaimananpun, kami semua orang yang menderita karena obesesi patrioti, tidak ada di antara kami yang berpikiran hanya pada pemikiran pribadi saja.

Pada Bulan Oktober 1929, satu tahun setelah Konggres Pemuda II, Soekarno terkejut akan tantangan dari para peserta debat di Kramat 106 dengan usul yang tak seorang pun berani untuk mengekspresikannya― untuk menyiapkan masa untuk sebuah pemberontakan selama perang dunia antar kapitalisme dan komunisme yang pasti akan segera terjadi (Haniffah,1977 :177). Dua bulan kemudian Soekarno ditangkap. Dua tahun kemudian Sokearno divonis penjara selama empat tahun. Selama masa itu dalam berbagai acara diatur agar Amir dan teman-temannya untuk tidak berkonfrontasi dengan negara., dalam sebuah bentuk konspirasi dalam politik yang mengombinasikan propaganda terbuka dan organisasi bawah tanah.

Semua aktivitas ekstrakulikuler Amir berlangsung di luar sekolah tinggi hokum, tepatnya di Kramat 106 di mana sebagian besar pelajar progresif dari sekolah tinggi hokum dan kedokteran tergabung. Bersama Abu Haniffah, ia menjadi editor jurnal PPPI, Indonesia Raja. Kegiatan sore hari diisi dengan mengajar “Universitas Rakyat” di sebuah pabrik es bobrok di Gang Kenari yang diketuai oleh Husni Thamrin, di mana ia akan bertemu para aktivis masa depan. Ia terlalu hijau untuk bergabung dengan PNI pimpinan Soekarno, yang didirikan pada saat ia baru datang. Akan tetapi, pada April 1930 partai ini mengubah nama menjadi Partindo, para aktivis tua memberikan semangat kepadanya dengan memberikan jabatan propaganda. Dua bulan kemudian, ia adalah wakil-presiden di cabang Batavia, dan ia mulai menjalankan kewajibannya.

Bersambung……

Kepribadian



[1] Sumber pada bagian ini berasal dari Wellem (1984), Lecrec (1982, 1986a,1986b, dan 1993), dan Harahap (1971)

[2] Wawancara dengan J. Verkyl, 10-11-1992.

[3] Sjarifoeddin 1928. Saya berhutang kepada Dr. Ale Hoekema yang menunjukan artikel itu kepada saya.

[4] Ayahnya dalam beberapa tahun terakhir telah dipenjara dan frustasi karena diperlakukan sebagai narapidana (Leclerc,1993 :28). Dalam the Rechthoogenschool (RHS), lihat Resink (1974).

[5] Lihat Kutojo (1981). Yamin masuk Sekolah Tinggi Hukum pada tahun yang sama (1927), tetapi ia lebih tua daripada teman-temannya, dan telah menjadi pemimpin dari organisasi Jong Sumateranen Bond. Deskripsi yang lebih hidup akan keadaan di Kramat 106 diberikan oleh anggota yang lain, seorang mahasiswa kedokteran Abu Hanifah, yang kemudian menjadi pimpinan partai Islam Masjoemi (Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia, yang secara harafiah menjadi perwakilan konsultatif orang Muslim di Indonesia.; Hanifah 1972 dan 1978).

Tulisan ini diterjemahkan dari karya Gerry van Klinken yang berjudul Amir Sjarifoeddin and Nationalist Charisma, yang merupakan salah satu bab dalam buku Minorities, Modernity, and The Emerging Nation ; Christian in Indonesia, a Biographical Approach.

Phobia Komunis, Mengapa Terjadi ?

Pada penghujung tahun 2008 ini, berbagai protes menentang bahaya laten komunis marak terjadi. Biang keladinya adalah pembuatan film Lestari, yang menurut sutradaranya adalah genre film percintaan yang mengambil latar tahun 1965. Berbagai demonstrasi terjadi di Solo, Bandung, Bogor, dan kota-kota lainnya. Para aktor yang mengatasnamakan rakyat ini muncul dari kalangan ormas sampai mahasiswa. Aparat keamanan yang pada awalnya mengizinkan pengambilan gambar ikut-ikutan terpengaruh, padahal aksi mendukung pengambilan gambar film Lestari bukannya tidak ada.

Pertanyaan besar yang perlu diungkapkan, meminjam istilah Orde Baru, adalah apakah bahaya laten Komunis menjadi masalah yang begitu esensial di tengah bertunasnya krisis global yang berdampak pada menurunya tingkat kesejateraan rakyat? Apakah permasalahan mengenai pangan, ekonomi, pendidikan, PHK, dan lain sebagainya kurang penting daripada potensi imajiner komunis yang harus dienyahkan terlebih dahulu dan menyampingkan berbagai persoalan nyata yang terjadi di masyarakat?

Phobia Komunis

Dalam konteks historis bangsa ini, komunis selalu ditempatkan sebagai kelompok pembangkang yang menjadi api dalam sekam perjalanan sejarah Indonesia. Historiografi gerakan komunis selalu dieksplanasikan secara tunggal. Sebelum kemerdekaan Indonesia, pemberontakan PKI 1926 dkonstruksikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai pemberontakan yang masuk kategori berbahaya sehingga memengaruhi perkembangan politik pribumi, padahal PKI merupakan organisasi pertama yang secara teratur dapat melakukan gerakan subversif di berbagai daerah sekaligus untuk menentang kolonialisme Belanda. Memasuki periode kemerdekaan, Gerakan PKI 1948 dikatakan pemerintah melakukan makar dengan mendirikan Republik Soviet Indonesia di Madiun dan tindakan yang menusuk dari belakang karena terjadi berdekatan dengan Agresi Militer II. Padahal, berbagai saksi mengatakan bahwa gerakaan itu merupakan reaksi dari kebijakan Re-Ra Hatta yang mengakibatkan berbagai kesatuan militer daerah merasa tidak puas dan akhirnya memberontak. Puncaknya, Gerakan 30S 1965, yang dikatakan sebagai kristalisasi dari usaha PKI untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Dalam berbagai fakta yang tidak terungkap menunjukkan bahwa gerakan ini merupakan sentimen para perwira menengah yang kebetulan anggota dan simpatisan PKI terhadap para perwira tua yang duduk sebagai pucuk pimpinan PKI.

Gerakan 30S 1965 seolah menjadi dosa yang tidak termaafkan yang didakwakan kepada PKI tanpa pernah memperoleh hak untuk membela diri. Segera setelah itu, diadakan pembersihan di berbagai daerah bahkan sampai pelosok pedesaan untuk membersihkan para anggota dan simpatisan PKI. Tercatat lebih dari dua juta orang meninggal dan sisanya yang hidup mendapat sangsi sosial yang sangat tragis. Namun demikian, hal yang terpenting terjadi setelah itu. Orde Baru di bawah Soeharto kemudian menciptakan suatu ingatan yang melekat kuat dan mendarah daging melalui berbagai instrumen historis yang tampaknya cukup berhasil untuk menciptakan phobia komunis di tengah masyarakat awam negeri ini.

Dalam penelitian Katharine E. McGregor (2008), Ketika Sejarah Berseragam ; Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia, secara gamblang dijelaskan bagaimana Orde Baru melestarikan ingatan G30S 1965 sebagai bahaya laten. Berbagai instrumen artefak, sosiofak, dan meantifak kemudian diciptakan. Dari pembuatan historiografi tunggal yang dikomandoi oleh Nugroho Notosusanto, pembuatan berbagai museum, pembuatan Film, dan yang terpenting penanaman sikap phobia komunis melalui mata pelajaran PSPB dan Penataran P4 bagi pelajar.

Tampaknya usaha rezim Orde Baru ini cukup berhasil. Ketika isu komunis bukan lagi menjadi senjata yang ampuh untuk menciptakan keamanan negara, dan Orde Baru mulai mendekati Islam, yang termasuk kelompok yang dikalahkan, sampai runtuhnya rezim ini pada Mei 1998, toh mentalitas bangsa ini untuk menerima komunis tak kunjung datang.

Dosa yang Tak Termaafkan

Ketika Gus Dur menjadi presiden dan mulai mengagas usaha rekonsiliasi kembali bangsa ini, termasuk merangkul orang-orang komunis dukungan datang dari berbagai pihak. Salah satu usaha yang pantas dipuji adalah inisiatif Gerakan Pemuda Ansor, yang termasuk kelompok yang ikut melakukan pembantaian terhadapa anggota dan simpatisan komunis, atas inisiatifnya untuk melakukan konsolidasi, bahkan meminta maaf akan kekhilafan mereka. Namun demikian, usaha yang dirintis ini tidak dilanjutkan bahkan dipetieskan pada masa pemerintahan Megawati. Hal ini bukan saja terlihat pada dibekukannya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), tetapi juga pembakaran buku pelajaran sejarah yang tidak mencantumkan PKI dalam Gerakan 30 S.

Usaha Orde Baru tampaknya berhasil untuk membutakan masyarakat awam. Usaha untuk merangkul kaum yang termaginalkan menyurut kembali, namun tidak boleh berhenti. Setahap demi setahap, seiring dengan perubahan dalam masyarakat, usaha tersebut harus disemai, dipupuk, dan mudah-mudahan dapat dipanen dikemudian hari. Semoga dosa sejarah tidak menjadikan suatu kelompok masyarakat menjadi liyan di bumi Indonesia ini.

Bangkitnya Feodalisme di Indonesia

Sejarawan Prof. Dr. Djoko Suryo, dalam sebuah kesempatan di salah satu acara televisi mengatakan, “Dulu seorang sultan memang memiliki kekuatan politik untuk mengatur kesultanannya, tetapi sekarang seorang sultan sekarang sekarang adalah pemimpin kultural bukan politis. Akan tetapi, kontras sekali peryataan ini apabila kita menyaksikan pula kesediaan Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk mencalonkan diri menjadi presiden pada pemilu 2009.

Pertanda apakah ini? Ketika seorang pemimpin tradisional kharismatis di mata masyarakat Yogjakarta dan menjadi simbol eksistensi budaya Jawa yang telah merintis karier politiknya dan sekarang memutuskan untuk mengajukan diri menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Sikap Politik

Bila kita runut sedikit ke belakang, ada sebuah kenyataan yang muncul bahwa hampir sebagian besar kerajaan yang dibiarkan hidup oleh Pemerintah Kolonial Belanda adalah sekutu para penjajah itu sendiri. Sikap politik mereka menunjukkan bahwa keturunan Raja Mataram ini termasuk golongan oportunis. Ketika pemerintah kolonial Belanda mulai mengambilalih kekuasaan di seluruh Pulau Jawa, kesultanan ini memilih untuk bekerjasama dengan masyarakat demi kemapanan hidup mereka dan mengorbankan penderitaan masyarakat pada saat itu. Keberlangsungan otoritas politik dan kepentingan ekonomi menjadi alasan utama mereka untuk memilih hal tersebut.

Pun ketika Kolonialisme Belanda runtuh, sikap politik Mataram berubah lagi. Ada sebuah asumsi yang berkembang, bahwa Mataram berusaha menarik simpati elit politik pada saat itu. Kesempatan itu menjadi terbuka ketika Jakarta dirasakan tidak menjadi tempat yang aman bagi elit politik Indonesia pada saat itu. Melihat kenyataan tersebut, lalu sultan menyediakan diri menampung mereka di Kota Jogjakarta. Pamor sultan yang sempat menyurut kemudian kembali merekah terutama setelah terlibat dalam berbagai pertempuran. Dalam berbagai pertempuran misalnya, Agresi Militer Belanda I dan II, serta Serangan Umum 1 Maret, sultan dianggap orang sipil yang mempunyai kewenangan hampir sama dengan pemimpin tertinggi pada saat itu, Sudirman.

Selama periode Orde Lama, sultan dikesankan sebagai sosok yang loyal terhadap Soekarno. Ia dipandang sebagai orang yang sangat dekat dengan presiden pertama RI ini. Namun demikian, ketika Sokarno jatuh, akibat isu komunis, toh oportunisme sultan muncul kembali dengan dalih menyelamatkan kesultanannya. Ia pun kemudian bertransformasi menjadi bagian dari Orde Baru. Jalan yang diplomatis membuatnya tidak menjadi sasaran pendukung Soekarnoisme dan bahkan sebaliknya ia menjadi pendudukung pemerintah dengan memasuki Golkar sebagai wadah politiknya yang baru.

Soeharto runtuh, reformasi bangkit, sultan memikirkan strategi yang baru lagi. Setelah berusaha mengesankan sebagai pemimpin yang bijaksana di Yogjakarta. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ia tidak puas hanya menjadi Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY), suatu daerah yang memang diistimewakan karena kesultanannya itu. Gelagat ini mulai terlihat ketika ia tidak bersedia lagi dicalonkan menjadi Gubernur DIY, tetapi sangat berhasarat untuk menjadi presiden. Berbagai desakan kemudian memaksanya untuk mengungkapkan isi hatinya yang terpendam itu. Dalam sebuah upacara yang cukup megah, sultan dengan hormat mengumumkan dirinya akan maju sebagai calon presiden di Pemilu 2009 mendatang.

Fungsi Politik vs Fungsi Budaya

Melihat kecendrungan seperti itu, urgensi mempertahankan Jogjakarta sebagai pusat budaya Jawa denga Keraton sebagai simbolnya patut dipertanyakan kembali. Sultan yang dipandang sebagain besar masyarakat sebagai tokoh Raja-Dewa sebenarnya hanya mempunyai fungsi sebagai pemimpin kebudayaan Jawa. Namun demikian, ambisinya ternyata tidak terbatas pada titik itu. Ia ingin membangkitkan kembali kesultanan yang dipimpinnya melalui jalur eksekutif. Sikap ini sebenarnya sangat prematur karena lebih berpotensi menghasilkan berbagai hal yang negatif.

Setidaknya ada dua hal yang perlu digarisbawahi dalam tulisan ini. Pertama, berseminya kembali feodalisme. Dalam sejarah bangsa ini, feodalisme merupakan bentuk penghisapan yang dibungkus oleh nila kultural dalam bentuk konsep patron-klien, raja berkewajiban melindungi rakyat, sedangkan rakyat berkewajiban melayani raja. Dalam aplikasi yang lebih moderen, feodalime belum sepenuhnya hilang di negara ini. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana Soeharto menerjemahkan kapitalisme barat dalam bentuk feodalime moderen Jawa yang sangat menyengsarakan rakyat. Pertanyaannya sekarang apakah feodalisme yang sedang mengalami proses pengikisan mau diterima lagi dalam wujud feodalisme gaya baru? Apakah masyarakat bersedia menanggung konsekuensi dari praktek feodalisme tersebut?

Kedua, dalam kepentingan mempertahankan budaya Jawa, saya pikir bukan suatu kebijakan yang bijaksana apabila sultan sebaga seorang pemimpin budaya Jawa tertinggi meninggalkan wewnangnya hanya untuk mendapatkan gengsi politik yang telah terkubur. Menurut saya, budaya Jawa lebih penting untuk dipertahankan, karena memang telah mengalami perubahan ke arah yang negatif sehingga jati diri Jawa semakin terkikis dan berpotensi akan menghasilkan generasi penerus yang tanpa budaya dikemudian hari.

Manusia memang mahluk politik. Artinya, ia akan selalu haus untuk memenuhi kepentingannya dalam menguasai sesuatu. Akan tetapi kepentingan politiknya itu tidak kaku, melainkan dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan keluaran yang lebih bermanfaat bagi dirinya dan orang di sekitarnya.

Sejarah Total ?

Dalam tradisi penulisan sejarah dunia, saya menyukai Moliere, seorang borjuis, yang berbicara tentang objek sejarah tanpa mengetahuinya. Setelah sering membaca karya Marshall G.S. Hodgson, Alfred Crosby, André Gunder, dan Immanuel Wallerstein, saya menjadi sadar tentang kenyataan bahwa, seperti M. Jourdain, saya telah menghormati mempelajari sejarah tanpa tahu apa itu. Saya percaya bahwa hal berpotensi menjadi hal yang penting bagi siapa saja yang ingin menulis sejarah Kuba, sejak pemusatan perspektif dari nasional-lokal tidak saja membuktikan sebuah kebutuhan akan metodologi, tetapi sebuah tafisiran umum premis dalam hubungannya untuk mencatat banyak kejadian­­­—yang disebut sejarah nasional. Bagaimana sebuah sejarah pertumbuhan ekonomi, dimensi yang multinasional dari revolusi kemerdekaan (1868-1898), serangan dari modal asing di pulau ini antara tahun 1898-1920, pembangunan kapitalis, dan revolusi sosial tanpa memulainya dari pandangan dunia? Bagaimana menceritakan sejarah Kuba tanpa menggunakan catatan tentang peran serta tentara Kuba dalam revolusi Amerika Utara atau kehadiran orang Kuba dalam Perang Sipil Spanyol ; tanpa pengetahuan tentang aneksasi Havana oleh Inggris (1762) atau krisis misil (1962) ? Bagaimana menceritakan Sejarah Kuba tanpa sebuah catatan tanpa melibatkan gerakan komunis di Amerika Latin dan Kepulauan Karibiasebelum tahun 1959, tanpa pengetahuan tentang agama Afrika-Kuba dan pengaruh ritme musik Kuba di seluruh dunia. Atau, dalam contoh kasus, bagaimana memberikan sebuah penjelasan tentang peningkatan konflik antara Kuba dan Amerika Serikat tanpa menujukkan gerakan gerelia di Kongo, Bolivia, Venezuela, atau Republik Dominika, perang di barat daya Afrika, atau aliansi dengan USSR? Apakah Che Guevara dan Fidel Castro hanya menjadi tokoh sejarah lokal? Dengan kata lain, sangat tidak mungkin membahas Sejarah Kuba tanpa perspektif sejarah dunia.

Tidak pernah terjadi, terutama di kalangan sarjana, baik bidang migrasi, keamanan internasional, dan kebijakan luar negeri Amerika Utara atau Sosialisme mengklaim hal yang samapaling tidak menurut pengalaman saya dalam menyelidiki topik ini. Nyatanya, dalam tujuan untuk mendeskripsikan pengalaman saya, akan lebih mudah bagi saya untuk melakukan dan merancang riset dalam pengertian narasi bagaimana saya membangun interpretasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya lebih jauh dalam rangka memahami sebuah proses perolehan budaya. Saya belajar di Sastra dan Filsafat Perancis pada Universitas Havana pada tahun 1960-an, dan kemudian Ilmu Politik dan Masalah-masalah Amerika Latin di Mexico pada pertengahan tahun 1970-an. Saya mencari berbagai permasalahan orang Kuba­­­­­­untuk itu saya belajar di Amerika Serikat. Saya sekarang merasa membangun pemahaman tentang konflik antara Kuba dan tetangga-tetangganya di utara dalam rangka mencari penjelasan untuk para mahasiswa dari Columbia University dan University of Nehru, kepada kadet muda di Royal Canadian Institute of Kingston, para peneliti di United Services Institution of India, melalui penjelasan dari Andrei Gromyko dan Sergo Miyokan di Moskow, kesempatan berdiskusi dengan Robert MacNamara dan Arthur Schlesinger di sebuah pantai di Antigua, dan menguji itu semua kepada anggota dari Central Committee of the Hungarian Socialist Workers’ Party pada saat Perang Dingin. Saya tidak dapat menilai peran Kuba di Amerika sebelum seorang pekerja Guniea di Hetahrow Airport di London memberikan argumentasi kepada saya. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana pentingnya peran dalam pandangan Karibia terhadap Kuba sebelum saya menghabiskan waktu selama tiga jam dalam sebuah acara radio di North American Virgin Island of Saint Croix. Saya mengakui bahwa tidak akan dapat mengerti peran signifikan Fidel Castro sebelum saya bertemu sebuah kelompok pemuda di Chandigarh, di daerah Punjab.

Pengalaman-pengalaman itu menolong saya untuk membentuk pemahaman saya tentang konflik, yang dengan kata lain, mereka membantu saya untuk membentuk konstruksi logis dari analisis yang menampakkan konflik tersebut menurut sebuah rasio yang tidak memihak Kuba ataupun Amerika Utara. Mereka juga membawa saya menuju batas rasional yang ketat dari geopolitik yang konsisten dengan ide realisme barat. Hal ini tidak saja karena skenario penyebaran geografis, mengarisbawahi yang di atas, yang membuka sisi historis dari sebuah konflik, yang disebabkan ketrlibatan beberapa aktor dari dunia internasional, yang menyebabkan pula mendalamnya fokus yang disebabkan oleh pertimbangan permasalah dunia.

Pertanyaan dari fokus tersebut memainnkan sebuah peran penting dalam kemajuan studi saya— dan juga kelanjutannya. Penerapan Ilmu Sosial sebagai sebuah latihan teknis— sama seperti seorang insinyur yang membangun jembatan— bukan merupakan suatu yang menarik. Kebanyakan dapat mempelajari konstruksi jembatan itu dengan sangat baik. Apa yang sesungguhnya sangat menarik dari Ilmu Sosial, atau tentang ilmu pengetahuan secara umum, adalah pada momen seseorang dapat mempercayai apa yang kita dapatkan melebihi pengetahuan umum yang telah ada— dengan kata lain, bentuk pembelajaran— dari pengamatan tentang suatu fenomena.. Saya mengimplementasikan bahwa awal mula pemahaman saya tentang aspek-aspek pokok dari Negara Kuba adalah ketika setelah mengunjungi Desa Tzotzil dan Tzeltal di Gunung Chiapas dan berbicara dengan para kepada dari Lacandones lima puluh tahun sebelum kemunculan Zapatista. Bagi masyarakat Kuba, sangat tidak mungkin untuk mengalami keadaa masyarakat pribumi—pemisahan yang berakar dengan budaya lain, negara lain, pemikiran lain. (secara paradoks, orang Kuba dipandang sebagai negara Barat yang tunggal dibandingkan Negara Amerika Latin lainnya dan beberapa orang-orang Eropa_. Kesempatan untuk berpikir tentang Negara Kuba dari perspektif budaya lain membuktikan sesuatu yang mendesak bagi saya. Tanpa pengetahuan ini, saya tidak akan pernah dapat membangun sebuah perspektif kultural dari relasi antara Kuba dan Maerika Serikat. Sebuah pemahaman dari apa yang memisahkan kita membutuhkan pengetahuan tentang apa yang mengikat kita bersama.

Selama beberapa dekade terdahulu, beberapa golongan postmodernis merumuskan akhir dari nasionalisme, yang malahan menguji hal tersebut sebagai sebuah eksponen dari persamaan global. Dikotomi ini dihasilkan dalam debat di Bizantium. Mengantikan pendekatan negara provinsial denga sebuah paham Utarasentris global yang memfokuskan tidak membawa kita menjadi sangat dekat. Sekarang, hal ini cukup tegas menuntut dominasi Utarasentris dari sejarah (dan segala hal yang berhubungan dengan itu). Atau, ini dirasakan baik untuk menekan bagian dan mengombinasikan kategori-kategori dalam analisis, tidak saja mereinterpertasi sejarah dunia dari sebuah perspektif selatan, tetapi juga sebuah perspektif historisasi ulang budaya dari utara? Saya tidak hanya menunjukkan pada segi sosial atau sejarah kebudayaan, sebuah sejarah kelompok sublatern, atau sebuah “masyarakat tanpa sejarah”, yang dengan itu sesuai dengan istilah sejarawan Kuba Juan Pérez de la Riva. Berkaca dari makna Ilmu Sosial— bukan saja Sejarah— yang memfokuskan dekade terakhir dan pertengahan. Saya tidak mengetahui banyak pendekatan lainnya yang menuju indentifikasi objek-objek dunia— sebagai penanda dari akumulasi kapital, pasar dunia, masyarakat transisi, dan mobilitas manusia, dan penyebaran ideologi dan teknologi.

Saya berbicara tentang sejarah total. Penggunaan istilah ini dilakukan dengan hati-hati, karena sejauh pengetahuan saya tidak ada sebuah kata yang memaknai fenomena ini: sebuah jenis pengertian yang merekonstruksi secara kritis represtasi historis menggunakan tanda-tanda budaya yang memperbaiki banyak makna, baik sinkronis dan diakronis. Saya berbicara tentang kemampuan sejarah mengintegrasikan narasi dari yang mengalahkan dan menaklukkan analisis diskursus yang termasuk perbedaan yang pantas, religius, dan nilai politik. Saya berbicara tentang sebuah sejarah yang terintegrasi dalam rasa kebebasan dan keadilan ; pencitraan waktu, manusia, setelah hidup, dan semua itu, dari makna peristiwa dalam pertanyaan ke masing-masing masyarakat yang berbeda. Seseorang tidak harus pergi ke China dan India dalam orientasi untuk merekonstruksi fokus tipe dalam istilah historis yang signifikan.

Akhirnya, sebuah sejarah total dapat secara tidak terbatas untuk pengabungan sumber-sumber dan weltanschauung antropologi dan sosial psikologi— dari pandangan subjektif dari satu kelompok atau suatu tradisi sosio-kultural. Secara alami, ini akan menjadi mungkin untuk mengeksplorasi informasi dari pengetahuan tradisional dan pengalaman kolektif, dari mitos dan konstruksi kultural dari kelompok masyarakat. Satu hal yang perlu dialakukan, seperti apa yang Marvin Harris lakukan ketika ia memulai studi tentang masyarakat Amerika dengan menggunakan penemuan instrumen intelektual dalam tujuan untuk mempelajari komunitas primitif. Immanuel Wallenstein mengatakan tentang sebuah “sosiologi sejarah” atau “sejarah yang bersifat sosiologi”. Bagi saya, rekonstruksi epistemologi mendekati antar atau transdisiplin, ini menjadi mungkin untuk mendefinisikan ulang pengetahuan akademik, mengubah kebiasaan lama, dan penggunaan disiplin yang tepat, tidak dengan melempar mereka keluar, tetap dengan sejarah yang kritis. Sebuah perspektif dunia dapat membuktikan strategi yang jika kita mengerti jalannya—dan tidak berdasarkan asumsi dari pandangan kedaerahan atau aggregate kelas dari pengetahuan

Pada catatan awal, saya mengakui tindakan yang tidak pantas pada saat pemenuhan atas permintaan dari analisis analisis kritis yang kurang dalam sejarah dunia. Saya berpikir dalam lingkup yang umum, Ilmu Sosial memiliki banyak pertimbangan dalam tujuan untuk mencapai sebuah pandangan dunia. Beberapa minggu yang lalu, seorang Profesor Ilmu Politik di India utara menanyakan kepada saya apa yang mendominasi agama kaum elit Kuba dan bagaimana banyaknya bahasa yang berbeda yang digunakan di Negara saya. Penyususnan jawaban sesuai prediksi pertanyaan kalangan Barat (seperti “ Apa yang terjadi ketika Fidel Castro menghilang?). Saya menemukan dalam diri saya sendiri kebingungan dalam beberapa detik. Dari poin itu, saya memulai untuk memepercayai bahwa hal ini akan menjadi dapat menjadi sebuah skandal dari seorang Kuba ynag tidak tahu banyak tentang Indoa, China, dan semua negara kaya yang mengubah dunia yang sebenarnya— sebuah dunia yang perspektifnya kita gunakan untuk mengadopsi dari sejarah untuk kemunculannya.

Diterjemahkan dari Rafael Hernández, A Total History?, Radical History Review Issue 91 (Winter 2005): 94–97.

Arsitektur Indis di Kota Bandung

Kota Bandung pada awalnya bukan sebuah kota yang dipandang significan bagi Pemerintah Kolonial. Kota yang berawal dari hutan lebat ini mempunyai citra sebagai tempat buangan orang-orang terhukum oleh pemerintah Belanda. Tetapi tempat pembuangan itu tidaklah berkonotasi buruk . Justru banyak orang yang dibuang ke daerah tersebut berhasil membukan usaha-usaha baru seperti membuka lahan perkebunan, usaha pengergajian kayu, dan lain-lain. Daerah yang pada awalnya hanya didiami oleh 25-30 orang pada tahun 1641 berubah menjadi kota peristirahatan orang-orang Belanda. Oleh karena itu kota ini dibangun dengan basis perencanaan kota-kota di Eropa khususnya kota-kota di negeri Belanda namun dengan nuansa tropis.

Akan tetapi geliat perkembangan kota Bandung mulai terlihat sejak abab ke-19. Ada empat momen yang mempengaruhi perkembagan dan pembagunan kota Bandung. Pertama, pada tahun 1810, yakni ketika Gubernur Jenderal Daendels. Ia menancapkan titik nol kilometer dan berkata “ Kelak jika aku kembali, daerah ini haruslah menjadi kota. Selain itu Daendels juga membangun jalan raya pos .Sejarah mencatat adanya perkembangan penting di sekitar tahun 1810, yakni ketika Gubernur-Jenderal Hermann W. mempunyai ambisi membuat jalan raya pos ( Groote Postweg) yang menghubungkan Anyer di bagian barat dan Panarukan di bagian timur sepanjang 1000 kilometer. Bandung termasuk wilayah yang dilalui oleh jalan pos itu Daendels juga menancapkan sebuah tongkat di suatu titik (Kilometer 0) dan berkata kelak jika kembali, daerah ini harus menjadi kota. Atas perintah Daedles inilah, sejak tanggal 25 Mei 1810 , ibu kota Kabupaten Bandung yang semula berada di Karapyak mengalami perpindahan mendekati Jalan Raya Pos. Relaisasi perpindahan ibukota tersebut dilakukan oleh Bupatinya yaitu Raden Wiranatakusumah II dengan persetujuan sesepuh serta tokoh-tokoh dibawah pemerintahannya, memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung dari karapyak ke Kota Bandung sekarang. Daerah yang dipilih sebagai ibu kota baru tersebut yang terletak diantara dua buah sungai sungai, yaitu Cikapundung dan Cibadak daerah sekitar alun-alun Bandung sekarang yang dekat dengan Jalan Raya Pos. daerah tersebut tanahnya melandai ke timur laut sehingga cocok dengan persyaratan kesehatan maupun kepercayaan yang dianut saat itu. Sungai-sungai yang mengapitnya juga dapat berfungsi sebagai sarana utilitas kota (Website Bandung Heritage).

Pemindahan Ibukota yang diikuti dengan pembangunan secara bertahap pun dilakukan oleh Pemerintah Kolonial berdampak pula pada mobilitas penduduk yang memasuki Kota Bandung. Perpindahan rakyatnya pun dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan pengadaan perumahan serta fasilitas lain yang tersedia. Pada tahun 1864, jumlah penduduk Kota Bandung baru sekitar 11.054 jiwa, terdiri atas 11.000 orang bangsa pribumi, 9 orang bangsa eropa, 15 orang bangsa Cina, dan 30 orang bangsa Arab, serta bangsa Timur lainnya. Saat itu Kota Bandung masih merupakan pemukiman kota kabupaten yang sunyi sepi, dengan pemandangan alam berupa bukit-bukit dan gunung-gunung disekelilingnya.

Kedua, peran kota Bandung semakin penting bagi pemerintah kolonial ketika terjadinya pemindahan ibukota Karesidenan Priangan pada tahun 1864 dari Cianjur ke Bandung. Kedudukan Bandung sebagai ibukota karesidenan diikuti pula dengan pembangunan struktur dan infrastruktur kota. Namun berbeda dengan pembagunan yang telah dilakukan sebelumnya, pembagunan kota Bandung dipriotitaskan untuk kepentingan politik dan ekonomi.

Ketiga, tepatnya pada tahun 1906, Bandung memeroleh status wilayah administrasi baru sebagai sebuah gemmente. Peresmian wilayah ini dilakukan oleh Gubernur Jenderal J.B. Van Heutzs pada tanggal 1 April 1906. Saat pertama kali di bentuk, gemeente Bandung hanya terdiri dari dua buah kecamatan (onderdisctric), yaitu kecamatan Bandung Kulon (barat) dan Bandung Wetan (timur). Kecamatan Bandung Kulon terdiri dari 8 desa yaitu Andir,Citepus, Pasar, Cicendo, Suniaraja, Karanganyar, Astana Anyar,dan Regol. Sedangkan Bandung Timur terdiri dari 6 desa, yaitu Balubur,Kejaksaan, Lengkong, Kosambi, Cikawao, dan Gumuruh. Pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan politik dan ekonomi pun yang juga membawa dampak positif kemajuan sosial-ekonomi kota ini baru memperlihatkan perkembangan yang luar biasa sejak direncanakan sebagai ibu kota Hindia Belanda, menggantikan Batavia yang sanitasinya dinilai kurang mendukung. Usul pemindahan ibu kota tersebut disampaikan HF Tillema (1916) dan disetujui Gubernur Jenderal Limburg Van Stirum. Rencana boyong pusat-pusat kegiatan pemerintahan itu bukan hanya bisa disaksikan melalui berbagai instansi dan BUMN tingkat pusat yang hingga kini tetap bertahan di Bandung. Namun, bersamaan dengan rencana tersebut dibangun pula gedung-gedungnya, baik untuk perkantoran maupun tempat tinggal. Selain berfungsi sebagai pusat politik dan ekonomi Bandung pun mempunyai fungsi sebagai tempat peristirahatan orang-orang Belanda.

Kemajuan kota Bandung baik dalam hal pembangunan berbasiskan tata kota dan ekonomi terus berlanjut ketika memasuki era kemerdekaan. Pembangunan kota cenderung meningkat ketika Bandung sebagai kota pemerintahan mengalami peningkatan saat kota ini ditetapkan sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat menggantikan kedudukan Jakarta. Keberadaan Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan membawa pula pada akselerasi pada perkembagan ekonomi kota Bandung hingga tahun 1970 (Reiza D. Dienaputra dalam Freek Colombijn 2006 : 189).

Arsitektur Indis

Sebagai suatu ilmu yang mempelajari sisa-sisa kebudayaan suatu masyarkat, penelitian arkeologi tidak melulu harus dilakukan dengan penggalian benda-benda yang berada di dalam tanah ataupun riset mengenai situs kesejarahan ataupun candi. Salah satu penelitian arkeologi, yang menarik dan tidak harus melakukan pengalian yang memerlukan biaya yang besar, adalah studi tentang perkembangan gaya bangunan gedung-gedung tua. Tren penelitian ini, pada masa sekarang, menjadi suatu kajian yang baru dan menarik para peneliti baik para arkeolog maupun arsitek. Sebagai konsekuensinya, para arkeolog pun harus mempunyai pengetahuan tentang ilmu arsitektur ataupun para arsitek harus sedikit mengetahui ilmu arkeologi. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas seni bangunan di Kota Bandung khususnya Arsitektur Indis (Indo-Eropa) dari sudut pandang arkeologi.

Sebelum membahas lebih dalam tentang arsitektur Indis (Indo-Belanda), tentu kita harus mengetahui apa yang dinamakan arsitektur Indis (Indo Belanda). Secara sederhana, arsitektur Indis mempunyai pengertian, yaitu perpaduan antara budaya barat dengan budaya lokal (timur). Kehadiran arsitektur yang mempunyai nama lain hibrid tersebut bukan saja menjadi bukti perpaduan budaya barat dan lokal/vernakular (timur) di Bandung, namun juga merupakan rekayasa sempurna ketika seni bangunan barat mencoba tanggap terhadap kondisi lokal (www. bandungheritage.org).

Peranan kota Bandung yang sentral bagi pemerintahan Belanda, selain sebagai pusat pemeririntahan juga dipakai sebagai tempat peristirahatan membuat pemerintah melakukan pembangunan yang gencar di kota tersebut. Puncak pembangunan Bandung terjadi pada rentang tahun 1920-1940-an ketika para arsitek Belanda mencoba melakukan inovasi dalam seni bangunan yang berbeda dari apa yang lazimnya dilakukan di negeri asal mereka yang beriklim subtropis. Menurut Helen Jessup, hal tersebut berkaitan dengan gerakan pembaharuan dalam arsitektur nasional dan internasional, yakni upaya mencari identitas arsitektur kolonial Belanda di tanah jajahan yang juga merujuk pada arsitektur tradisional Nusantara (Jawa). Berbagai struktur dan infrastruktur dibangun untuk mendukung peran kota Bandung tersebut. Akan tetapi, arsitektur Indis belum menjadi prioritas utama bagi para arsitektur Belanda pada saat itu.

Geliat pembangunan kota Bandung sangat terasa ketika muncul ide pemindahan Ibukota Hindia Belanda ke kota ini. Dimulailah pembangunan sarana-sarana fisik terutama pusat pemerintahan. Pembangunan ini sendiri dipimpin oleh . F.J.L. Ghijsels dari Gemeente-werken yang berhasil mendirikan 750 bangunan baru di kota tersebut. Selain itu, pemerintah kolonial juga memberi kesempatan kepaa arsitek-arsitek yang telah mengenyam pendidikan di Technische Hoogeschool Delft.

Akan tetapi, dari segi arsitektural, bangunan-bangunan yang didirikan cenderung bercorak penjiplakan langgam arsitektural yang sedang menjadi tren di Eropa, seperti Art Nouveau, yang dibawa oleh arsitek P.A.J Moojen pada tahun 1905 dan Art Deco, yang dibawa oleh arsitek generasi berikutnya pada tahun 1920-an). Akibat dari penjiplakan tersebut, Kota Bandung benar-benar merupakan jiplakan dari kota di Eropa. Arsitektural Eropa ini sekarang masih dapat kita lihat sisa-sisanya di Jalan Braga dan sekitarnya.

Kebanyakan yang dilakukan oleh para arsitek ini adalah menjiplak langgam yang sedang menjadi tren di Eropa, seperti Art Nouveau (dibawa oleh arsitek P.A.J. Moojen sekira tahun 1905) dan Art Deco yang lebih fungsional (dibawa oleh arsitek generasi berikutnya setelah tahun 1920-an). Akibatnya, wajah kota Bandung kala itu benar-benar merupakan jiplakan wajah Eropa, seperti yang masih dapat kita saksikan sisa-sisanya di pertokoan Jalan Braga dan sekitarnya.

Sebuah kritikan tentang penjipkan arsitektur Eropa datang pada saat kunjungan arsitektur senior terkenal Belanda, Hendrik Petris Berlage yang kebetulan sedang berkunjung ke Bandung pada tahun 1923 . Ia kemudian bertemu dan mengadakan diskusi dengan beberapa arsitek muda. Dalam pertemuan itu, ia banyak mengkritik keras kebijakan penggunaan arsitektur murni Eropa tanpa adanya adaptasi dengan budaya dan iklim lokal seperti yang banyak dilakukan di Indonesia. Dalam kesempatan itu juga ia mengungkapkan pentingnya pencarian sebuah arsitektural asli yang merupakan sintesa dari kebudayaan Indonesia dan teknologi konstruksi barat. Atas prakarsa yang berupa kritikan dari Berlage tersebut, muncul diskusi-diskusi mengenai arsitektural baru yang dipelopori oleh Prof. Ir. Wolff Schoemaker dari T.H. Bandoeng dan koleganya, Maclaine Pont. Beberapa bangunan yang dibangun kemudian setelah adanya kritikan dari Berlage tersebut turut megadaptasi budaya lokal di dalamnya. Gaya arsitektural semacam ini kemudian dikenal dengan nama arsitektural Indis.

Menurut C.P. Wolff Schoemaker, Arsitektur Indis mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

· Sosok bangunan yang umumnya simetris

· Memiliki ritme vertikal dan horisontal yang relatif sama kuat

· Konstruksi bangunannya disesuaikan dengan iklim tropism terutama pada pengaturan ruang, ventilasi masuknya sinar mataharim dan perlindungan hujan. (bandungheritage.org)

Beberapa bangunan yang dipandang memiliki gaya arsitektur Indis antara lain Gedung Sate, Aula Barat ITB, Mesjid Cipanganti, Vila Merah ITB,Gedung Bioskop Majestic , dan Hotel Preanger

Sayang, sebagian bangunan-bangunan yang bisa menceritakan tentang sejarah kota, kebudayaan dan seni arsitektur tersebut mulai banyak diruntuhkan. Beberapa di antaranya memang ada yang berhasil diselamatkan berkat usaha gigih yang dilakukan para pengurus Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (Bandung Heritage). Tetapi, sebagian lainnya sudah tidak jelas lagi karena sudah rata dengan tanah. Dengan kekuasaan rezim ekonomi, di atasnya sudah berdiri bangunan baru. Jadi, banyak yang mengkhawatirkan Bandung akan kehilangan salah satu identitas dan sekaligus kekayaan budayanya. (Kompas, Minggu, 24 Maret 2002)

Bangunan-Bangunan Indis

Seperti yang telah diuraikan di atas, Kota Bandung memiliki berbagai macam bangunan berasitektur Indis. Beberapa diantaranya adalah Hotel Preanger, Gedung Sate, Gedung Bioskop Majestic, Mesjid Cipaganti dan lain-lain. Setiap bangunan tersebut walaupun memiliki gaya arsitektural yang sama akan tetapi tentu pula mempunyai keunikan tersediri bergantung pada fungsi dari bangunan itu sendiri. Dalam laporan ini, saya akan mencoba membahas beberapa bangunan indis, walaupun tidak semua namun diharapkan dapat menunjukan keunikan dari beberapa bangunan yang akan dibahas.

· Gedung Sate

Bangunan yang menjadi ciri khas Ibukota Propinsi Jawa Barat ini karena dibagian atapnya terdapat desain yang berbentuk tusuk sate (padahal sebenarnya menunjuk jumlah pengeluaran yang dihabiskan untuk pembangunan gedung ini, yaitu 6 juta gulden). Bangunan yang berdiri diatas lahan seluas 27.990,859 m², luas bangunan 10.877,734 m² terdiri dari Basement 3.039,264 m², Lantai I 4.062,553 m², teras lantai I 212,976 m², Lantai II 3.023,796 m², teras lantai II 212.976 m², menara 121 m² dan teras menara 205,169 m² ini pada Zaman Kolonial Belanda dikenal dengan nama bangunan Gouvernements Bedrijven disingkat “GB” atau Pusat Instansi Pemerintahan. Awal bangunan dimulai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 27 Juli 1920, oleh Nona Johanna Catherina Coops putri sulung Walikota Bandung B. Coops yang didampingi Nona Petronella Roeslofsen yang mewakili Gubernur Jenderal di Batavia. Pada awal tahun 1924 Gedung Hoofdbureau PTT rampung dikerjakan, disusul dengan selesai dibangunnya Induk Gedung Sate dan Perpustakaan Tehnik yang paling lengkap di Asia Tenggara, pada bulan September 1942. (www.id.wikipedia.org) Latar belakang pembangunan ini berkaitan dengan rencana Pemerintah Kolonial Belanda di zaman Gubernur Jenderal J.P. Van Limburg Stirum yang menjabat pada rentang waktu 1916-1921 untuk memindahkan Ibukota Hindia Belanda atas usul H.F. Tillema,seorang ahli kesehatan lingkungan pada tahun 1916. Akan tetapi, akibat terjadinya resesi ekonomi (malaise) di tahun 1930-an, akhirnya rencana pemindahan ibukota negara beserta bangunan-banguan pemerintah pusat dari Batavia ke Bandung tidak dilanjutkan Sekarang Gedung Sate berfungsi sebagai Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat. Sayap timur gedung ini sekarang ditempati oleh Kantor Pos dan Giro (pada zaman kolonial disebut PTT) . Sedangkan bangunan sayap barat merupakan Gedung DPRD Propinsi Jawa Barat.

Selain mempunyai fungsi penting sebagai pusat pemerintahan, Gedung Sate termasuk bangunan yang mempunyai seni arsitektur yang cukup menawan dan dapat diklasifikasikan sebagai bangunan Indis. Ilham pendesainan gedung ini diperoleh ketika arsiteknya Ir. Greber dan kawan-kawan (Kol. Genie (Purn.) V.L. Slor dari Genie Militair, Ir. E.H. De Roo dan Ir. G. Hendriks yang mewakili Burgerlijke Openbare Werken (B.O.W) atau DPU sekarang dan Gemeentelijk Bouwbedriff (Perusahaan bangunan Kotapraja) Bandung) mendapat masukan dari maestro arsitek Belanda Dr. Hendrik Petrus Berlage yang menyarankan untuk memasukan wajah arsitektur tradisional nusantara. Aspek pertama dari banguna ini yang dapat kita telaah adalah tentang konstruksi bangunan. Kekokohan gedung sate sampai saat ini sangat beralasan karena dinding gedung ini terbuat dari kepingan batu berukuran besar (1X1X2 M) yang diambil dari kawasan bukit di Bandung TImur tepatnya di daerah Arcamanik dan Gunung Manglayang. Disamping itu, teknik konstruksi yang dipakai untuk gedung ini dapat dikategorikan konvensional dan professional serta memperhatikan standar teknik.

Sedangkan dari sudut pandang arsitektur, Greber memadukan berbagai aliran arsitektur terhadap gedung tersebut. Untuk bagian jendela Greber mengambil gaya Moor Spanyol, lalu untuk bangunan secara keseluruhan, ia mengunakan gaya Rennaisance Italia. Untuk bagian menara atap bersusun atau yang disebut “tumpang” digunakan aliran asia, yaitu gaya Pura Bali dan Pagoda Thailand. Pada bagian puncak terdapat ornament yang menyerupai tusuk sate yang berjumlah 6 buah , akan tetapi ada juga yang menyebutkan bentuk bulatan itu sebagai jambu air atau melati, padahal makna sebenarnya adalah jumlah biaya yang digunakan untuk membangun Gedung Sate. Selain mengungkapkan kesan anggun, indah, megah, dan monumental, penantaan bangunan pada umumnya berbentuk simetris. Selain itu juga adanya pemakaian elemen lengkungan yang ritmis, berulang-ulang (repetisi) sehingga menciptakan “irama arsitektur” yang menyenangkan, indah dan unik.

Kembali kepada bentuk bangunan, bagian depan gedung sate (fasade) dibuat dengan mengikuti sumbu poros utara-selatan. Dalam hal ini, Gedung Sate sengaja dibangun menghadap Gunung Tangkuban Perahu di sebelah utara. Pada bagian timur dan barat terdapat dua ruangan besar (aula) yang mempunyai kesan sebagai tempat dansa (ballroom) dan merupakan cirri khas bangunan Eropa.. Ruangan ini seing dikenal pula dengan sebutan aula barat dan aula timur yang lebih banyak berfungsi sebagai tempat kegiatan resmi. Pada masa setelah kemerdekaan tepatnya pada tahun 1977, Gedung Sate diperluas dengan membagun gedung baru yang banyak mengambil arsitektur yang sama. Oleh arsiteknya, Ir. Sudibyo, gedung baru ini dirancang sebagai kantor pimpinan dan anggota DPRD Daerah Jawa Barat.

· Mesjid Cipaganti

Salah satu mesjid tua Bandung yang berlokasi di wilayah yang pernah mendapat predikat sebagai pemukiman orang Eropa adalah Mesjid Cipaganti. Masjid yang dibangun pada 1933 ini merupakan masjid pertama yang didirikan di lingkungan pemukiman bangsa Eropa. Dulu, masjid ini memiliki nama Masjid Kaum Cipaganti. Saat itu, peletakan batu pertama dilakukan oleh Asta Kandjeng Bupati Bandung, Raden Tumenggung Hasan Soemadipradja Patih Bandung didampingi Raden Rg Wirijadinata dan Raden H Abdul Kadir pada 11 Syawal 1351 Hijriyah (7 Februari 1933). Di sisi lain, luas bangunan masjid hanya 9 m x 15 m2. Dalam perjalanannya, masjid ini banyak mengalami masa pancaroba. Pada  1979 hingga 1983, masjid itu direnovasi karena tidak sesuai dengan pertumbuhan umat muslim saat ini. Maka, para pengelola masjid pun bersepakat untuk memperluas bangunan itu pada sisi kiri dan kanan, masing-masing 17 m2. Kini bangunan Masjid Raya Cipaganti dengan luas keseluruhan 48 m x 15 m itu, berdiri megah. Masjid ini adalah masjid tertua kedua di Bandung, setelah Masjid Agung Bandung. Sekarang masjid ini menjadi tempat persinggahan bagi para wisatawan yang datang ke Bandung.

Sang arsitekturnya, Kemal C.P. Wolff, yang merupakan arsitek terkemuka Belanda banyak mengadaptasi seni bangunan tradisional Jawa. Hal ini dapat dilihat dari bentuk atap yang berupa tajug tumpang dua limas an dengan atap-atap tambahandi setiap sisi. Selain itu, penggunaan konstruksi empat kolom saka guru di tengah ruangan shalat masih tetap dipertahankan keasliannya. Dari ide-ide yang dikembangkan oleh Wolff, Mesjid Cipaganti terkesan sebagai mesjid moderen tetapi mengadaptasi juga nilai-nilai tradisional. Selain itu, terdapat pula detil-detil arsitektural dan ornament-ornamen floral yang diambil dari nilai-nilai tradisional Jawa. Namun unsur Eropanyanya pun tampak dari konstruksi atap bangunannya yang memakai teknik bangunan kolonial. Hal ini tampak jelas dari penggunaan kuda-kuda segitiga pada interior atapnya.

Di samping itu, terdapat pula penggunaan relung-relung tapal kuda atau yang lebih popular dikenal dengan nama horseshoe archesi. Hal ini dapat kita jumpai di bagian utama pintu masuk dan menuju mihrab, tempat imam memimpin shalat. Selain itu, terdapat pula elemen dekorasi berupa kaligrafi yang mayoritas bergaya kufi. Seperti yang terlihat di beberapa bagian mesjid. Kaligrafi ini terdpat di keempat kolom saka guru, relung tapal kuda, mihrab, dan atau dinding penghalang yang berada tepat setelah pintu masuk utama.

Hal lain yang menarik dan dapat kita amati adalah lampu yang menggantung pada langit-langit di tengah ruang utama shalat. Lampu yang dikategorikan antik ini, terbuat dari logam yang berwarna kuning dan masih asli peninggalan kolonial/ Tali penganting yang menyangga lampu tersebut juga terbuat dairi logam. Selain itu, kondisi lampu tersebut juga masih terpelihara dengan baik.

· Hotel Preanger

Tempat penginapan yang termasuk tua ini, pada awalnya merupakan toko yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Ketika itu, tahun 1884 dimana Bandung masih bernama Priangan, pemilik perkebunan sudah mulai berhasil dalam mengembangkan usaha pertanian dan perkebunannya. Mereka kemudian sering berdatangan ke Bandung. Saat itu Groote Postweg (yang sekarang menjadi jalan Asia-Afrika) merupakan pusat kota dan menjadi tujuan utama para pemilik perkebunan tersebut untuk menghabiskan uangnya. Melihat semakin banyaknya orang yang datang untuk berlibut, W.H.C. Van Deeterkom lalu mengubah toko yang telah disebutkan di atas menadi sebuah hotel . Tepatnya pada tahun 1897, dubangunlah tempat penginapan yang nantinya menjadi cikal bakal Hotel Preanger. Selama lebih dari seperempat abad, hotel tersebut menjadi kebanggaan orang-orang Belanda di kota Bandung. Selanjutnya pada tahun 1929, hotel yang pada saat itu digolongkan berasitektur Indishe Empire ini kemudian di renovasi. Salah satu arsitek yang menagani renovasi ini adalah I.r. Soekarno. Akan tetapi renovasi hotel ini tidak mengubah secara keseluruhan bentuk bangunan hotel. Kemudian pengelolaan hotel terus berpindah tangan dari N.V. Sault, CV Haruman , PD Kertawisata hingga PT Aerowisata yang megelolanya pada tahun 1987 dan menganti namnya menjadi Hotel Preanger. Meskipun telah direnovasi, Grand Hotel Preanger tetap menampakkan eksterior klasiknya yang bersejarah. Selain itu tetap juga dipertahankan pola-pola art deco sebagai ciri khas Grand Hotel Preanger.

Wajah asli dari bangunan hotel ini dapat dilihat dari Jl. Asia Afrika maupun Jl. Tamblong. Sebuah bangunan bersejarah dengan gaya arsitektur berselera tinggi. Dipertahankannya bangunan lama ini justru menjadi daya tarik hotel yang letaknya berdekatan dengan Gedung Asia-Afrika ini.

Dari persepktif arsitektural, pada awalnya hotel ini cenderung bergaya Indishe Empire Stijl namun pada tahun 1929 hotel ini direnovasi oleh Prof. CP Wolff Schoemaker yang mengubah juga gaya arsitekturnya menjadi modem Fungsional- Streamline dengan Art Deco geometrik yang pada bagian muka tampak hiasan dan pola zig-zag bersiku serta bentuk geometris lainnya yang mirip gaya Indian di Amerika Selatan. Rancangannya merupakan paduan yang tepat antara skala dan proporsi bangunan, serta konsep ruangnya. Komposisi bangunan yang bertingkat-tingkat dengan pola asimetris yang dilengkapi dengan menara pada bagian tengah dan dibuat tidak terlalu tinggi namu kaya akan unsure dekoratif. Menara tersebut menjadi pusat perhatian yang menarik karena banyaknya ornament berpola geometris, zig-zag,abstrak, dan berlapis-lapis pada bagian puncak dan sisi-sisinya. Ornamen sejenis juga terlihat memesona menghiasi bidang kolom, lisplang, serta overhang pada pintu masuk serupa dengan pola pada menara. Pada tahun 1980-an bangunan ini kembali mengalami perluasan, yaitu pada bagian timur sisi timur. Gaya arsitektur yang ditampilkan saat ini banyak mendapat pujian sebagai karya baru yang dapat berpadu dengan serasi dengan bangunan lama. Rancangannya yang baru sangat memperhatikan serta memperhitungkan gaya dan desain bangunan lama yang menjadi acuan utama. Selain itu Hotel Preanger juga mempunyai arsitektur yang mempunyai sentuhan Sunda. Hal ini dapat kita lihat dari dua sayap hotel ,yaitu Naripan dan Asia-Afrika yang distukan oleh sebuah menara. Sedangkan lobi hotel didesain sehingga mempunyai kesan tempo dulu dan dilengkapi pula dengan marmer, perabot kayu jati ,bingkai jendela yang terbuat dari kunigan . Pada bagian kamar gaya arsitektural yang dominan adalah art deco dan kamar suite yang bergaya tahun 1920-an.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Diktat

Colombijn, Freek et.al. 2006.

Kota Lama Kota Baru ; Sejarah Kota-Kota Di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan.Jogjakarta : Ombak.

Sarigendeyanti, Etty. 2006

Pengantar Arkeologi ; Bahan Ajar Mata Kuliah Pengantar Arkeologi. Jatinangor : Jurusan Sejarah Unpad

Website

www.arsitekturindis.com/index.php

www. bandungheritage.org

www.id.wikipedia.org

Surat Kabar

Kompas, Minggu, 24 Maret 2002