Menggugat Praktik Penghakiman Massal di Indonesia



Siang hari yang terik di sebuah stasiun. Serangkaian kereta ekonomi baru saja tiba dari Jakarta. Saat kereta itu berhenti, sontak terjadi keriuhan. Gerbong yang tidak terlalu besar itu seperti medan pertempuran antara penumpang yang ingin cepat turun dan ingin cepat naik. Di tengah keriuhan itu, seorang pria muda yang merasa kantong celana belakangnya dirogoh berteriak, “copet…copet”.

Teriakan sang  lelaki muda  menjadi perhatian seluruh orang  yang ada di stasiun penghabisan itu. Tampaknya, setelah sadar dompetnya diambil,  pria muda lalu mengejar seseorang laki-laki kurus berpakaian lusuh. Saat sang korban itu merasa pasrah karena tertinggal jauh oleh sang pencopet yang lari tunggang-langgang, tiba-tiba segerombolan orang dengan spontan dan tanpa aba-aba mencoba mengejar sang pencopet. Laki-laki malang itu berhasil ditangkap. Ia dihadiahi bogem mentah oleh hampir setiap orang yang ada di stasiun itu, walaupun sudah mengembalikan dompet itu kepada empunya.

Kejadian itu, kalau saya tidak salah ingat, terjadi setahun yang lalu sekitar bulan puasa. Sebagai calon penumpang yang sedang menunggu kereta yang terlambat, saya hanya bisa mengeleng-gelengkan kepala dan sesekali berteriak, “woi ini bulan puasa, tahan nafsu kalian !”. Sayang, teriakan saya tak banyak membantu lelaki pencopet yang babak belur dan bajunya telah menjadi compang-camping itu.

Efek Jera yang Tidak Efektif

Praktik penghakiman masal telah dianggap sebagai hal yang lumrah di negara ini. Ketika seorang pelaku kejahatan tertangkap tangan, hampir pasti massa akan memberikan hukuman, biasanya berupa bogem mentah. Bahkan Ketika harga BBM belum selangit, tidak jarang korban penghakiman massal itu dibakar hidup dan akhirnya meregang nyawa. Seringkali, pihak yang berwajib pun tak berdaya dan terkesan memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk menghukum pelaku kejahatan tersebut.

Bagi sebagian masyarakat, penghakiman massal telah menjadi kultur. Praktik main hakim sendiri kerap dilakukan untuk memberikan efek jera pada pelaku dan calon pelaku kejahatan. Akan tetapi, pada kenyataannya, cara ini tidak terlalu efektif. Faktanya Tindak kejahatan, seperti  pencopetan, penjambretan, dan pencurian di ruang publik  dari tahun ke tahun semakin meningkat, bahkan metode yang digunakan pun  semakin canggih.  Mengapa hal ini terjadi?

Pada dasarnya, para pelaku tindak kejahatan di Indonesia memilih dunia hitam karena memang tidak memiliki pilihan pekerjaan yang lain. Berbeda dengan penjahat di negara-negara Eropa dan Amerika , khususnya yang termasuk kelas kakap, yang bermotif melampiaskan kepuasan batin karena menganggap tindak kejahatan yang dilakukannya  adalah seni, di samping pekerjaan. Namun di Indonesia, motif para pelaku kejahatan  adalah untuk memenuhi kepentingan ekonomi, demi  mencari sesuap nasi.

Kesejateraan dan Keadilan

Untuk mengantisipasi masalah ini , pemerintah harus segera  mengambil jalan untuk menekan angka kejahatan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jalan yang paling kongkrit adalah merealisasikan berbagai  kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejateraan rakyat. Pembinaan dan pelatihan , pemberian modal usaha, dan penyedian lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berpendidikan dan berketerampilan  rendah menjadi prioritas. Dengan begitu, niscaya angka kejahatan  akan dapat ditekan karena kelompok masyarakat yang terpinggirkan itu akan memiliki alternatif pekerjaan lain yang lebih layak dibanding terjun ke dunia hitam.

Selain itu, pemerintah harus pula memikirkan bagaimana memupus kultur penghakiman massal di tengah masyarakat. Langkah awal yang dilakukan haruslah tegas karena kultur ini telah mengurat dan mengakar selama bertahun-tahun. Pemberian sangsi hukum bagi para pelaku tindak main hakim sendiri akan memberikan keenganan pada masyarakat untuk melakukan praktik yang telah memakan banyak korban tersebut. Setelah itu baru dipikirkan kebijakan yang bersifat persuasif agar masyarakat sadar bahwa negara ini diatur oleh hukum positif, bukan hukum rimba.

Media Massa dan Lakon Politik Wakil Rakyat

Gejolak politik dalam negeri yang terjadi dalam kurun waktu enam bulan terakhir semakin mendera kehidupan bangsa ini. Kenyataan ini sungguh mengejutkan mengingat pondasi kekuatan politik pemerintah yang tercipta melalui media pemilu sangat kokoh. Di parlemen partai-partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah mendominasi, sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat kepercayaan lebih dari 60 % rakyat Indonesia untuk memimpin negara ini sampai 2014.

Kini, wajah pemerintah SBY menampilkan ambiguitas yang hampir tidak ditemukan dalam sejarah politik Indonesia. Pada satu sisi, berbagai partai politik memperjuangkan idealisme dan sikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Akan tetapi, sebaliknya, pemerintah menampilkan wajah yang anti-kritik dan cenderung percaya diri, kalau tidak ingin dikatakan otoriter dalam mempertahankan kebijakan-kebijakannya.

Ambiguitas ini sangat jelas terlihat dalam kasus bail out Bank Century. DPR yang membentuk panitia khusus untuk mengkaji permasalahan ini telah mengambil sikap. Melalui sidang paripurna, diputuskan bahwa kebijakan itu bermasalah dan menyangkakan Sri Mulyani dan Boediono sebagai sosok-sosok yang harus bertangung jawab. Sebaliknya, SBY memandang bahwa kebijakan yang dikeluarkan itu tepat, dan secara tidak langsung melindungi kedua anak buahnya tersebut.

Ketika tampaknya para elit politik dari kalangan  legislatif dan eksekutif begitu menikmati konflik politik tersebut, masyarakat awam mulai bertanya-tanya kapan pusaran ini akan berakhir. Energi yang seharusnya mereka gunakan untuk keperluan-keperluan yang produktif, kini terkuras habis untuk  mengonsumsi berbagai permasalah politik yang semakin hari semakin mengurita tanpa jalan keluar yang jelas.

Eksploitasi Berita

Tidak dapat dipungkiri, media massa, baik cetak maupun elektronik mempunyai andil yang cukup besar dalam menguras energi potensial kaum awam. Berbagai berita yang disajikan tidak hanya menyajikan produk-produk jurnalistik yang informatif, tetapi juga unsur-unsur ekonomis yang justru lebih dominan. Tuduhan ini terbukti benar ketika menyaksikan acara siaran langsung sidang Pansus Century yang ditayangkan berjam-jam dari pagi. Hebatnya, siaran langsung itu mendapatkan rating tertinggi, mengalahkan sinetron-sinetron unggulan .

Kehebohan pemberitaan isu-isu politik yang hangat tidak berhenti dari pengeksplotasian berita-berita tersebut. Berbagai stasiun televisi juga merancang berbagai acara talk show dan debat politik sesama anggota dewan, yang terkadang terkesan provokatif daripada informatif. Acara-acara semacam ini menjadi komoditas sampingan yang penting untuk menyokong isu utama pemberitaan yang sedang hangat dibicarakan. Ironisnya, acara tersebut cenderung menjadi debat kusir yang sekedar menghibur, daripada membahas esensi dari permasalahan yang ada.

Masyarakat sendiri berada dalam sebuah pilihan yang homogen. Pada satu sisi, media massa terus memberitakan perkembangan isu-isu politik tersebut. Pada sisi lain, tidak tersedianya bacaan dan tontonan alternatif yang memberitakan hal-hal di luar itu. Media massa berdalih, isu ini penting untuk diberitakan kepada masyarakat, dan, yang jarang diungkapkan, berita-berita tersebut bernilai ekonomis tinggi.

Politiktainment

Dengan eksploitasi media massa tersebut, para politisi yang duduk di parlemen pun harus berbenah. Lakon yang mereka perankan bukan saja di panggung politik, tetapi juga panggung hiburan. Hal penting yang harus dibenahi adalah penampilan. Tidak sedikit para politisi yang mengaku secara terbuka mengubah penampilan fisik karena mereka sadar dipantau terus-menerus oleh masyarakat melaui siaran langsung berbagai stasiun televise tersebut. Hal yang paling terlihat jelas adalah perubahan busana yang dikenakan. Bila biasanya mereka hanya menggunakan kemeja tangan pendek , kini mereka tampil dengan baju-baju Batik mahal dan setelah jas mewah. Bahkan, yang mengejutkan, mereka menggunakan kosmetik untuk membuat wajah mereka menarik di televisi.

Unsur politiktainment lain yang menonjol adalah berkaitan dengan peran yang mereka lakoni. Seperti layaknya sinetron, pada dasarnya, para politisi ini memainkan dua peran utama, yaitu sebagai tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tentunya, salah satu politisi yang gandrung akan acting politik ini adalah Ruhut “Poltak” Sitompul. Mungkin karena pengalamannya sebagai pemain sinetron, politisi partai pemerintah ini sangat dominan memainkan lakonnya sebagai tokoh antagonis. Bahkan, ia mencitrakan dirinya sebagai ‘trouble maker’ yang memperkeruh suasana sidang. Tampaknya selama Pansus Century bekerja, ia telah memainkan perannnya dengan baik.

Tanpa disadari, eksploitasi media massa telah mengubah pencitraan para politis dari sosok-sosok konvensional yang tak memperhatikan penampilan fisik menjadi pribadi-pribadi metroseksual yang cenderung modis. Dengan begitu, tak lagi dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang jernih dan cemerlang, tetapi yang lebih penting panggung-panggung yang memberikan kesempatan mereka tampil dan dikenal masyarakat.

Ini Batik, Mana Batikmu ?

Seni Batik secara resmi diakui dunia internasional, melalui Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), sebagai bagian dari warisan dunia tak benda. Keputusan ini  merupakan formulasi dari hasil sidang UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab yang telah dipublikasikan secara global  melalui siaran pers di portal UNESCO tertanggal 30 September 2009.

Dengan kata lain, hak cipta Batik kini secara mutlak telah dimiliki oleh Indonesia dan  otomatis mengakhiri klaim produk budaya ini yang dilakukan oleh negara tetangga. Untuk merayakan “kemenangan” itu, pada Jumat (2/10), di banyak tempat Batik seketika  menjadi seragam resmi setiap manusia Indonesia.

Upaya Pelestarian

Seorang kenalan berkomentar dalam situs jejaring sosial,” Aneh ya rekan-rekan saya ini. Giliran disuruh mengganti kaos oblong dengan kemeja susahnya minta ampun, tetapi pagi  ini mereka tanpa perintah dengan kompak mengenakan pakaian serba Batik”. Media massa wadah untuk mengampanyekan “kemenangan” ini. Berbagai surat kabar terbitan Sabtu (3/10) membuat liputan dan menampilkan gambar yang mengekspresikan antusiasme  setiap orang untuk mengenakan Batik. Tayangan-tayangan di televisi pada hari yang sama pun menyajikan acara-acara bernuansa Batik. Apakah “kemenangan” ini perlu dirayakan? Ataukah ada tugas besar yang menanti setelah Seni Batik dikukuhkan sebagai warisan budaya dunia?

Secara sederhana, perayaan ini merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap pengakuan dunia internasional terhadap Seni Batik sebagai warisan budaya dunia tak benda milik Indonesia. Dukungan ini penting untuk menyosialisasikan Batik ke lingkup masyarakat pemilik kesenian itu sendiri. Langkah penyosialisasian ini sebenarnya telah dirintis oleh para pejabat pemerintahan yang memerintahkan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengenakan busana Batik setiap Jumat. Momentum pengakuan UNESCO atas Seni Batik yang direspon masyarakat luas dengan pengenaan busana Batik menjadi langkah berikutnya yang bukan saja bertujuan untuk memperkenalkan Batik semata sebagai produ budaya nasional, tetapi juga mengajak masyarakat secara rutin mengenakan busana Batik.

Namun demikian, kedua langkah tersebut belum cukup memadai terutama bila direlasikan dengan predikat Seni Batik sebagai warisan budaya dunia tak benda. Perlu dirumuskan langkah lebih lanjut dan media untuk mengimplementasikan langkah itu, dalam rangka melestarikan Seni Batik di Indonesia.  Langkah ini sangat penting, seperti yang telah diperingatkan Arif Havas Oegroseno, konsekuensi pendaftaran sebuah kesenian adalah habisnya masa berlaku hak cipta, 50 tahun setelah penciptanya meninggal. Setelah itu pihak manapun kembali dapat memperebutkan klaim kepemilikan  produk budaya itu.

Berbagai upaya yang mengarah pada pelestarian Seni Batik  sebenarnya telah dirintis.  Prioritas jangka pendek adalah melestarikan  keterampilan membatik di berbagai daerah produsen Batik. Untuk itu diperlukan wadah untuk menampung hasil karya para pembatik tersebut.  pasar Batik, seperti yang terdapat di Imogiri menjadi solusi kongkrit untuk mencapai tujuan itu. Selain itu, prioritas jangka panjang berfokus pada pengenalan Seni Batik pada generasi muda, terutama anak-anak sekolah. Usaha dari Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah patut dicontoh. Pemda daerah itu telah mengintegrasikan Seni Batik ke dalam kurikulum pendidikan, baik sebagai muatan lokal maupun kegiatan ekstrakulikuler di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Potensi Pergeseran Budaya

Di balik pengenaan busana Batik secara masif  pada Jumat (2/10), ada sebuah fakta yang tidak mengenakkan, bahwa sebagian besar orang ternyata mengenakan pakaian bermotif Batik bukan Batik tradisional yang diakui UNESCO. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan Seni Batik yang menyebabkan banyak pihak melakukan kesalahan yang terkesan sepele itu. Padahal, kenyataan ini berpotensi membahayakan misi pelestarian Seni Batik di Indonesia.

Kesan untuk mengeser Seni Batik sebagai  budaya adiluhung ke ranah budaya populer sejak lama telah dibaca oleh Iwan Tirta, perancang sekaligus seniman Batik. Sejak awal, ia tidak mengklasifikasikan Batik printing dan cap yang justru populer di masyarakat, tetapi hanya memasukkan Batik tulis sebagai satu-satunya Seni Batik. Pendapat Iwan Tirta inilah yang sesungguhya sejalan dengan pengakuan dunia internasional yang mengenai Batik Indonesia yang syarat teknik, simbol, dan budaya yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat sejak lahir hingga meninggal. Penggunaan malam atau campuran sarang lebah, lemak hewan, dan getah tanaman merupakan sisi keunikan Batik yang membuatnya dinobatkan menjadi salah satu warisan budaya dunia tak benda.

Munculnya kain bercorak Batik, pada sisi lain, menjadi penanda pergeseran  budaya itu, juga sinyal bahaya dalam misi pelestarian Batik di Indonesia. Secara nyata, ancaman itu dapat kita lihat ketika membandingkan harga Batik tulis dan Batik cap atau printing. Di daerah Karangtengah, misalnya, harga Batik tulis berada dikisaran Rp 250.000, sedangkan Batik cap hanya Rp 50.000 sampai Rp 100.000. Lebih dari itu, meluasnya pemasaran Batik printing seolah menjadi bom waktu yang siap meledak, menghancurkan produk Batik tulis. Bayangkan saja, selain berharga murah, Batik printing bukan saja diproduksi para pengusaha lokal, tetapi juga didatangkan dari berbagai negara asing, seperti RRC.

Selain itu, usaha untuk mengeser Seni Batik dari lingkup budaya adiluhung ke ranah budaya populer juga berpotensi melesapkan sejarah panjang Kain Batik di Nusantara. Seperti dikatakan Guru Besar Arkeologi UGM, Timbul Haryono, teknik pengolahan kain yang hampir sama dengan Batik sudah ditemukan sejak pengaruh Hindu masuk ke Nusantara pada abad ke-IV Masehi. Kain Batik sendiri semakin populer sejak masa Kerajaan Majapahit dan penyebaran Islam di Nusantara. Bahkan, Kain Batik kemudian menjadi pakaian ekslusif keluarga Kerajaan Mataram Islam. Baru pada akhir abad ke-XVIII dan awal ke-XIX Kain Batik mulai  dikenakan rakyat pada umumnya sampai sekarang.

Sebagai produk budaya adiluhung, keindahan Batik tidak saja terlihat dari guratan canting dan  malam sebagai pewarna yang membentuk motif kain, tetapi yang lebih penting adalah makna di balik corak batik itu yang merekam filosofi, realitas sosial, dan artefak budaya  yang mewakili zaman ketika Kain Batik diproduksi. Bahkan, jika dilihat perspektif diakronik, Batik merupakam media yang merekam  silang budaya berbagai  peradaban. Itulah sebabnya, sampai sekarang, akulturasi dari pengaruh Hindu-Budha, Islam, dan bahkan Eropa masih dapat dilihat dalam desain Kain Batik.

Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab  bersama untuk menjaga dan melestarikan setiap jenis warisan budaya nenek moyang. Jangan sampai pengalaman buruk seputar pengklaiman budaya Nusantara oleh negara-negara tetangga kembali berulang, terutama  akibat ketidakpedulian para ahli warisnya.

Jadikan tonggak pengakuan dunia internasional atas Seni Batik sebagai isyarat untuk terus melestarikan setiap kultur bangsa, bukan euforia “ kemenangan”semata yang membuai dan membuat kita lupa akan pentingnya pelestarian budaya bangsa.

Ironi Gempa Sumatera

Bencana hampir selalu menyisakan tragedi kemanusiaan yang traumatik. Akan tetapi, pada sisi lain, musibah juga menjadi komoditas potensial untuk mengerakkan roda bisnis media massa. Setidaknya dua kencenderungan yang bertolak belakang ini  yang dapat dicermati dalam kasus gempa  di pulau Sumatera.

Seperti yang diberitakan, dalam dua hari, secara berturut-turut terjadi gempa yang menguncang beberapa wilayah di pulau Sumatera. Gempa pertama yang berpusat Palung Sumatera dengan kekuatan 8.9 skala Richter, terjadi pada Rabu (30/9) pukul 17.16, memorak-morandakan kota Padang dan Pariaman. Keesokan paginya (1/10), gempa dengan kekuatan 7.0 skala Richter kembali menguncang dan meluluhlantakan kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Dua bencana alam ini bukan saja menghancurkan struktur dan infrastruktur pedesaan yang ada, tetapi juga merenggut ribuan nyawa penduduk yang tinggal di dalamnya.

Tragedi Kemanusiaan

Tidak dapat dipungkiri, media massa menjadi saluran publikasi utama yang berhasil memberitakan Gempa Sumatera. Seiring dengan kemajuan teknologi, kurang dari satu jam berita duka itu sudah diterima masyarakat hampir di seluruh penjuru Indonesia. Dalam hal ini, peranan media elektronik menjadi dominan karena dapat memberitakan peliputan berita Gempa Sumatera dengan cepat dapat menyampaikan  detail informasi kepada masyarakat luas.

Pemberitaan di media elektronik, pada awalnya berupa wawancara via telepon dengan para kontributor di daerah yang terguncang gempa dan beberapa pejabat dari instansi yang terkait. Dari hasil wawancara itu didapat informasi dasar tentang Gempa Sumatera, seperti pukul terjadinya, pusat, dan skala gempa. Meningkat pada jam berikutnya, sudah didapatkan gambar tentang hancurnya berbagai bangunan dan adanya dugaan banyak warga yang tertimbun reruntuhan bangunan di kota Padang.  Akhirnya, laporan pada dini hari dan keesokan harinya sudah dapat memetakan berbagai gedung yang roboh dan mendaftar jumlah sementara korban gempa.

Liputan yang disiarkan secara berkepanjangan itu segera direspon oleh masyarakat. Harus diakui bahwa, laporan yang ditayangkan tidak saja memberikan informasi yang akurat, tetapi secara implisit juga berusaha menggugah hari masyarakat untuk bersimpati pada korban gempa. Berbagai stasiun televisi segera membentuk dompet-dompet amal guna menampung aliran dana dari masyarakat. Lebih dari itu, beberapa stasiun televisi kemudian mengemas berbagai acara pengumpulan dana yang ditayangkan langsung. Adapun mekanisme penarikan sumbangan dilakukan per telepon. Untuk menarik atensi penonton, operator telepon yang dipilih adalah artis-artis Ibukota yang digemari pemirsa. Selain itu, cara konvensional, seperti malam pengumpulan dana pun masih menjadi senjata andalan untuk menumbuhkan rasa simpati pada masyarakat. Sampai sejauh ini, peran persuasi media dalam pembentukan  opini Gempa Sumatera sebagai tragedi kemanusiaan masih berjalan dengan baik.

Eksploitasi Berita

Pada sisi lain, pemberitaan media elektronik dari hari ke hari semakin menunjukan adanya pengeksploitasian berita demi mendongkrak rating stasiun televisi. Ironisnya, hal ini dilakukan oleh beberapa stasiun yang mengaku televisi berita. Pengeksploitasian berita ini dilakukan dengan cara menyiarkan breaking news yang berkepanjangan. Selama beberapa jam, dalam acara itu, dapat dilihat bahwa terjadi ketidakseimbangan antara durasi, kualitas dan kuantitas informasi yang menyebabkan terjadi pengulang-ulangan berita.

Klaim pemberitaan menjadi hal miris lain yang kerap dijumpai dalam peliputan berita. Hal yang paling menyesakkan adalah pengakuan stasiun televisi tertentu bahwa  merekalah yang pertama kali meliput  berita gempa di daerah tertentu. Dengan adegan-adegan yang heroik, para reporter seolah-olah divisualisasikan menembus daerah-daerah yang terisolasi. Dramatisasi peliputan juga terjadi ketika seorang reporter melaporkan berita dengan latar puing-puing bangunan yang sedang dibersihkan oleh sebuah traktor.

Selain itu, masalah kepemilikan video eksklusif  menjadi hal lain yang cukup memprihatinkan. Hal ini terlihat jelas dalam penayangan rekaman CCTV sebuah hotel yang diaku ekslusif oleh stasiun televisi tertentu. Padahal beberapa menit kemudian, stasiun televisi yang lain juga mendapatkan rekaman CCTV yang sama. Kecenderungan untuk menjual berita juga terlihat dalam penayangan rekaman video amatir. Entah sudah dibeli hak ciptanya atau diklaim karena telah ditayangkan oleh stasiun televisi tertentu, seringkali penayangan rekaman video amatir ini mengabaikan hak cipta pemiliknya sebagai  yang seringkali mengabaikan hak cipta pemiliknya. Penayangan rekaman video amatir ini sering kali terkesan  dipaksakan untuk mendongkrak rating daripada memberikan informasi tambahan yang berguna bagi masyarakat.

Pengabaian unsur kemanusian menjadi kecenderungan lain dalam peliputan berita Gempa Sumatera. Pengeksploitasian kesedihan benar-benar menjadi komoditi yang laku dijual. Dalam peliputan sebuah stasiun televisi ditayangkan dialog antara seorang Ibu yang mengisak meminta pertolongan, dengan pembawa acara dan narasumber di studio. Selain itu, para korban gempa sungguh-sungguh dijadikan objek eksploitasi untuk menjual berita. Dalam sebuah tayangan ditampilkan adegan seorang korban gempa yang  baru saja dievakuasi dari puing-puing bangunan. Dengan, seorang reporter mendatangi korban yang terluka parah itu dan segera mewawancarainya.  Dengan kondisi tubuh yang mengenaskan akibat tertimpa puing-puing bangunan, korban gempa itu menjawab berbagai pertanyaan yang dilayangkan reporter sambil menahan sakit.

Revitalisasi Fungsi Media Massa

Kedudukan media massa hampir selalu berada di antara dua sisi yang berlawanan. Terkadang, idealisme media massa cukup terlihat ketika meliput kejadian-kejadian yang sensitif. Akan tetapi, sering pula media massa  terjebak dalam komersialisasi berita hanya untuk  kepentingan bisnis.

Kecenderungan untuk mengeksploitasi berita demi kepentingan bisnis sering terjadi dalam peliputan berita yang sedang hangat diperbincangkan. Bahkan secara tidak sadar, seringklai substansi informasi dialihkan  dan diganti dengan pembentukan opini tak berdasar untuk menarik animo penonton. Untuk itu, di era kebebasa pers ini, sudah saatnya media untuk kembali kepada jati dirinya yang semula, menjadi media informasi yang idealis dan kritis, bukan mengejar keuntungan ekonomi semata, di tengah-tengah masyarakat.

Budaya Konsumtif di Bulan Suci

Substansi ibadah puasa secara sederhana adalah ritual menahan hawa nafsu. Sayangnya, kultur masyarakat di Indonesia dalam praktiknya terkesan mengabaikan tujuan yang mulia itu. Akibatnya, orientasi ibadah saum pun tereduksi menjadi praktik ‘balas dendam’, melampiaskan hawa nafsu yang terpendam selama berpuasa. Idul Fitri yang sejatinya merupakan simbol kemenangan spiritual berganti menjadi titik kulminasi budaya konsmutif yang materialistis . Tulisan ini merupakan kritik terhadap kultur sosial, bukan dogma teologis, yang mengejala selama bulan suci Ramadan.

Balas Dendam

Setiap tahun umat Muslim di Indonesia diberi kesempatan untuk berpuasa. Selama itu juga mereka diberi media yang intensif untuk mendekatkan diri secara spiritual dengan Ilahi dan berbuat amal terhadap sesama. Namun kesempatan itu tidak selalu dimanfaatkan dengan baik.

Di berbagai wilayah pedesaan, nuansa Bulan Puasa yang khalis masih dapat dirasakan . Di tengah modernitas yang membelenggu, masyarakat pedesaan masih setia dengan orientasi puasa yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bahkan, masyarkat desa masih rutin berpuasa di luar Bulan Ramadan. Istilah mutih atau puasa Senin dan Kamis menjadi bukti bagaimana mereka menghayati kebutuhan spiritualnya. Inti dari kultur ini adalah kesederhanaan. Mutih adalah sebuah kebiasaan yang bersumber dari salah satu aspek agraris masyarakat desa, yaitu subsisten. Masyarakat desa telah terbiasa menjadi kelompok yang bersahaja. Sifat ini, misalnya, mereka tunjukkan secara gamblang dalam hal bercocok tanam. Orientasi bertani bagi masyarakat pedesaan tradisional adalah sekedar memenuhi kebutuhan pribadi atau komunal, tanpa tujuan untuk mencari keuntungan. Lebih dari itu, hasil panen pun mereka simpan dalam lumbung desa yang bersifat kolektif. Mekanisme yang diterapkan sesuai dengan prinsip subsiten itu, mengambil sesuai kebutuhan sehari-hari. Bila ada kelebihan baru mereka jual, itu pun bukan untuk kepentingan menumpuk kekayaan, tetapi sekedar tambahan untuk memenuhi kebutuhan harian yang mendesak.

Bertolak belakang masyarakat pedesaan, kaum urban memaknai Bulan Puasa sesuai dengan dominasi budaya populer yang identik dengan praktik konsumtif. Nilai spiritual saum yang seharusnya menonjol berganti menjadi simbolisme material. Hampir setiap sore, kaum urban memadati perempatan-perempatan jalan sekedar menunggu waktu berbukan puasa, ngabuburit. Mereka sekedar mengerubuti para pedagang makanan dan minuman yang kewalahan melayani permintaan yang membludak. Sebagian lagi, menghabiskan waktu untuk sekedar duduk dan berbicara dengan koleganya. Selain itu, acara buka bersama yang seharusnya menjadi ajang silahturahmi, pun berubah menjadi praktik konsumtif yang berlebihan. Misalnya, sejumlah makanan dipesan dan seringkali berlebihan sehingga tidak habis dimamah. Fenomena ini bukan saja memakan biaya yang cukup besar, tetapi juga tidak meresapi makna mulia di balik ibadah itu. Ritual saum, bagi kaum urban, telah tereduksi menjadi praktik ‘balas dendam’ yang materialistis.

Titik Puncak

Hal yang cukup mencengangkan adalah persiapan untuk menyambut Idul Fitri sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Dalam hal ini, persiapan yang tampak menonjol justru bukan dari lingkup spiritual, tetapi lebih cenderung pada perspektif material. Lebaran, bagi kaum urban, lebih dimaknai sebagai tujuan instan dari Ibadah Puasa, bukan proses menahan keinginan dan berbuat kebaikan untuk menjadi manusia yang baru di Hari Kemenangan. Dalam konteks ini, Idul Fitri menjadi titik puncak budaya konsumtif masyarakat perkotaan.

Kecenderungan yang utama adalah kebiasaan membeli barang-barang konsumsi secara berlebihan. Peribahasa Besar Pasak daripada Tiang menggejala di sebagian masyarakat perkotaan. Pasar tradisional sampai pusat perbelanjaan menjadi objek penderita untuk melampiaskan nafsu, yang ironisnya terjadi di bulan Suci, dengan alasan menyemarakkan suasana Idul Fitri. Dari anak kecil sampai manusia lanjut usia, misalnya, menginginkan baju lebaran, suatu istilah yang bermakna pakaian serba baru yang dibeli untuk menyambut Hari Idul Fitri. Untuk memenuhi nafsu itu, tidak jarang kaum urban menguras tabungannya, atau yang lebih parah mengadai kekayaan fisiknya ke pengadaian yang dengan senang hati menerimanya. Berbagai perangkat elektronik tersier, seperti kulkas, telepon gengam, televisi, komputer, dan kendaraan bermotor bermerek dibeli tanpa tujuan yang jelas. Akibatnya, pasca lebaran, bahkan selama setahun, masyarakat perkotaan sibuk melunasi cicilan, kalau tidak menjual barang itu kembali dengan harga yang lebih murah.

Gejala lain yang biasannya mucul berelasi dengan tradisi mudik. Setiap kaum urban yang masih memiliki sanak keluarga di pedesaan memiliki kecenderungan untuk bersilahturahmi dengan segenap familinya. Namun demikian, misi baik di bali Idul Fitri ini, kini, lebih banyak dibumbui dengan aksi pamer. Tujuannya bukan saja meningkatkan status sosial individu dan keluarganya, tetapi terutama karena gengsi dengan saudara, tetangga, dan teman. Orientasi pembelian barang pun cenderung dipenuhi oleh kepentingan memamerkan kekayaan, dalam rangka menunjukkan kesuksesan, yang sering kali, semu demi tujuan yang imanjiner. Kaum urban merasa lebih terhormat, misalnya, bila pulang dengan kendaraan sendiri daripada menumpang kendaraan umum. Idul Fitri bukan lagi menjadi media untuk mempererat tali persaudaraan yang renggang, tetapi menjadi media yang paling potensial untuk melampiaskan nafsu material ,melalui simbol kebendaan, di kampung halaman.

Reduksi Makna

Setidaknnya dua fenomena di atas, dapat menjadi cermin bagaimana pemahaman dan orientasi Ibadah Puasa mulai bergeser ke arah yang salah. Kultur masyarakat, teruma akibat pengaruh budaya populer, mulai membelokkan makna di balik Ibadah Puasa dan Idul Fitri. Ironisnya, fenomena ini terjadi dalam masyarakat perkotaan yang identik dengan pola pikir yang lebih terbuka dan rasional. Nyatanya, ritual suci ini hanya menjadi instrumen penunggang nafsu material yang menggelora.

Saum dan Lebaran ibarat sebuah proses. Masing-masing menjadi penanda sebuah perubahan. Tentunya pemaknaan yang utama bukanlah simbol-simbol material, tetapi lebih kepada kebutuhan spiritual seseorang dengan Tuhan dan sesamanya. Ketika seseorang berhasil melewati ujian dalam Ibadah Puasa, dan merayakan kemenangannya dalam Hari Idul Fitri, sesungguhnya lebaran merupakan titik awal manusia baru untuk lebih beriman kepada Ilahi dan mengasihi sesamanya.

Korupsi , Bagian dari Budaya Bangsa ?

Tentu banyak yang menolak bila Saya mengatakan korupsi dalam bentuk apapun merupakan tradisi yang mengakar dalam budaya bangsa. Akan tetapi, akan banyak juga yang bungkam ketika Saya mengajukan kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan bahwa budaya itu memang bagian dari kultur bangsa ini. Bukankah tidak semua budaya bangsa ini baik?

Kasus KPK

KPK dalam beberapa tahun terakhir menjadi terkenal dan sering diklaim sebagai salah satu prestasi dari pemerintah dalam memberantas praktik korupsi. Benar saja, semua tersangka yang diajukan KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak ada satu pun yang lolos dari hukuman penjara. Bahkan bukan para koruptor kelas teri saja yang dapat diringkus, tetapi  kelas elit pun kini dapat dipenjarakan. Namun demikian, di balik prestasinya itu, banyak orang yang terlibat dan dilibatkan dalam kultur korupsi merasa terancam, takut bila suatu hari dirinya dijebloskan ke dalam penjara. Untuk menghindari kemungkinan itu, mereka dengan kekuatan modal yang nyaris tak terbatas kemudian mendesain sebuah konspirasi untuk mendiskreditkan KPK, sebagai lembaga yang bercitra positif di tengah masyarakat.

Tampaknya, strategi yang digunakan para konspirator adalah merusak terlebih dahulu pencitraan KPK, kemudian mempreteli hak-hak eksklusifnya secara gradual. Betul saja, target awal para konspirator itu adalah Ketua KPK, Antasari Azhar. Harus diakui, Antasari memang menjadi simbol gerakan anti-korupsi yang meresahkan para pelakunya di Indonesia. Dengan menyerang simbol utamanya, pencitraan masyarakat akan KPK akan menjadi negatif dan kinerja KPK secara kelembagaan akan berkurang hingga lima puluh persen.

Untuk mencapai target ‘pembunuhan karakter’ itu harus dipilih rencana penjebakan yang terkesan sensasional dan menyangkut masalah personal, bukan kelembagaan. Tampaknya para konspirator telah memasang jebakan yang tepat dan tinggal menunggu Sang tikus untuk masuk saja.  Tidak lama setelah itu tersiar kabar bahwa Antasari Azhar terlibat pembunuhan salah seorang dirut perusahaan ternama Nazaruddin Sjamssudin. Pembunhan itu sendiri dilakukan sadis, seperti adegan di film action untuk mencapai target sensasionalitasnya. Antasari sendiri menjadi tersangka utama sebagai aktor di belakang pembunuhan yang berlatar motif  asrama itu. Motif ini dipilih untuk merusak citra dirinya sebagai pejabat yang bersih menjadi laki-laki paruh baya berhidung belang.  Hal yang mengelikan sekaligus mengherankan, polisi sebagai aparat penegak hukum yang dituntut lihai untuk memecahkan masalah ini terkesan mengikuti alur cerita yang dibuat para konspirator. Mungkinkah hal ini disengaja karena Kepolisian telah diinflitrasi oleh para koruptor?

Setelah Antasari dibereskan, , kini para konspirator mengincar pejabat-pejabat teras lainnya untuk dimasukkan dalam jebakan yang serupa. Wakil ketua KPK tampaknya sudah mulai masuk jebakan hokum atas tuduhan penyadapan. Sambil mendesain penjebakan pejabat-pejabat KPK yang terkenal vokal,  kini para konspirator tinggal memberi tekanan untuk  mempreteli hak-hak eksklusif KPK. Menurut sebagian pihak, KPK digambarkan sebagai organisasi yang mempunyai wewenang tidak terbatas. Lembaga ini rentan akan penyalahgunaan kekuasaan sehingga harus segera diberi batasan. DPR tampaknya mendengar aspirasi masyarakat ini. Para wakil rakyat kemudian berembug untuk menyusun RUU Rahasia Negara yang berpotensi membatasi kewenangan KPK.

Korupsi dan Budaya Bangsa

Dalam kehidupan rakyat biasa, sebenarnya, korupsi telah menjadi tradisi yang mengakar dalam budaya masyarakat. Korupsi telah menjadi sistem yang mau tidak mau harus diterima masyarakat. Bagaimana korupsi itu mengakar dalam budaya masyarakat? Konsep feodalisme Nusantara (sebagian besar terjadi di Jawa) sebenarnya diwakili oleh patron-client. Peran patron dilakukan oleh penguasa, sedangkan client adalah rakyat jelata. Seorang penguasa harus dapat melindungi kehidupan rakyatnya, sebagai balasannya rakyat harus memberikan upeti kepada penguasa atas jasa perlindungannya. Upeti yang disetorkan kebanyakan adalah hasil bumi. Seorang lurah merupakan penguasa lokal yang berkewajiban mengumpulkan hasil bumi suatu desa kepada pejabat yang lebih tinggi. Cikal-bakal praktek korupsi terjadi ketika para pejabat menengah kemudian tergiur akan potensi keuntungan yang didapat bila menjual sebagian dari upeti tersebut kepada pasaran internasional. Usaha ini tidak mungkin dilakukan dengan cara memotong hasil upeti yang hendak diserahkan kepada penguasa pusat, akan tetapi dengan mengeksploitasi petani untuk menyerahkan upeti lebih banyak. Praktik ini terus berlangsung pada masa kolonialisasi Belanda. VOC yang menggunakan sistem indirect rule, memanfaatkan tradisi yang ada untuk mengeksploitasi hasil alam petani. Oleh karena praktek korupsi yang dilakukan oleh para pejabat VOC terlampau besar akhirnya kongsi dagang ini runtuh pada 1799.

Untuk mengganti kerugian yang ada, Pemerintah Hindia- Belanda kemudian menerapkan Sistem Tanam Paksa yang dirancang oleh Van den Bosch pada 1830. Walaupun praktik ini berhasil mengangkat Belanda sebagai Negara kolonialis ternama, namun praktik korupsi dengan metode yang sama terjadi. Sebelum praktik korupsi ini membesar, Pemerintah Hindia-Belanda telah mengubah arah kebijakan menjadi Politik Liberal pada 1870-1900. Masuknya kalangan Pribumi (Inlander) dalam lingkaran setan korupsi kemungkinan besar terjadi ketika diberlakukannya Politik Etis (1902). Ketika itu muncul elit moderen yang dipekerjakan di instansi pemerintahan sebagai pegawai rendah dan menengah. Tradisi korupsi yang telah mengakar dalam sistem kolonial tampaknya menjadi pemandu yang baik bagi para pegawai pribumi.

Praktik korupsi ini tetap terpelihara bahkan sejak awal masa kemerdekaan. Mungkin sebagian besar orang berpendapat bagaimana mungkin pada masa kekuasaan Presiden Soekarno terjadi korupsi? Dengan jargon-jargon nasionalis dan karisma pribadinya tampaknya Soekarno berhasil membiasakan pandangan masyarakat dengan pembangunan-pembangunan monumentalisnya, yang bukan tidak mungkin uang negara berpindah ke tangan pribadi tanpa diketahui orang lain. Memang bukti sulit didapat, tetapi sebenarnya cukup untuk menjelaskan salah satu indikator memburuknya perekonomian nasional pada saat itu adalah karena korupsi  Pada masa Orde Baru, praktik korupsi mencapai puncaknya. Di tengah pertumbuhan ekonomi pada awal 1970, Soeharto telah membagi kekayaan negara, termasuk akses dan sumber keuangan kepada para koleganya, keluarga, dan kroni-kroninya. Para koleganya ini bukan hanya datang dari kelas menengah Tionghoa, tetap juga Pribumi, Arab, dan lain sebagainya. Keluarga Soeharto begitu menikmati kekayaan negara melalui perusahaan-perusahaan yang dipimpinya. Para kroni pun senang karena bisnisnya  mendapatkan keuntungan yang besar dalam perdagangan nasional dan internasional selama tahun 1970-1990.

Sementara itu rakyat yang sudah telanjur terbuai dengan jargon-jargon pembangunan selama tiga deklade. Mereka hanya dapat melihat tanpa berbuat apa-apa ketika badai krisis ekonomi menerpa Indonesia dan negara yang telah keropos akibat tindakan para koruptor tidak mampu menyelamatkan perekonomian nasional. Sungguh tragis memang.  Lepas dari badai krisis ekonomi, praktik korupsi terus berlanjut pada masa reformasi yang tidak usai-usai ini. Sebagai salah satu agenda dari reformasi,  pemerintah memang telah berupaya secara maksimal memberantas praktik korupsi ini. Tantangan baik secara terang-terangan maupun terselubung silih-berganti berdatangan, namun hal ini tidak lantas membuat pemerintah jera. Mereka (pemerintah) harus jeli dengan menyadari korupsi bukan sekedar usaha memperkaya diri dengan uang negara, tetapi melihat korupsi sebagai praktik budaya yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal bukan hanya pendekatan hukum yang harus dilakukan. Kalau hanya jalan itu yang ditempuh, maka sebanyak apapun pelaku korupsi yang dipenjara, tentu akan muncul pelaku korupsi baru. Untuk mengatasi itu, harus dilakukan pendekatan budaya untuk mencabut tradisi budaya korupsi dari akan budaya bangsa. Memang tidak mudah dan harus dilakukan secara bertahap. Tetapi bukan suatu yang mustahil untuk dilakukan.

Kemacetan, Dilema Kaum Urban

Beberapa bulan yang lalu para komunter yang tinggal di sekitar wilayah Jabotabek gempar. Pasalnya, terminal bayangan UKI, tempat mereka biasa turun dan bertukar bus tidak difungsikan lagi. Alasannya, Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) membuat jalur di sekitar UKI macet total setiap hari. Saya pun ikut merasakan. Biasanya waktu tempuh Bogor-UKI-Matraman, dalam waktu normal hanya 1,5 jam. Sekarang untuk mencapai Bogor-UKI lewat terminal Kampung Rambutan saja dua jam, dan harus menunggu 45 menit lagi untuk sampai Matraman, itupun sudah menumpang Bus Trans Jakarta. Ketika efisiensi waktu menjadi parameter utama kehidupan kamum urban, apakah kebijakan pemerintah ini sudah bijaksana? Ataukah masalah ini bukan bersumber pada kebijakan pemerintah, tetapi pada diri kaum urban itu sendiri? Potret kemacetan di Ibukota memang problematika yang dilematis yang harus segera dipecahkan.

Usaha Pemerintah

Potensi kepadatan penduduk dan segala permasalahan yang akan muncul memang telah diramalkan pemerintah. Tidak hanya diprediksi, Pemerintah pun telah berusaha mencari jalan keluar yang aplikatif.  Solusi awal yang telah ditelurkan pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan di kota yang hanya didesain untuk menampung 500.000 jiwa ini adalah mengalihkan konsentrasi massa ke kota-kota di sekitar Jakarta. Program ini dinamakan Jabotabek, atau disebut Jabodetabek sekarang. Kebijakan yang telah disusun rapi sejak 1950 oleh planolog Indonesia dan Belanda ini baru terealisasi tahun 1970, ketika proyek Jalan Tol Jagorawi mulai dikerjakan. Namun demikian, bukan berarti dalam jeda antara 1950-1970 pemerintah tidak berbuat apa-apa. Bang Ali, sebagai gubernur tersukses Ibukota, pernah membuat beberapa kebijakan untuk mengatasi ledakan penduduk di perkotaan, baik itu melalui Keluarga Berencana, KTP, perluasan wilayah dan lain sebagainya. Toh, program itu gagal total untuk mengatasi masalah ledakan penduduk. Bahkan, Bang Ali kemudian merelokasi kampung-kampung di Ibukota dari dana legalisasi judi. Hasilnya penduduk ibukota bertambah berpuluh-puluh kali lipat dan membuat Jakarta menjadi penuh sesak.

Setelah proyek Jabotabek secara efektif telah diberlakukan, terutama efektif sejak tahun 1976, memang terjadi pengaliran konsentrasi penduduk ke kota-kota satelit, macam Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Namun, bukan berarti aliran penduduk ke Ibukota berhenti sama sekali. Mereka yang pindah ke kota-kota satelit nyatanya adalah penduduk kelas menengah yang telah mempunyai pekerjaan yang mapan. Kelas ini pindah karena penghasilannya memungkinkan mereka untuk mencari kenyamanan yang lebih di daerah sekitar Jakarta. Sebaliknya, sebagian besar penduduk Jakarta yang tidak terdidik dan terlatih, serta bekerja di sektor informal tinggal berjubel di bantaran kali atau kampung-kampung di Ibukota. Program Jabotabek pada satu sisi telah meringankan beban Jakarta, tetapi pada sisi lain juga telah menciptakan problem kemasyarakatan yang lebih kompleks.

Dalam berbagai survey disebutkan pengklasifikasian penduduk Jakarta dibedakan antara penduduk Jakarta siang hari dan malam hari. Pada siang hari tercatat jumlah penduduk berkisar 12 juta jiwa, sedangkan pada malam hari sekitar 8 juta jiwa. Dapat dibayangkan, pada jam masuk dan pulang kantor , terjadi transfer penduduk dari Jakarta ke kota-kota satelitnya sebesar 4 juta jiwa. Apa yang selanjutnya terjadi? Kemacetan di setiap sudut jalan Jakarta. Pemerintah pun sudah  berkali-kali mencari jalan keluar atas permasalahan ini, seperti ini perluasan jalan raya dan tol, jalur three in one, dan  penyediaan transportasi massal. Bahkan sejak awal, pemerintah sebenarnya ingin memaksimalkan fungsi kereta api listrik Jabotabek sebagai alat angkut massal yang utama, dibanding angkutan perkotaan, bus, apalagi mobil pribadi. Namun, apa daya, karena alasan  ketidakprofesional, kurang praktis dan rendahnya kenyamanan di dalam KRL, hanya sebagian kecil komunter yang memanfaatkan jasa ini. Sisanya lebih menikmati menumpang bus ber-AC, dan mengendarai kendaraan pribadi sambil menikmati suasana kemacetan Ibukota.

Gengsi Kaum Urban

Seberapa keras pun usaha pemerintah  untuk mengatasi berbagai permasalahan di Ibukota bila tidak diimbangi oleh kesadaraan masyarakat yang tinggal di dalamnya tentunya hasilnya tidak maksimal untuk mengatakan sia-sia. Akar permasalahan utama segala permasalahan di Ibukota bersumber pada perilaku, mentalitas, dan gengsi sebagian besar penduduk yang berdiam di dalamnya. Wajar, walaupun kaum urban telah menciptakan imej sebagai orang kota, namun sesungguhnya mentalitas yang mengakar dalam dirinya adalah perilaku orang desa. Wajar citra mereka sebagai kelas menengah baru dikenal dan dipelajarinya selama satu atau dua generasi. Jadi, didikan orang tua yang merupakan kombinasi gaya pedesaan dan perkotaan kadung tertanam dalam dirinnya. Pun tidak dapat dipungkiri, mentalitas sebagai bangsa terjajah masih terasa walaupun telah merdeka lebih dari 60 tahun. Sebagai orang yang telah merasa sukses, walaupun masih pada taraf gajian dan belum mampu mengaji orang, cukup gengsi memang bila seorang manager naik taksi, bus,  apalagi metromini. Bahkan seorang pegawai menegah di perusahaan swasta asing merasa harga dirinya terinjak-injak bila tidak membawa mobil pribadi ke kantor, walaupun harus terjebak kemacetan setiap harinya. Alasannya kepraktisan menjadi alibi utama untuk melakukan hal itu.

Gengsi mengalahkan rasionalitas dan warisan sebagai bangsa yang terjajah, dua hal inilah yang melemahkan mentalitas kaum urban pengais rejeki Ibukota. Dibutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah dan perilaku penduduk Jakarta. Tampaknya, sinergi ini masih jauh karena imej Jakarta masih dilihat sebagai objek yang harus dieksploitasi secara maksimal, walaupun itu harus merenggut kenyamanan orang lain dan lingkungan kota. Individualisme dan sikap acuh tak acuh sering ditolelir dengan mengatakan “Ini Ibukota, Bung!”. Gerak sejarah mentalitas penduduk Ibukota sekarang masih terhenti pada titik itu. Namun bukan berarti jarum sejarah tidak dapat digerakkan ke tahapan selanjutnya menuju perkembangan yang lebih beradab. Perlu kerja keras semua pihak yang tidak memakan waktu yang singkat.  Jangan pernah bermimpi untuk melihat perubahan yang instan. Upaya yang dapat dilakukan sekarang adalah membiasakan melakukan hal-hal beradab dengan mengedapankan prinsip rasionalitas dan kepentingan umum dibandingkan gengsi dan individualisme semata.  Mulailah dari lingkungan terkecil. Dengan begitu, percayalah seiring perjalanan waktu, perubahan ke arah yang positif akan terjadi secara gradual. Kelak, sejarah akan mencatat bangsa ini telah berubah menjadi masyarakat moderen yang rasional dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Semoga.

Pemilu, Antara Memilih atau Tidak Memilih?

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 diwarnai berbagai persaingan yang tidak sehat di antara tiga pasang calon.  Hal yang paling mengelikan terjadi ketika dalam kampanye di berbagai daerah, para calon presiden, wakil presiden, dan tim sukses secara vokal menelanjanggi keburukan saingan-saingannya. Namun, ketika ketiganya dihadapkan dalam satu forum debat capres, ketiga pasang calon terlihat melempem, saling menyindir sekenanya, dan ironisnya tidak ada diskusi sengit yang sesungguhnya dapat menunjukkan kualitas masing-masing bakal calon presiden. Pertanda apakah ini? Apakah ini tanda-tanda pemimpin yang bermuka jamak? Lain di depan lain di belakang. Apakah masyarakat masih pantas memilih ketiganya, ataukah memilih untuk tidak memilih. Toh, dalam sejarah bangsa ini pemilu tidak pernah menghasilkan pemimpin yang baik, namun rakyat tetap dapat hidup dan berkontribusi terhadap negara.

Sekedar Persaingan Elit

Salah satu bakal calon presiden RI periode 2009-2014, Megawati, mengatakan Pemilu 1955 jauh lebih baik daripada Pemilu 2009. Indikatornya adalah tidak ada kecurangan, antusiaisme rakyat tinggi, dan damai. Mega mungkin terlalu subjektif, dan terlalu mengidolakan Ayahnya. Ia lupa Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang memilih parlemen. Aktornya pun bukan Soekarno, tetapi Burhanuddin Harahap, seorang Perdana Menteri yang ,ironsinya, dipecat segera setelah pemilu pertama diselenggarakan.

Dalam pelaksanannya, Pemilu 1955 memang damai dan sambutan rakyat tinggi. Akan tetapi hal tidak lebih karena Pemilu 1955 merupakan pesta demokrasi pertama rakyat. Pilihan rakyat pun didasarkan pada ideologi dominan, Nasionalisme, Islamisme, dan Komunisme. Nah, kalau Mega tetap ngotot mengatakan Pemilu 1955 damai, dengan segala hormat, ia harus membuka Buku Sejarah Nasional untuk Sekolah Menengah karangan I Wayan Badrika. Damai di awal petaka di akhir itulah hasil Pemilu 1955.

Tentu masih terendap dalam pikiran masyarakat bagaimana persaingan politik yang tidak sehat selama lebih satu dasawarsa di antara tiga ideologi tersebut ditambah penyusupan militer dalam konstelasi politik nasional. Muara dari persaingan itu adalah fitnah politis terhadap PKI atas G30S oleh lawan-lawan politiknya yang dimanfaatkan oleh militer. Para Tentara yang sepertinya mengusung Nasionalisme, walaupun ia mengambil peran Soekarno , kemudian melenyapkan dengan paksa Komunisme dan menganaktirikan Islamisme untuk membentuk Orde Baru di bawah Soeharto.

Membungkan Suara Rakyat

Pada periode berikutnya, Pemerintahan Orde baru sungguh-sungguh mendesain pelaksanaan Pemilu sebagai formalitas, hanya karena tidak ingin dicap dunia luar sebagai rezim otoriter. Langkah pertama adalah menyederhanakan peserta pemilu ke dalam dua partai dan satu golongan. Dapat dipastikan, sebagai mesin politik pemerintah, Golkar selalu mendominasi setiap pemilu. Tidaklah aneh, melalui KORPRI, setiap PNS diharuskan memilih Pohon Beringin. Para petani didoktrin untuk memilih Nomor Dua. Selain itu intervensi pemerintah terhadap dua partai, PPP dan PDI menjadikan suara rakyat tidak berarti apa-apa di negeri ini.

Menyadari hal itu, para aktivis pro-demokrasi yang mulai berjuang sejak tahun 1970-an, dan kemudian dibungkam dalam Peristiwa Malari 1974, dan 1978 kemudian menjadi motor pengerak sikap apatis. Dari merekalah ajakan untuk tidak memilih, dengan memakai istilah Golongan Putih untuk mengontraskannya denga Golkar. Isu ini mulai mengemuka pada 1980 dan memuncak pada tahun 1990-an, terutama dalam Pemilu 1992 dan 1997. Dalam membaca fenomena ini, tentu dapat disimpulkan bahwa dengan pembungkaman suara rakyat negara ini toh dapat mengklai prestasi-pretasi, swasembada beras 1982, negara industri, proyek IPTN, dan lain-lain sebelum dipreteli oleh Krisis Moneter 1997.

Dikelabuhi Reformasi

Harapan rakyat kembali memucak tatkala gaung Reformasi ditabuh. Mereka percaya demokrasi akan membawa pada kehidupan yang lebih baik. Pemilu 1999 merupakan salah satu pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu. Puluhan juta masyarakat terpikat pada ketokohan Megawati Soekarnoputri dan PDI perjuangannya. Walaupun Mega tidak langsung menjadi presiden, namun di awal millennium Ia berhasil mengambil alih kekuasaan, namun dengan prestasi yang tidak dapat dibanggakan. Popularitasnya merosot pada pemilu 2004, yang menggunakan sistem pemilihan umum langsung. Bekas menteri yang dipecatnya, Soesilo Bambang Yudhoyono, berhasil membangun citra intelektual dan sukses mencuri perhatianya rakyat. Akhirnya, SBY berhasil memenanggi Pemilu langsung pertama dan menjadi presiden sampai detik ini.

Walaupun SBY dipandang sebagai presiden yang sukses, namun ia dicap gagal meningkatkan kesejateraan riil rakyat  miskin. Meskipun pemerintahannya mengklaim terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejateraan rakyat, namun pada kenyataanya banyak rakyat yang terbelenggu dalam kemiskinan. Isu inilah yang coba diangkat oleh saingan-saingannya dan mencap SBY sebaga antek neo-liberal dalam kampanye Pemilu 2009. Partai Demokrat secara resmi telah memenanggi  Pemilu Legislatif (Pileg) 2009, namun belum pasti SBY mulus melenggang  sebagai Presiden periode 2009-2014. Bagaimana kita menyikapi Pemilu Presiden 2009?

Secara holistik, sebagian rakyat mulai bersikap apatis terhadap penyelenggaraan pemilu. Sikap itu ditunjukkan dengan besarnya jumlah golput, sekitar 49 juta pada Pileg 2009. Mereka berpendapat bahwa DPR/MPR telah mengalami disfungsi, walaupun rakyat diberi kesempatan memilih calegnya secara langsung. Opini masyarakat semakin negatif, manakala tiga pasang calon presiden yang mencalonkan diri hanya dari golongan klasik. Megawati yang gagal sebagai presiden pada 2001, Prabowo yang terlibat kejahatan HAM berat selama dekade 1990-an, Wiranto yang bertanggungjawab pada demonstasi 1998, Yusuf Kalla tokoh opurtunis dan setengah hati mencalonkan diri sebagai capres, SBY yang tidak populer di kalangan rakyat, dan Boediono yang dicap neo-liberal. Kalau calon-calon yang diajukan kualitasnya tidak meningkat, bagaimana mungkin negara ini makin maju? Apakah kita mau siap dipimpin oleh presiden yang siap menang tetapi tidak siap kalah? Pemimpin yang seadanya? Elit yang merupakan representasi dari Neo-Orde Baru dalam bentuk lain? Pilihannya hanya dua, memilih satu calon presiden yang tersedia dengan konsekuensi mempertanggunjawabkan pilihan tersebut atau memilih untuk tidak memilih sebagai wujud keprihatinan terhadap negara ini. Toh, sejarah telah membuktikan negara ini tidak akan hancur ketika rakyatnya salah memilih pemimpin atau bahkan tidak memilih pemimpinnya sama sekali. Sekarang, hati nurani yang menentukan. Terserah Anda.

Tanggalkan Jam Karetmu

Matahari hampir berada di atas ubun-ubun. Sinarnya tidak lagi menyehatkan, tetapi menghitamkan kulit.  Seolah menantang Sang Surya,  ratusan orang tetap setia menunggu sambil sesekali menutup kepalanya dengan apa saja dan menyeka keringat yang telah berpeluh membasahi sekujur tubuh. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10.00, seharusnya KRL Ekonomi Jurusan Jakarta Kota sudah tiba setengah jam yang lalu. Para penumpang masih harap-harap cemas. Beberapa ada yang bolak balik melihat jam tangannya, yang lain sudah memasang tampang cemberut. Tidak lama, pengeras suara stasiun bergema, “Maaf KRL Ekonomi sedang mengalami gangguan teknis di Stasiun Depok Lama.” Pemberitahuan itu disambut cemoohan para penumpang yang memendam kesal.

Mungkin, sebagian dari kita, sudah terbiasa dengan keadaan ini. Malah, saking seringnya, kita jadi terbiasa menolelir keterlambatan, namun dengan sedikit bumbu makian hutan belantara tentunya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam hal-hal kecil kita telah dibiasakan untuk tidak berdisiplin. Budaya informalitas masih mengelayuti pikiran kita, entah itu penduduk pedesaan yang masih terpaku pada pembagian waktu tradisional (subuh,magrib,dll.) ataupun kaum urban yang mengaku manusia moderen yang profesional dalam segala hal. Sungguh ironis di tengah zaman moderen yang menghargai waktu sampai satuan detik, bahkan muncul semboyan time is money, bangsa ini tetap menempatkan waktu dalam prioritas kesekian. Bangsa ini kadung menikmati keterlambatan dengan sejuta alasan. Istilah jam karet sudah menjadi stereotip personal bangsa Indonesia. Gejala apakah ini? Mungkinkah penghargaan atas waktu yang mengakibatkan bangsa ini stagnan dalam usianya yang lebih dari enampuluh tahun?

Belajar dari Penjajah

Pelajaran Sejarah di sekolah dasar dan menengah mengajarkan kita bahwa Belanda adalah bangsa penjajah yang menguras kekayaan negeri ini dengan tamaknya. Doktrin yang tidak seimbang inilah yang telah mengerak dalam pikiran kita. Tidak ada satu hal positif pun yang dapat kita pelajari dari kolonialisme Belanda selama lebih dari 300 tahun. Padahal, kalau kita diberi kebebasan berpikir, kita patut mencurigai mengapa negeri kecil yang sebagian daerahnya di bawah permukaan air laut dapat menguasai Nusantara sebegitu lama. Bahkan, sebagai negara kolonial, Belanda disandingkan dengan negara-negara kolonialis besar, seperti Inggris dan Perancis. Walaupun secara sembunyi-sembunyi, Belanda diakui  sebagai negara paling sukses dalam mengelola tanah jajahannya, termasuk membina penduduk tanah jajahan untuk mendatangkan keuntungan bagi negara induk. Pertanyaannya mengapa Belanda dapat meraih kesuksesan itu? Apa rahasia dibalik kesuksesan Negara Keju ini?

Sebenarnya cukup satu kata disiplin dalam segala hal, termasuk waktu. Kalau ada membenturkan dengan pertanyaan, Jika Belanda bangsa yang disiplin mengapa VOC bangkrut pada 1799? Sebenarnya kita tidak boleh terfokus pada kata bangkrut secara absolute. Harus pula dilihat sejauh mana keuntungan yang didapatkan VOC dan faktanya secara historis setelah Era VOC, Belanda dapat mengonsolidasi dirinya. Bahkan, mereka dapat mengeruk kekayaan alam negeri ini secara lebih ekstrim untuk membangun bendungan yang memperluas negeri mereka. Selalu ada pelajaran di balik kegagalan itu rahasianya. Belanda belajar banyak dari VOC. Kongsi Dagang Hindia Timur ini dengan disiplin mencatat berbagai hal, tentang kebiasaan, adat, budaya, bahkan dengan satuan waktu yang sekecil-kecilnya.  Dari pengetahuan selama beberapa abad itu, mereka banyak mengetahui celah untuk memarginalisasi kaum pribumi. Hasilnya, abad ke-19 dan ke-20 merupakan periode ketika Belanda berhasil mendapatkan keuntungan terbesar dari negeri koloninya.

Menghargai Waktu

Kelihatanya ajakan untuk mengefektifkan waktu yang terbatas, seperti seruan yang masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Namun seringkali  penyesalan yang dalam sejarahnya selalu datang terlambat  menghampiri di ujung asa yang hampir putus. Bila teratasi di detik-detik terakhir tentu hasilnya tidak maksimal, bahkan cenderung asal-asalan. Lebih dari itu kebiasaan memboroskan waktu disadari atau tidak telah melemahkan mental kita. Hidup adalah persaingan, siapa cepat dia dapat begitu kata pepatah, bukan? Tentu cepat itu harus penuh pertimbangan. Tidak semua yang cepat itu akan menjadi baik.

Cara yang paling mudah untuk menghargai waktu yang cuma 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 12 bulan dalam satu tahun, dan seterusnya adalah memuat perencanaan. Para motivator kelas dunia sebenarnya telah mengingatkan dua puluh tahun yang akan datang anda akan menyesali masa lalu Anda yang sia-sia. Untuk menghindari itu, ada baiknya membuat perencanaan, bukan saja dalam skala besar, tetapi juga dalam skala waktu yang kecil. Jadwal kehidupan yang kita buat, meminjam sebuah judul buku, adalah proposal hidup kita. Apa tujuan hidup kita lima tahun ke depan, apa yang harus kita capai  sepuluh tahun yang akan datang, dan seterusnya. Namun jangan lupakan pula jadwal harian. Tidak ada bangunan megah yang dapat berdiri tanpa fondasi  yang kokoh bukan? Biasakan untuk membuat jadwal harian setiap hari dalam satu jam dan setiap akhir pekan biasakan mengevaluasi pencapaian dan kegagalan kita. Jadikan itu semua motivasi untuk mencapai hari esok yang lebih baik.

Tanggalkan jam karetmu, sebelum penyesalan menghantui di akhir hayat. Hiduplah dengan rencana supaya tidak menyesal di hari tua.  Begitu pula dengan negara ini. Niscaya dengan kedisiplinan negara ini perlahan tapi pasti akan keluar dari lembah kegelapan menuju masa pencerahan. Semoga.

Ketika Makanan menjadi Candu (Seri Kritik Sosial)

Mangkuk porselen itu mengepulkan asap. Aroma yang dipancarkannya seolah-olah menghipnotis sekumpulan orang yang telah duduk rapi di meja bulat. Perlahan-lahan seorang demi seorang menguyur air kaldu itu ke atas gumpalan nasi panas. Suapan pertama seperti pelepas dahaga, setelah berjam-jam terjebak dalam kemacetan dan antrian panjang sebuah restoran favorit. Suapan berikutnya seperti candu yang membuai penikmatnya dalam fantasi yang abstrak. Makanan ,kini, menjadi salah satu elemen utama kota tujuan wisata, selain lingkungan yang asri, dan pusat perbelanjaan. Ketiga unsur tersebut membalut pariwisata moderen yang, suka tidak suka, bertendensi konsumtif. Semenarik apapun kota tujuan wisata, bila tidak memenuhi tiga elemen yang tersebut di atas dapat dipastikan tidak akan menjadi perhatian para urban yang mencari kesenangan di akhir pekan.

Bahkan, stereotip makanan seperti candu sudah menjalar dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini terutama berlaku bagi para pekerja kantoran. Bila jam makan hampir tiba lekas-lekas mereka merampungkan pekerjaan. Hasrat mengisi perut keroncongan sudah tak tertahankan lagi. Sekarang, makanan bukan sekedar kebutuhan jasmani yang harus ditujukan untuk menjaga vitalitas tubuh. Mereka tidak lagi berprinsip asal kenyang, apalagi memperhatikan komposisi makanan. Hal yang terpenting adalah rasa, dan bagi sebagian orang gengsi. Rasa makanan seperti candu yang sejenak membuai mereka untuk melupakan bebean pekerjaan yang menumpuk di meja kerja. Restoran yang ramai dan bermerek terkadang menjadi indicator, walaupun rasanya biasa-biasa saja. Begitulah realitas keseharian yang terjadi. Perspektif tentang makanan telah bergeser secara perlahan-lahan seiring berjalannya waktu. Hal ini tampaknya hanya berlaku bagi para kaum urban atau masyarakat lapisan menengah ke atas. Sedangkan masyarakat lapisan menengah ke bawah masih setia dengan prinsip yang penting kenyang. Mungkin sampai sekarang masih ada orang yang makan nasi, garam, dan ikan asin.

Gerutuan ini tidak akan nada artinya bila Saya tidak melacak asal-usul dan faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran itu. Sejak kapan sebenarnya orang-orang memandang makanan tidak sekedar kebutuhan primer? Mungkin gejala ini terjadi ketika muncul golongan menengah pribumi pada masa kolonial dahulu. Memang, pada permulaan abad ke-20, terutama sejak Politik Etis (1901), muncul kaum elit moderen Indonesia. Mereka adalah golongan berpendidikan Barat yang bekerja pada institusi kolonial. Ada cap baik, namun ada cap buruk pada yang tertanam dalam benak masyarakat. Hal yang paling ekstrim adalah mereka rela menjadi budak-budak kolonial demi merasakan kelegitan keju dan keempukan roti. Pada sisi lain, sebenarnya, dengan posisi dan jabatan mereka, sangatlah memungkinkan untuk sekedar mengonsumsi makanan yang tidak sekedar mengeyangkan dan bergizi, namun juga nikmat di lidah.

Trend ini tampaknya berlanjut setelah kemerdekaan. Terutama sejak tahun 1970, ketika perekonomian menunjukan gejala positif dan munculnya kaum menengah yang berpendidikan. Dengan penghasilan yang mereka dapatkan, kaum urban ini tidak hanya sekedar bertahan hidup di kota-kota besar, tetapi sedikit demi sedikit mulai mencoba menikmati hidup mereka. Makanan merupakan kebutuhan yang paling mudah mereka penuhi. Karena selain makan memang kebutuhan primer,bagi mereka, tidak ada salahnya bila mengonsumsi makanan yang memanjakan perut. Keadaan ini terus berlanjut, sejak Reformasi, terutama tiga tahun belakangan. Mungkin momen yang paling tepat dalam melihat mentalitas kaum urban dalam melihat makanan ketika salah satu program televisi Wisata Kuliner yang dibawakan Bondan Winarno menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu setiap siang. Bersamaan dengan jam istirahat makan siang, Bondan berhasil memadukan pengetahuannya yang luas tentang makanan dan ekspresi tubuhnya, termasuk ungkapan “Maknyus-nya” yang menjadi terkenal sampai sekarang.

Padahal kalau mau berpikir kritis, uang yang kita keluarkan untuk mengonsumsi makanan yang dicap enak itu tidak mendatangkan keuntungan apa-apa. Paling-paling hanya kesan yang diakhiri dengan ungkapan enak. Bukankah ini seperti pencandu ganja atau perokok aktif yang menghabiskan banyak uang sekaligus merusak kesehatan. Tanpa disadari makanan yang dicap enak itu lebih banyak merugikan kesehatan daripada menjaga kebugaran tubuh. Mungkin efeknya belum terasa pada tubuh muda kita. Akan tetap, kelak, pada masa tua kita akan sangat menderita di tempat tidur karena lumpuh pada usia 40-an, atau meninggal pada usia 50. Saya masih bermimpi mungkinkah trend makanan dalam ingatan sosial ini akan beranjak? Dahulu masyarakat telah mengalami fase makan asal kenyang, sekarang menikmati makanan yang enak. Mungkinkah trend ini akan bergeser menjadi makan untuk kesehatan. Sebagian kecil kaum urban memang mulai memerhatikan komposisi makanan yang menyehatkan badan. Ada kelompok yang dinamakan vegetarian, yang tidak mengonsumsi daging, tetapi sayur-sayuran. Tapi mereka masih menjadi minoritas di tengah kaum urban apalagi masyarakat secara umum. Mungkin butuh beratus-ratus tahun lagi untuk melihat pergeseran itu, atau mungkin pergeseran itu tidak akan terjadi karena manusia kadung tehipnotis oleh kenikmatan rasa sebuah makanan. Hanya waktu yang dapat menjawab.

Memang tidak ada seorang pun yang mau menyantap makanan yang tidak enak, tetapi alangkah lebih baik bila mengurangi rasa enak makanan itu dan lebih memperhatikan komposisi makanan yang menyehatkan tubuh daripada ujung umur kita sama dengan Michael Jackson, bukan?