Korupsi Sistematis

Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menjadi salah satu faktor pemicu lahirnya gerakan reformasi 1998. Lebih dari satu dasawarsa berbagai usaha untuk mengobati ‘penyakit’ ini, namun sampai sekarang belum didapatkan obat yan mujarab. Bila dahulu kroni Orde Baru yang dijadikan objek penderita, kini pemain-pemain baru yang berelasi dengan kekuasaan mencoba mencari peruntungan. Telah banyak yang ditangkap, namun tidak sedikit yang menikmati hasilnya.

Kasus yang menghebohkan belakangan ini adalah terungkapnya praktik makelar kasus yang melibatkan berbagai institusi penting, yang sejak dahulu memang telah dikenal masyarakat sebagai ‘lahan basah’. Ironisnya, kasus ini tidak dapat diendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kinerjanya dari waktu ke waktu semakin menurun akibat berbagai polemik yang terjadi di dalam organisasi itu. Kalau tidak ada barisan sakit hati, yang diwakili mantan Kabareskim Polri, yang juga mempopulerkan istilah ‘Cicak versus Buaya, Komjen Susno Duaji, hampir dipastikan korupsi sistematis ini tidak akan pernah terungkap.

Lahan (Pajak yang) Basah

Dalam ingatan kolektif masyarakat, pajak tidak hanya diartikan sebagai iuran wajib yang harus dibayarkan setiap warga negara, tetapi juga ‘lahan basah’ tempat para pegawai pajak meraup keuntungan.  Dalam praktiknya, para pegawai pajak ini seringkali dikesankan mendapatkan penghasilan dari gaji resmi yang dibayarkan setiap bulan saja. Akan tetapi penghasilan-penghasilan sampingan bernilai besar yang berasal dari korupsi pajak.Tidak heran bila kantor-kantor pajak menjadi ruang-ruang strategis yang banyak diincar banyak pihak.

Seturut peribahasa “Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”, banyak orang yang rela menempuh jalan belakang untuk memasuki kantor tersebut. Caranya menyetorkan sejumlah uang pada oknum-oknum tertentu yang berelasi dengan petinggi Direktorat Pajak. Praktik itu jamak dilakukan walaupun tak kasat mata, ketika penerimaan mahasiswa baru di sekolah kedinasan yang menyuplai mayoritas pegawai pajak di seluruh Indonesia.

Ada sebuah doktrin terselubung yang dikembangkan dan membuat praktik KKN menjadi hal yang  biasa dalam kantor pajak. Para pegawai kantor pajak pasti akan menolak bila praktik ini digulirkan secara sistematis. Mereka pasti akan berdalih apabila hal tersebut merupakan tindakan segelintir oknum-oknum pegawai pajak. Alasan yang klasik yang bertolak belakang dengan realitas yang ada. Ironis memang.

Kultur Kepolisian

Dalam institusi kepolisian yang mempunyai sistem komando yang ketat, praktik KKN pun sangat potensial terjadi. Namun penelusuran praktik semacam ini sulit dilakukan. Sejak Polisi berdiri mandiri di luar Tentara Nasional Indonesia (TNI), praktik ini kemungkinan lebih kerap terjadi.  Inisiatornya tentu bukan kopral-kopral polisi, tetapi perwira tinggi yang tamak akan kekayaan material.

Sulitnya mengungkapkan praktik KKN di dalam tubuh kepolisian setidaknya dapat dilihat sampai sekarang. Cukup jarang, bahkan seingat saya tidak pernah terjadi, terungkap kasus korupsi di dalam Kepolisian Indonesia. Baru setelah perwira tingginya mengungkapkan adanya praktik KKN, terungkaplah skandal yang melibatkan lagi-lagi oknum kepolisian berelasi dengan pegawai pajak yang mengelapkan pajak puluhan milyar rupiah.

Korupsi Sistematis

Praktik korupsi di Indonesia telah menapaki fase barunya yang lebih kompleks. KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi yang dipuji banyak pihak selama ini ternyata tak mampu mengungkapkan kasus ini. Pasalnya, praktik korupsi sistematis ini tidak hanya melibatkan dua atau tiga pihak saja, tetapi juga berbagai pihak yang terlibat jaringan yang terkoordinasi dengan baik.

Solusi yang dapat ditempuh untuk membongkar kasus-kasus korupsi sistemik semacam ini adalah menjerat seluruh pelaku yang terlibat. Tentunya implementasinya tak semudah wacana yang didengungkan. Jangan sampai pelaku-pelaku kelas teri saja yang tertangkap, sementara pelaku kelas kakap yang memiliki kekuasaan dan kekayaan bebas melenggang dan bersembunyi di negeri seberang. Setelah pegawai pajak, pihak kepolisian,  pengusaha , dan pengacara siapa lagi yang akan terlibat dalam korupsi sistematis ini ? 

Pesta Batak dan Panggung Kesuksesan Kaum Perantau Batak di Jakarta

Teriknya matahari seolah membakar bumi Jakarta siang itu. Semilir angin yang bertiup tak tentu waktu bukannya memupus kegerahaan barang sebentar, malah menerbangkan butiran-butiran pasir yang memerihkan mata para pejalan kaki. Beruntung hari ini adalah akhir pekan. Jadi tak banyak orang yang lalu-lalang di pinggir jalan besar itu. Sejurus kemudian dari kejauhan terlihat sebuah Metromini melaju dengan kencangnya. Tiba-tiba kendaraan bobrok berwarna oranye ini berhenti persis di sisi jalan besar yang berpasir itu. Dari dalam bus itu lamat-lamat keluar sepasang suami-istri berpakaian resmi.

Sang pria yang tampak telah berumur mengenakan setelah jas lengkap dan sepatu kulit yang disemir hingga mengkilat. Dari kantung kemejanya, ia mengeluarkan selampai untuk mengusap peluh yang membajiri seluruh wajahnya. Setelah itu, ia mengeluarkan sisir kecil dari kantung belakang celananya untuk menata rambut klimisnya yang sedikit berantakan. Sementara sang istri, mengenakan kebaya dan sarung yang tampak serasi dengan sepatu berhak tinggi yang dikenakannya. Wajah perempuan berusia 50-an tahun itu tampak menor dengan lipstik merah delima yang sangat tebal. Sementara rambutnya disasak tinggi dan ditempeli sanggul berhiaskan konde emas imitasi di bagian belakangnya. Tampak pula kilauan giwang dan cincin yang menempel pada bagian telinga dan jari-jarinya yang gemuk.

Tak jauh dari pinggir jalan nan berpasir itu, tampak sebuah gedung pertemuan bercat putih berasitektur moderen. Bangunan itu tampak megah lagi kokoh dengan tiang-tiang raksasa yang mengelilinginya. Di halamannya tampak hamparan mobil ―dari merek Jepang hingga Eropa―terparkir rapi. Juga terdapat papan ucapan selamat berbahagia yang diatur sedemikian rupa dari perusahaan-perusahaan ternama dari dalam dan luar negeri. Tampak dari kejauhan kerumunan orang telah berada di halaman gedung pertemuan itu. Ada yang baru turun dari mobil, menunggu kenalan atau kerabatnya yang belum datang, atau bersiap masuk ke gedung pertemuan itu.

Langkah pasangan suami-istri itu tampaknya mengarah ke kerumunan orang itu. Seperti pasangan selebriti kondang, suami-istri itu berjalan seirama sambil sesekali melempar senyum entah kepada siapa. Setelah melewati berbagai papan ucapan selamat yang panjangnya hampir setengah kilometer, akhirnya mereka sampai di pintu depan gedung pertemuan itu. Namun sebelum masuk, mereka harus menunggu giliran yang telah diatur sedemikian rupa oleh si empunya  acara sesuai dengan aturan adat.

Segera setelah mengisi buku tamu, mereka melangkah masuk. Bagian dalam ruangan berbentuk persegi panjang itu terasa sejuk, kontras dengan cuaca Jakarta yang panas menyengat. Puluhan meja makan berbaris rapih di kiri dan kanan. Di tengahnya terdapat karpet merah yang merupakan jalan menuju pelaminan. Suara pembawa acara terdengar nyaring mengiringi para tetamu yang baru datang. Biasanya para tamu yang baru datang terlebih dahulu memberikan selamat kepada kedua mempelai dan keluarganya. Namun ada pula yang langsung mengeluyur ke meja makan yang telah disusun  sesuai hubungan kekerabatan. Semakin dekat dengan tempat pelaminan maka semakin dekat hubungan kekeluargaannya.

Setelah ritual penyambutan tamu selesai, maka akan dilanjutkan ke acara makan siang. Bagian ini akan diawali dengan pembacaan doa, walaupun ada juga tetamu yang tak sabar untuk melahap berbagai hidangan khas Batak yang tersaji di meja makan. Kurang lebih satu jam kemudian acara makan siang pun usai dan dilanjutkan ke bagian pemberian berkat dan nasihat kepada kedua mempelai. Acara ini mengikutsertakan seluruh para tetamu yang hadir baik yang duduk di depan maupun belakang. Pembawa acara mengatur secara pergantian tetamu maju ke pelaminan, mengucapkan sepatah dua patah kata, dan memberikan ulos kepada kedua mempelai.  Begitu seterusnya sampai seluruh tetamu selesai melakukan ritual itu.

Agar tidak monoton―karena bagian ini berdurasi panjang―maka diselingi berbagai acara hiburan. Menyanyi dan menari dengan diiringi para penyayi dan kelompok musik yang fasih memainkan segala musik, terutama Batak merupakan selingan yang paling kerap dialakoni.  Biasanya para tamu dari yang tua sampai yang muda tanpa malu-malu aktif mengikuti berbagai acara hiburan ini. Selain untuk melepas rasa jenuh, mereka juga tergiur oleh uang yang diberikan selama acara-acara hiburan ini dilangsungkan.

Ketika sebuah judul lagu Batak tradisional dimainkan, secara spontan para tetamu maju meninggalkan kursinya menuju sebuah tempat lapang yang telah disediakan. Mereka mulai menari tortor mengikuti irama lagu yang dimainkan. Semakin cepat ritme lagu, maka semakin bersemangat gerakan tubuh  tetamu itu. Pada saat itulah si empunya acara dan keluarganya mulai membagikan uang. Biasanya yang dikeluarkan terlebih dahulu adalah pecahan uang bernominal kecil. Mulai dari seribu, dua ribu, lima ribu, dan sepuluh ribu. Mereka yang terlibat dalam acara ini semakin ramai tatkala pecahan uang dua puluh ribu, lima puluh ribu, dan seratus ribu mulai dibagikan. Para tetamu saling berebut dan dorong-mendorong untuk mendapatkan pecahan uang bernominal besar itu.  Maklum jumlahnya lebih terbatas daripada pecahan uang bernominal kecil.

Begitulah hiruk-pikuk pesta adat Batak yang kerap didatangi orang-orang Batak yang bermukim di Jakarta setiap akhir pekan. Hampir setiap Jumat dan Sabtu acara semacam ini diadakan di berbagai gedung pertemuan yang tersebar di Jakarta.  Tak hanya satu acara, dalam sehari keluarga-keluarga Batak dapat menghadiri beberapa pesta adat sekaligus. Bisa dua,tiga, atau lebhh. Bahkan karena terbatasnya waktu, terkadang mereka menyeleksi acara yang perlu dihadiri. Tentu dengan pertimbangan hubungan kekerabatan dan kedudukan sosial si pengundang.

Tak hanya sekedar menjadi rutinitas mingguan―seperti halnya bergereja― pesta adat Batat telah berkembang menjadi panggung kesuksesan kaum migran Batak di Ibukota. Mereka yang datang akan menampilkan segala hal yang terbaik yang mereka miliki. Mulai dari busana, perhiasan, hingga mobil yang terparkir rapi di luar gedung pertemuan. Semua itu semata-mata untuk menunjukkan kepada sesama manusia Batak perantau ihwal kesuksesan, kekayaan, dan kemakmuran yang telah mereka capai selama di tanah perantauan. Mereka akan saling memuji tentang semua yang sudah diraih. Namun di balik itu secara otomatis sesungguhnya terlihat jelas telah terbentuk strata sosial sesuai dengan pencapaian kaum perantau Batak di Jakarta.

Narasi tentang kisah keberhasilan kaum migran Batak di Ibukota yang tercitrakan dalam pesta-pesta adat Batak merupakan secuplik kisah dari praktik migrasi yang telah dilakoni manusia-manusia Batak sejak akhir abad ke-19. Pada awalnya mereka menghadapi berbagai permasalahan baik dari dalam maupun dari luar. Namun perlahan tapi pasti segala rintangan itu dapat diatasi. Bersama kelompok migran lainnya, mereka mulai menapaki kesuksesan di Ibukota. Sejak saat itu berbondong-bondong kawan sedaerah datang ke Jakarta dengan satu tujuan mencapai kesuksesan yang telah dicapai oleh pedahulu mereka. Banyak yang berhasil, namun tidak sedikit yang gagal dan hanya sekedar bertahan hidup di Ibukota yang konon lebih kejam dari ibu tiri.

 

Sebagian dari Bab Pendahuluan dari buku yang sedang saya tulis, Batak Tembak Langsung ; Lika-Liku Kehidupan  Masyarakat  Batak  di Jakarta.

Menggugat Praktik Penghakiman Massal di Indonesia



Siang hari yang terik di sebuah stasiun. Serangkaian kereta ekonomi baru saja tiba dari Jakarta. Saat kereta itu berhenti, sontak terjadi keriuhan. Gerbong yang tidak terlalu besar itu seperti medan pertempuran antara penumpang yang ingin cepat turun dan ingin cepat naik. Di tengah keriuhan itu, seorang pria muda yang merasa kantong celana belakangnya dirogoh berteriak, “copet…copet”.

Teriakan sang  lelaki muda  menjadi perhatian seluruh orang  yang ada di stasiun penghabisan itu. Tampaknya, setelah sadar dompetnya diambil,  pria muda lalu mengejar seseorang laki-laki kurus berpakaian lusuh. Saat sang korban itu merasa pasrah karena tertinggal jauh oleh sang pencopet yang lari tunggang-langgang, tiba-tiba segerombolan orang dengan spontan dan tanpa aba-aba mencoba mengejar sang pencopet. Laki-laki malang itu berhasil ditangkap. Ia dihadiahi bogem mentah oleh hampir setiap orang yang ada di stasiun itu, walaupun sudah mengembalikan dompet itu kepada empunya.

Kejadian itu, kalau saya tidak salah ingat, terjadi setahun yang lalu sekitar bulan puasa. Sebagai calon penumpang yang sedang menunggu kereta yang terlambat, saya hanya bisa mengeleng-gelengkan kepala dan sesekali berteriak, “woi ini bulan puasa, tahan nafsu kalian !”. Sayang, teriakan saya tak banyak membantu lelaki pencopet yang babak belur dan bajunya telah menjadi compang-camping itu.

Efek Jera yang Tidak Efektif

Praktik penghakiman masal telah dianggap sebagai hal yang lumrah di negara ini. Ketika seorang pelaku kejahatan tertangkap tangan, hampir pasti massa akan memberikan hukuman, biasanya berupa bogem mentah. Bahkan Ketika harga BBM belum selangit, tidak jarang korban penghakiman massal itu dibakar hidup dan akhirnya meregang nyawa. Seringkali, pihak yang berwajib pun tak berdaya dan terkesan memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk menghukum pelaku kejahatan tersebut.

Bagi sebagian masyarakat, penghakiman massal telah menjadi kultur. Praktik main hakim sendiri kerap dilakukan untuk memberikan efek jera pada pelaku dan calon pelaku kejahatan. Akan tetapi, pada kenyataannya, cara ini tidak terlalu efektif. Faktanya Tindak kejahatan, seperti  pencopetan, penjambretan, dan pencurian di ruang publik  dari tahun ke tahun semakin meningkat, bahkan metode yang digunakan pun  semakin canggih.  Mengapa hal ini terjadi?

Pada dasarnya, para pelaku tindak kejahatan di Indonesia memilih dunia hitam karena memang tidak memiliki pilihan pekerjaan yang lain. Berbeda dengan penjahat di negara-negara Eropa dan Amerika , khususnya yang termasuk kelas kakap, yang bermotif melampiaskan kepuasan batin karena menganggap tindak kejahatan yang dilakukannya  adalah seni, di samping pekerjaan. Namun di Indonesia, motif para pelaku kejahatan  adalah untuk memenuhi kepentingan ekonomi, demi  mencari sesuap nasi.

Kesejateraan dan Keadilan

Untuk mengantisipasi masalah ini , pemerintah harus segera  mengambil jalan untuk menekan angka kejahatan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jalan yang paling kongkrit adalah merealisasikan berbagai  kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejateraan rakyat. Pembinaan dan pelatihan , pemberian modal usaha, dan penyedian lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berpendidikan dan berketerampilan  rendah menjadi prioritas. Dengan begitu, niscaya angka kejahatan  akan dapat ditekan karena kelompok masyarakat yang terpinggirkan itu akan memiliki alternatif pekerjaan lain yang lebih layak dibanding terjun ke dunia hitam.

Selain itu, pemerintah harus pula memikirkan bagaimana memupus kultur penghakiman massal di tengah masyarakat. Langkah awal yang dilakukan haruslah tegas karena kultur ini telah mengurat dan mengakar selama bertahun-tahun. Pemberian sangsi hukum bagi para pelaku tindak main hakim sendiri akan memberikan keenganan pada masyarakat untuk melakukan praktik yang telah memakan banyak korban tersebut. Setelah itu baru dipikirkan kebijakan yang bersifat persuasif agar masyarakat sadar bahwa negara ini diatur oleh hukum positif, bukan hukum rimba.

Keluarga, Nepotisme, dan Dunia Politik

Nepotisme dalam konteks apapun adalah dosa besar yang diharamkan semenjak kelahiran bayi reformasi lebih dari satu dasawarsa silam. Akan tetapi jamak terlihat bahwa  praktik nepotisme kembali akrab dan lazim dilakukan  dalam lingkaran kekuasaan negeri ini. Ironisnya, tidak seperti kolusi dan kolusi, praktik nepotisme tidak pernah ditindak secara tegas dan terus tumbuh subur dalam berbagai kehidupan masyarakat.

Tuduhan ini terbukti bukan isapan jempol. Tengok saja struktur kepengurusan partai politik di Indonesia. Beberapa partai politik besar, diakui atau tidak, menampakkan keterkaitan anggota keluarga dalam jabatan-jabatan penting. Memang para anggota keluarga yang terlibat itu tidak sedikit yang menunjukkan kualitas yang mumpuni. Berlatar belakang pendidikan luar negeri namun minim pengalaman politik, para “kader titipan” ini seringkali  melakukan loncatan karier melampaui para kader senior yang telah mengabdi lama kepada partai.

Jalan Panjang Praktik  Nepotisme

Praktik nepotisme telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Istilah nepotisme diambil dari kata latin nepos yang berarti “keponakan” atau “cucu”. Dalam catatan sejarah, praktik nepotisme tumbuh subur sejak abad pertengahan di kalangan agamawan.  Beberapa uskup dan paus, menunaikan kaul selibat dan tidak mempunyai anak , seringkali menyerahkan jabatan-jabatan tertentu kepada keponakan, cucu, dan kerabatnya. Cara ini ditempuh untuk melegitimasi dinasti kepausan dalam hierarki Gereja Katolik Roma.

Beberapa Paus ternama pernah terlibat dalam praktik nepotisme ini. Dalam  New Catholic Dictionary disebutkan bahwa Paus Kallistus III  mengangkat dua keponakannya menjadi kardinal  dan bahkan salah satu keponakannya yang bernama Rodrigo berhasil menjadi pimpinan tertinggi umat Katolik yang bernama Paus Alexander VI. Untuk mengantisipasi praktik nepotisme ini, pada 1692, dikeluarkan Romanum cecet pontificem oleh Paus Innosensius XII. Isinya antara lain melarang semua paus untuk mewariskan tanah, kantor, pendapatan kepada sanak keluarga, dengan pengecualian bahwa seorang saudara yang paling bermutu dapat dijadikan seorang Kardinal (Catholic Encyclopedia).

Selain itu, dalam sejarah Dunia  praktik ini pun lazim dilakukan. Salah satu pemimpin legendaris yang terkenal melakukan praktik ini adalah Napoleon Bonaparte. Ketika ia berhasil menduduki beberapa negara Eropa secara spontan Napoleon menunjuk kerabatnya untuk menjadi pimpinan. Di Belanda, misalnya, Napoleon menunjuk adiknya Louis Napoleon untuk menjadi pemimpin di Belanda. Sementara di Mesir, Napoleon juga menunjuk adiknya Champoleon sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negeri padang pasir tersebut. Champoleon kemudian terkenal karena menemukan berbagai peninggalan masa Mesir Kuno, seperti Piramid.

Di Indonesia, praktik nepotisme juga tumbuh subur dalam lingkaran kekuasaan. Keluarga Cendana, misalnya, menjadi simbol praktik nepotisme masa Orde Baru. Bahkan, beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa, salah satu faktor yang menyebabkan kejatuhan Orde Baru adalah dominasi praktik nepotisme di kalangan keluarga presiden yang menyebabkan berbagai pihak geram dan menyerang balik secara  diam-diam kekuasaan  rezim Orde Baru.

Bentuk lain  praktik nepotisme pada masa Orde Baru adalah pengangkatan perwira-perwira militer dalam berbagai jabatan sipil. Soeharto dikenal sebagai sosok yang gemar menunjuk kolega-kolega militernya dalam berbagai jabatan militer. Dari wakil presiden sampai walikota pada saat itu rata-rata dijabat oleh kalangan militer. Hasilnya, kekuasaan Orde Baru dapat merepresi lawan-lawan politiknya mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Tidak heran, stabilitas menjadi cirri pemerintahan Orde Baru selama lebih dari tiga dasawarsa.

Mengabdi pada Kekuasaan

Dalam berbagai catatan dapat disimpulkan bahwa praktik nepotisme lazim dilakukan oleh para penguasa untuk melegitimasi dan melestarikan kekuasaannya. Para penguasa lebih percaya pada ikatan keluarga daripada kemampuan seorang politikus karier. Walaupun para kerabat tidak memiliki pengalaman di bidang politik yang cukup, loyalitas menjadi alasan utama penguasa memilih anggota keluarga untuk duduk dalam lingkaran kekuasaan.

Pada sisi lain, anggota keluarga penguasa pun memanfaatkan peluang emas untuk duduk dalam jabatan-jabatan strategis. Mereka lebih memilih jalan pintas untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan daripada berakarier dari bawah, menimba pengalaman, dan mematangkan karakter sampai akhirnya pantas disebut politikus yang berpihak kepada rakyat.

Ya begitulah. Ketika praktik neoptisme lazim dilakukan dapat dipastikan yang diperjuangkan penguasa bukanlah kesejateraan rakyat tetapi kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan.

Tragedi Kejahatan Intelektual

Dunia pendidikan sejatinya menghasilkan kaum intelektual yang selalu berkarya dalam misi suci memajukan taraf kehidupan masyarakat dan  bangsa. Namun belakangan ini citra ‘orang sekolahan’ ini  mulai disoroti menyusul banyak ditemukannya praktik kejahatan intelektual. Mulai dari kebocoran soal Ujian Nasional (UN) yang dilakukan calon-calon intelektual sampai kasus plagiarisme yang menimpa guru besar sebuah perguruan tinggi ternama. Bila ragam kejahatan intelktual hampir selalu menempatkan oknum intelektual sebagai subjek, namun dalam beberapa kasus justru kaum inteletual menjadi objek penderita yang ditindas oleh penegak hukum.

Dalam kasus pembriedelan dan pembakaran buku, misalnya, cukup jelas menunjukkan bagaimana kreativitas kaum inteletual dibatasi dan dibungkam. Di Jambi, sebanyak 13 judul buku pelajaran sejarah untuk tingkat SMA dan SMP yang dilarang peredarannya telah disita oleh Kejaksaan Tinggi setempat.  Rencananya 218 eksemplar buku yang diamankan ini akan dibakar dan disaksikan pejabat setempat.  Hal yang ironis dan irasional adalah bagaimana mungkin buku-buku karya kaum intelektual bangsa diperlakukan sama seperti pemusnahan narkoba dan minuman keras ilegal ?

Pembungkaman

Praktik ini mengindikasikan bagaimana negara berusaha memonopoli kebenaran ilmu pengetahuan. Padahal tidak ada ilmu pengetahuan moderen yang objektif. Subjektivitas menjadi hal yang jamak dan berterima selama penulisnya dapat mempertanggungjawabkan validitas karya yang ditulisnya. Polemik dan kontroversi menjadi bagian dari dialog intelektual guna  mencapai objektivitas ilmu pengetauan.

Dalam sejarah Eropa terdapat sebuah fase ketika ilmu pengetahuan Yunani kuno dimonopoli oleh kaum agamawan. Ketika itu khalayak umum tidak diperbolehkan mengakses karya-karya klasik tersebut. Masa ini disebut “The Dark Age”. Praktik seluruh lapisan masyarakat dikendalikan oleh kaum agamawan yang menguasai ilmu pengetahuan. Toh, monopoli itu tidak selamanya dapat dipertahankan karena manusia adalah mahluk pemikir yang selalu bertanya tentang lingkungan sekitarnya. Rangkaian yang tak terjawab itu terakumulasi dan membuncah melahirkan masa pencerahan  yang disebut (Renaissance).

Sejarah, Tafsir Masa Lampau

Dalam relasi antar negara dan ilmu pengetahuan, sejarah menjadi  ilmu pengetahuan yang ‘seksi’ bagi kaum penguasa. Bahkan ada ungkapan, “sejarah selalu ditulis oleh sang pemenang”. Pihak yang kalah tidak akan mendapat ruang yang luas dalam historiografi penguasa, bahkan menjadi kambing hitam yang dinistakan. Oleh karena itu, sejarah merupakan instrumen yang penting untuk melegitimasi kekuasan.

Predikat istimewa itu diperoleh karena sejarah berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan lain yang memfokuskan kajian pada periode kekinian. Ia  adalah ilmu yang menafsirkan kejadian-kejadian lampau, yang seringkali terhubung dengan kekuasaan. Artinya, sejarah bukan  peristiwa masa lalu itu sendiri. Seorang sejarawan tidak dapat kembali ke masa lampau untuk mengungkap peristiwa yang diamatinya. Untuk menafsirkan masa lalu ia bertumpu pada jejak-jejak peninggalan masa lampau. Tanpa itu, sejarawan adalah ilmuan yang impoten.

Ironisnya, pemahaman ini yang belum diketahui masyarakat dan sengaja tidak disosialisikan oleh negara. Selama ini masyarakat lebih banyak didikte oleh penguasa daripada disediakan ruang dialog untuk mendiskusikan peristiwa-peristiwa masa lampau yang sensitif. Akibatnya, sejarah menjadi doktrin benar dan salah dalam menilai berbagai peristiwa masa lampau. Tidak heran memang. Sejarah bangsa ini hampir selalu indentik dengan pembelokan dan pembungkaman  sejarah demi kepentingan melanggengkan kekuasaan.

Selama kebenaran sejarah diberangus, maka masyarakat tidak akan keluar dari masa “Th Dark Age” yang diciptakan penguasa demi kepentingan politisnya.

Pasar Baru

Sore itu, sinar sang surya telah temaram. Seorang gadis cilik duduk santai di sebuah warung pojok. Sebentar ia meletakkan kardus berisi minuman kemasan, lalu bercakap dengan penjaga warung dan memesan semangkuk mie instan.

“Bagaimana dagangan hari ini? Laku nggak?”, tanya penjaga warung. “Wah sepi, kurang laku hari ini”, balas sang gadis cilik. “Harusnya bersyukur, ada dagangan yang laku dan nggak digaruk!”, tukas penjaga warung. “Memang kenapa sih nggak boleh berjualan di Pasar Baru?, jawab sang gadis cilik. “Memang udah dari sananya”, jawab penjaga warung. Sang gadis mengangguk, tanda puas.

Praktik penggarukan pedagang kaki lima yang mangkal memang telah menjadi rutinitas keseharian. Namun, para pedagang tidak jera untuk berjualan di seputaran Pasar Baru. Bahkan, mereka punya jurus jitu untuk menangkal penggarukan yang dilakukan satpol PP itu. Kemampuan itu mereka dapatkan dari pengalaman bermain ‘kucing-kucingan’ dengan petugas penegak disiplin itu.

Sejak dilakukan pembenahan beberapa tahun baru, memang wajah Pasar Baru mulai berubah. Pusat perniagaan tertua di Jakarta ini tidak saja terlihat lebih teratur dan memberikan kenyamanan dalam berbelanja, tetapi juga ada mengajak bernostalgia ke masa lalu yang dicitrakan melalui gerbang pasar itu yang dibiarkan berdiri tegak. Lepas dari itu, toko-toko yang berjajar di dalam pasar itu tidak banyar berubah, baik bentuk fisik bangunannya yang tua dan pelayanannya yang konvensional.

Mungkin citra Pasar Baru tidak sebenderang masa lalu, tertutup oleh kemegahan berbagai mal yang menjamur di Ibukota. Namun, pada akhir minggu dan libur kawasan ini penuh sesak dijejali para pengunjung yang berbondong-bondong membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Harganya yang lebih murah dan nostalgia masa lalu membuat Pasar Baru memiliki pelanggannya tersendiri. Mereka rela berdesak-desakan berpeluh keringat demi mendapatkan barang murah dan menggali kenangan masa lalu.

Pada masa kolonial, Pasar baru merupakan pusat perniagaan elit yang ramai dikunjungi oleh kaum elit Batavia. Tidak heran, letak pasar ini yang strategis berdekatan dengan daerah Rijswijk (Jalan Veteran sekarang) membuat pasar ini ramai dikunjungi oleh orang-orang Eropa, Timur Asing dan Pribumi. Itulah sebabnya relasi multirasial menjadi barang yang biasa di dalam pasar ini.

Hal unik lainnya yang dapat ditemukan dalam pasar yang dibangun sejak 1820 ini adalah kehadiran pedagang-pedagang India yang berdampingan dengan pedagang Tionghoa dan Pribumi. Biasanya pedagang-pedagang ini memiliki spesialisasi tertentu. Pedagang India lebih banyak bergelut di dunia kain meteran. Sementara pedagang Tionghoa berbasis di bisnis pakaian dan pedagang Pribumi bergelut di bidang alas kaki.

Di tengah serangan toko-toko bermerek yang bertebaran di pusat perbelanjaan moderen, toko-toko tua masih dapat bersaing. Beberapa toko tua yang masih tegak berdiri di antaranya  toko Melati (perabot rumah tangga), toko jam Tjung-tjung, dan Toko kacamata Seis. Selain itu ada pula penjahit jas legendaris, seperti Isadras, Gehimal, dan Hariom. Toko kain tua Bombay dan Lilaram juga masih ramai dikunjungi.

Pasar berlanggam arsitektur Eropa-Tionghoa ini masih kokoh berdiri di tengah semaraknya pasar-pasar moderen yang menjual merek-merek terkenal. Sebelum munculnya berbagai mal di Jakarta, Pasar baru bersama Pasar Pagi, yang kemudian berubah menjadi pusat perbelanjaan Mangga Dua, merupakan tempat perbelanjaan favorit warga Jakarta.

Kini, hanya Pasar Barulah yang dapat bersaing di tengah gelombang modernisme dan menjaga memori historis masyarakat Jakarta.

Media Massa dan Lakon Politik Wakil Rakyat

Gejolak politik dalam negeri yang terjadi dalam kurun waktu enam bulan terakhir semakin mendera kehidupan bangsa ini. Kenyataan ini sungguh mengejutkan mengingat pondasi kekuatan politik pemerintah yang tercipta melalui media pemilu sangat kokoh. Di parlemen partai-partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah mendominasi, sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat kepercayaan lebih dari 60 % rakyat Indonesia untuk memimpin negara ini sampai 2014.

Kini, wajah pemerintah SBY menampilkan ambiguitas yang hampir tidak ditemukan dalam sejarah politik Indonesia. Pada satu sisi, berbagai partai politik memperjuangkan idealisme dan sikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Akan tetapi, sebaliknya, pemerintah menampilkan wajah yang anti-kritik dan cenderung percaya diri, kalau tidak ingin dikatakan otoriter dalam mempertahankan kebijakan-kebijakannya.

Ambiguitas ini sangat jelas terlihat dalam kasus bail out Bank Century. DPR yang membentuk panitia khusus untuk mengkaji permasalahan ini telah mengambil sikap. Melalui sidang paripurna, diputuskan bahwa kebijakan itu bermasalah dan menyangkakan Sri Mulyani dan Boediono sebagai sosok-sosok yang harus bertangung jawab. Sebaliknya, SBY memandang bahwa kebijakan yang dikeluarkan itu tepat, dan secara tidak langsung melindungi kedua anak buahnya tersebut.

Ketika tampaknya para elit politik dari kalangan  legislatif dan eksekutif begitu menikmati konflik politik tersebut, masyarakat awam mulai bertanya-tanya kapan pusaran ini akan berakhir. Energi yang seharusnya mereka gunakan untuk keperluan-keperluan yang produktif, kini terkuras habis untuk  mengonsumsi berbagai permasalah politik yang semakin hari semakin mengurita tanpa jalan keluar yang jelas.

Eksploitasi Berita

Tidak dapat dipungkiri, media massa, baik cetak maupun elektronik mempunyai andil yang cukup besar dalam menguras energi potensial kaum awam. Berbagai berita yang disajikan tidak hanya menyajikan produk-produk jurnalistik yang informatif, tetapi juga unsur-unsur ekonomis yang justru lebih dominan. Tuduhan ini terbukti benar ketika menyaksikan acara siaran langsung sidang Pansus Century yang ditayangkan berjam-jam dari pagi. Hebatnya, siaran langsung itu mendapatkan rating tertinggi, mengalahkan sinetron-sinetron unggulan .

Kehebohan pemberitaan isu-isu politik yang hangat tidak berhenti dari pengeksplotasian berita-berita tersebut. Berbagai stasiun televisi juga merancang berbagai acara talk show dan debat politik sesama anggota dewan, yang terkadang terkesan provokatif daripada informatif. Acara-acara semacam ini menjadi komoditas sampingan yang penting untuk menyokong isu utama pemberitaan yang sedang hangat dibicarakan. Ironisnya, acara tersebut cenderung menjadi debat kusir yang sekedar menghibur, daripada membahas esensi dari permasalahan yang ada.

Masyarakat sendiri berada dalam sebuah pilihan yang homogen. Pada satu sisi, media massa terus memberitakan perkembangan isu-isu politik tersebut. Pada sisi lain, tidak tersedianya bacaan dan tontonan alternatif yang memberitakan hal-hal di luar itu. Media massa berdalih, isu ini penting untuk diberitakan kepada masyarakat, dan, yang jarang diungkapkan, berita-berita tersebut bernilai ekonomis tinggi.

Politiktainment

Dengan eksploitasi media massa tersebut, para politisi yang duduk di parlemen pun harus berbenah. Lakon yang mereka perankan bukan saja di panggung politik, tetapi juga panggung hiburan. Hal penting yang harus dibenahi adalah penampilan. Tidak sedikit para politisi yang mengaku secara terbuka mengubah penampilan fisik karena mereka sadar dipantau terus-menerus oleh masyarakat melaui siaran langsung berbagai stasiun televise tersebut. Hal yang paling terlihat jelas adalah perubahan busana yang dikenakan. Bila biasanya mereka hanya menggunakan kemeja tangan pendek , kini mereka tampil dengan baju-baju Batik mahal dan setelah jas mewah. Bahkan, yang mengejutkan, mereka menggunakan kosmetik untuk membuat wajah mereka menarik di televisi.

Unsur politiktainment lain yang menonjol adalah berkaitan dengan peran yang mereka lakoni. Seperti layaknya sinetron, pada dasarnya, para politisi ini memainkan dua peran utama, yaitu sebagai tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tentunya, salah satu politisi yang gandrung akan acting politik ini adalah Ruhut “Poltak” Sitompul. Mungkin karena pengalamannya sebagai pemain sinetron, politisi partai pemerintah ini sangat dominan memainkan lakonnya sebagai tokoh antagonis. Bahkan, ia mencitrakan dirinya sebagai ‘trouble maker’ yang memperkeruh suasana sidang. Tampaknya selama Pansus Century bekerja, ia telah memainkan perannnya dengan baik.

Tanpa disadari, eksploitasi media massa telah mengubah pencitraan para politis dari sosok-sosok konvensional yang tak memperhatikan penampilan fisik menjadi pribadi-pribadi metroseksual yang cenderung modis. Dengan begitu, tak lagi dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang jernih dan cemerlang, tetapi yang lebih penting panggung-panggung yang memberikan kesempatan mereka tampil dan dikenal masyarakat.