Masyarakat Konsumtif dan Krisis Listrik di Indonesia

Pemadaman listrik secara bergiliran di beberapa wilayah di Indonesia menuai kecaman dari berbagai pihak. Pasalnya, penghentian aliran listrik ini memakan waktu yang tidak sebentar. Di Bogor ,misalnya, pemadaman listrik berlangsung selama 8 jam, sedangkan di Jatinangor berlangsung selama 12 jam. Berbagai kalangan merasa dirugikan. Umumnya mereka datang dari kalangan usahawan yang amat bergantung pada aliran listrik.

Akar permasalahan krisis listrik di Indonesia bukan semata-mata masalah operasional semisal belum rampungnya pembangunan pembangkit listrik yang baru, naiknya harga batubara, tingginya tingkat permintaan akan pasokan listrik, tetapi terkait dengan masalah mentalitas pengguna listrik. Pernyataan Wapres Jusuf Kalla mungkin ada benarnya, “krisis lsitrik yang terjadi sekarang ini semata-mata karena faktor tingginya konsumsi listrik…” (Kompas, 28 Juni 2008). Pada intinya, kesadaran konsumen dalam penggunaan listrik yang efisienlah yang dapat mengeluarkan kita dari krisis listrik ini.

Sejak listrik ditemukan dan kemudian banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam wujud berbagai macam barang elektronik, keberadaan listrik seolah-olah menjadi hasil kebudayaan yang mengendalikan kehidupan manusia. Tenggoklah pengunjung yang berseliweran di Bandung Electronic Center (BEC), salah satu pusat penjualan barang-barang elektronik di Bandung. Ada yang sekedar melihat-lihat, tawar-menawar, sampai bertransaksi hingga puluhan juta tumpah ruah di tempat ini. Dari bolham lampu sampai notebook keluaran baru, laku terjual dalam jumlah yang cukup besar per harinya. Ilustrasi di atas setidaknya dapat mengindikasikan adanya perubahan peran barang-barang elektronik dalam kehidupan manusia dewasa ini.

Dewasa ini, barang-barang elektronik dianggap sebagian besar pihak sebagai hasil kebudayaan tidak saja memiliki nilai fungsional , tetapi yang lebih terpenting memiliki nilai prestige yang menentukan kedudukan sosial mereka di tengah-tengah masyarakat. Dalam banyak kasus, pembelian barang-barang elektronik lebih mengedapankan nilai prestige, yang ditunjukkan dengan pembelian merek-merek terkenal, teknologi terbaru, dan harga yang cukup tinggi lebih banyak dilakukan. Pembelian telepon gengam, misalnya, seorang ibu rumah tangga akan malu apabila telepon yang dibelinya bukan merek terkenal, tidak memliki fasilitas kamera, pemutar lagu digital, ataupun 3 G. Padahal dalam kesehariannya, telepon gengam tersebut hanya dipakai untuk menelepon dan mengirimkan pesan singkat saja. Ironisnya, kejadian ini, tidak sedikit menimpa kalangan berpendidikan, insan-insan yang dianggap paling beradab dan rasional.

Ketergantungan akan barang elektronik ini semakin diperkuat dengan strategi ekonomi yang diciptakan dan kemudian diterapkan oleh produsen. Harga yang murah, potongan harga, dan kredit menjadi unsur-unsur psikologis yang paling mendorong seseorang untuk membeli barang-barang elektronik yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Kredit merupakan jenis pembayaran yang dipilih oleh banyak pihak, terutama golongan menegah-bawah. Alasannya jelas, dengan uang muka yang tidak besar, barang dapat diperoleh, dan cicilan bulanannya pun ringan. Namun, hal ini tidak berlaku bila barang yang dikreditkan banyak. Ironisnya, keadaan inilah yang banyak menimpa golongan menengah bawah tersebut.

Krisis Listrik

Gaya hidup konsumtif masyarakat merupakan jawaban atas krisis listrik di Indonesia. Artinya, pembelian barang elektronik yang lebih mengedepankan nilai prestige daripada fungsi merupakan indikator yang juga cukup penting, di samping penggunaannnya yang tidak ‘manusiawi’. Logikanya, semakin banyak barang elektronik yang dipakai walaupun dalam tempo yang tidak cukup lama tidak ada bedanya dengan menggunakan sedikit barang elektronik dengan durasi yang lama. Sama-sama memakan daya listrik yang besar. Sebuah kantor, misalnya, akan menghabiskan banyak daya listrik pada jam operasionalnya, karena menggunakan banyak alat-alat elektronik yang beragam. Walaupun jam kerja berkisar 8-10 jam, namun perangkat, seperti AC, komputer, televisi, printer, fax, dan lain sebagainya memboroskan energi listrik. Ketika jam operasional berakhir, bukan berarti penggunaan energi listrik berhenti. Pada malam hari, lampu-lampu kantor yang terpasang hampir di semua sudut merupakan pemborosan listrik pula. Jadi, ketika melihat keindahan lampu yang terang-benderang di perkotaan, jangan lantas memuji setinggi-tingginya, keindahan itu sesungguhnya merupakan pemborosan juga.

Pemerintah sebenarnya telah sejak lama menghimbau masyarkat untuk menghemat listrik. Jargon “ Hemat Energi, Hemat Biaya”, yang kemudian diganti menjadi “Hemat Energi, PLN Rugi” merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mencegah pemborosan listrik. Namun demikian, usaha pemerintah akan menjadi sia-sia manakala paradigma masyarakat terhadap listrik belum berubah. Selama ini, opini yang berkembang adalah tenaga listrik dibangkitkan oleh air melalui PLTA. Jadi, sebagai negara yang sebagian wilayahnya merupakan perairan tidak mungkin akan terjadi krisis listrik. Hal inilah yang sebenarnya harus diluruskan, karena pada kenyataanya energi listrik yang dihasilkan di Indonesia bukan saja berasal dari tenaga air saja, tetapi sebagian besar dari pembakaran batu bara, sumber daya alam yang butuh proses lama untuk memperbaharuinya. Ketika harga batu bara, termasuk pengangkutannya ke PLTU, meningkat ditambah lagi dengan kerusakan beberapa pembangkit listrik, sementara itu subsidi yang besar menyebabkan angka permintaan akan listrik besar, termasuk segala pemborosan konsumennya, terciptalah krisis listrik di Indonesia.

Pelajaran Berharga

Pemadaman listrik secara bergiliran merupakan jalan keluar paling bijaksana untuk mengatasi krisis lsitrik di Indonesia. Secara operasional, kebijakan ini dapat menghemat daya listrik yang dikeluarkan, sambil memperbaiki kerusakan-kerusakan pembangkit listrik. Di samping itu, pemadaman listrik dapat mengurangi ketergantungan manusia akan listrik. Hal ini ingin menegaskan bahwa listrik diciptakan untuk membantu kehidupan manusia,bukan mengendalikan kehidupan manusia. Akhirnya, pemadaman listrik merupakan pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia untuk prihatin terhadap segala hal. Krisis listrik hanya merupakan salah satu hal dari kompleksitas permasalahan yang melanda negara ini. Jadi, untuk mengatasinya diperlukan cara pikir sebagai bangsa yang mementingkan kepentingan nasional, bukannya cara pikir sebagai individu yang berorientasi pada kepentingan pribadinya saja.

One thought on “Masyarakat Konsumtif dan Krisis Listrik di Indonesia

  1. Rencana pemerintah yang akan menerbitkan SKB tentang penghematan energi diharapkan jangan sampai menurunkan produktivitas industri. Seharusnya pemerintah segera melakukan pemetaan terhadap konsumsi energi khususnya listrik di perusahaan dan daerah-daerah.
    Bukan itu saja, pemberian sanksi khusus kepada industri yang dianggap boros, tentunya akan mempersulit kalangan industri dalam memanfaatkan listrik. Padahal, konsumsi listrik bisa dihemat tanpa harus mengurangi produktivitas dan tanpa harus melakukan kontrol ketat. [Yohan Putera Soemarna, menyampaikan terima kasih jika berkenan mengunjungi blog kami]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s