Pendidikan dan Korupsi

Dalam perkembangan sejarah dunia, korupsi telah menjadi masalah utama yang menjadi salah satu penghambat perkembangan suatu negara.. Hal yang sama terjadi pula di Indonesia. Sejak Periode Kerajaan, Periode Kolonial, Periode Revolusi Kemerdekaan,Orde lama, Orde baru bahkan sampai Orde Reformasi yang salah satu tujuan utamanya adalah membrantas praktek korupsi sampai ke akar-akarnya tetap saja praktek korupsi masih ada. Akibatnya korupsi telah menjadi budaya yang diwariskan nenek moyang dan telah mendarah daging dalam kehidupan kita. Padahal, bila kita berkaca dari sejarah bangsa praktek korupsi telah banyak mengakibatkan kehancuran ataupun keruntuhan. Sebagai contoh dapat kita ambil masalah keruntuhan VOC pada tahun 1799 yang salah satu penyebabnya adalah akibat korupsi di kalangan pegawai-pegawainya. Pada zaman orde baru pun praktek korupsi memaksa Soeharto untuk mengakhiri rezimnya keruntuhan orde baru. Akan tetapi seolah-olah bangsa Indonesia melupakan perkataan mantan Presiden Soekarno, “ Jangan sekali-sekali melupakan sejarah”. Praktek korupsi masih tetap ada sampai saat ini

Selain itu pula dapat kita lihat perkembang dunia pendidikan yang berkembang di Indonesia adalah sintesa antara dunia pendidikan barat (pengaruh kolonial) dan dunia pendidikan tradisional khas Indonesia (golongan santri). Seperti yang kita ketahui, dalam sejarah pendidikan dunia, metode pendidikan barat telah banyak menghasilkan ahli-ahli sains, pemikir-pemikir, sarjana-sarjana yang telah banyak mengubah dunia dengan penemuan-penemuan mereka. Sedangkan metode pendidikan tradisional, seperti pesantren yang dalam kualitas pendidikan kalah jika dibandingkan dengan pendidikan barat akan tetapi mempunyai kelebihan yaitu .menekankan pendidikan moral dan agama di setiap jenjang pendidikan. Metode pendidikan barat yang sangat mendewa-dewakan ilmu pengetahuan dapat dikontrol oleh pendidikan tradisional berorientasi pada moral Sehingga diharapkan para generasi muda dapat menjadi seorang ahli-ahli yang bermoral serta dapat membangun bangsanya secara optimal. Pertanyaannya sekarang mengapa orang-orang Indonesia khususnya yang berpendidikan justru melakukan tindakan korupsi padahal telah secara nyata mengakibatkan kerugian terhadap negara?

Dilihat dari kurikulum yang telah disusun oeh Departemen Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kurikulum tersebut sudah memenuhi syarat untuk mendidik individu-individu agar menjadi kaum intelektual dengan tingkat moral yang tinggi. Akan tetapi jika dilihat dari penyajian materi di kelas-kelas ternyata terdapat ketimpangan antara mata pelajaran yang berbasiskan ilmu pengetahuan seperti Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan mata pelajaran yang berbasiskan moral seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Pendidikan Agama. Ketimpangan itu dapat kita lihat dari beberapa segi. Pertama. Mata Pelajaran IPA ataupun IPS lebih diutamakan oleh pihak sekolah jika dibandingkan dengan Mata Pelajaran PPKn ataupun Pendidikan Agama Kedua, dalam hal penyajian Mata Pelajaran IPA dan IPS disajikan secara menarik dan konkrit sehingga peserta didik merasa tertarik pula untuk mendalami ilmu tersebut. Sedangkan dalam Mata Pelajaran PPKn penyajian materinya bersifat statis dan abstrak sehingga para peserta didik menjadi malas, mengantuk bahkan cenderung tidak ingin tahu akan apa yag dipelajarinya. Akibatnya munculah perilaku menyimpang di kalangan pelajar seperti mencontek, membolos, berbohong kepada guru dan lain-lain yang nantinya akan menjadi cikal bakal tindakan korupsi. Padahal apabila Mata Pelajaran PPKn dan Agama disejajarkan dengan Mata Pelajaran IPA ataupun IPS serta diajarkan secara menarik dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik dapat memahami makna dari mata pelajaran tersebut dan hal–hal menyimpang yang telah disebutkan diatas dapat dicegah atau paling tidak dikurangi . Dalam prakteknya porsi pendidikan moral sudah mencukupi dan tidak perlu lagi ditambah mata pelajaran baru, yaitu Anti Korupsi. Selain itu apabila dimunculkan mata pelajaran Anti Korupsi maka fungsinya akan menjadi tumpang tindih dengan mata pelajaran PPKn dan Pendidikan Agama serta akan membebani peserta didik karena sebenarnya beban studi dan mata pelajaran yang disusun dalam kurikulum saat ini sudah terlalu banyak dan tidak efisien

Generasi muda adalah generasi penerus bangsa, apabila ia telah mendapat pendidikan yang dapat diserap dan dipahami oleh dirinya maka ia akan menjadi generasi penerus yang dapat membangun bangsanya dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang negative ,seperti korupsi. Maka, untuk dapat mewujudkan hal tersebut dunia pendidikan sangat berperan. Untuk itu diperlukan kerja keras pemerintah, staf pengajar, dan para peserta didik itu sendiri. Pemerintah sebagai lembaga yang bertugas merumuskan kurikulum diharapkan dapat menyusun beban studi dan mata pelajaran secara efektif . sehingga peserta didik tidak merasa terbebani akan kewajibannya tersebut. Selain itu staf pengajar diharapkan dapat menyampaikan materi pelajaran secara lebih menarik dan mengajak para anak didiknya untuk proaktif. Peserta didik sendiri diharapkan dapat menjadi pesera didik yang aktif dan kritis. Jika peran serta pemerintah, staf pengajar dan peserta didik sudah optimal maka masyarakat akan dapat melihat generasi muda yang berintelektual dan bermoral serta anti korupsi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s