Tragedi Medan Berdarah; Sebuah Eksplanasi Kultural-Historis

Pasca meninggalnya Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Abdul Azis Angkat dalam sebuah ‘penyerangan’ masa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) pada 3 Februari 2009 meninggalkan beberapa pertanyaan. Rekonstruksi aparat yang berwajib dan pandangan para elit politik hanya menghasilkan eksplanasi-eksplanasi yang memojokkan etnis tertentu tanpa mau memahami pangkal permasalahan sesungguhnya.

Secara yuridis, kasus ‘penyerangan’ kantor DPRD Sumut memang dikategorikan tindak pelanggaran hukum pidana. Kesalahannya jelas, sekelompok massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli melakukan demonstrasi yang berakhir dengan penyerangan kantor DPRD Sumut yang menewaskan Ketua DPRD Sumut, Abdul Azis Angkat. Para elit politik lokal maupun nasional pun ‘ikut-ikutan’ mengutuk ‘penyerangan’ tersebut dengan dalih demokrasi yang kebablasan, bahkan kemunduran demokrasi dalam era reformasi. Dalam pandangan saya, sepatutnya, eksplanasi terhadap kasus ini tidaklah berimbang. Terkesan, walaupun hal ini yang terjadi sebenarnya, tidak ada usaha memahami permasalahan yang sesungguhnya dapat ditiknjau dari berbagai eksplanasi lain, termasuk argumen kultural-historis.

Konsep Musuh Bersama

Ketika masyarakat pedalaman Batak-Toba mengalami renaissance pada akhir abad ke-19, akselerasi kemajuan mereka cukup mencengangkan. Tidak sampai setengah abad, masyarakat yang dianggap ‘kanibal’ dan tidak beradab oleh suku-suku di sekitarnya dapat menyaingi para suku beradab dalam usaha mereka meraup keuntungan di daerah Dollar Land, Perkebunan Sumatera Timur. Bersamaan dengan proyek pemerintah untuk menyediakan cadangan pangan bagi daerah Sumatera Timur dirancanglah program migrasi yang pada intinya memberikan kesempatan kepada para petani Batak-Toba yang ulet dan berpengalaman untuk mengelola lahan-lahan subur di sekitar daerah perbatasan Sumatera Timur pada dasawarsa kedua abad ke-20. Reaksi terhadap penolakan program migrasi ini segera datang dari Sultan Deli pada saat itu karena alasan perbedaan agama dan sifat barbarianisme suku pedalaman tersebut. Namun demikian seiring dengan kemajuan yang luar biasa dari suku ini termasuk munculnya golongan terdidik larangan Sultan Deli itu menjadi tidak berarti. Ketika pos-pos pegawai perkebunan yang membutuhkan banyak pegawai di samping tidak tersedianya cukup tenaga terdidik pribumi yang sanggup mengisi jabatan ini, lambat laun orang-orang Batak terdidik ini mulai memasuki teritori kekuasaan Sultan Deli. Secara perlahan orang Batak-Toba masuk dan semakin banyak, bahkan menjadi dominan di ibukota kerajaan Medan. Dalam perkembangannya, suku-suku lain yang telah berkiprah terlebih dahulu merasa terusik dan seperti yang dikatakan Usman Pelly, migrant Batak-Toba ini sering mencaplok tanah-tanah milik suku Melayu dan Mandailing dengan cara-cara yang tidak terpuji (Landhunter).

Masalah Indentitas

Titik balik dari dominasi Batak-Toba di Sumatera Utara sesungguhnya terjadi setelah masa kolonialisme berakhir. Seperti yang dikatakan Anthony Reid, Revolusi 1946 telah berhasil menghapuskan kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Utara yang artinya melenyapkan dominasi Melayu dari kampung halamannya sendiri. Dengan ideologi Habatahon, orang Toba memimpin suku-suku Batak-lainya, seperti Mandailing, Karo, Simalungun, dan Dairi untuk menyingkirkan pesaing mereka yang tersisa pada saat itu Minangkabau. Pada sisi lain sebenarnya suku Batak di luar Toba tidak merasa nyaman dengan klaim kepemimpinan Batak-Toba. Berbagai permasalahan di masa lalu, yang sebenarnya kasus yang serupa, terutama yang berkaitan dengan dominasi Batak-Toba di daerah Karo, Mandailing, Simalungun, dan terutama Dairi. Sebagai pendukung Orba, orang-orang Batak-Toba kemudian berhasil mewujudkan ambisinya dengan menduduki beberapa pos penting pemerintahan di Sumatera Utara. Akan tetapi, ketika Orba runtuh, potensi untuk mengulingkan dominasi Toba dengan korespondensi suku-suku yang ‘dinistakan’ sebenarnya tinggal menunggu waktu.

Ketika kebijakan otonomi daerah mulai digalakkan, salah satunya dengan pemekaran wilayah, daerah Tapanuli yang terbengkalai kemudian mengambil ancang-ancang. Usulan untuk memekarkan daerah Tapanuli yang selama ini ‘dianaktirikan’, dibiarkan tidak berkembang dari Provinsi Sumatera Utara mulai dirancang, bahkan pemerintahan pusat telah meyetujui pemekaran tersebut. Akan tetapi berbagai pihak dari etnis-etnis yang merasa terpinggirkan oleh Suku Batak mulai bergerak menyusun rencana untuk mengulur-ulur, bahkan mencegah pemekaran tersebut. Keberlarutan dalam jangka waktu yang lama inilah yang kemudian memancing orang Batak Toba yang seperti dikatakan seorang kontrolir Toba pada masa kolonial, adalah masyarakat yang suka berperkara (perkaraziekte). Namun demikian, seperti yang ditulis Lance Castles, masyarakat Batak lebih suka menyelesaikan berbagai pengaduan mereka kepada lembaga-lembaga yang berwenang. Artinya, anarkisme yang terjadi bukan kultur masyarakat Batak-Toba itu sendiri.

Anarkisme dalam alam demokrasi pantas dihukum, namun bukan berarti usaha untuk mewujudkan Provinsi Tapanuli berhenti. Setiap pihak harus tahu, secara historis, sejak zaman kolonial, Sumatera Timur dan Tapanuli memang merupakan daerah yang terpisah. ‘Kehebatan’ Pemerintah Republik Indonesilah yang dapat menyatukan kedua daerah itu ditambah Aceh dalam bingkai Provinsi Sumatera Utara.

Kasus pemekaran Provinsi Tapanuli dari Provinsi Sumatera Utara merupakan kasus yang berulang ketika Aceh melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Utara. Permasalahannya ketika itu adalah perbedaan kultur. Hal ini yang juga sebenarnya dapat dijadikan argumen pembentukan Provinsi Tapanuli. Secara kultur-religi Sumatera Timur yang didominasi oleh Suku Melayu-Muslim berbeda dengan Tapanuli yang didominasi oleh Suku Batak-Kristen. Difrensiasi ini semakin diperuncing karena konflik masa lalu membuat interaksi di antara kedua suku bangsa ini menjadi terhambat bahkan saling mejelek-jelekkan satu dengan yang lainya.

Pembentukan Provinsi Tapanuli perlu direalisasikan untuk mencegah konflik bahkan berpotensi mendamaikan konflik masa lalu di antara dua etnis ini. Dengan begitu, stabilitas daerah barat kepulauan ini dapat terjaga. Tidak selamanya, perpisahan menghasilkan keburukan, bukan?

3 thoughts on “Tragedi Medan Berdarah; Sebuah Eksplanasi Kultural-Historis

  1. Artikel yang cukup menarik, walau tanpa referensi yang akurat. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk sedikit mengomentari tulisan Anda, terutama dalam sub-judul “Konsep Musuh Bersama”.

    Pada sub-judul ini Anda mengatakan bahwa “Dengan ideologi Habatahon, orang Toba memimpin suku-suku Batak-lainya, seperti Mandailing, Karo, Simalungun, dan Dairi untuk menyingkirkan pesaing mereka yang tersisa pada saat itu Minangkabau.” Selain berpotensi konflik, tulisan Anda tak mendasar dan jauh dari fakta yang ada. Akan halnya tulisan Usman Pelly yang menjadi salah satu rujukan Anda, saya juga mengutip tulisan Pelly yang menyatakan bahwa selama pasca-kemerdekaan, wali kota Medan dipegang oleh orang-orang Mandailing (selama 7 kali), Simalungun (2 kali), Minangkabau (1 kali), Jawa (1 kali), dan Nias (1 kali). Dari data ini terlihat, bahwa pada tingkat pusat, yakni kota Medan sebagai ibu kota Sumut, tak ada satupun pemimpin yang datang dari kalangan Batak Toba. Lebih lanjut Pelly mengatakan, selama pasca-kemerdekaan “dinasti” Mandailing-lah yang menguasai bidang pemerintahan dan politik pusat (Medan), sedangkan ekonomi dan perdagangan, konsisten dipegang oleh orang-orang Tionghoa dan Minangkabau.

    Tak jauh berbeda dengan kondisi ibu kota Medan, pada tingkat propinsi-pun terlihat bahwa orang-orang Mandailing/Angkola lebih sering menjadi gubernur daripada orang-orang Batak Toba. Sektor ekonomi-pun tak jauh berbeda dengan keadaan Medan, yang banyak dipegang oleh komunitas Tionghoa (perdagangan besar) dan Minangkabau (perdagangan menengah-kecil).
    Dari fakta-fakta ini terlihat bahwa pernyataan Anda di atas, jauh dari kebenaran sesungguhnya.

    Saya berkesimpulan, pernyataan Anda di atas sungguhlah berlebihan. Dan saya mengira pernyataan ini hanyalah suatu sensasi, untuk menunjukkan superioritas Batak Toba atas etnis-etnis lainnya di Sumatera Utara.

  2. Artikel yang cukup menarik, walau tanpa referensi yang akurat. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk sedikit mengomentari tulisan Anda, terutama dalam sub-judul “Masalah Identitas”.

    Pada sub-judul ini Anda mengatakan bahwa “Dengan ideologi Habatahon, orang Toba memimpin suku-suku Batak-lainya, seperti Mandailing, Karo, Simalungun, dan Dairi untuk menyingkirkan pesaing mereka yang tersisa pada saat itu Minangkabau.” Selain berpotensi konflik, tulisan Anda tak mendasar dan jauh dari fakta yang ada. Akan halnya tulisan Usman Pelly yang menjadi salah satu rujukan Anda, saya juga mengutip tulisan Pelly yang menyatakan bahwa selama pasca-kemerdekaan, wali kota Medan dipegang oleh orang-orang Mandailing (selama 7 kali), Simalungun (2 kali), Minangkabau (1 kali), Jawa (1 kali), dan Nias (1 kali). Dari data ini terlihat, bahwa pada tingkat pusat, yakni kota Medan sebagai ibu kota Sumut, tak ada satupun pemimpin yang datang dari kalangan Batak Toba. Lebih lanjut Pelly mengatakan, selama pasca-kemerdekaan “dinasti” Mandailing-lah yang menguasai bidang pemerintahan dan politik pusat (Medan), sedangkan ekonomi dan perdagangan, konsisten dipegang oleh orang-orang Tionghoa dan Minangkabau.

    Tak jauh berbeda dengan kondisi ibu kota Medan, pada tingkat propinsi-pun terlihat bahwa orang-orang Mandailing/Angkola lebih sering menjadi gubernur daripada orang-orang Batak Toba. Sektor ekonomi-pun tak jauh berbeda dengan keadaan Medan, yang banyak dipegang oleh komunitas Tionghoa (perdagangan besar) dan Minangkabau (perdagangan menengah-kecil).
    Dari fakta-fakta ini terlihat bahwa pernyataan Anda di atas, jauh dari kebenaran sesungguhnya.

    Saya berkesimpulan, pernyataan Anda di atas sungguhlah berlebihan. Dan saya mengira pernyataan ini hanyalah suatu sensasi, untuk menunjukkan superioritas Batak Toba atas etnis-etnis lainnya di Sumatera Utara.

    • Bung Afrandi terima kasih atas kritikan Anda. Memang tulisan ini sebagian merupakan reaksi spontan terhadap peristiwa itu, namun banyak pula yang berlandaskan sumber-sumber yang valid.

      Berkaitan dengan kritikan anda. Pasca kemerdekaan, di kalangan orang-orang Batak Toba memang ideologi habatahon menjadi pelecut semangat orang-orang Batak-Toba untuk mengambilalih dominasi dari Melayu dan Minangkabau. Setelah revolusi 1946 ketika Melayu akhirnya dapat disingkirkan, orang-orang Batak-Toba mencoba menjadi kelompok etnis yang mendominasi Suku Batak secara keseluruhan. Usaha ini pada awalnya cukup berhasil. Namun menimbulkan kecemburuan di kalangan sub-suku Batak lain, terutama Mandailing dan kemudian Karo. Secara politik ideologi Habatahon yang diusung orang-orang Batak Toba ini gagal sama sekali setelah PRRI/Permesta meletus di Sumatera Utara. Itulah sebabnya sejak saat itu bahkan sampai sekarang tidak pernah orang Batak-Toba menjadi gubernur di Sumatera Utara dan walikota di Medan.
      Namun demikian, kenyataan itu tak lantas membuat masyarakat Batak menjadi inferior. Gagal di ranah politik, masyarakat Batak-Toba di Medan kemudian berhasil merebut dominasi di kultural Sumatera Utara, terutama Medan. Itulah sebabnya mengapa orang-orang di luar Sumatera Utara hampir selalu mengidentikan Medan sebagai bagian dari Tanah Batak. Selain itu Clark Cuninggham dalam penelitiannya tentang Migrasi Batak pasca-perang menunjukkan bahwa Medan merupakan destinasi utama kaum perantau dari Tanah Batak.

      Sekali lagi, saya mencoba membangun argumen tulisan saya secara kultural-historis, bukan perspektif politis belaka. Terima kasih atas diskusinya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s