Pemilu, Antara Memilih atau Tidak Memilih?

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 diwarnai berbagai persaingan yang tidak sehat di antara tiga pasang calon.  Hal yang paling mengelikan terjadi ketika dalam kampanye di berbagai daerah, para calon presiden, wakil presiden, dan tim sukses secara vokal menelanjanggi keburukan saingan-saingannya. Namun, ketika ketiganya dihadapkan dalam satu forum debat capres, ketiga pasang calon terlihat melempem, saling menyindir sekenanya, dan ironisnya tidak ada diskusi sengit yang sesungguhnya dapat menunjukkan kualitas masing-masing bakal calon presiden. Pertanda apakah ini? Apakah ini tanda-tanda pemimpin yang bermuka jamak? Lain di depan lain di belakang. Apakah masyarakat masih pantas memilih ketiganya, ataukah memilih untuk tidak memilih. Toh, dalam sejarah bangsa ini pemilu tidak pernah menghasilkan pemimpin yang baik, namun rakyat tetap dapat hidup dan berkontribusi terhadap negara.

Sekedar Persaingan Elit

Salah satu bakal calon presiden RI periode 2009-2014, Megawati, mengatakan Pemilu 1955 jauh lebih baik daripada Pemilu 2009. Indikatornya adalah tidak ada kecurangan, antusiaisme rakyat tinggi, dan damai. Mega mungkin terlalu subjektif, dan terlalu mengidolakan Ayahnya. Ia lupa Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang memilih parlemen. Aktornya pun bukan Soekarno, tetapi Burhanuddin Harahap, seorang Perdana Menteri yang ,ironsinya, dipecat segera setelah pemilu pertama diselenggarakan.

Dalam pelaksanannya, Pemilu 1955 memang damai dan sambutan rakyat tinggi. Akan tetapi hal tidak lebih karena Pemilu 1955 merupakan pesta demokrasi pertama rakyat. Pilihan rakyat pun didasarkan pada ideologi dominan, Nasionalisme, Islamisme, dan Komunisme. Nah, kalau Mega tetap ngotot mengatakan Pemilu 1955 damai, dengan segala hormat, ia harus membuka Buku Sejarah Nasional untuk Sekolah Menengah karangan I Wayan Badrika. Damai di awal petaka di akhir itulah hasil Pemilu 1955.

Tentu masih terendap dalam pikiran masyarakat bagaimana persaingan politik yang tidak sehat selama lebih satu dasawarsa di antara tiga ideologi tersebut ditambah penyusupan militer dalam konstelasi politik nasional. Muara dari persaingan itu adalah fitnah politis terhadap PKI atas G30S oleh lawan-lawan politiknya yang dimanfaatkan oleh militer. Para Tentara yang sepertinya mengusung Nasionalisme, walaupun ia mengambil peran Soekarno , kemudian melenyapkan dengan paksa Komunisme dan menganaktirikan Islamisme untuk membentuk Orde Baru di bawah Soeharto.

Membungkan Suara Rakyat

Pada periode berikutnya, Pemerintahan Orde baru sungguh-sungguh mendesain pelaksanaan Pemilu sebagai formalitas, hanya karena tidak ingin dicap dunia luar sebagai rezim otoriter. Langkah pertama adalah menyederhanakan peserta pemilu ke dalam dua partai dan satu golongan. Dapat dipastikan, sebagai mesin politik pemerintah, Golkar selalu mendominasi setiap pemilu. Tidaklah aneh, melalui KORPRI, setiap PNS diharuskan memilih Pohon Beringin. Para petani didoktrin untuk memilih Nomor Dua. Selain itu intervensi pemerintah terhadap dua partai, PPP dan PDI menjadikan suara rakyat tidak berarti apa-apa di negeri ini.

Menyadari hal itu, para aktivis pro-demokrasi yang mulai berjuang sejak tahun 1970-an, dan kemudian dibungkam dalam Peristiwa Malari 1974, dan 1978 kemudian menjadi motor pengerak sikap apatis. Dari merekalah ajakan untuk tidak memilih, dengan memakai istilah Golongan Putih untuk mengontraskannya denga Golkar. Isu ini mulai mengemuka pada 1980 dan memuncak pada tahun 1990-an, terutama dalam Pemilu 1992 dan 1997. Dalam membaca fenomena ini, tentu dapat disimpulkan bahwa dengan pembungkaman suara rakyat negara ini toh dapat mengklai prestasi-pretasi, swasembada beras 1982, negara industri, proyek IPTN, dan lain-lain sebelum dipreteli oleh Krisis Moneter 1997.

Dikelabuhi Reformasi

Harapan rakyat kembali memucak tatkala gaung Reformasi ditabuh. Mereka percaya demokrasi akan membawa pada kehidupan yang lebih baik. Pemilu 1999 merupakan salah satu pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu. Puluhan juta masyarakat terpikat pada ketokohan Megawati Soekarnoputri dan PDI perjuangannya. Walaupun Mega tidak langsung menjadi presiden, namun di awal millennium Ia berhasil mengambil alih kekuasaan, namun dengan prestasi yang tidak dapat dibanggakan. Popularitasnya merosot pada pemilu 2004, yang menggunakan sistem pemilihan umum langsung. Bekas menteri yang dipecatnya, Soesilo Bambang Yudhoyono, berhasil membangun citra intelektual dan sukses mencuri perhatianya rakyat. Akhirnya, SBY berhasil memenanggi Pemilu langsung pertama dan menjadi presiden sampai detik ini.

Walaupun SBY dipandang sebagai presiden yang sukses, namun ia dicap gagal meningkatkan kesejateraan riil rakyat  miskin. Meskipun pemerintahannya mengklaim terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejateraan rakyat, namun pada kenyataanya banyak rakyat yang terbelenggu dalam kemiskinan. Isu inilah yang coba diangkat oleh saingan-saingannya dan mencap SBY sebaga antek neo-liberal dalam kampanye Pemilu 2009. Partai Demokrat secara resmi telah memenanggi  Pemilu Legislatif (Pileg) 2009, namun belum pasti SBY mulus melenggang  sebagai Presiden periode 2009-2014. Bagaimana kita menyikapi Pemilu Presiden 2009?

Secara holistik, sebagian rakyat mulai bersikap apatis terhadap penyelenggaraan pemilu. Sikap itu ditunjukkan dengan besarnya jumlah golput, sekitar 49 juta pada Pileg 2009. Mereka berpendapat bahwa DPR/MPR telah mengalami disfungsi, walaupun rakyat diberi kesempatan memilih calegnya secara langsung. Opini masyarakat semakin negatif, manakala tiga pasang calon presiden yang mencalonkan diri hanya dari golongan klasik. Megawati yang gagal sebagai presiden pada 2001, Prabowo yang terlibat kejahatan HAM berat selama dekade 1990-an, Wiranto yang bertanggungjawab pada demonstasi 1998, Yusuf Kalla tokoh opurtunis dan setengah hati mencalonkan diri sebagai capres, SBY yang tidak populer di kalangan rakyat, dan Boediono yang dicap neo-liberal. Kalau calon-calon yang diajukan kualitasnya tidak meningkat, bagaimana mungkin negara ini makin maju? Apakah kita mau siap dipimpin oleh presiden yang siap menang tetapi tidak siap kalah? Pemimpin yang seadanya? Elit yang merupakan representasi dari Neo-Orde Baru dalam bentuk lain? Pilihannya hanya dua, memilih satu calon presiden yang tersedia dengan konsekuensi mempertanggunjawabkan pilihan tersebut atau memilih untuk tidak memilih sebagai wujud keprihatinan terhadap negara ini. Toh, sejarah telah membuktikan negara ini tidak akan hancur ketika rakyatnya salah memilih pemimpin atau bahkan tidak memilih pemimpinnya sama sekali. Sekarang, hati nurani yang menentukan. Terserah Anda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s