Kemacetan, Dilema Kaum Urban

Beberapa bulan yang lalu para komunter yang tinggal di sekitar wilayah Jabotabek gempar. Pasalnya, terminal bayangan UKI, tempat mereka biasa turun dan bertukar bus tidak difungsikan lagi. Alasannya, Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) membuat jalur di sekitar UKI macet total setiap hari. Saya pun ikut merasakan. Biasanya waktu tempuh Bogor-UKI-Matraman, dalam waktu normal hanya 1,5 jam. Sekarang untuk mencapai Bogor-UKI lewat terminal Kampung Rambutan saja dua jam, dan harus menunggu 45 menit lagi untuk sampai Matraman, itupun sudah menumpang Bus Trans Jakarta. Ketika efisiensi waktu menjadi parameter utama kehidupan kamum urban, apakah kebijakan pemerintah ini sudah bijaksana? Ataukah masalah ini bukan bersumber pada kebijakan pemerintah, tetapi pada diri kaum urban itu sendiri? Potret kemacetan di Ibukota memang problematika yang dilematis yang harus segera dipecahkan.

Usaha Pemerintah

Potensi kepadatan penduduk dan segala permasalahan yang akan muncul memang telah diramalkan pemerintah. Tidak hanya diprediksi, Pemerintah pun telah berusaha mencari jalan keluar yang aplikatif.  Solusi awal yang telah ditelurkan pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan di kota yang hanya didesain untuk menampung 500.000 jiwa ini adalah mengalihkan konsentrasi massa ke kota-kota di sekitar Jakarta. Program ini dinamakan Jabotabek, atau disebut Jabodetabek sekarang. Kebijakan yang telah disusun rapi sejak 1950 oleh planolog Indonesia dan Belanda ini baru terealisasi tahun 1970, ketika proyek Jalan Tol Jagorawi mulai dikerjakan. Namun demikian, bukan berarti dalam jeda antara 1950-1970 pemerintah tidak berbuat apa-apa. Bang Ali, sebagai gubernur tersukses Ibukota, pernah membuat beberapa kebijakan untuk mengatasi ledakan penduduk di perkotaan, baik itu melalui Keluarga Berencana, KTP, perluasan wilayah dan lain sebagainya. Toh, program itu gagal total untuk mengatasi masalah ledakan penduduk. Bahkan, Bang Ali kemudian merelokasi kampung-kampung di Ibukota dari dana legalisasi judi. Hasilnya penduduk ibukota bertambah berpuluh-puluh kali lipat dan membuat Jakarta menjadi penuh sesak.

Setelah proyek Jabotabek secara efektif telah diberlakukan, terutama efektif sejak tahun 1976, memang terjadi pengaliran konsentrasi penduduk ke kota-kota satelit, macam Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Namun, bukan berarti aliran penduduk ke Ibukota berhenti sama sekali. Mereka yang pindah ke kota-kota satelit nyatanya adalah penduduk kelas menengah yang telah mempunyai pekerjaan yang mapan. Kelas ini pindah karena penghasilannya memungkinkan mereka untuk mencari kenyamanan yang lebih di daerah sekitar Jakarta. Sebaliknya, sebagian besar penduduk Jakarta yang tidak terdidik dan terlatih, serta bekerja di sektor informal tinggal berjubel di bantaran kali atau kampung-kampung di Ibukota. Program Jabotabek pada satu sisi telah meringankan beban Jakarta, tetapi pada sisi lain juga telah menciptakan problem kemasyarakatan yang lebih kompleks.

Dalam berbagai survey disebutkan pengklasifikasian penduduk Jakarta dibedakan antara penduduk Jakarta siang hari dan malam hari. Pada siang hari tercatat jumlah penduduk berkisar 12 juta jiwa, sedangkan pada malam hari sekitar 8 juta jiwa. Dapat dibayangkan, pada jam masuk dan pulang kantor , terjadi transfer penduduk dari Jakarta ke kota-kota satelitnya sebesar 4 juta jiwa. Apa yang selanjutnya terjadi? Kemacetan di setiap sudut jalan Jakarta. Pemerintah pun sudah  berkali-kali mencari jalan keluar atas permasalahan ini, seperti ini perluasan jalan raya dan tol, jalur three in one, dan  penyediaan transportasi massal. Bahkan sejak awal, pemerintah sebenarnya ingin memaksimalkan fungsi kereta api listrik Jabotabek sebagai alat angkut massal yang utama, dibanding angkutan perkotaan, bus, apalagi mobil pribadi. Namun, apa daya, karena alasan  ketidakprofesional, kurang praktis dan rendahnya kenyamanan di dalam KRL, hanya sebagian kecil komunter yang memanfaatkan jasa ini. Sisanya lebih menikmati menumpang bus ber-AC, dan mengendarai kendaraan pribadi sambil menikmati suasana kemacetan Ibukota.

Gengsi Kaum Urban

Seberapa keras pun usaha pemerintah  untuk mengatasi berbagai permasalahan di Ibukota bila tidak diimbangi oleh kesadaraan masyarakat yang tinggal di dalamnya tentunya hasilnya tidak maksimal untuk mengatakan sia-sia. Akar permasalahan utama segala permasalahan di Ibukota bersumber pada perilaku, mentalitas, dan gengsi sebagian besar penduduk yang berdiam di dalamnya. Wajar, walaupun kaum urban telah menciptakan imej sebagai orang kota, namun sesungguhnya mentalitas yang mengakar dalam dirinya adalah perilaku orang desa. Wajar citra mereka sebagai kelas menengah baru dikenal dan dipelajarinya selama satu atau dua generasi. Jadi, didikan orang tua yang merupakan kombinasi gaya pedesaan dan perkotaan kadung tertanam dalam dirinnya. Pun tidak dapat dipungkiri, mentalitas sebagai bangsa terjajah masih terasa walaupun telah merdeka lebih dari 60 tahun. Sebagai orang yang telah merasa sukses, walaupun masih pada taraf gajian dan belum mampu mengaji orang, cukup gengsi memang bila seorang manager naik taksi, bus,  apalagi metromini. Bahkan seorang pegawai menegah di perusahaan swasta asing merasa harga dirinya terinjak-injak bila tidak membawa mobil pribadi ke kantor, walaupun harus terjebak kemacetan setiap harinya. Alasannya kepraktisan menjadi alibi utama untuk melakukan hal itu.

Gengsi mengalahkan rasionalitas dan warisan sebagai bangsa yang terjajah, dua hal inilah yang melemahkan mentalitas kaum urban pengais rejeki Ibukota. Dibutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah dan perilaku penduduk Jakarta. Tampaknya, sinergi ini masih jauh karena imej Jakarta masih dilihat sebagai objek yang harus dieksploitasi secara maksimal, walaupun itu harus merenggut kenyamanan orang lain dan lingkungan kota. Individualisme dan sikap acuh tak acuh sering ditolelir dengan mengatakan “Ini Ibukota, Bung!”. Gerak sejarah mentalitas penduduk Ibukota sekarang masih terhenti pada titik itu. Namun bukan berarti jarum sejarah tidak dapat digerakkan ke tahapan selanjutnya menuju perkembangan yang lebih beradab. Perlu kerja keras semua pihak yang tidak memakan waktu yang singkat.  Jangan pernah bermimpi untuk melihat perubahan yang instan. Upaya yang dapat dilakukan sekarang adalah membiasakan melakukan hal-hal beradab dengan mengedapankan prinsip rasionalitas dan kepentingan umum dibandingkan gengsi dan individualisme semata.  Mulailah dari lingkungan terkecil. Dengan begitu, percayalah seiring perjalanan waktu, perubahan ke arah yang positif akan terjadi secara gradual. Kelak, sejarah akan mencatat bangsa ini telah berubah menjadi masyarakat moderen yang rasional dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Semoga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s