Berebut Klaim Kebudayaan

Relasi dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia, kembali memanas. Kali ini pemicunya bukan penyiksaan TKI dan TKW atau kisah heroik Manohara, tetapi―lagi-lagi― tentang klaim budaya Nusantara yang dijadikan  instrumen promosi pariwisata Malaysia.

Setelah Seni Angklung, Reog Ponorogo, Lagu Rasa Sayange, Batik, Keris, kini Tari Pendet diakui sebagai materi budaya untuk menarik para pelancong mancanegara untuk datang ke Negeri Jiran. Sontak ‘penghinaan’ ini membuat berbagai kalangan marah, mengecam, dan menyumpahi saudara serumpunnya itu. Berbagai reaksi yang muncul justru membuat masalah ini semakin berlarut-larut. Usaha diplomasi pemerintah tampaknya tidak berhasil memuaskan asa rakyat. Rakyat Indonesia , tampaknya, lebih senang berkonfrontasi, mengungkit-ungkit konflik lama kedua negara, termasuk menggali kembali pernyataan Bung Karno, “ Ganyang Malaysia”.

Permasalahan ini semakin keruh, berpilin dan bias akibat pemberitaan media massa yang terus merelasikannya komponen-komponen lain, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi sekedar mendongkrak rating. Padahal,  polemik ini hanya berputar di sekitar perspektif budaya. Ada perbedaan  yang mendasar tentang cara pandang di antara dua negara bertetangga ini, walaupun tujuannya sama melestarikan dan memperkenalkan warisan budaya Nusantara pada umumnya, dan Melayu pada khususnya kepada dunia.

Kebudayaan Nasional

Melimpahnya kekayaan budaya lokal di Nusantara menyebabkan pemerintah Orde Baru kemudian menyeleksi  berbagai kesenian daerah dan mengklasifikasikannya menjadi Kebudayaan Nasional. Produk kebudayaan yang terpilih dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah yang mewakili Indonesia. Kebudayaan nasional inilah yang dieksploitasi oleh pemerintah untuk memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Ironisnya, pemerintah kurang perhatian atau lupa terhadap kebudayaan lokal yang tidak diklasifikasikan sebagai kebudayaan nasionalnya. Hasilnya, sebagian besar kebudayaan lokal terbengkalai, terpudarkan, dan akhirnya terpunahkan seiring berjalannya waktu.

Modernisme, dalam wujud pembaratan yang mulai melanda Indonesia sejak awal Orde Baru membantu pelesapan kekayaan kultural itu. Pemerintah sibuk terhadap pembangunan ekonomi, sementara masyarakat terbuai akan peningkatan kesejateraan. Kelas sosial  menegah-atas  memuja kebudayaan barat dan memandang inferior kebudayaan daerah sebagai kultur kelas menengah bawah. Pengelompokan ini cepat mengakar dan menjadi stereotip yang ajeg sampai sekarang.

Anehnya, ketika kesenian  lokal semakin terdegradasi diinjak kultur Barat, percikan api yang ditebar wacana media mampu membakar kebencian, mencari kambing hitam. Masyarakat, budak peradaban barat, dengan gagah berani dan nasionalisme yang berapi-api  membela habis-habisan kebudayaan lokal yang mereka injak-injak. Sang pemiliki kebudayaan rela menelan ludah yang kadung dibuangnya demi romantisme historis yang absurd. Ganyang Malaysia.

Malaysia, Truly Asia

Sementara itu, Malaysia yang memiliki kekayaan budaya yang lebih sedikit namun sejak dahulu telah gencar mempromosikan pariwisatanya dengan menjual produk-produk budayanya menjadi korban. Negeri Jiran ini bukan saja memanfaatkan ikatan ras melayu, tetapi juga  menggunakan relasi peradaban yang telah terjalin berabad-abad, kemudian mencoba mengadopsi beberapa kebudayaan Indonesia.  Beberapa seniman Indonesia yang merana di tanah airnya sendiri, ditarik ke Malaysia untuk mempertahankan tradisi itu.  Tidak seperti di Indonesia, Para seniman itu diberikan media, waktu, dan penghasilan untuk mementaskan keseniannya itu.  Selama bertahun-tahun kesenian itu tetap eksis di Malaysia dan sudah diturunkan ke generasi selanjutnya. Jadi proses pengadopsian ini bukan pencomotan instant, tetapi proses yang memakan waktu puluhan tahun.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang kulturnya diadopsi. Malaysia juga memakai kebudayaan Melayu, Cina, dan India untuk merealisasikan jargon pariwisatanya, Asia yang sebenarnya. Masalah baru muncul ketika usaha memadukan berbagai kebudayaan Asia ini dengan mencatumkan produk-produk kebudayaan dalam iklan pariwisatanya. Indonesia, yang dianggap masih serumpun dan paling lemah dalam hal pengawasan produk budaya,  kemudian menjadi korban paling parah. Malaysia banya memasukkan kebudayaan Indonesia dalam promosi pariwisatanya. Beberapa memang diklaim secara bulat-bulat, ada yang diubah namanya tetapi ada yang secara jujur diakui berasal dari Indonesia.

Perbedaan Kepentingan

Masalah klaim-mengklaim budaya dalam negara serumpun memang lumrah terjadi. Umumnya perbedaan kepentingan menjadi pokok permasalahan yang utama. Dalam hal ini Indonesia sebagai pemilik dan pencipta produk budaya tidak punya kepentingan yang strategis. Mereka lebih senang mencemoohnya sebagai kultur yang ketinggalan zaman, tanpa niat untuk melestarikannnya apalagi memasarkannya. Kebudayaan bagi mereka adalah pusaka yang hanya boleh dipraktikkan pada waktu-waktu tertentu. Jadilah, produk budaya tersimpan di dalam gudang, berdebu, dimakan rayap, dan akhirnya raib.

Trend pariwisata yang memanfaatkan produk budaya sudah menjadi  kencenderungan konvensional selama beberapa dasawarsa terakhir. Di Indonesia hanya Bali yang menjual pariwisata serta budaya lokal sejak lama, baru belakangan daerah pariwisata lain ikut-ikutan menjual budaya lokalnya . Sementara itu, Malaysia sudah lama menggunakan jargon ini, dengan menjual berbagai budaya Asia sebagai strategi menarik pengunjung. Hasil kunjungan wisatawan mancanegara menjadi bukti yang valid, mana negara yang masih belajar dan mana negara yang sudah mapan  menggunakan produk budaya untuk memajukan pariwisatanya.

`           Ironisnya Indonesia selalu terlambat menyadari relaitas yang ada dan kemudian menjadi emosional dan bermulut besar tanpa ada solusi untuk mengatasi problematika itu. Sungguh disayangkan.

Advertisements

Korupsi , Bagian dari Budaya Bangsa ?

Tentu banyak yang menolak bila Saya mengatakan korupsi dalam bentuk apapun merupakan tradisi yang mengakar dalam budaya bangsa. Akan tetapi, akan banyak juga yang bungkam ketika Saya mengajukan kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan bahwa budaya itu memang bagian dari kultur bangsa ini. Bukankah tidak semua budaya bangsa ini baik?

Kasus KPK

KPK dalam beberapa tahun terakhir menjadi terkenal dan sering diklaim sebagai salah satu prestasi dari pemerintah dalam memberantas praktik korupsi. Benar saja, semua tersangka yang diajukan KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak ada satu pun yang lolos dari hukuman penjara. Bahkan bukan para koruptor kelas teri saja yang dapat diringkus, tetapi  kelas elit pun kini dapat dipenjarakan. Namun demikian, di balik prestasinya itu, banyak orang yang terlibat dan dilibatkan dalam kultur korupsi merasa terancam, takut bila suatu hari dirinya dijebloskan ke dalam penjara. Untuk menghindari kemungkinan itu, mereka dengan kekuatan modal yang nyaris tak terbatas kemudian mendesain sebuah konspirasi untuk mendiskreditkan KPK, sebagai lembaga yang bercitra positif di tengah masyarakat.

Tampaknya, strategi yang digunakan para konspirator adalah merusak terlebih dahulu pencitraan KPK, kemudian mempreteli hak-hak eksklusifnya secara gradual. Betul saja, target awal para konspirator itu adalah Ketua KPK, Antasari Azhar. Harus diakui, Antasari memang menjadi simbol gerakan anti-korupsi yang meresahkan para pelakunya di Indonesia. Dengan menyerang simbol utamanya, pencitraan masyarakat akan KPK akan menjadi negatif dan kinerja KPK secara kelembagaan akan berkurang hingga lima puluh persen.

Untuk mencapai target ‘pembunuhan karakter’ itu harus dipilih rencana penjebakan yang terkesan sensasional dan menyangkut masalah personal, bukan kelembagaan. Tampaknya para konspirator telah memasang jebakan yang tepat dan tinggal menunggu Sang tikus untuk masuk saja.  Tidak lama setelah itu tersiar kabar bahwa Antasari Azhar terlibat pembunuhan salah seorang dirut perusahaan ternama Nazaruddin Sjamssudin. Pembunhan itu sendiri dilakukan sadis, seperti adegan di film action untuk mencapai target sensasionalitasnya. Antasari sendiri menjadi tersangka utama sebagai aktor di belakang pembunuhan yang berlatar motif  asrama itu. Motif ini dipilih untuk merusak citra dirinya sebagai pejabat yang bersih menjadi laki-laki paruh baya berhidung belang.  Hal yang mengelikan sekaligus mengherankan, polisi sebagai aparat penegak hukum yang dituntut lihai untuk memecahkan masalah ini terkesan mengikuti alur cerita yang dibuat para konspirator. Mungkinkah hal ini disengaja karena Kepolisian telah diinflitrasi oleh para koruptor?

Setelah Antasari dibereskan, , kini para konspirator mengincar pejabat-pejabat teras lainnya untuk dimasukkan dalam jebakan yang serupa. Wakil ketua KPK tampaknya sudah mulai masuk jebakan hokum atas tuduhan penyadapan. Sambil mendesain penjebakan pejabat-pejabat KPK yang terkenal vokal,  kini para konspirator tinggal memberi tekanan untuk  mempreteli hak-hak eksklusif KPK. Menurut sebagian pihak, KPK digambarkan sebagai organisasi yang mempunyai wewenang tidak terbatas. Lembaga ini rentan akan penyalahgunaan kekuasaan sehingga harus segera diberi batasan. DPR tampaknya mendengar aspirasi masyarakat ini. Para wakil rakyat kemudian berembug untuk menyusun RUU Rahasia Negara yang berpotensi membatasi kewenangan KPK.

Korupsi dan Budaya Bangsa

Dalam kehidupan rakyat biasa, sebenarnya, korupsi telah menjadi tradisi yang mengakar dalam budaya masyarakat. Korupsi telah menjadi sistem yang mau tidak mau harus diterima masyarakat. Bagaimana korupsi itu mengakar dalam budaya masyarakat? Konsep feodalisme Nusantara (sebagian besar terjadi di Jawa) sebenarnya diwakili oleh patron-client. Peran patron dilakukan oleh penguasa, sedangkan client adalah rakyat jelata. Seorang penguasa harus dapat melindungi kehidupan rakyatnya, sebagai balasannya rakyat harus memberikan upeti kepada penguasa atas jasa perlindungannya. Upeti yang disetorkan kebanyakan adalah hasil bumi. Seorang lurah merupakan penguasa lokal yang berkewajiban mengumpulkan hasil bumi suatu desa kepada pejabat yang lebih tinggi. Cikal-bakal praktek korupsi terjadi ketika para pejabat menengah kemudian tergiur akan potensi keuntungan yang didapat bila menjual sebagian dari upeti tersebut kepada pasaran internasional. Usaha ini tidak mungkin dilakukan dengan cara memotong hasil upeti yang hendak diserahkan kepada penguasa pusat, akan tetapi dengan mengeksploitasi petani untuk menyerahkan upeti lebih banyak. Praktik ini terus berlangsung pada masa kolonialisasi Belanda. VOC yang menggunakan sistem indirect rule, memanfaatkan tradisi yang ada untuk mengeksploitasi hasil alam petani. Oleh karena praktek korupsi yang dilakukan oleh para pejabat VOC terlampau besar akhirnya kongsi dagang ini runtuh pada 1799.

Untuk mengganti kerugian yang ada, Pemerintah Hindia- Belanda kemudian menerapkan Sistem Tanam Paksa yang dirancang oleh Van den Bosch pada 1830. Walaupun praktik ini berhasil mengangkat Belanda sebagai Negara kolonialis ternama, namun praktik korupsi dengan metode yang sama terjadi. Sebelum praktik korupsi ini membesar, Pemerintah Hindia-Belanda telah mengubah arah kebijakan menjadi Politik Liberal pada 1870-1900. Masuknya kalangan Pribumi (Inlander) dalam lingkaran setan korupsi kemungkinan besar terjadi ketika diberlakukannya Politik Etis (1902). Ketika itu muncul elit moderen yang dipekerjakan di instansi pemerintahan sebagai pegawai rendah dan menengah. Tradisi korupsi yang telah mengakar dalam sistem kolonial tampaknya menjadi pemandu yang baik bagi para pegawai pribumi.

Praktik korupsi ini tetap terpelihara bahkan sejak awal masa kemerdekaan. Mungkin sebagian besar orang berpendapat bagaimana mungkin pada masa kekuasaan Presiden Soekarno terjadi korupsi? Dengan jargon-jargon nasionalis dan karisma pribadinya tampaknya Soekarno berhasil membiasakan pandangan masyarakat dengan pembangunan-pembangunan monumentalisnya, yang bukan tidak mungkin uang negara berpindah ke tangan pribadi tanpa diketahui orang lain. Memang bukti sulit didapat, tetapi sebenarnya cukup untuk menjelaskan salah satu indikator memburuknya perekonomian nasional pada saat itu adalah karena korupsi  Pada masa Orde Baru, praktik korupsi mencapai puncaknya. Di tengah pertumbuhan ekonomi pada awal 1970, Soeharto telah membagi kekayaan negara, termasuk akses dan sumber keuangan kepada para koleganya, keluarga, dan kroni-kroninya. Para koleganya ini bukan hanya datang dari kelas menengah Tionghoa, tetap juga Pribumi, Arab, dan lain sebagainya. Keluarga Soeharto begitu menikmati kekayaan negara melalui perusahaan-perusahaan yang dipimpinya. Para kroni pun senang karena bisnisnya  mendapatkan keuntungan yang besar dalam perdagangan nasional dan internasional selama tahun 1970-1990.

Sementara itu rakyat yang sudah telanjur terbuai dengan jargon-jargon pembangunan selama tiga deklade. Mereka hanya dapat melihat tanpa berbuat apa-apa ketika badai krisis ekonomi menerpa Indonesia dan negara yang telah keropos akibat tindakan para koruptor tidak mampu menyelamatkan perekonomian nasional. Sungguh tragis memang.  Lepas dari badai krisis ekonomi, praktik korupsi terus berlanjut pada masa reformasi yang tidak usai-usai ini. Sebagai salah satu agenda dari reformasi,  pemerintah memang telah berupaya secara maksimal memberantas praktik korupsi ini. Tantangan baik secara terang-terangan maupun terselubung silih-berganti berdatangan, namun hal ini tidak lantas membuat pemerintah jera. Mereka (pemerintah) harus jeli dengan menyadari korupsi bukan sekedar usaha memperkaya diri dengan uang negara, tetapi melihat korupsi sebagai praktik budaya yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal bukan hanya pendekatan hukum yang harus dilakukan. Kalau hanya jalan itu yang ditempuh, maka sebanyak apapun pelaku korupsi yang dipenjara, tentu akan muncul pelaku korupsi baru. Untuk mengatasi itu, harus dilakukan pendekatan budaya untuk mencabut tradisi budaya korupsi dari akan budaya bangsa. Memang tidak mudah dan harus dilakukan secara bertahap. Tetapi bukan suatu yang mustahil untuk dilakukan.

Ketika Makanan menjadi Candu (Seri Kritik Sosial)

Mangkuk porselen itu mengepulkan asap. Aroma yang dipancarkannya seolah-olah menghipnotis sekumpulan orang yang telah duduk rapi di meja bulat. Perlahan-lahan seorang demi seorang menguyur air kaldu itu ke atas gumpalan nasi panas. Suapan pertama seperti pelepas dahaga, setelah berjam-jam terjebak dalam kemacetan dan antrian panjang sebuah restoran favorit. Suapan berikutnya seperti candu yang membuai penikmatnya dalam fantasi yang abstrak. Makanan ,kini, menjadi salah satu elemen utama kota tujuan wisata, selain lingkungan yang asri, dan pusat perbelanjaan. Ketiga unsur tersebut membalut pariwisata moderen yang, suka tidak suka, bertendensi konsumtif. Semenarik apapun kota tujuan wisata, bila tidak memenuhi tiga elemen yang tersebut di atas dapat dipastikan tidak akan menjadi perhatian para urban yang mencari kesenangan di akhir pekan.

Bahkan, stereotip makanan seperti candu sudah menjalar dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini terutama berlaku bagi para pekerja kantoran. Bila jam makan hampir tiba lekas-lekas mereka merampungkan pekerjaan. Hasrat mengisi perut keroncongan sudah tak tertahankan lagi. Sekarang, makanan bukan sekedar kebutuhan jasmani yang harus ditujukan untuk menjaga vitalitas tubuh. Mereka tidak lagi berprinsip asal kenyang, apalagi memperhatikan komposisi makanan. Hal yang terpenting adalah rasa, dan bagi sebagian orang gengsi. Rasa makanan seperti candu yang sejenak membuai mereka untuk melupakan bebean pekerjaan yang menumpuk di meja kerja. Restoran yang ramai dan bermerek terkadang menjadi indicator, walaupun rasanya biasa-biasa saja. Begitulah realitas keseharian yang terjadi. Perspektif tentang makanan telah bergeser secara perlahan-lahan seiring berjalannya waktu. Hal ini tampaknya hanya berlaku bagi para kaum urban atau masyarakat lapisan menengah ke atas. Sedangkan masyarakat lapisan menengah ke bawah masih setia dengan prinsip yang penting kenyang. Mungkin sampai sekarang masih ada orang yang makan nasi, garam, dan ikan asin.

Gerutuan ini tidak akan nada artinya bila Saya tidak melacak asal-usul dan faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran itu. Sejak kapan sebenarnya orang-orang memandang makanan tidak sekedar kebutuhan primer? Mungkin gejala ini terjadi ketika muncul golongan menengah pribumi pada masa kolonial dahulu. Memang, pada permulaan abad ke-20, terutama sejak Politik Etis (1901), muncul kaum elit moderen Indonesia. Mereka adalah golongan berpendidikan Barat yang bekerja pada institusi kolonial. Ada cap baik, namun ada cap buruk pada yang tertanam dalam benak masyarakat. Hal yang paling ekstrim adalah mereka rela menjadi budak-budak kolonial demi merasakan kelegitan keju dan keempukan roti. Pada sisi lain, sebenarnya, dengan posisi dan jabatan mereka, sangatlah memungkinkan untuk sekedar mengonsumsi makanan yang tidak sekedar mengeyangkan dan bergizi, namun juga nikmat di lidah.

Trend ini tampaknya berlanjut setelah kemerdekaan. Terutama sejak tahun 1970, ketika perekonomian menunjukan gejala positif dan munculnya kaum menengah yang berpendidikan. Dengan penghasilan yang mereka dapatkan, kaum urban ini tidak hanya sekedar bertahan hidup di kota-kota besar, tetapi sedikit demi sedikit mulai mencoba menikmati hidup mereka. Makanan merupakan kebutuhan yang paling mudah mereka penuhi. Karena selain makan memang kebutuhan primer,bagi mereka, tidak ada salahnya bila mengonsumsi makanan yang memanjakan perut. Keadaan ini terus berlanjut, sejak Reformasi, terutama tiga tahun belakangan. Mungkin momen yang paling tepat dalam melihat mentalitas kaum urban dalam melihat makanan ketika salah satu program televisi Wisata Kuliner yang dibawakan Bondan Winarno menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu setiap siang. Bersamaan dengan jam istirahat makan siang, Bondan berhasil memadukan pengetahuannya yang luas tentang makanan dan ekspresi tubuhnya, termasuk ungkapan “Maknyus-nya” yang menjadi terkenal sampai sekarang.

Padahal kalau mau berpikir kritis, uang yang kita keluarkan untuk mengonsumsi makanan yang dicap enak itu tidak mendatangkan keuntungan apa-apa. Paling-paling hanya kesan yang diakhiri dengan ungkapan enak. Bukankah ini seperti pencandu ganja atau perokok aktif yang menghabiskan banyak uang sekaligus merusak kesehatan. Tanpa disadari makanan yang dicap enak itu lebih banyak merugikan kesehatan daripada menjaga kebugaran tubuh. Mungkin efeknya belum terasa pada tubuh muda kita. Akan tetap, kelak, pada masa tua kita akan sangat menderita di tempat tidur karena lumpuh pada usia 40-an, atau meninggal pada usia 50. Saya masih bermimpi mungkinkah trend makanan dalam ingatan sosial ini akan beranjak? Dahulu masyarakat telah mengalami fase makan asal kenyang, sekarang menikmati makanan yang enak. Mungkinkah trend ini akan bergeser menjadi makan untuk kesehatan. Sebagian kecil kaum urban memang mulai memerhatikan komposisi makanan yang menyehatkan badan. Ada kelompok yang dinamakan vegetarian, yang tidak mengonsumsi daging, tetapi sayur-sayuran. Tapi mereka masih menjadi minoritas di tengah kaum urban apalagi masyarakat secara umum. Mungkin butuh beratus-ratus tahun lagi untuk melihat pergeseran itu, atau mungkin pergeseran itu tidak akan terjadi karena manusia kadung tehipnotis oleh kenikmatan rasa sebuah makanan. Hanya waktu yang dapat menjawab.

Memang tidak ada seorang pun yang mau menyantap makanan yang tidak enak, tetapi alangkah lebih baik bila mengurangi rasa enak makanan itu dan lebih memperhatikan komposisi makanan yang menyehatkan tubuh daripada ujung umur kita sama dengan Michael Jackson, bukan?

Redefinition The Local History : In case of Batak Society

The fall of New Order, conveying the new direction of historical writing (historiography) in Indonesia. However, actually, almost people, including historians, define its change in two ways. Firstly, produce political histories that come from the suspects or persons who erased from New Order History. Secondly, to see the reality of history from another side, particularly  from non-political perspective to get the overall comprehension about Indonesia History.

Unfortunately, only few people, including historians, that reputed as radically groups, realize that the historical narration in Indonesia fall on to unreal situation . For them, the important thing to do is to deconstruct  some important and sensitive   historical problems and events, before go to the next steps.

Although, more  deconstructionist  stress to the national history field, but it not, another historical fields not to be deconstructed. This paper, mainly, attempt to show availability  to deconstructed , not only about locality, but also about national consideration.

Pluraism in Batak Society

Batak society is not homogenous entity. Although some anthropologist was successful  classifying Batak sub-ethnic based from any criteria, but, in reality, the fathom of common people about Batak society always thinks to Batak-Toba people. The questions are  why its understanding process can be happened  and how the expression of other Batak people about its fathom?

In quantity aspect, surely, we can ignore that Batak-Toba society have the biggest population among other Batak people. But, the quantity is not only singular factor that form its understanding. I think cultural factor, especially the philosophy of live (hamajuon and monang) and cultural identity, having significance role for this situation. Certainly,  the most possible media that used to introduced themselves  is the migration practice, particulary to outer Batakland.

The Batak-Toba people, absolutely, is not  the first Batak society that migrate to outer Batakland. But, after the western elements come in, little by little the Batak-Toba people  start to migrate  to outer Batakland and moreover became dominate, among another Batak society, especially after 1970s. Initially, Batak-Toba migrant  was assumed by another as infidel and uncivilized people. However, after the early Batak-Toba migrant,  that most of them were student, showed of  in the society life and  indeed after the independence took more strategic occupation, the view point of other society had changed. More over, the cultural identity that practiced  wherever they live, made themselves easily known by another.

In the other hand, Batak-Toba migration that carrying cultural mission for hamajuon (progress) and monang (to be number one) results more negative reaction from anotther Batak society. In many cases, religion factor often accompanied, but actually  this situation more related with domination grab in Batak society, such as the conflict between Toba and Mandailing. However, we can’t  ignore that the practice of cultural mission frequently formed subjection among to  the another territory and society, such as the Dairi and Malayan cases.

The rejection about the Toba domination in Batak society  results some consequences. Firstly, being tendency for unused the word Batak in the front of local entity, such as the Batak-Karo now called themselves as Karo society or Batak-Dairi addressed themselves as Dairi society. Secondly, its rejection can be seen   in a case of the effort to formed Tapanuli Province . In fact, the objection of it effort is to increase the economy matters, especially in Batak hinterland. But, caused by the initiator came from almost Batak-Toba, more part of society conclude  that effort is the another way to dominating Batak society.

Conclusion

The effort to deconstruction   the local history, evidently, not only directed to locality problem, but also related to the national consideration. From the above explanation, we can describe how the collective memory of Indonesian Society that formed from the  imperfect and fluid understanding participate to contribute the conflict in local society and possible to threaten the national security if let drag on.

Power and Land : Land Conflict in Cases of the Batak Toba People in Afdeeling Tapanuli

Batak society is a not a homogeneous entity. They consist of various sub-ethnic of Batak who have different identity and cultures. The Batak-Toba society is one of the Batak sub-ethnic who live around Lake Toba, southwest Humbang southern Silindung Valley, the northern Padang Lawas and consistently use the Toba dialect language (Hasselgren, 2008 : 64; Simanjuntak, 2006: 18). My interest, especially, about the geographic isolation that reduces the entry of foreign influence and causes the Batak-Toba society to develop and maintain its unique culture (Castles, 2001 : 5).

Intoduction

One of the important findings in my research about the cultural migration trend of the Toba Batak people is mainly caused by the unavailability of land. The importance of the function and position of land not only associated with the occupation as a agricultural society, but also related with their philosophy of life. Each Batak people, are required to obtain hamoraon (wealth), hagabeon (descendants), and hasangapon (pride) (Ihromi, 1990: 207). Therefore, in my observation, the land is a matter that should be owned absolutely every Batak-Toba people to fill the philosophy of live.

The relationship between their philosophy of life and the land is visible in daily practice where the Toba Batak will be considered wealthy if it has a large are of land , which will be managed for agricultural needs. (Pelly, 1994: 47). Ownership over the wide land that is also related to the next problem, that is, who will manage the land? One of the practical solution is to have many children to manage the agricultural land. In this case, the principle of hagabeon (descedants) becomes inherent elements in relationships with land ownership. In addition, a Toba Batak, which has a large area land, will automatically have strong authority (hasangapon). This simply, can be seen in the right to manage agricultural land, that managed by their children or other people’s work.

Ownership of the land is actually occupied by a specific clan (marga). A Toba Batak person who became the pioneer of the land / village (mamungka huta) is considered as a leader who represents the clan. As the village head, he not only has rights of land ownership (golat) of the widest land, but also has the authority to manage the life of the village population (sahala harajaon). Therefore, every Toba Batak person tries to get the power (harajaon). The harajaon tells that the goal of every human being is independent and manages their own lives with the realization to establish their own households (manjae) (Hasselgren, 2008: 68). In many cases, the Batak people who have grown and have sahala harajaon then separate themselves from their parents by opening a new village (huta).

The correlation between land ownership and power (harajaon) often triggers major conflict in Batak society. The source of the conflict in this society must be tracked from their own cultural ideas, sahala hasangapon, which means the quality of self-respect. That is, The Toba- Batak person should be valued by other people with build up of a private kingdom (Huta) (Pelly, 1994: 47). The opening of a new huta became evidence about the result of the conflict in traditional societies in the Toba Batak.

The potential conflict is more complex, when the influence from outside the Land of the Batak began to enter in the 19th century. On the other hand, Toba Batak people welcome influences from outside that is in line with them to forward orientation (hamajuon) and monang (to be number one). However, the Batak-Toba society will reject if it is incompatible with local customs, especially related to the identity of the divine with something who introduced themselves, behave as a member of the group, and thus they are received by others as members of the group (Jenkins, 2004: 94,108). In many cases that are brought about by a Western, especially relating to the system of power, does not even try to appreciate or even to replace the power of a traditional system that is based from huta to modern power system based district (Hasselgren, 1997 :12).

From the exposure of the above, it can summarized that the main problem in the research topic is how the relationship between authority and ownership of land becomes the main source of conflict that are important in traditional Toba Batak societies and become more complex because the new things is brought by foreign influences, in this case Dutch Colonial Government.

Political Change and Land Conflict

Batak-Toba society is one of the sub-ethnic Batak that get the last influences from foreigner in Sumatra island. Until the 19th century, Batak-Toba people was isolated. However, in the isolated, the Batak-Toba society is able to develop a unique and different culture than the other ethnic who lived in the northern Sumatera (Castles, 2001 :5).

One of the elements that are unique is the village (huta) as main element of traditional political power (Hasselgren, 2008: 68). Each village (huta) led by the village head (the king of huta) which has absolute authority in the village (Purba and Elvis F. Purba, 1997: 20). Before the influence of foreign entry in the 19th century, the number of huta in Batakland is sufficient. The establishment of the new huta (manjae) made by the descendants of raja huta became usual. The desire to meet their life’s philosophy, skill to lead (sahala harajaon) and traditional conflict of power in intern family became the main reasons of the growth of the number of huta in Batakland (Simanjuntak, 006 :166).

The 19th century is a period of enlightenment (renaissance) for Batakland. This is because in this century, the influence from the outside who bring invention start. Immediately after the British missionary efforts failed, the movement of Paderi Expansion for the aims to Islamize Batakland. Although this movement is not success move to central of Batakland, however, this expansion was successful to Islamize Mandailing society in the south and made the cultural disintegration and decadence that lead to internal conflict prolonged in the central Batakland (Simanjuntak, 2006 44-45; Hasselgren, 2008: 71). The presence of Christian after Paderi War is apt to be the basis of a new culture Batak (Aritonang, 1988: 153). Moreover, the role of Nommensen and its strategies in the embrace the kings of huta and pioneering various social services to become key critical acceleration Christianization in almost Batak communities in central of Batakland (Simanjuntak, 2002 : 88-90, Aritonang, 1988 :147-148).

The interest of Nederland Colonial Government about Batakland is mainly because of economic motives, that is connected to the trade center of East and West Coast Sumatra, which must first put out the resistance of Sisingamangaraja XII (1877-1907) (Hasselgren, 2008: 33). The Netherlands has the juridical status of Batakland since 1833, but the political strategy that is slow and gradual with the relatively small violence and often receives approval from the king huta has resulted in the new expansion area that occurred since 1880 (Simanjuntak, 2006: 40; Castles, 2001: 24). After 16 years struggling, the Government finally formed afdeling Tapanuli that supervises the six onderafdeling (Purba dan Elvis F. Purba, 1997: 28).

The authorization of the Batakland area and the annexation of the Batakland resulted in all of the policies that lead by traditional leaders transferred to the Netherlands considers that the old system is not effective (Hasselgren, 2008: 74). Therefore, the Dutch Colonial Government established a new system of government based on a governance hierarchy that is responsive and rational (Castles, 2001: 26). Each onderafdeling divided into several districts (hundulan), led by a jaihutan. Initially Weslink, the resident of Tapanuli, proposes lifting the 16 clan leader that will be paid, but because it is not considered efficient, so the division is based from the territory which it was selected (Castles, 2001: 26). In addition, to be effective the power of jaihutan, it was promoted some second- class leader (raja paidua), while for the village level (huta), some king village was appointed the power to manage one or more villages (Hasselgren,2008 :73-74).

The government system changes in the process, and will bring more problems than benefits. In the formation of hundulan, the colonial government did not based limitation from the Huta, but the total of population. In addition, the adoption of jaihutan in many cases often false according from custom perspective. The appointment of jaihutan often come from outside the area which was initially different, but because of proximity to the government so the people outside this is selected (Castles, 2001: 27). In the case of raja paidua and the raja huta have occurred dissatisfaction because many of the leaders from smaller huta’s loss the authority from their huta’s (Hasselgren, 2008: 73). In a short term, the lack of tradition about the authority of the huta leader to serve the higher is the main factor that causes problems in the new government system.

In addition, there is an effort from the colonial government to eliminate a number of hundulan when the its jaihutan died and replaced it with negeri. This means that the deletion of the authority, including loosing rights over land (golat ) The king is then replaced with demang, who came from the educational class and placed in various hundulan (Hasselgren, 2008: 75). The threats from the traditional authority leaders also came from the new leaders that compete for power with an establishment of a new village (Simanjuntak, 2006: 166). In the year 1930, an estimated there is 8000 huta and its leaders (Hasselgren, 2008 :69).With the new system of government, the new leader allows claims to the land that are traditionally occupied by the king of huta.

Conflict of land ownership is very common so that a controller Toba identified the Batak with a pathological Litigiousness/perkaraziekte and said “I am doubtful of there are any other area in all of Netherland-Indies like the Batak region, where the people are firm, simple and are almost without compromise when delivering their complaints to the government.” (Castles, 2001: 42). An official has been providing on Friday to listen to a variety of complaints, both in relation with local communities and government, but they only take part of the course of 60 written complaints the entrance of each month, even the local customary courts can maintenance 745 civil cases (Hasselgren , 2008: 75).

Bibliography

Castle, Lance. 2001.

Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera ; Tapanuli 1915-1940. Jakarta :KPG.

Hasselgren, Johan.2008.

Batak Toba di Medan ; Perkembangan Identitas Etno-Religius Batak Toba di Medan (1912-1965). Medan : Bina Media.

Ihromi, T.O. ”Peranan Wanita” dalam Samuel Pardede (ed.). 1990. 70 Tahun Dr. T.B. Simatupang : Saya adalah Orang yang Berhutang. Jakarta : Balai Pustaka.

Jenkins, R.1997.

Rethinking Etnicity : Arguments and Explorations. London : Sage Publications.

Nainggolan, Togar.2006.

Batak Toba di Jakarta ; Kontinuitas dan Perubahan Identitas. Medan : Bina Media.

Pelly, Usman.1994.

Urbanisasi dan Adaptasi ; Peranan Misi budaya Minangkabau dan Mandailing. terj. Hartono Hadikusumo. Jakarta :LP3S.

Purba, O.H.S dan Elvis F. Purba. 1997.

Migrasi Spontan Batak-Toba (Marserak) ; Sebab, Motip, dan Akibat Perpindahan Penduduk. Medan : Monora.

Simanjuntak, Bungaran Antonius.2006

Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945 ; Suatu Pendekatan Sejarah, Antropologi, dan Budaya Politik. Jakarta: Obor.

Golput, Memilih untuk Tidak Memilih


Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif, untuk memilih para wakil rakyat dan untuk menentukan partai-partai mana saja yang berhak mengajukan capres dan cawapres, akan dilangsungkan beberapa hari lagi. Berbagai masalah teknis Pemilu, termasuk yang mendasar, belum diselesaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal yang sangat terlihat, tentu saja, usaha berbagai parpol dan para caleg yang semakin intensif menarik massa demi memenangkan Pemilu dan mendapat kursi “empuk” di parlemen. Namun demikian, tanpa disadari dukungan “yang dianggap sikap apatis” dan “haram” terhadap Golongan Putih (Golput) semakin membesar.

Pemilu 2009 yang Carut-Marut

Pertanyaan penting yang perlu ditekankan dalam tulisan ini, yaitu “mengapa dukungan terhadap Golput semakin membesar?” Kalau sebagian pihak menganalisis bahwa peran tokoh-tokoh kharismatis menjadi indikator utama dukungan tersebut tampaknya jawaban tersebut kurang tepat. Memang, peran tokoh kharismatis, seperti Gus Dur, yang menganjurkan untuk Golput di Pemilu 2009 tidak dapat diabaikan. Akan tetapi, jawaban ini cenderung membentuk opini bahwa masyarakat “tetap bodoh”. Bila pernyataan Fadjroel Rachman dalam sebuah acara di salah satu stasiun TV swasta dapat dipercaya, bahwa angka Golput pada Pemilu 2004 sebesar 40 % dan mungkin akan naik pada Pemilu 2009, maka analisis indikator tunggal peran tokoh kharismatis perlu ditinjau kembali.

Ada permasalahan yang hampir selalu atau sengaja tidak dimunculkan dalam memahami fenomena Golput dalam Pemilu. Masyarakat dewasa ini telah menjadi ‘binatang politik” yang cukup cerdas. Ia tidak hanya mengonsumsi lauk-pauk politik dan langsung menelannya. Masyarakat kini telah dapat memilah, merasakan, dan mempertimbangkan kandungan gizi lauk-pauk politik yang akan dikonsumsinya. Pendeknya, masyarakat telah memiliki selera politik, yang mengandung konsekuensi ia akan mengonsumsinya apabila dipandang bermanfaat dan akan menghindarinya apabila tidak bermanfaat atau merugikan dirinya.

Sayangnya, berbagai parpol dan para caleg tetap memosisikan masyarakat sebagai objek Pemilu. Sikap konservatif ini mungkin muncul dari argumen-argumen historis, bahwa perspektif masyarakat yang telah dikekang dalam sejarah pemilu di Indonesia akan tetap stagnan, kalaupun berubah tentunya tidak revolutif. Dalam Sejarah Pemilu Indonesia, memang, masyarakat hanya mengikuti keinginan para pemimpin kharismatis yang populis, penyambung lidah rakyat, dan lain sebagainya untuk melanggengkan kekuasaanya di pemerintahan. Kondisi selama Orde Lama tersebut tampaknya terus berlanjut, bahkan semakin buruk selama Orde Baru. Pada saat itu, setelah sistem partai politik disederhanakan menjadi dua partai politik (PPP dan PDI) dan satu golongan Golkar), pemerintah yang mengusung asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) menganjurkan kalau tidak ingin mengatakan memaksa para petani, PNS, ABRI, dan lain sebagainya untuk memilih Golkar. Hampir tiga dasawarsa masyarakat dipaksa mengonsumsi hidangan politik, sehingga ada kecenderungan untuk memilih pola yang sama. Kecuali romantisme terhadap Soekarno yang terjadi pada Pemilu 1999, tampaknya “pembodohan” selama lebih dari 30 tahun itu berulang lagi dalam Pemilu 2004, ketika Golkar, lagi-lagi, memenangkan Pemilu.

Namun demikian, pihak-pihak yang berkepentingan agaknya keliru bercampur kaget ketika dihadapkan pada dinamika masyarakat dalam berpolitik. Mereka tidak menyangka persepsi masyarakat terhadap hak berpolitik cepat berubah. Inidikasi perubahan ini telah terlihat di berbagai pemilu daerah. Kemenangan partai Islam, khususnya PKS, dan kemenangan calon idependen di berbagai daerah cukup mengambarkan kemajuan tersebut. Partai-partai klasik yang memakai strategi lama banyak yang ‘gigit jari’ melihat kemenangan partai-partai “kemarin sore” yang menawarkan strategi-strategi baru untuk memenangkan hati masyarakat.

Kejenuhan masyarakat melihat ambisi politis parpol dan para caleg semakin diperparah ketika kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap tidak maksimal. Salah satu yang cukup menganggu adalah perubahan tata cara pemberian suara. Terjadi perubahan tanpa sosialisasi yang signifikan kepada masyarakat tentang pengatian “cara mencoblos’ dengan “mencontreng”. Alasannya, kemungkinan hilangnya suara apabila “mencoblos” lebih besar daripada “mencontreng”. Memang benar, “mencontreng” memiliki peluang yang lebih kecil akan hilangnya suara dengan catatan dilakukan dengan cara bertahap, misalkan dipraktikkan dalam Pilkada, disosialisasikan serta disimulaksikan secara menyeluruh dalam masyarakat. Dengan begitu, para pemilih yang telah terbiasa mencoblos dapat memahami tata cara pengambilan suara jauh hari sebelum pemilu itu dilaksanakan.

Pengemasan Pemilu yang dilakukan oleh KPU pun terkesan asal-asalan. Dengan ‘jargon’ pesta demokrasi terbesar di Indonesia, seharusnya KPU mengatur, menata, dan mengurus kelangsungan Pemilu dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat dengan mudah menarik massa pemilu. Coba bandingkan bagaimana eforia dan tampilan Pemilu AS beberapa waktu yang lalu, dengan Pemilu Indonesia yang terkesan kaku dan formal. Amerika memang telah menjadikan pemilu layaknya pesta yang mampu menarik seluruh orang yang diundang dengan hidangan-hidangan politik yang nikmat, sedangkan di Indonesia Pemilu tidak dapat dianggap pesta, melainkan upacara yang kalau tidak diwajibkan orang tidak akan datang ke tempat itu.

Kekecewaan masyarakat semakin bertambah, ketika para caleg, capres, dan cawapres dibatasi hanya berasal dari parpol. Sebenarnya adala usaha dari Fadroel Rachman dan kawan-kawannya untuk mengajukan judical riview kepada mahkamah konstitusi untuk meninjau dan membatalkan UU yang mewajibkan capres dan cawapres harus berasal dari partai politik. Parpol atau gabungan parpol yang berhak mencalonkan capres dan cawapres pun hanya terbatas pada parpol atau gabungan parpol yang memiliki 20 % suara dari hasil pemilu legislatif. Pembatasan ini semakin menegaskan bahwa para elit politik adalah golongan terbatas yang harus memiliki banyak uang dan berasal dari partai-partai besar, yang sangat mungkin dicap masyarakat apabila terpilih nanti akan lebih sibuk mengurusi kekuasaannya daripada penderitaan yang mereka nikmati.

Meluruskan Presepsi

Beberapa waktu yang lalu MUI sempat mengeluarkan fatwa yang mengharamkan Golput, yang diartikan tidak memberikan suara pada Pemilu 2009. Walaupun menurut para pimpinan MUI, fatwa ini murni inisiatif lembaga , namun tidak dapat ditampik adanya permohonan dari KPU yang memang telah merasakan hegemoni Golput, bukan sebagai sikap untuk tidak memilih, tetapi memilih untuk tidak memilih.

Kebijakan ini sebenarnya sangat merugikan MUI dan KPU sendiri. Bagi MUI, berbagai fatwa yang belakangan ini dikeluarkan dapat menyebabkan mereka tidak populer dan bukan tidak mungkin akan termarginalkan. Sedangkan bagi KPU ini merupakan pelajaran dan cerminan dari kinerja mereka. Usaha KPU untuk merangkul MUI menjadi tidak berarti dan keputusan memilih untuk tidak memilih adalah konsekuensi kinerja minimal KPU selamam ini.

Keinginan untuk memilih Golput sebenarnya tidak berangkat dari sikap apatis masyarakat. Namun lebih condong kepada pandangan masyarakat akan pemilu-pemilu sebelumnya. Perubahan pemerintahan bagi mereka hanya menjadikan yang miskin tetap miskin dan yang kaya menjadi lebih kaya. Masyarakat telah bosan akan janji-janji yang dikumandangkan parpol dan caleg. Mereka telah cenderung bahagia untuk hidup miskin. Jadi, kalau mereka seandainya memilih dan beberapa tahun kemudian mereka tetap miskin untuk apa mereka memilih. Selain itu, masyarakat pun semakin sadar, suara yang mereka berikan bukan untuk kepentingan mereka. Slogan demokrasi, dari,oleh, dan untuk rakyat telah kadaluarsa dah digantikan pemilu untuk kedudukan mungkin lebih tepat.

Sekali lagi, Golput bukan berarti sikap apatis terhadap kehidupan politik bangsa ini. Golput adalah sebuah keputusan untuk memilih untuk tidak memilih. Toh, kalau kita mengeluarkan suara para caleg akan sibuk dengan kedudukan dan penghasilan, kandidat presiden dan wakil presiden hanya dari golongan itu saja, buat apa kita memilih. Lebih baik kita melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang mendatangkan kesejateraan bagi kehidupan pribadi dan sosial kita, bukan?

Pilih Golput dalam Pemilu 2009.

Tragedi Medan Berdarah; Sebuah Eksplanasi Kultural-Historis

Pasca meninggalnya Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Abdul Azis Angkat dalam sebuah ‘penyerangan’ masa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) pada 3 Februari 2009 meninggalkan beberapa pertanyaan. Rekonstruksi aparat yang berwajib dan pandangan para elit politik hanya menghasilkan eksplanasi-eksplanasi yang memojokkan etnis tertentu tanpa mau memahami pangkal permasalahan sesungguhnya.

Secara yuridis, kasus ‘penyerangan’ kantor DPRD Sumut memang dikategorikan tindak pelanggaran hukum pidana. Kesalahannya jelas, sekelompok massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli melakukan demonstrasi yang berakhir dengan penyerangan kantor DPRD Sumut yang menewaskan Ketua DPRD Sumut, Abdul Azis Angkat. Para elit politik lokal maupun nasional pun ‘ikut-ikutan’ mengutuk ‘penyerangan’ tersebut dengan dalih demokrasi yang kebablasan, bahkan kemunduran demokrasi dalam era reformasi. Dalam pandangan saya, sepatutnya, eksplanasi terhadap kasus ini tidaklah berimbang. Terkesan, walaupun hal ini yang terjadi sebenarnya, tidak ada usaha memahami permasalahan yang sesungguhnya dapat ditiknjau dari berbagai eksplanasi lain, termasuk argumen kultural-historis.

Konsep Musuh Bersama

Ketika masyarakat pedalaman Batak-Toba mengalami renaissance pada akhir abad ke-19, akselerasi kemajuan mereka cukup mencengangkan. Tidak sampai setengah abad, masyarakat yang dianggap ‘kanibal’ dan tidak beradab oleh suku-suku di sekitarnya dapat menyaingi para suku beradab dalam usaha mereka meraup keuntungan di daerah Dollar Land, Perkebunan Sumatera Timur. Bersamaan dengan proyek pemerintah untuk menyediakan cadangan pangan bagi daerah Sumatera Timur dirancanglah program migrasi yang pada intinya memberikan kesempatan kepada para petani Batak-Toba yang ulet dan berpengalaman untuk mengelola lahan-lahan subur di sekitar daerah perbatasan Sumatera Timur pada dasawarsa kedua abad ke-20. Reaksi terhadap penolakan program migrasi ini segera datang dari Sultan Deli pada saat itu karena alasan perbedaan agama dan sifat barbarianisme suku pedalaman tersebut. Namun demikian seiring dengan kemajuan yang luar biasa dari suku ini termasuk munculnya golongan terdidik larangan Sultan Deli itu menjadi tidak berarti. Ketika pos-pos pegawai perkebunan yang membutuhkan banyak pegawai di samping tidak tersedianya cukup tenaga terdidik pribumi yang sanggup mengisi jabatan ini, lambat laun orang-orang Batak terdidik ini mulai memasuki teritori kekuasaan Sultan Deli. Secara perlahan orang Batak-Toba masuk dan semakin banyak, bahkan menjadi dominan di ibukota kerajaan Medan. Dalam perkembangannya, suku-suku lain yang telah berkiprah terlebih dahulu merasa terusik dan seperti yang dikatakan Usman Pelly, migrant Batak-Toba ini sering mencaplok tanah-tanah milik suku Melayu dan Mandailing dengan cara-cara yang tidak terpuji (Landhunter).

Masalah Indentitas

Titik balik dari dominasi Batak-Toba di Sumatera Utara sesungguhnya terjadi setelah masa kolonialisme berakhir. Seperti yang dikatakan Anthony Reid, Revolusi 1946 telah berhasil menghapuskan kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Utara yang artinya melenyapkan dominasi Melayu dari kampung halamannya sendiri. Dengan ideologi Habatahon, orang Toba memimpin suku-suku Batak-lainya, seperti Mandailing, Karo, Simalungun, dan Dairi untuk menyingkirkan pesaing mereka yang tersisa pada saat itu Minangkabau. Pada sisi lain sebenarnya suku Batak di luar Toba tidak merasa nyaman dengan klaim kepemimpinan Batak-Toba. Berbagai permasalahan di masa lalu, yang sebenarnya kasus yang serupa, terutama yang berkaitan dengan dominasi Batak-Toba di daerah Karo, Mandailing, Simalungun, dan terutama Dairi. Sebagai pendukung Orba, orang-orang Batak-Toba kemudian berhasil mewujudkan ambisinya dengan menduduki beberapa pos penting pemerintahan di Sumatera Utara. Akan tetapi, ketika Orba runtuh, potensi untuk mengulingkan dominasi Toba dengan korespondensi suku-suku yang ‘dinistakan’ sebenarnya tinggal menunggu waktu.

Ketika kebijakan otonomi daerah mulai digalakkan, salah satunya dengan pemekaran wilayah, daerah Tapanuli yang terbengkalai kemudian mengambil ancang-ancang. Usulan untuk memekarkan daerah Tapanuli yang selama ini ‘dianaktirikan’, dibiarkan tidak berkembang dari Provinsi Sumatera Utara mulai dirancang, bahkan pemerintahan pusat telah meyetujui pemekaran tersebut. Akan tetapi berbagai pihak dari etnis-etnis yang merasa terpinggirkan oleh Suku Batak mulai bergerak menyusun rencana untuk mengulur-ulur, bahkan mencegah pemekaran tersebut. Keberlarutan dalam jangka waktu yang lama inilah yang kemudian memancing orang Batak Toba yang seperti dikatakan seorang kontrolir Toba pada masa kolonial, adalah masyarakat yang suka berperkara (perkaraziekte). Namun demikian, seperti yang ditulis Lance Castles, masyarakat Batak lebih suka menyelesaikan berbagai pengaduan mereka kepada lembaga-lembaga yang berwenang. Artinya, anarkisme yang terjadi bukan kultur masyarakat Batak-Toba itu sendiri.

Anarkisme dalam alam demokrasi pantas dihukum, namun bukan berarti usaha untuk mewujudkan Provinsi Tapanuli berhenti. Setiap pihak harus tahu, secara historis, sejak zaman kolonial, Sumatera Timur dan Tapanuli memang merupakan daerah yang terpisah. ‘Kehebatan’ Pemerintah Republik Indonesilah yang dapat menyatukan kedua daerah itu ditambah Aceh dalam bingkai Provinsi Sumatera Utara.

Kasus pemekaran Provinsi Tapanuli dari Provinsi Sumatera Utara merupakan kasus yang berulang ketika Aceh melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Utara. Permasalahannya ketika itu adalah perbedaan kultur. Hal ini yang juga sebenarnya dapat dijadikan argumen pembentukan Provinsi Tapanuli. Secara kultur-religi Sumatera Timur yang didominasi oleh Suku Melayu-Muslim berbeda dengan Tapanuli yang didominasi oleh Suku Batak-Kristen. Difrensiasi ini semakin diperuncing karena konflik masa lalu membuat interaksi di antara kedua suku bangsa ini menjadi terhambat bahkan saling mejelek-jelekkan satu dengan yang lainya.

Pembentukan Provinsi Tapanuli perlu direalisasikan untuk mencegah konflik bahkan berpotensi mendamaikan konflik masa lalu di antara dua etnis ini. Dengan begitu, stabilitas daerah barat kepulauan ini dapat terjaga. Tidak selamanya, perpisahan menghasilkan keburukan, bukan?