Riwayat Pasar Bogor ; Dari Lahan Sewaan hingga Sentra Perniagaan

Sekilas tidak ada yang istimewa dalam tampilan Pasar Bogor. Bau busuk begitu menyengat manakala memasuki gedung pasar yang kusam, belum lagi sampah-sampah yang berserakan dan mengunduk di hampir di setiap sudut, serta kubangan air  lumpur bagaikan ranjau yang harus dihindari. Suasana hiruk pikuk, mulai dari tawar-menawar harga yang alot antara penjual dan pembeli, seorang ibu yang menjinjing kantung plastik belanjaan sambil membaca catatan belanjanya, sampai bocah kuli panggul yang kepayahan membawa beban belanjaan “Sang majikan”.

Namun, pasar yang terletak di seberang Kebun Raya Bogor ini tidak pernah tidur, selalu ramai pengunjung baik siang maupun malam. Di tengah menjamurnya pasar-pasar tradisional dan serangan pasar-pasar swalayan di Kota Hujan, praktis pasar ini tetap menjadi sentra perekonomian penduduk kota.  Tentu predikat ini dapat bertahan karena Pasar Bogor bukan sekedar pusat perniagaan, tetapi merupakan wadah interaksi masyarakat yang telah menjadi memori sejarah kota ini.

Dalam konteks kekinian, Pasar Bogor bukan satu-satunya sentra perdagangan tradisional yang terletak di Kota Bogor. Namun, bila merujuk pada konteks historis, pasar ini menjadi salah satu pusat konsentrasi masyarakat non-Eropa yang diizinkan beroperasi di kawasan elit Eropa. Sejak awal Buitenzorg memang dirancang sebagai tempat peristirahatan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, dan para pegawai tinggi kolonial. Masyarakat non-Eropa dilarang bermukim di kawasan elit ini. Sesuai dengan masterplan kota, pembangunan struktur dan infrastruktur Buitenzorg, lebih ditujukan untuk kepentingan masyarakat Eropa..

Namun demikian, sebagai pemilik pribadi Villa Buitenzorg, gubernur jenderal melihat banyak lahan kosong di tanah miliknya yang belum dimanfaatkan. Oleh karena itu, terbesit gagasan untuk memanfaatkan tanah kosong itu dengan cara menyewakannya. Betul saja, sejak 1752 Kampoeng Bogor, pemukiman pribumi sudah berdiri di Buitenzorg. Supermasi Eropa semakin berkurang ketika Bupati Kampung Baru, Demang Wiranata (1749-1758)  permohonan untuk mendirikan rumah di daerah Sukahati (Empang) yang dikabulkan oleh Gubernur Jenderal Jacob Mossel. Sekitar 1770, Bupati Kampung Baru telah tinggal dan bahkan kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke rumah itu.

Melihat bisnis sewa tanahnya laku keras dan mendatangkan pemasukan yang cukup besar, gubernur jenderal pada saat itu, Van der Parra (1761-1775) membuka kesempatan kepada siapa saja yang ingin menyewa tanah miliknya, termasuk untuk urusan ekonomi. Parra kemudian mengabulkan pendirian  sebuah pasar di Buitenzorg. Pasar itu berdekatan dengan Kampung Bogor dan tidak jauh dari Kantor Kabupaten Kampung Baru. Sekitar 1770, pasar itu mulai beroperasi. Pada awalnya, pekan ini hanya dibuka seminggu sekali. Karena semakin ramai, waktu operasi pasar ini pun ditambah menjadi dua kali seminggu, setiap hari Senin dan Jumat. Atas bisnis sewa tanah tersebut, Gubernur Jenderal Van der Parra  sudah meraup keuntungan yang cukup besar. Dalam laporan keuangan 1777, disebutkan pendapatan gubernur jenderal sebesar 14.000 ringgit, sekitar 8.000 ringgit berasal dari sewa tanah Pasar Bogor.

Semakin tingginya aktivitas perekonomian, apalagi rampungnya rel kereta api yang menghubungkan Batavia-Buitenzorg sepanjang 50 km pada 1873 meningkatkan status pasar ini dari pasar lokal menjadi pasar regional.  Sejak saat itu, Pasar Bogor dimasukkannya dalam jalur perdagangan Priangan-Batavia. Waktu operasi pasar pun diubah menjadi setiap setiap hari. Arus perdagangan terutama hasil bumi dari Priangan yang dikirimkan ke Batavia semakin tinggi. Dalam cacatan Gerlings, seperti dikutip Devisari Tunas (2005), pada 1870-1880, sekitar 60 %  barang yang diangkut dari Buitenzorg ke Batavia adalah hasil bumi, seperti kopi, gula, kentang, kacang, beras, tepung, minyak sayur, minyak, dan kina. Sayur-sayuran segar  yang berasal dari perkebunan di Sindanglaya (Puncak) merupakan komoditi terkenal di pasar ini.

Oleh karena pasar ini berdekatan dengan Kampung Bogor, maka spontan pedagang yang singgah pun menyebutnya Pasar Bogor. Bahkan kemudian para pedagang lebih akrab dengan nama Bogor untuk mengacu pada pasar yang terletak di Buitenzorg. Kata Bogor inilah yang kemudian meluas tidak hanya di kalangan pedagang, tetapi juga meluas dalam kehidupan masyarakat umum. Pada akhir masa kolonial, kata Bogor telah akrab di telinga masyarakat kolonial, sebagai nama tidak resmi dari Buitenzorg.

Lebih dari itu, Pasar Bogor kemudian menjadi simbol interaksi antara masyarkat golongan Pribumi, Tionghoa, dan Arab di kawasan eklusif Buitenzorg. Hal itu terjadi sejak meningkatnya volume perdagangan dan jaminan keamanan di pasar ini. Hal ini membuat para pedagang memutuskan untuk tinggal permanen di daerah sekitar Pasar Bogor. Masyarakat Pribumi kemudian tinggal di daerah, Lebak Pasar. Kemudian tumbuh pula  Perkampungan Tionghoa (Handelstraat, Jalan Suryakencana sekarang) dan Perkampungan Arab (daerah Empang) pada akhir abad ke-19. Interaksi yang telah terjalin selama berabad-abad membuat ketiga kelompok masyarakat telah mampu beradaptasi dan menerima keberadaan satu dengan yang lainnya.

Pemuda, Masa Depan Bangsa ?


Di ruangan yang tak seberapa besar itu, puluhan pemuda duduk rapih. Mereka dengan cermat mendengarkan paparan tokoh-tokoh pergerakan dengan perasaan was-was. Sewaktu-waktu bisa saja rapat itu dibubar paksa oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Namun demikian mereka tetap yakin untuk tetap menyelesaikan rapat itu. Hasil rapat itu yang, entah kenapa, sering disebut Sumpah Pemuda.

Creative Minor

Kedudukan pemuda sebagai generasi penerus bangsa selalu terhormat di panggung sejarah. Kehadiran mereka selalu membawa tendensi-tendensi yang tidak sinkron dengan jiwa zamannya. Pemuda menjadi insan yang kreatif dan gelisah menghadapi masa yang tidak sesuai jati dirinya. Ia menjadi minoritas, tetapi tidak lantas marginal. Sebaliknya, ia menjadi aktor utama yang mampu mengubah roda peradaban.

Lihatlah perjalanan sejarah bangsa ini. Kehadiran pemuda selalu ada dan ikut mewarnai perubahan zaman. Tentu masih kita ingat diskusi Soetomo, seorang murid sekolah dokter Jawa (STOVIA) dan Wahidin Soedirohoesodo, seorang dokter Jawa yang hampir pupus harapannya untuk memajukan pendidikan dan budaya Jawa. Ketika kegelisahan dan asa bertemu maka terbentuknya Boedi Oetomo (BO) yang selalu kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional (HKN).

Dua puluh tahun kemudian, ketika Pemerintah Kolonial Belanda membatasi dan mengawasi aktivitas tokoh-tokoh dan partai-partai politik, para pemuda berani mengambil resiko untuk melaksanakan rapat yang ditabukan pada masa itu. Lebih dari itu, mereka mau menanggalkan segala atribut etnisitas demi persatuan bangsa. Dengan iringan biola dan lagu Indonesia Raya karya W.R. Soepratman, mereka berikrar berbahasa, bertanah air, dan berbangsa satu.

Kaum muda lagi-lagi beraksi. Mereka dengan gigih, di bawah pengawasan militer ketat Jepang, mendorong para tokoh-tokoh golongan tua nasional untuk segera memroklamasikan kemerdekaan. Begitu antusiasnya, para pemuda itu sempat menyandera para seniornya untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Betul saja tekanan kaum muda itu menjadi indikator bagi Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini.

Setelah Indonesia merdeka, sikap kaum muda pun tidak luntur. Ketika kejenuhan zaman  sudah memuncak, kaum muda datang untuk mendesak perubahan. Itulah yang terjadi ketika kekacauan telah mencapai titik kulminasi. Kediktatoran Soekarno sudah tidak dapat lagi dimaklumi oleh para pemuda. Sikap Soekarno yang memusuhi KAMI dan menutup Kampus Universitas Indonesia tidak memadamkan asa, tetapi melecutkan semangat pemuda untuk mengulingkan Demokrasi Terpimpinnya Soekarno. Walaupun kekuatan kaum muda ini ditungangi pihak-pihak yang berkepentingan secara politik, namun lagi-lagi pemuda mampu menjadi agen perubahan zaman.

Rezim Orde Baru yang mengedepankan stabititas di segala bidang terbukti tak berdaya melawan kekuatan kaum muda. Saat krisis multidimensioanal mengoyang Orde Baru, pemuda kekuatan yang mampu membuat Soeharto menyerah meletakkan jabatan yang telah diemban selama 32 tahun. Pemuda bersorak, namun terpukul. Pemerintahan reformis yang mereka idam-idamkan sampai sekarang tak kunjung muncul. Justru yang tampil kepermukaan adalah kamuflase dan metamorfosis Orde Baru.

Budak Peradaban

Keikutsertaan pemuda sebagai salah satu agen penting perubahan pada masa-masa krisis yang menandai akhir periode sejarah memang tak dapat dipungkiri. Namun demikian, sampai sejauh mana peran pemuda di zaman normal? Apakah suara lantang kaum muda menjadi sumbang dan sekedar angin lalu. Atau malah kehilangan suara kegelisahan dan  gairah perjuangannya.

Saya cenderung untuk menyetujui alternatif yang terakhir. Dengan kata lain, pemuda tidak lagi menjadi aktor yang memainkan plot-plot sejarah. Pemuda hanya menjadi penonton yang sesekali hanya bersorak ketika para aktor melakukan kesalahan, tanpa memberikan solusi yang adaptif. Mengapa hal itu terjadi?

Seorang penulis berkata, “para pemuda kehilangan musuh bersamanya”. Oleh karena itu, mereka tidak lagi menjadi agen-agen perubahan, tetapi budak-budak yang terjebak pada buaian budaya populer. Mereka bermetamorfosis menjadi manusia-manusia yang patuh pada perintah tuan-tuannya. Kreativitas mereka menjadi tumpul, kegelisahan mereka dilesapkan, dan gairah mereka dibelokkan pada materialisme hampa.

Generasi muda adalah penerus bangsa. Bila kaum mudanya bobrok, pastilah bangsanya korup. Oleh karena itu pemuda harus bersatu memeperjuang kreativitas, kegelisahan, dan gairah dalam sebuah media yang tepat sehingga gagasan-gagasan itu tidak didasarkan pada pemikiran-pemikiran dangkal dan instan, tetapi terencana dan berproses. Dengan begitu, pemuda dapat memainkan peranannya di setiap langkah sejarah bangsa ini dalam rangka menentukan masa depan bangsa ini. Jangan sampai, kekuatan kaum muda hanya dijadikan batu loncatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Ini Batik, Mana Batikmu ?

Seni Batik secara resmi diakui dunia internasional, melalui Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), sebagai bagian dari warisan dunia tak benda. Keputusan ini  merupakan formulasi dari hasil sidang UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab yang telah dipublikasikan secara global  melalui siaran pers di portal UNESCO tertanggal 30 September 2009.

Dengan kata lain, hak cipta Batik kini secara mutlak telah dimiliki oleh Indonesia dan  otomatis mengakhiri klaim produk budaya ini yang dilakukan oleh negara tetangga. Untuk merayakan “kemenangan” itu, pada Jumat (2/10), di banyak tempat Batik seketika  menjadi seragam resmi setiap manusia Indonesia.

Upaya Pelestarian

Seorang kenalan berkomentar dalam situs jejaring sosial,” Aneh ya rekan-rekan saya ini. Giliran disuruh mengganti kaos oblong dengan kemeja susahnya minta ampun, tetapi pagi  ini mereka tanpa perintah dengan kompak mengenakan pakaian serba Batik”. Media massa wadah untuk mengampanyekan “kemenangan” ini. Berbagai surat kabar terbitan Sabtu (3/10) membuat liputan dan menampilkan gambar yang mengekspresikan antusiasme  setiap orang untuk mengenakan Batik. Tayangan-tayangan di televisi pada hari yang sama pun menyajikan acara-acara bernuansa Batik. Apakah “kemenangan” ini perlu dirayakan? Ataukah ada tugas besar yang menanti setelah Seni Batik dikukuhkan sebagai warisan budaya dunia?

Secara sederhana, perayaan ini merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap pengakuan dunia internasional terhadap Seni Batik sebagai warisan budaya dunia tak benda milik Indonesia. Dukungan ini penting untuk menyosialisasikan Batik ke lingkup masyarakat pemilik kesenian itu sendiri. Langkah penyosialisasian ini sebenarnya telah dirintis oleh para pejabat pemerintahan yang memerintahkan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengenakan busana Batik setiap Jumat. Momentum pengakuan UNESCO atas Seni Batik yang direspon masyarakat luas dengan pengenaan busana Batik menjadi langkah berikutnya yang bukan saja bertujuan untuk memperkenalkan Batik semata sebagai produ budaya nasional, tetapi juga mengajak masyarakat secara rutin mengenakan busana Batik.

Namun demikian, kedua langkah tersebut belum cukup memadai terutama bila direlasikan dengan predikat Seni Batik sebagai warisan budaya dunia tak benda. Perlu dirumuskan langkah lebih lanjut dan media untuk mengimplementasikan langkah itu, dalam rangka melestarikan Seni Batik di Indonesia.  Langkah ini sangat penting, seperti yang telah diperingatkan Arif Havas Oegroseno, konsekuensi pendaftaran sebuah kesenian adalah habisnya masa berlaku hak cipta, 50 tahun setelah penciptanya meninggal. Setelah itu pihak manapun kembali dapat memperebutkan klaim kepemilikan  produk budaya itu.

Berbagai upaya yang mengarah pada pelestarian Seni Batik  sebenarnya telah dirintis.  Prioritas jangka pendek adalah melestarikan  keterampilan membatik di berbagai daerah produsen Batik. Untuk itu diperlukan wadah untuk menampung hasil karya para pembatik tersebut.  pasar Batik, seperti yang terdapat di Imogiri menjadi solusi kongkrit untuk mencapai tujuan itu. Selain itu, prioritas jangka panjang berfokus pada pengenalan Seni Batik pada generasi muda, terutama anak-anak sekolah. Usaha dari Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah patut dicontoh. Pemda daerah itu telah mengintegrasikan Seni Batik ke dalam kurikulum pendidikan, baik sebagai muatan lokal maupun kegiatan ekstrakulikuler di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Potensi Pergeseran Budaya

Di balik pengenaan busana Batik secara masif  pada Jumat (2/10), ada sebuah fakta yang tidak mengenakkan, bahwa sebagian besar orang ternyata mengenakan pakaian bermotif Batik bukan Batik tradisional yang diakui UNESCO. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan Seni Batik yang menyebabkan banyak pihak melakukan kesalahan yang terkesan sepele itu. Padahal, kenyataan ini berpotensi membahayakan misi pelestarian Seni Batik di Indonesia.

Kesan untuk mengeser Seni Batik sebagai  budaya adiluhung ke ranah budaya populer sejak lama telah dibaca oleh Iwan Tirta, perancang sekaligus seniman Batik. Sejak awal, ia tidak mengklasifikasikan Batik printing dan cap yang justru populer di masyarakat, tetapi hanya memasukkan Batik tulis sebagai satu-satunya Seni Batik. Pendapat Iwan Tirta inilah yang sesungguhya sejalan dengan pengakuan dunia internasional yang mengenai Batik Indonesia yang syarat teknik, simbol, dan budaya yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat sejak lahir hingga meninggal. Penggunaan malam atau campuran sarang lebah, lemak hewan, dan getah tanaman merupakan sisi keunikan Batik yang membuatnya dinobatkan menjadi salah satu warisan budaya dunia tak benda.

Munculnya kain bercorak Batik, pada sisi lain, menjadi penanda pergeseran  budaya itu, juga sinyal bahaya dalam misi pelestarian Batik di Indonesia. Secara nyata, ancaman itu dapat kita lihat ketika membandingkan harga Batik tulis dan Batik cap atau printing. Di daerah Karangtengah, misalnya, harga Batik tulis berada dikisaran Rp 250.000, sedangkan Batik cap hanya Rp 50.000 sampai Rp 100.000. Lebih dari itu, meluasnya pemasaran Batik printing seolah menjadi bom waktu yang siap meledak, menghancurkan produk Batik tulis. Bayangkan saja, selain berharga murah, Batik printing bukan saja diproduksi para pengusaha lokal, tetapi juga didatangkan dari berbagai negara asing, seperti RRC.

Selain itu, usaha untuk mengeser Seni Batik dari lingkup budaya adiluhung ke ranah budaya populer juga berpotensi melesapkan sejarah panjang Kain Batik di Nusantara. Seperti dikatakan Guru Besar Arkeologi UGM, Timbul Haryono, teknik pengolahan kain yang hampir sama dengan Batik sudah ditemukan sejak pengaruh Hindu masuk ke Nusantara pada abad ke-IV Masehi. Kain Batik sendiri semakin populer sejak masa Kerajaan Majapahit dan penyebaran Islam di Nusantara. Bahkan, Kain Batik kemudian menjadi pakaian ekslusif keluarga Kerajaan Mataram Islam. Baru pada akhir abad ke-XVIII dan awal ke-XIX Kain Batik mulai  dikenakan rakyat pada umumnya sampai sekarang.

Sebagai produk budaya adiluhung, keindahan Batik tidak saja terlihat dari guratan canting dan  malam sebagai pewarna yang membentuk motif kain, tetapi yang lebih penting adalah makna di balik corak batik itu yang merekam filosofi, realitas sosial, dan artefak budaya  yang mewakili zaman ketika Kain Batik diproduksi. Bahkan, jika dilihat perspektif diakronik, Batik merupakam media yang merekam  silang budaya berbagai  peradaban. Itulah sebabnya, sampai sekarang, akulturasi dari pengaruh Hindu-Budha, Islam, dan bahkan Eropa masih dapat dilihat dalam desain Kain Batik.

Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab  bersama untuk menjaga dan melestarikan setiap jenis warisan budaya nenek moyang. Jangan sampai pengalaman buruk seputar pengklaiman budaya Nusantara oleh negara-negara tetangga kembali berulang, terutama  akibat ketidakpedulian para ahli warisnya.

Jadikan tonggak pengakuan dunia internasional atas Seni Batik sebagai isyarat untuk terus melestarikan setiap kultur bangsa, bukan euforia “ kemenangan”semata yang membuai dan membuat kita lupa akan pentingnya pelestarian budaya bangsa.

Kota Bogor, Nasibmu Kini

Kini, cukup sulit menemukan tempat yang tenang di kota Bogor. Padahal pada masa kolonial kota ini disebut Buitenzorg (Sans Souci), kota tanpa kesibukan. Gustaaf W. van Imhoff, Gubernur Jenderal VOC (1741-1750) yang merasa tidak nyaman dengan kondisi lingkungan Batavia . Imhoff kemudian mencari tempat peristirahan yang relatif dekat Batavia, namun mempunyai lingkungan yang asri. Daerah bekas ibukota Pakuan-Padjadjaran ini ternyata memenuhi kualifikasi tersebut. Ia  kemudian mendirikan tempat peristirahatan yang diberi nama Vila Buitenzorg dan mulai dipakai pada 1745.  Setelah direnovasi pada 1819, Daendels (1808-1811) mengubah fungsi vila tersebut sebagai tempat kediaman resmi Gubernur Jenderal. Sampai dengan akhir masa kolonial, praktis di kota ini sebagian besar waktu dihabiskan  dan segala kebijakan pemerintah diputuskan. Bahkan, setelah Indonesia merdeka, Soekarno pun banyak menghabiskan waktunya untuk tinggal di Istana Bogor.

Setelah Soekarno lengser dan digantikan oleh Soeharto, Bogor mulai kehilangan hegemoninya.  Jakarta bukan saja berfungsi sebagai daerah khusus ibukota, tetapi juga pusat perekonomian nasional.  Seperti peribahasa ada gula ada semut, begitulah keadaan Ibukota yang dijejali migran yang datang untuk mengadu nasib. Pemerintah kemudian menempuh segala cara untuk mengatasi kesemrawutan akibat kepadatan penduduk di Ibukota, namun belum berhasil. Akhirnya, pemerintah merealisasikan kebijakan kolonial yang belum sempat diterapakan.  Pada bulan Agustus 1950, sebenarnya telah dirampungkan konsep tata ruang metropolitan (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi) oleh Tim Studi Jabotabek. Konsep ini terutama memfokuskan pada masalah keluarga berencana, pengembangan daerah-daerah pedalaman, dan pertumbuhan kota-kota pinggiran.

Kota yang Semeraut

Kotamadya Bogor sebagai salah satu kota pinggiran merupakan tempat yang potensial untuk dijadikan daerah pemukiman. Hal ini  bukan saja karena letaknya yang relatif dekat dengan Ibukota tetapi juga udaranya yang sejuk karena berada di  kaki Gunung Gede dan Gunung Salak ketinggian 265 dpl dan curah hujannya yang tinggi. Sejak Jalan Tol Jagorawi dirampungkan pada 1978, praktis terjadi peningkatan penduduk yang signifikan di kota ini. Pada Sensus Penduduk 1930, jumlah penduduk gemeente Buitenzorg 31.818 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk terjadi cukup signifikan, yaitu 110.321 jiwa (1954), 196.815 jiwa (1971), 246.052 jiwa (1981), 635.772 jiwa dan 750.250 jiwa (2006). Dari tahun ke tahun jumlah penduduk yang tinggal di pusat kota terus meningkat. Pada tahun 1950 laju urbanisasi sebesar 17 %, kemudian meningkat menjadi 24,7 % pada 1970, dan terus melonjak sampai 37 % pada tahun 1990.

Sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk, Pemerintah Kotamadya Bogor pun berulangkali mengadakan pemekaran wilayah. Pada tahun 1984, luas kotamadya Bogor adalah 2.337,5 hektar dengan luas daerah yang terbangun mencapai radius 4 km. Adapun luas efektif kotamadya Bogor adalah 1.500 hektar dengan kepadatan penduduk 126 jiwa per hektar. Bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk ideal, yaitu 75 jiwa per hektar, kota ini dikategorikan berpenduduk padat. Oleh karena itu, pada bulan Maret 1992 disepakati sebuah persetujuan penyerahan 46 desa dari Kabupaten Bogor kepada Kotamadya Bogor. Sejak saat itu luas Kotamadya Bogor bertambah empat kali lipat dari luas sebelumnya, menjadi 11.850 hektar.  Sampai sekarang, Kota Bogor terbagi atas 6 kecamatan,31 kelurahan, dan 37 desa.

Sebagai satelit Ibukota, Bogor kemudian berbenah. Hal yang sangat jelas terlihat adalah pembangunan fisik kota. Sebagai daerah pemukiman, di Kota Bogor banyak dibangun perumahan. Mulai dari perumahan real estate, menengah, sampai perumahan rakyat. Lebih dari 90 perumahan   dengan alokasi 6.217 hektar dibangun di kota ini.  Selain itu berbagai fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan terutama pusat dengan alasan kepraktisan dibangun berdekatan dengan pemukiman-pemukiman tersebut.   Sampai sekarang jalan utama di kota Bogor adalah warisan dari jalan kolonial yang sempit. Padahal  jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat, dan volume angkutan umum semakin membludak. Penataan kota yang buruk membuat Kota Bogor semakin hari terlihat semakin semeraut dan tidak nyaman untuk dihuni.

Belum selesai dengan masalah tersebut Kota Bogor terlanjur diproklamirkan sebagai kota tujuan wisata. Sejak masa kolonial memang wilayah Kota Bogor memang telah dijadikan daerah tujuan wisata terutama oleh orang-orang Eropa yang bekerja di Eropa. Naar Boven adalah ungkapan yang sering diucapkan apabila seorang Eropa ingin berkunjung ke Bogor. Pada masa itu, Bogor merupakan tempat persingahan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke wilayah Puncak. Namun demikian, belakangan, Kota Bogor bukan saja menjadi daerah  persinggahan,tetapi menjadi daerah tujuan wisata utama mengeser kawasan Puncak. Memang setiap akhir pekan Kebun Raya Bogor masih ramai dikunjungi. Akan tetapi, tren wisata Kota Bogor tidak lagi bermuara pada wisata alam, tetapi wisata artifisial terutama wisata makanan dan wisata belanja. Bila kita perhatikan di sepanjang Jalan Pajajaran, dapat kita temukan lima pusat perbelanjaan, padahal pada awal tahun 1990 hanya terdapat sebuah pusat perbelanjaan, yaitu Internusa yang kini menjadi Pangrango Plaza. Selain itu pusat perbelanjaan lain yang diserbu wisatawan adalah  Factory Outlet (FO) yang berjejer di sepanjang jalan utama Kota Bogor. Begitu pula dengan restoran-restoran tradisional maupun moderen yang dibanjiri oleh para wisatawan pada akhir pekan.

Ibarat dua sisi mata uang, status Kota Bogor ini merupakan berkah sekaligus musibah. Dikatakan berkah karena sejak menjadi kota satelit, perekonomian kota Bogor meningkat pesat. Namun dapat dikatakan pula musibah karena akibat dari pembangunan ini kondisi fisik kota Bogor tidak tertata dengan baik. Padahal, berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Kota Bogor yang berisi pedoman pembangunan Kota Bogor dari tahun 1974 sampai tahun 2000 peruntukan lahan kota secara proporsional terbagi atas perumahan penduduk, fasilitas kegiatan sosial, fasilitas kegiatan perekonomian dan kawasan perkantoran dan kelembagaan.  Adapun perkembagan fisik kota difokuskan di sebelah timur Sungai Ciliwung yang dijadikan kawasan Proyek Pembangunan Bogor Baru. Pada kenyataannya, pemerintah memiliki kecenderungan untuk mendahulukan kepentingan ekonomi daripada sisi kenyamanan kota. Penataan kota tidak direncanakan dengan baik. Berbagai pusat perbelanjaan, resotoran, Factory Outlet, dan  hotel tetap dibangun di pusat kota.  Akibatnya konsentrasi masa tumpah ruah di pusat kota.

Masyarakat pun andil memperkeruh permasalahan di kota ini.  Sebagian besar masyarakat, khususnya yang bekerja di Jakarta, beranggapan bahwa Kota Bogor hanya berfungsi sebagai tempat beristirahat.  Para komunter yang menghabiskan waktunya dari pagi hingga malam di Ibukota, dan baru pulang dan beristirahat pada malam hingga pagi hari untuk  kemudian memulai aktivitasnya kembali keesokan harinya. Sisanya adalah masyarakat yang tinggal dan bekerja di kota ini. Bagi mereka, Kota Bogor adalah lahan usaha yang sangat potensial. Bagi mereka yang mempunyai cukup modal kemudian banyak yang membuka usaha di sepanjang jalan protokol, sedangkan bagi mereka yang bermodal sedang cnderung menjadikan rumah pribadi  sebagai tempat usaha, seperti restoran, butik, dan Factory Outlet. Hal ini bukan semakin menambah titik konsentrasi massa, yang tidak saja terbatas di jalan-jalan utama tetapi juga jalan-jalan perumahan yang secara langsung maupun tidak langsung menganggu kenyamanan orang yang tinggal di sekitar daerah tersebut.

Konsep Kota Taman

Untuk mengatasi kesemerawutan Kota Bogor, pemerintah sebenarnya tidak perlu merumuskan kebijakan baru karena dalam Pola Dasar Pembangunan Kota Bogor telah diputuskan bahwa penetapan fungsi Kota Bogor dititikberatkan pada penerapannya sebagai “Kota Taman”.  Konsep in dikembangkan oleh Sir Ebenezer pada 1898 di Inggris, namun baru masuk Indonesia oleh para arsitek Belanda pada awal abad ke-20.  Di Kota Bogor sendiri, konsep ini secara eksplisit telah direncanakan sejak tahun 1980. Pada saat itu, dikhawatikan Bogor menjadi kota yang penuh sesak karena menjamurnya pemukiman padat, pertokoan, restoran, Factory Outlet (FO), dan tempat hiburan lainnya di pusat kota. Sekarang sebagian besar proyeksi tersebut telah menjadi realitas keseharian masyarakat Kota Bogor.

Jalan keluar untuk mengatasi kesemrawutan ini adalah menerapkan kebijakan yang telah disusun pemerintah secara konsisten.  Caranya adalah mengurangi beban pembangunan di pusat kota dan memindahkannya ke daerah-daerah pinggiran. Sebaliknya pembangunan di pusat kota difokuskan pada pembangunan taman-taman untuk menunjang Kebun Raya sebagai paru-paru kota. Dengan begitu, kenyaman Kota Bogor yang disebut “Een Indisch Paradijs”, sebuah surga di Hindia pada masa kolonial dapat dirasakan kembali oleh masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Korupsi , Bagian dari Budaya Bangsa ?

Tentu banyak yang menolak bila Saya mengatakan korupsi dalam bentuk apapun merupakan tradisi yang mengakar dalam budaya bangsa. Akan tetapi, akan banyak juga yang bungkam ketika Saya mengajukan kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan bahwa budaya itu memang bagian dari kultur bangsa ini. Bukankah tidak semua budaya bangsa ini baik?

Kasus KPK

KPK dalam beberapa tahun terakhir menjadi terkenal dan sering diklaim sebagai salah satu prestasi dari pemerintah dalam memberantas praktik korupsi. Benar saja, semua tersangka yang diajukan KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak ada satu pun yang lolos dari hukuman penjara. Bahkan bukan para koruptor kelas teri saja yang dapat diringkus, tetapi  kelas elit pun kini dapat dipenjarakan. Namun demikian, di balik prestasinya itu, banyak orang yang terlibat dan dilibatkan dalam kultur korupsi merasa terancam, takut bila suatu hari dirinya dijebloskan ke dalam penjara. Untuk menghindari kemungkinan itu, mereka dengan kekuatan modal yang nyaris tak terbatas kemudian mendesain sebuah konspirasi untuk mendiskreditkan KPK, sebagai lembaga yang bercitra positif di tengah masyarakat.

Tampaknya, strategi yang digunakan para konspirator adalah merusak terlebih dahulu pencitraan KPK, kemudian mempreteli hak-hak eksklusifnya secara gradual. Betul saja, target awal para konspirator itu adalah Ketua KPK, Antasari Azhar. Harus diakui, Antasari memang menjadi simbol gerakan anti-korupsi yang meresahkan para pelakunya di Indonesia. Dengan menyerang simbol utamanya, pencitraan masyarakat akan KPK akan menjadi negatif dan kinerja KPK secara kelembagaan akan berkurang hingga lima puluh persen.

Untuk mencapai target ‘pembunuhan karakter’ itu harus dipilih rencana penjebakan yang terkesan sensasional dan menyangkut masalah personal, bukan kelembagaan. Tampaknya para konspirator telah memasang jebakan yang tepat dan tinggal menunggu Sang tikus untuk masuk saja.  Tidak lama setelah itu tersiar kabar bahwa Antasari Azhar terlibat pembunuhan salah seorang dirut perusahaan ternama Nazaruddin Sjamssudin. Pembunhan itu sendiri dilakukan sadis, seperti adegan di film action untuk mencapai target sensasionalitasnya. Antasari sendiri menjadi tersangka utama sebagai aktor di belakang pembunuhan yang berlatar motif  asrama itu. Motif ini dipilih untuk merusak citra dirinya sebagai pejabat yang bersih menjadi laki-laki paruh baya berhidung belang.  Hal yang mengelikan sekaligus mengherankan, polisi sebagai aparat penegak hukum yang dituntut lihai untuk memecahkan masalah ini terkesan mengikuti alur cerita yang dibuat para konspirator. Mungkinkah hal ini disengaja karena Kepolisian telah diinflitrasi oleh para koruptor?

Setelah Antasari dibereskan, , kini para konspirator mengincar pejabat-pejabat teras lainnya untuk dimasukkan dalam jebakan yang serupa. Wakil ketua KPK tampaknya sudah mulai masuk jebakan hokum atas tuduhan penyadapan. Sambil mendesain penjebakan pejabat-pejabat KPK yang terkenal vokal,  kini para konspirator tinggal memberi tekanan untuk  mempreteli hak-hak eksklusif KPK. Menurut sebagian pihak, KPK digambarkan sebagai organisasi yang mempunyai wewenang tidak terbatas. Lembaga ini rentan akan penyalahgunaan kekuasaan sehingga harus segera diberi batasan. DPR tampaknya mendengar aspirasi masyarakat ini. Para wakil rakyat kemudian berembug untuk menyusun RUU Rahasia Negara yang berpotensi membatasi kewenangan KPK.

Korupsi dan Budaya Bangsa

Dalam kehidupan rakyat biasa, sebenarnya, korupsi telah menjadi tradisi yang mengakar dalam budaya masyarakat. Korupsi telah menjadi sistem yang mau tidak mau harus diterima masyarakat. Bagaimana korupsi itu mengakar dalam budaya masyarakat? Konsep feodalisme Nusantara (sebagian besar terjadi di Jawa) sebenarnya diwakili oleh patron-client. Peran patron dilakukan oleh penguasa, sedangkan client adalah rakyat jelata. Seorang penguasa harus dapat melindungi kehidupan rakyatnya, sebagai balasannya rakyat harus memberikan upeti kepada penguasa atas jasa perlindungannya. Upeti yang disetorkan kebanyakan adalah hasil bumi. Seorang lurah merupakan penguasa lokal yang berkewajiban mengumpulkan hasil bumi suatu desa kepada pejabat yang lebih tinggi. Cikal-bakal praktek korupsi terjadi ketika para pejabat menengah kemudian tergiur akan potensi keuntungan yang didapat bila menjual sebagian dari upeti tersebut kepada pasaran internasional. Usaha ini tidak mungkin dilakukan dengan cara memotong hasil upeti yang hendak diserahkan kepada penguasa pusat, akan tetapi dengan mengeksploitasi petani untuk menyerahkan upeti lebih banyak. Praktik ini terus berlangsung pada masa kolonialisasi Belanda. VOC yang menggunakan sistem indirect rule, memanfaatkan tradisi yang ada untuk mengeksploitasi hasil alam petani. Oleh karena praktek korupsi yang dilakukan oleh para pejabat VOC terlampau besar akhirnya kongsi dagang ini runtuh pada 1799.

Untuk mengganti kerugian yang ada, Pemerintah Hindia- Belanda kemudian menerapkan Sistem Tanam Paksa yang dirancang oleh Van den Bosch pada 1830. Walaupun praktik ini berhasil mengangkat Belanda sebagai Negara kolonialis ternama, namun praktik korupsi dengan metode yang sama terjadi. Sebelum praktik korupsi ini membesar, Pemerintah Hindia-Belanda telah mengubah arah kebijakan menjadi Politik Liberal pada 1870-1900. Masuknya kalangan Pribumi (Inlander) dalam lingkaran setan korupsi kemungkinan besar terjadi ketika diberlakukannya Politik Etis (1902). Ketika itu muncul elit moderen yang dipekerjakan di instansi pemerintahan sebagai pegawai rendah dan menengah. Tradisi korupsi yang telah mengakar dalam sistem kolonial tampaknya menjadi pemandu yang baik bagi para pegawai pribumi.

Praktik korupsi ini tetap terpelihara bahkan sejak awal masa kemerdekaan. Mungkin sebagian besar orang berpendapat bagaimana mungkin pada masa kekuasaan Presiden Soekarno terjadi korupsi? Dengan jargon-jargon nasionalis dan karisma pribadinya tampaknya Soekarno berhasil membiasakan pandangan masyarakat dengan pembangunan-pembangunan monumentalisnya, yang bukan tidak mungkin uang negara berpindah ke tangan pribadi tanpa diketahui orang lain. Memang bukti sulit didapat, tetapi sebenarnya cukup untuk menjelaskan salah satu indikator memburuknya perekonomian nasional pada saat itu adalah karena korupsi  Pada masa Orde Baru, praktik korupsi mencapai puncaknya. Di tengah pertumbuhan ekonomi pada awal 1970, Soeharto telah membagi kekayaan negara, termasuk akses dan sumber keuangan kepada para koleganya, keluarga, dan kroni-kroninya. Para koleganya ini bukan hanya datang dari kelas menengah Tionghoa, tetap juga Pribumi, Arab, dan lain sebagainya. Keluarga Soeharto begitu menikmati kekayaan negara melalui perusahaan-perusahaan yang dipimpinya. Para kroni pun senang karena bisnisnya  mendapatkan keuntungan yang besar dalam perdagangan nasional dan internasional selama tahun 1970-1990.

Sementara itu rakyat yang sudah telanjur terbuai dengan jargon-jargon pembangunan selama tiga deklade. Mereka hanya dapat melihat tanpa berbuat apa-apa ketika badai krisis ekonomi menerpa Indonesia dan negara yang telah keropos akibat tindakan para koruptor tidak mampu menyelamatkan perekonomian nasional. Sungguh tragis memang.  Lepas dari badai krisis ekonomi, praktik korupsi terus berlanjut pada masa reformasi yang tidak usai-usai ini. Sebagai salah satu agenda dari reformasi,  pemerintah memang telah berupaya secara maksimal memberantas praktik korupsi ini. Tantangan baik secara terang-terangan maupun terselubung silih-berganti berdatangan, namun hal ini tidak lantas membuat pemerintah jera. Mereka (pemerintah) harus jeli dengan menyadari korupsi bukan sekedar usaha memperkaya diri dengan uang negara, tetapi melihat korupsi sebagai praktik budaya yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal bukan hanya pendekatan hukum yang harus dilakukan. Kalau hanya jalan itu yang ditempuh, maka sebanyak apapun pelaku korupsi yang dipenjara, tentu akan muncul pelaku korupsi baru. Untuk mengatasi itu, harus dilakukan pendekatan budaya untuk mencabut tradisi budaya korupsi dari akan budaya bangsa. Memang tidak mudah dan harus dilakukan secara bertahap. Tetapi bukan suatu yang mustahil untuk dilakukan.

Pemilu, Antara Memilih atau Tidak Memilih?

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 diwarnai berbagai persaingan yang tidak sehat di antara tiga pasang calon.  Hal yang paling mengelikan terjadi ketika dalam kampanye di berbagai daerah, para calon presiden, wakil presiden, dan tim sukses secara vokal menelanjanggi keburukan saingan-saingannya. Namun, ketika ketiganya dihadapkan dalam satu forum debat capres, ketiga pasang calon terlihat melempem, saling menyindir sekenanya, dan ironisnya tidak ada diskusi sengit yang sesungguhnya dapat menunjukkan kualitas masing-masing bakal calon presiden. Pertanda apakah ini? Apakah ini tanda-tanda pemimpin yang bermuka jamak? Lain di depan lain di belakang. Apakah masyarakat masih pantas memilih ketiganya, ataukah memilih untuk tidak memilih. Toh, dalam sejarah bangsa ini pemilu tidak pernah menghasilkan pemimpin yang baik, namun rakyat tetap dapat hidup dan berkontribusi terhadap negara.

Sekedar Persaingan Elit

Salah satu bakal calon presiden RI periode 2009-2014, Megawati, mengatakan Pemilu 1955 jauh lebih baik daripada Pemilu 2009. Indikatornya adalah tidak ada kecurangan, antusiaisme rakyat tinggi, dan damai. Mega mungkin terlalu subjektif, dan terlalu mengidolakan Ayahnya. Ia lupa Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang memilih parlemen. Aktornya pun bukan Soekarno, tetapi Burhanuddin Harahap, seorang Perdana Menteri yang ,ironsinya, dipecat segera setelah pemilu pertama diselenggarakan.

Dalam pelaksanannya, Pemilu 1955 memang damai dan sambutan rakyat tinggi. Akan tetapi hal tidak lebih karena Pemilu 1955 merupakan pesta demokrasi pertama rakyat. Pilihan rakyat pun didasarkan pada ideologi dominan, Nasionalisme, Islamisme, dan Komunisme. Nah, kalau Mega tetap ngotot mengatakan Pemilu 1955 damai, dengan segala hormat, ia harus membuka Buku Sejarah Nasional untuk Sekolah Menengah karangan I Wayan Badrika. Damai di awal petaka di akhir itulah hasil Pemilu 1955.

Tentu masih terendap dalam pikiran masyarakat bagaimana persaingan politik yang tidak sehat selama lebih satu dasawarsa di antara tiga ideologi tersebut ditambah penyusupan militer dalam konstelasi politik nasional. Muara dari persaingan itu adalah fitnah politis terhadap PKI atas G30S oleh lawan-lawan politiknya yang dimanfaatkan oleh militer. Para Tentara yang sepertinya mengusung Nasionalisme, walaupun ia mengambil peran Soekarno , kemudian melenyapkan dengan paksa Komunisme dan menganaktirikan Islamisme untuk membentuk Orde Baru di bawah Soeharto.

Membungkan Suara Rakyat

Pada periode berikutnya, Pemerintahan Orde baru sungguh-sungguh mendesain pelaksanaan Pemilu sebagai formalitas, hanya karena tidak ingin dicap dunia luar sebagai rezim otoriter. Langkah pertama adalah menyederhanakan peserta pemilu ke dalam dua partai dan satu golongan. Dapat dipastikan, sebagai mesin politik pemerintah, Golkar selalu mendominasi setiap pemilu. Tidaklah aneh, melalui KORPRI, setiap PNS diharuskan memilih Pohon Beringin. Para petani didoktrin untuk memilih Nomor Dua. Selain itu intervensi pemerintah terhadap dua partai, PPP dan PDI menjadikan suara rakyat tidak berarti apa-apa di negeri ini.

Menyadari hal itu, para aktivis pro-demokrasi yang mulai berjuang sejak tahun 1970-an, dan kemudian dibungkam dalam Peristiwa Malari 1974, dan 1978 kemudian menjadi motor pengerak sikap apatis. Dari merekalah ajakan untuk tidak memilih, dengan memakai istilah Golongan Putih untuk mengontraskannya denga Golkar. Isu ini mulai mengemuka pada 1980 dan memuncak pada tahun 1990-an, terutama dalam Pemilu 1992 dan 1997. Dalam membaca fenomena ini, tentu dapat disimpulkan bahwa dengan pembungkaman suara rakyat negara ini toh dapat mengklai prestasi-pretasi, swasembada beras 1982, negara industri, proyek IPTN, dan lain-lain sebelum dipreteli oleh Krisis Moneter 1997.

Dikelabuhi Reformasi

Harapan rakyat kembali memucak tatkala gaung Reformasi ditabuh. Mereka percaya demokrasi akan membawa pada kehidupan yang lebih baik. Pemilu 1999 merupakan salah satu pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu. Puluhan juta masyarakat terpikat pada ketokohan Megawati Soekarnoputri dan PDI perjuangannya. Walaupun Mega tidak langsung menjadi presiden, namun di awal millennium Ia berhasil mengambil alih kekuasaan, namun dengan prestasi yang tidak dapat dibanggakan. Popularitasnya merosot pada pemilu 2004, yang menggunakan sistem pemilihan umum langsung. Bekas menteri yang dipecatnya, Soesilo Bambang Yudhoyono, berhasil membangun citra intelektual dan sukses mencuri perhatianya rakyat. Akhirnya, SBY berhasil memenanggi Pemilu langsung pertama dan menjadi presiden sampai detik ini.

Walaupun SBY dipandang sebagai presiden yang sukses, namun ia dicap gagal meningkatkan kesejateraan riil rakyat  miskin. Meskipun pemerintahannya mengklaim terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejateraan rakyat, namun pada kenyataanya banyak rakyat yang terbelenggu dalam kemiskinan. Isu inilah yang coba diangkat oleh saingan-saingannya dan mencap SBY sebaga antek neo-liberal dalam kampanye Pemilu 2009. Partai Demokrat secara resmi telah memenanggi  Pemilu Legislatif (Pileg) 2009, namun belum pasti SBY mulus melenggang  sebagai Presiden periode 2009-2014. Bagaimana kita menyikapi Pemilu Presiden 2009?

Secara holistik, sebagian rakyat mulai bersikap apatis terhadap penyelenggaraan pemilu. Sikap itu ditunjukkan dengan besarnya jumlah golput, sekitar 49 juta pada Pileg 2009. Mereka berpendapat bahwa DPR/MPR telah mengalami disfungsi, walaupun rakyat diberi kesempatan memilih calegnya secara langsung. Opini masyarakat semakin negatif, manakala tiga pasang calon presiden yang mencalonkan diri hanya dari golongan klasik. Megawati yang gagal sebagai presiden pada 2001, Prabowo yang terlibat kejahatan HAM berat selama dekade 1990-an, Wiranto yang bertanggungjawab pada demonstasi 1998, Yusuf Kalla tokoh opurtunis dan setengah hati mencalonkan diri sebagai capres, SBY yang tidak populer di kalangan rakyat, dan Boediono yang dicap neo-liberal. Kalau calon-calon yang diajukan kualitasnya tidak meningkat, bagaimana mungkin negara ini makin maju? Apakah kita mau siap dipimpin oleh presiden yang siap menang tetapi tidak siap kalah? Pemimpin yang seadanya? Elit yang merupakan representasi dari Neo-Orde Baru dalam bentuk lain? Pilihannya hanya dua, memilih satu calon presiden yang tersedia dengan konsekuensi mempertanggunjawabkan pilihan tersebut atau memilih untuk tidak memilih sebagai wujud keprihatinan terhadap negara ini. Toh, sejarah telah membuktikan negara ini tidak akan hancur ketika rakyatnya salah memilih pemimpin atau bahkan tidak memilih pemimpinnya sama sekali. Sekarang, hati nurani yang menentukan. Terserah Anda.

Practicing The Methodology of History ; Epistemology Approach

In its development, Science of History recognizes three important epistemology, reconstruction, construction, and deconstruction. Each epistemology produces a methodology that is different with each other.

Construction result the methodology of narrative history. Historiography that is generated are also aimed to provide a logical description of the development of a process based on common sense, imagination, expression, language, facts and knowledge[1]. Reconstruction result the methodology of  structural history that emphasizes the structural approach to social sciences (especially the theory and concepts) to produce historiography does not just recount the events but also to explain the incident[2]. Later on, surface deconstruction with a methodology of relative history  that emphasizes  linguistic turn and narrative turn as a product of culture and intellectual to provide new understanding of the past[3].

However, in Indonesia’s historiography, the historians tend to use only one of methodology that based from Science of History epistemology. After the narrative history developed in the national historiography framework (1957), at the 1970 The Second Seminar of History, it was begin to show interest in using the approach of social sciences in explaining historical events[4]. Since that time, even until now, it is considered the explanation of structural history which is considered quite satisfactory. However, after the collapse of New Order in 1998, come up to the surface discourse to change the structural history which is considered as the product of political rather than intellectual products and urged the creation of a new history[5].

This trend, in fact, is more harmful than beneficial in the development of Indonesia historiography. In fact, up to a certain degree, the methodology is more useful for molting it into one than fought against. This paper shows the possibility of obtaining it.

The main characteristic of historical research will not be separated from the chronology, the emphasis on process, and the use of credible and authentic sources. Regarding to this, the methodology in narrative history is still relevant used to produce historical works that based from the chronology events. In addition, several events need to be able to show the causality. So that, the process of change can be seen in the historical research. Narrative history also provides the instruments that can help to search the relevant and authentic historical sources. In narrative history tradition, the historical research based on the use the authentic and relevant historical sources. So, the methodology of narrative history can be used to hold the main characteristic of historical research

In addition, in line with the development of the era, Science of History is required to develop an analysis that not only presents the story but also can give a donation in the life of the society. For that, Science of History borrows the theories and concepts of social sciences to enrich the historical analysis. But, it isn’t mean that use the theories and concepts from social sciences in historical research is  definite the Science of History same with the social sciences that are aimed to find a generalization of the phenomenon. Science of History still emphasizes the uniqueness and the theory of the concept of social sciences is the only instrument in the analysis of historical research.

Use the theory and concept of social sciences in historical research can produce a more profound and historical variants, such as cultural history, social history, art history, etc, and the actors of history not only the “big man” but also the” common people”. However, often miss from  the attention that  structural history is  making the historical writing formal, complex,  bore. This can be seen with the low interest in reading the historical works that produced by the professional historian.

The society  are more likely to work with amateur historians, who came from the common persons, such as the witness history, political elite, journalists, etc and so for that, actually, the historian must apply the methodology in relative history (deconstruction) in each of his works. That is, the approach linguistics turn  and narrative turn that emphasizes the language as a cultural and intellectual products. The historiography must be able to present the popular style of writing that showed in the literature work (novel roman, and short story), so that the works of professional historians are not only built for the professional  historians itself but also built to the general public. However, keep in mind also the adaptation of popular style of writing  is intended only to facilitate the understanding of readers and not the reduction of facts that are in the works of history.


[1] Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta :Gramedia, 1992).

[2] Ibid.

[3] Helius Sjamssudin, Metodologi Sejarah (Jogjakarta : Ombak), hal. 339-340.

[4] Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Jogjakarta, Tiara Wacana,2003), hal 7.

[5]Bambang Purwanto, Reality and Myth in Contemporary Indonesian History, Humaniora Vol XIII   No.2/2001, hal 111.