Menggugat Praktik Penghakiman Massal di Indonesia



Siang hari yang terik di sebuah stasiun. Serangkaian kereta ekonomi baru saja tiba dari Jakarta. Saat kereta itu berhenti, sontak terjadi keriuhan. Gerbong yang tidak terlalu besar itu seperti medan pertempuran antara penumpang yang ingin cepat turun dan ingin cepat naik. Di tengah keriuhan itu, seorang pria muda yang merasa kantong celana belakangnya dirogoh berteriak, “copet…copet”.

Teriakan sang  lelaki muda  menjadi perhatian seluruh orang  yang ada di stasiun penghabisan itu. Tampaknya, setelah sadar dompetnya diambil,  pria muda lalu mengejar seseorang laki-laki kurus berpakaian lusuh. Saat sang korban itu merasa pasrah karena tertinggal jauh oleh sang pencopet yang lari tunggang-langgang, tiba-tiba segerombolan orang dengan spontan dan tanpa aba-aba mencoba mengejar sang pencopet. Laki-laki malang itu berhasil ditangkap. Ia dihadiahi bogem mentah oleh hampir setiap orang yang ada di stasiun itu, walaupun sudah mengembalikan dompet itu kepada empunya.

Kejadian itu, kalau saya tidak salah ingat, terjadi setahun yang lalu sekitar bulan puasa. Sebagai calon penumpang yang sedang menunggu kereta yang terlambat, saya hanya bisa mengeleng-gelengkan kepala dan sesekali berteriak, “woi ini bulan puasa, tahan nafsu kalian !”. Sayang, teriakan saya tak banyak membantu lelaki pencopet yang babak belur dan bajunya telah menjadi compang-camping itu.

Efek Jera yang Tidak Efektif

Praktik penghakiman masal telah dianggap sebagai hal yang lumrah di negara ini. Ketika seorang pelaku kejahatan tertangkap tangan, hampir pasti massa akan memberikan hukuman, biasanya berupa bogem mentah. Bahkan Ketika harga BBM belum selangit, tidak jarang korban penghakiman massal itu dibakar hidup dan akhirnya meregang nyawa. Seringkali, pihak yang berwajib pun tak berdaya dan terkesan memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk menghukum pelaku kejahatan tersebut.

Bagi sebagian masyarakat, penghakiman massal telah menjadi kultur. Praktik main hakim sendiri kerap dilakukan untuk memberikan efek jera pada pelaku dan calon pelaku kejahatan. Akan tetapi, pada kenyataannya, cara ini tidak terlalu efektif. Faktanya Tindak kejahatan, seperti  pencopetan, penjambretan, dan pencurian di ruang publik  dari tahun ke tahun semakin meningkat, bahkan metode yang digunakan pun  semakin canggih.  Mengapa hal ini terjadi?

Pada dasarnya, para pelaku tindak kejahatan di Indonesia memilih dunia hitam karena memang tidak memiliki pilihan pekerjaan yang lain. Berbeda dengan penjahat di negara-negara Eropa dan Amerika , khususnya yang termasuk kelas kakap, yang bermotif melampiaskan kepuasan batin karena menganggap tindak kejahatan yang dilakukannya  adalah seni, di samping pekerjaan. Namun di Indonesia, motif para pelaku kejahatan  adalah untuk memenuhi kepentingan ekonomi, demi  mencari sesuap nasi.

Kesejateraan dan Keadilan

Untuk mengantisipasi masalah ini , pemerintah harus segera  mengambil jalan untuk menekan angka kejahatan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jalan yang paling kongkrit adalah merealisasikan berbagai  kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejateraan rakyat. Pembinaan dan pelatihan , pemberian modal usaha, dan penyedian lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berpendidikan dan berketerampilan  rendah menjadi prioritas. Dengan begitu, niscaya angka kejahatan  akan dapat ditekan karena kelompok masyarakat yang terpinggirkan itu akan memiliki alternatif pekerjaan lain yang lebih layak dibanding terjun ke dunia hitam.

Selain itu, pemerintah harus pula memikirkan bagaimana memupus kultur penghakiman massal di tengah masyarakat. Langkah awal yang dilakukan haruslah tegas karena kultur ini telah mengurat dan mengakar selama bertahun-tahun. Pemberian sangsi hukum bagi para pelaku tindak main hakim sendiri akan memberikan keenganan pada masyarakat untuk melakukan praktik yang telah memakan banyak korban tersebut. Setelah itu baru dipikirkan kebijakan yang bersifat persuasif agar masyarakat sadar bahwa negara ini diatur oleh hukum positif, bukan hukum rimba.

Advertisements

Keluarga, Nepotisme, dan Dunia Politik

Nepotisme dalam konteks apapun adalah dosa besar yang diharamkan semenjak kelahiran bayi reformasi lebih dari satu dasawarsa silam. Akan tetapi jamak terlihat bahwa  praktik nepotisme kembali akrab dan lazim dilakukan  dalam lingkaran kekuasaan negeri ini. Ironisnya, tidak seperti kolusi dan kolusi, praktik nepotisme tidak pernah ditindak secara tegas dan terus tumbuh subur dalam berbagai kehidupan masyarakat.

Tuduhan ini terbukti bukan isapan jempol. Tengok saja struktur kepengurusan partai politik di Indonesia. Beberapa partai politik besar, diakui atau tidak, menampakkan keterkaitan anggota keluarga dalam jabatan-jabatan penting. Memang para anggota keluarga yang terlibat itu tidak sedikit yang menunjukkan kualitas yang mumpuni. Berlatar belakang pendidikan luar negeri namun minim pengalaman politik, para “kader titipan” ini seringkali  melakukan loncatan karier melampaui para kader senior yang telah mengabdi lama kepada partai.

Jalan Panjang Praktik  Nepotisme

Praktik nepotisme telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Istilah nepotisme diambil dari kata latin nepos yang berarti “keponakan” atau “cucu”. Dalam catatan sejarah, praktik nepotisme tumbuh subur sejak abad pertengahan di kalangan agamawan.  Beberapa uskup dan paus, menunaikan kaul selibat dan tidak mempunyai anak , seringkali menyerahkan jabatan-jabatan tertentu kepada keponakan, cucu, dan kerabatnya. Cara ini ditempuh untuk melegitimasi dinasti kepausan dalam hierarki Gereja Katolik Roma.

Beberapa Paus ternama pernah terlibat dalam praktik nepotisme ini. Dalam  New Catholic Dictionary disebutkan bahwa Paus Kallistus III  mengangkat dua keponakannya menjadi kardinal  dan bahkan salah satu keponakannya yang bernama Rodrigo berhasil menjadi pimpinan tertinggi umat Katolik yang bernama Paus Alexander VI. Untuk mengantisipasi praktik nepotisme ini, pada 1692, dikeluarkan Romanum cecet pontificem oleh Paus Innosensius XII. Isinya antara lain melarang semua paus untuk mewariskan tanah, kantor, pendapatan kepada sanak keluarga, dengan pengecualian bahwa seorang saudara yang paling bermutu dapat dijadikan seorang Kardinal (Catholic Encyclopedia).

Selain itu, dalam sejarah Dunia  praktik ini pun lazim dilakukan. Salah satu pemimpin legendaris yang terkenal melakukan praktik ini adalah Napoleon Bonaparte. Ketika ia berhasil menduduki beberapa negara Eropa secara spontan Napoleon menunjuk kerabatnya untuk menjadi pimpinan. Di Belanda, misalnya, Napoleon menunjuk adiknya Louis Napoleon untuk menjadi pemimpin di Belanda. Sementara di Mesir, Napoleon juga menunjuk adiknya Champoleon sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negeri padang pasir tersebut. Champoleon kemudian terkenal karena menemukan berbagai peninggalan masa Mesir Kuno, seperti Piramid.

Di Indonesia, praktik nepotisme juga tumbuh subur dalam lingkaran kekuasaan. Keluarga Cendana, misalnya, menjadi simbol praktik nepotisme masa Orde Baru. Bahkan, beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa, salah satu faktor yang menyebabkan kejatuhan Orde Baru adalah dominasi praktik nepotisme di kalangan keluarga presiden yang menyebabkan berbagai pihak geram dan menyerang balik secara  diam-diam kekuasaan  rezim Orde Baru.

Bentuk lain  praktik nepotisme pada masa Orde Baru adalah pengangkatan perwira-perwira militer dalam berbagai jabatan sipil. Soeharto dikenal sebagai sosok yang gemar menunjuk kolega-kolega militernya dalam berbagai jabatan militer. Dari wakil presiden sampai walikota pada saat itu rata-rata dijabat oleh kalangan militer. Hasilnya, kekuasaan Orde Baru dapat merepresi lawan-lawan politiknya mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Tidak heran, stabilitas menjadi cirri pemerintahan Orde Baru selama lebih dari tiga dasawarsa.

Mengabdi pada Kekuasaan

Dalam berbagai catatan dapat disimpulkan bahwa praktik nepotisme lazim dilakukan oleh para penguasa untuk melegitimasi dan melestarikan kekuasaannya. Para penguasa lebih percaya pada ikatan keluarga daripada kemampuan seorang politikus karier. Walaupun para kerabat tidak memiliki pengalaman di bidang politik yang cukup, loyalitas menjadi alasan utama penguasa memilih anggota keluarga untuk duduk dalam lingkaran kekuasaan.

Pada sisi lain, anggota keluarga penguasa pun memanfaatkan peluang emas untuk duduk dalam jabatan-jabatan strategis. Mereka lebih memilih jalan pintas untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan daripada berakarier dari bawah, menimba pengalaman, dan mematangkan karakter sampai akhirnya pantas disebut politikus yang berpihak kepada rakyat.

Ya begitulah. Ketika praktik neoptisme lazim dilakukan dapat dipastikan yang diperjuangkan penguasa bukanlah kesejateraan rakyat tetapi kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan.

Tragedi Kejahatan Intelektual

Dunia pendidikan sejatinya menghasilkan kaum intelektual yang selalu berkarya dalam misi suci memajukan taraf kehidupan masyarakat dan  bangsa. Namun belakangan ini citra ‘orang sekolahan’ ini  mulai disoroti menyusul banyak ditemukannya praktik kejahatan intelektual. Mulai dari kebocoran soal Ujian Nasional (UN) yang dilakukan calon-calon intelektual sampai kasus plagiarisme yang menimpa guru besar sebuah perguruan tinggi ternama. Bila ragam kejahatan intelktual hampir selalu menempatkan oknum intelektual sebagai subjek, namun dalam beberapa kasus justru kaum inteletual menjadi objek penderita yang ditindas oleh penegak hukum.

Dalam kasus pembriedelan dan pembakaran buku, misalnya, cukup jelas menunjukkan bagaimana kreativitas kaum inteletual dibatasi dan dibungkam. Di Jambi, sebanyak 13 judul buku pelajaran sejarah untuk tingkat SMA dan SMP yang dilarang peredarannya telah disita oleh Kejaksaan Tinggi setempat.  Rencananya 218 eksemplar buku yang diamankan ini akan dibakar dan disaksikan pejabat setempat.  Hal yang ironis dan irasional adalah bagaimana mungkin buku-buku karya kaum intelektual bangsa diperlakukan sama seperti pemusnahan narkoba dan minuman keras ilegal ?

Pembungkaman

Praktik ini mengindikasikan bagaimana negara berusaha memonopoli kebenaran ilmu pengetahuan. Padahal tidak ada ilmu pengetahuan moderen yang objektif. Subjektivitas menjadi hal yang jamak dan berterima selama penulisnya dapat mempertanggungjawabkan validitas karya yang ditulisnya. Polemik dan kontroversi menjadi bagian dari dialog intelektual guna  mencapai objektivitas ilmu pengetauan.

Dalam sejarah Eropa terdapat sebuah fase ketika ilmu pengetahuan Yunani kuno dimonopoli oleh kaum agamawan. Ketika itu khalayak umum tidak diperbolehkan mengakses karya-karya klasik tersebut. Masa ini disebut “The Dark Age”. Praktik seluruh lapisan masyarakat dikendalikan oleh kaum agamawan yang menguasai ilmu pengetahuan. Toh, monopoli itu tidak selamanya dapat dipertahankan karena manusia adalah mahluk pemikir yang selalu bertanya tentang lingkungan sekitarnya. Rangkaian yang tak terjawab itu terakumulasi dan membuncah melahirkan masa pencerahan  yang disebut (Renaissance).

Sejarah, Tafsir Masa Lampau

Dalam relasi antar negara dan ilmu pengetahuan, sejarah menjadi  ilmu pengetahuan yang ‘seksi’ bagi kaum penguasa. Bahkan ada ungkapan, “sejarah selalu ditulis oleh sang pemenang”. Pihak yang kalah tidak akan mendapat ruang yang luas dalam historiografi penguasa, bahkan menjadi kambing hitam yang dinistakan. Oleh karena itu, sejarah merupakan instrumen yang penting untuk melegitimasi kekuasan.

Predikat istimewa itu diperoleh karena sejarah berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan lain yang memfokuskan kajian pada periode kekinian. Ia  adalah ilmu yang menafsirkan kejadian-kejadian lampau, yang seringkali terhubung dengan kekuasaan. Artinya, sejarah bukan  peristiwa masa lalu itu sendiri. Seorang sejarawan tidak dapat kembali ke masa lampau untuk mengungkap peristiwa yang diamatinya. Untuk menafsirkan masa lalu ia bertumpu pada jejak-jejak peninggalan masa lampau. Tanpa itu, sejarawan adalah ilmuan yang impoten.

Ironisnya, pemahaman ini yang belum diketahui masyarakat dan sengaja tidak disosialisikan oleh negara. Selama ini masyarakat lebih banyak didikte oleh penguasa daripada disediakan ruang dialog untuk mendiskusikan peristiwa-peristiwa masa lampau yang sensitif. Akibatnya, sejarah menjadi doktrin benar dan salah dalam menilai berbagai peristiwa masa lampau. Tidak heran memang. Sejarah bangsa ini hampir selalu indentik dengan pembelokan dan pembungkaman  sejarah demi kepentingan melanggengkan kekuasaan.

Selama kebenaran sejarah diberangus, maka masyarakat tidak akan keluar dari masa “Th Dark Age” yang diciptakan penguasa demi kepentingan politisnya.

Korupsi Sistematis

Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menjadi salah satu faktor pemicu lahirnya gerakan reformasi 1998. Lebih dari satu dasawarsa berbagai usaha untuk mengobati ‘penyakit’ ini, namun sampai sekarang belum didapatkan obat yan mujarab. Bila dahulu kroni Orde Baru yang dijadikan objek penderita, kini pemain-pemain baru yang berelasi dengan kekuasaan mencoba mencari peruntungan. Telah banyak yang ditangkap, namun tidak sedikit yang menikmati hasilnya.

Kasus yang menghebohkan belakangan ini adalah terungkapnya praktik makelar kasus yang melibatkan berbagai institusi penting, yang sejak dahulu memang telah dikenal masyarakat sebagai ‘lahan basah’. Ironisnya, kasus ini tidak dapat diendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kinerjanya dari waktu ke waktu semakin menurun akibat berbagai polemik yang terjadi di dalam organisasi itu. Kalau tidak ada barisan sakit hati, yang diwakili mantan Kabareskim Polri, yang juga mempopulerkan istilah ‘Cicak versus Buaya, Komjen Susno Duaji, hampir dipastikan korupsi sistematis ini tidak akan pernah terungkap.

Lahan (Pajak yang) Basah

Dalam ingatan kolektif masyarakat, pajak tidak hanya diartikan sebagai iuran wajib yang harus dibayarkan setiap warga negara, tetapi juga ‘lahan basah’ tempat para pegawai pajak meraup keuntungan.  Dalam praktiknya, para pegawai pajak ini seringkali dikesankan mendapatkan penghasilan dari gaji resmi yang dibayarkan setiap bulan saja. Akan tetapi penghasilan-penghasilan sampingan bernilai besar yang berasal dari korupsi pajak.Tidak heran bila kantor-kantor pajak menjadi ruang-ruang strategis yang banyak diincar banyak pihak.

Seturut peribahasa “Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”, banyak orang yang rela menempuh jalan belakang untuk memasuki kantor tersebut. Caranya menyetorkan sejumlah uang pada oknum-oknum tertentu yang berelasi dengan petinggi Direktorat Pajak. Praktik itu jamak dilakukan walaupun tak kasat mata, ketika penerimaan mahasiswa baru di sekolah kedinasan yang menyuplai mayoritas pegawai pajak di seluruh Indonesia.

Ada sebuah doktrin terselubung yang dikembangkan dan membuat praktik KKN menjadi hal yang  biasa dalam kantor pajak. Para pegawai kantor pajak pasti akan menolak bila praktik ini digulirkan secara sistematis. Mereka pasti akan berdalih apabila hal tersebut merupakan tindakan segelintir oknum-oknum pegawai pajak. Alasan yang klasik yang bertolak belakang dengan realitas yang ada. Ironis memang.

Kultur Kepolisian

Dalam institusi kepolisian yang mempunyai sistem komando yang ketat, praktik KKN pun sangat potensial terjadi. Namun penelusuran praktik semacam ini sulit dilakukan. Sejak Polisi berdiri mandiri di luar Tentara Nasional Indonesia (TNI), praktik ini kemungkinan lebih kerap terjadi.  Inisiatornya tentu bukan kopral-kopral polisi, tetapi perwira tinggi yang tamak akan kekayaan material.

Sulitnya mengungkapkan praktik KKN di dalam tubuh kepolisian setidaknya dapat dilihat sampai sekarang. Cukup jarang, bahkan seingat saya tidak pernah terjadi, terungkap kasus korupsi di dalam Kepolisian Indonesia. Baru setelah perwira tingginya mengungkapkan adanya praktik KKN, terungkaplah skandal yang melibatkan lagi-lagi oknum kepolisian berelasi dengan pegawai pajak yang mengelapkan pajak puluhan milyar rupiah.

Korupsi Sistematis

Praktik korupsi di Indonesia telah menapaki fase barunya yang lebih kompleks. KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi yang dipuji banyak pihak selama ini ternyata tak mampu mengungkapkan kasus ini. Pasalnya, praktik korupsi sistematis ini tidak hanya melibatkan dua atau tiga pihak saja, tetapi juga berbagai pihak yang terlibat jaringan yang terkoordinasi dengan baik.

Solusi yang dapat ditempuh untuk membongkar kasus-kasus korupsi sistemik semacam ini adalah menjerat seluruh pelaku yang terlibat. Tentunya implementasinya tak semudah wacana yang didengungkan. Jangan sampai pelaku-pelaku kelas teri saja yang tertangkap, sementara pelaku kelas kakap yang memiliki kekuasaan dan kekayaan bebas melenggang dan bersembunyi di negeri seberang. Setelah pegawai pajak, pihak kepolisian,  pengusaha , dan pengacara siapa lagi yang akan terlibat dalam korupsi sistematis ini ? 

Pasar Baru

Sore itu, sinar sang surya telah temaram. Seorang gadis cilik duduk santai di sebuah warung pojok. Sebentar ia meletakkan kardus berisi minuman kemasan, lalu bercakap dengan penjaga warung dan memesan semangkuk mie instan.

“Bagaimana dagangan hari ini? Laku nggak?”, tanya penjaga warung. “Wah sepi, kurang laku hari ini”, balas sang gadis cilik. “Harusnya bersyukur, ada dagangan yang laku dan nggak digaruk!”, tukas penjaga warung. “Memang kenapa sih nggak boleh berjualan di Pasar Baru?, jawab sang gadis cilik. “Memang udah dari sananya”, jawab penjaga warung. Sang gadis mengangguk, tanda puas.

Praktik penggarukan pedagang kaki lima yang mangkal memang telah menjadi rutinitas keseharian. Namun, para pedagang tidak jera untuk berjualan di seputaran Pasar Baru. Bahkan, mereka punya jurus jitu untuk menangkal penggarukan yang dilakukan satpol PP itu. Kemampuan itu mereka dapatkan dari pengalaman bermain ‘kucing-kucingan’ dengan petugas penegak disiplin itu.

Sejak dilakukan pembenahan beberapa tahun baru, memang wajah Pasar Baru mulai berubah. Pusat perniagaan tertua di Jakarta ini tidak saja terlihat lebih teratur dan memberikan kenyamanan dalam berbelanja, tetapi juga ada mengajak bernostalgia ke masa lalu yang dicitrakan melalui gerbang pasar itu yang dibiarkan berdiri tegak. Lepas dari itu, toko-toko yang berjajar di dalam pasar itu tidak banyar berubah, baik bentuk fisik bangunannya yang tua dan pelayanannya yang konvensional.

Mungkin citra Pasar Baru tidak sebenderang masa lalu, tertutup oleh kemegahan berbagai mal yang menjamur di Ibukota. Namun, pada akhir minggu dan libur kawasan ini penuh sesak dijejali para pengunjung yang berbondong-bondong membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Harganya yang lebih murah dan nostalgia masa lalu membuat Pasar Baru memiliki pelanggannya tersendiri. Mereka rela berdesak-desakan berpeluh keringat demi mendapatkan barang murah dan menggali kenangan masa lalu.

Pada masa kolonial, Pasar baru merupakan pusat perniagaan elit yang ramai dikunjungi oleh kaum elit Batavia. Tidak heran, letak pasar ini yang strategis berdekatan dengan daerah Rijswijk (Jalan Veteran sekarang) membuat pasar ini ramai dikunjungi oleh orang-orang Eropa, Timur Asing dan Pribumi. Itulah sebabnya relasi multirasial menjadi barang yang biasa di dalam pasar ini.

Hal unik lainnya yang dapat ditemukan dalam pasar yang dibangun sejak 1820 ini adalah kehadiran pedagang-pedagang India yang berdampingan dengan pedagang Tionghoa dan Pribumi. Biasanya pedagang-pedagang ini memiliki spesialisasi tertentu. Pedagang India lebih banyak bergelut di dunia kain meteran. Sementara pedagang Tionghoa berbasis di bisnis pakaian dan pedagang Pribumi bergelut di bidang alas kaki.

Di tengah serangan toko-toko bermerek yang bertebaran di pusat perbelanjaan moderen, toko-toko tua masih dapat bersaing. Beberapa toko tua yang masih tegak berdiri di antaranya  toko Melati (perabot rumah tangga), toko jam Tjung-tjung, dan Toko kacamata Seis. Selain itu ada pula penjahit jas legendaris, seperti Isadras, Gehimal, dan Hariom. Toko kain tua Bombay dan Lilaram juga masih ramai dikunjungi.

Pasar berlanggam arsitektur Eropa-Tionghoa ini masih kokoh berdiri di tengah semaraknya pasar-pasar moderen yang menjual merek-merek terkenal. Sebelum munculnya berbagai mal di Jakarta, Pasar baru bersama Pasar Pagi, yang kemudian berubah menjadi pusat perbelanjaan Mangga Dua, merupakan tempat perbelanjaan favorit warga Jakarta.

Kini, hanya Pasar Barulah yang dapat bersaing di tengah gelombang modernisme dan menjaga memori historis masyarakat Jakarta.

Berplesir sambil Belajar, Pengalaman Mengunjungi Museum Etnobotani Indonesia

Sengatan sinar matahari di siang bolong tak mengurangi semangat ratusan anak-anak sekolah dasar untuk berbaris rapi di sepanjang trotorar. Bersama rombongan yang lain, mereka akan mengunjungi Istana Presiden, yang belakangan ini  terbuka untuk umum dalam rangka Istana Bogor Open memeringati hari jadi Kota Bogor ke-527.

Suasana riuh rendah pelajar sekolah dasar rupanya menjalar ke kompleks Pusat Penelitian Biologi Lembanga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( Puslitbang LIPI), tepat di seberang Istana Bogor. Namun suara riang gembira anak-anak SD itu terhenti hanya sampai pelataran parkir gedung yang dikelola oleh Puslitbang LIPI ini. Padahal, tepat di belakang tempat parkir tersebut, ada sebuah objek wisata yang mengugah rasa ingin tahu murid-murid berseragam putih merah itu. Keheningan langsung menyergap manakala kita menyusuri jalan kecil yang menghubungkannya dengan sebuah gedung berlantai lima, tempat  Museum Etnobotani Indonesia (MEI) berada. Pintu museum itu tertutup dan tidak ada seorang petugas pun yang berjaga menjadi jurus ampuh untuk menghalau pengunjung. Suara rintihan kipas angin yang menua dan kesan angker karena kurangnya penerangan  segera menyambut para pengunjung yang masuk ke dalam ruangan utama museum itu.

Sebenarnya untuk mencapai Museum Etnobotani cukup mudah. Letaknya yang strategis, tepat di seberang pintu masuk Istana Bogor yang berdekatan dengan Gereja Zebaoth. Dengan menggunakan angkutan umum dari Terminal Baranang Siang dibutuhkan waktu sekitar lima menit, pun dari Stasiun Bogor hanya butuh tiga menit saja. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli tiket masuk pun tidak mahal, cukup 1000 rupiah.   Pintu masuk museum ini sebenarnya terletak di Jalan Kantor Batu. Akan tetapi, karena pintu gerbangnya ditutup, pengujung harus masuk melalui pintu Puslitbang Biologi LIPI di Jalan Djuanda No.22-24. Itupun harus menyusuri jalan kecil sepanjang 50 meter dari bangunan utama. Dari situ kita akan menemukan sebuah gedung berlantai lima, di mana museum ini terletak  di lantai dasar.

Sebuah pintu besar bercat abu-abu yang mengubungkan dengan ruangan utama segera menyambut para pengunjung. Tidak ada loket di museum itu, yang ada hanyalah sebuah papan bertuliskan Museum Etnobotani Indonesia ,Tema Pemanfaatan Tumbuhan Indonesia dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi para pengunjung.  Ruang utama MEI berbentuk labirin dengan luas 1600 meter pesegi, dengan  lima lorong yang masing-masing berisi tiga sampai empat etalase kaca untuk menyimpan benda koleksi.

Teknologi Tradisional Nusantara

Museum ini digagas oleh seorang ilmuan yang juga ketua  Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (sekarang LIPI), Prof. Sarwono Prawiroharjo pada 1962. Pada saat itu, Prof Sarwono menyadari pentingnya sebuah wadah untuk menyimpan dan melestarikan teknologi dan ilmu pengetahuan lokal dari seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia. Pada 1973, diadakan sebuah pertemuan di Puslitbang Biologi yang dihadari oleh para ilmuan, yang tidak saja datang dari bidang pertanian, tetapi juga Antropologi, Kemasyarakatan, Biologi, dan Museumologi untuk mematangkan konsep museum tersebut.  Sejak saat itu dimulai usaha untuk mengumpulkan barang-barang yang kelak akan menjadi koleksi museum tersebut.

Istilah etnobotani, pertama kali dipopulerkan oleh Dr.  J.W. Harshberger pada 1595. cabang dari Ilmu Pertanian ini mempelajari tentang tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan, obat-obatan, pakaian, perkakas, dan  bangunan, serta sesaji dalam upacara adat. Barang-barang yang dipamerkan di museum ini berasal dari penjuru Nusantara. Pada 1982 Museum Etnobotani Indonesia mulai beroperasi bersamaan dengan peresmian bangunan tersebut oleh Prof. B.J. Habibie, bertepatan dengan peringatan 165 tahun berdirinya Kebun Raya Bogor (KRB).

Koleksi yang dipamerkan di MEI adalah barang-barang berbahan dasar tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat, terutama suku-suku bangsa di seluruh Indoensia. Artinya berbagai teknologi tradisional dan kreasi ilmu pengetahuan lokal, seperti bahan pangan, sandang, papan, obat-obatan tradisional, alat rumah tangga, alat transportasi, alat pengolah pertanian, perikanan, alat musik, sarana upacara adat, mainan anak, dan juga kosmetik tradisional yang keseluruhan berbahan dasar tumbuh-tumbuhan dipamerkan di museum itu. Sebelum 2006 ,museum ini sudah memiliki sekitar 2.000 benda yang dipamerkan. Koleksi ini semakin bertambah setelah PT. Eisai, mitra kerja LIPI dari Jepang yang berkonsentrasi pada ekspolarasi tumbuh-tumbuhan di Indonesia, menghibahkan berbagai koleksi baru pada 2006. Sampai sekarang terdapat 5.118 simplisia, 169 koleksi hidup dan 2450 herbarium spesimen yang menjadikannya tempat penyimpanan paling lengkap dan satu-satunya di Indonesia.

Oleh karena berbahan dasar tumbuh-tumbuhan yang mudah membusuk maka koleksi-koleksi yang dipamerkan kemudian diawetkan. Ada dua jenis cara pengawetan yang dilakukan, yaitu pengawetan kering dan pengawetan basah. Pengawetan kering dilakukan hampir untuk semua koleksi, sedangkan pengawetan basah hanya terbatas pada sampel buah-buahan. Selain itu, barang-barang yang dipamerkan pun terbagi atas barang-barang yang dipamerkan secara langsung dan barang-barang yang dipamerkan di etalase kaca. Barang-barang yang berbahan dasar  keras dengan tekstur yang solid dan dapat diraba dengan tangan dipamerkan di bagian depan museum, sedangkan barang-barang langka, bertekstur lembut dan mudah rusak apabila disentuh dipamerkan di etalase kaca yang berjejer di sepanjang  lorong museum. Setiap jenis barang yang dipamerkan diberi nama, kegunaan, dan informasi tentang tumbuhan apa yang menjadi bahan dasar pembuatnya.

Selain itu, hal lain yang menarik dari museum tersebut adalah tata pencahayaan ruangan tersebut.  Para pengunjung pasti akan terheran-heran bercampur takut karena seluruh ruangan museum ini gelap gulita, hanya terdapat beberapa sorot cahaya lampu di lorong-lorong museum yang menerangi koleksi tertentu. Namun demikian, penataan cahaya ini sengaja dilakukan oleh oleh desainer museum tersebut, selain untuk memfokuskan objek koleksi tertentu kepada para pengunjung. Sampai sekarang ada dua koleksi yang selalu menjadi perhatian para pengunjung, yaitu kain kafan suku dayak dan Rafflesia Arnoldi. Koleksi kain kafan yang terbuat dari daun pandan ini sudah sangat langka dan tidak digunakan lagi karena sebagain besar Suku Dayak telah meninggalkan agama tradisionalnya dari beralih ke agama Kristen, sedangkan koleksi Rafflesia Arnoldi sudah tidak dipamerkan lagi karena telah dipindahkan ke Cibinong.

Nasib Museum Etnobotani

Mengeliatnya Industri Pariwisata di Kota Bogor  ternyata tidak berdampak positif terhadap perkembangan pariwisata ilmiah. Kecuali Kebun Raya Bogor, yang lebih banyak digunakan sebagai tempat berkumpul dan piknik keluarga tanpa mengindahkan nilai edukasinya, dapat dikatakan mobil-mobil Jakarta dan warga Bogor sendiri terkesan menafikan keberadaan berbagai museum dan monumen bersejarah di kota ini. Mereka hanya tertarik pada wisata belanja dan makanan karena lebih cepat memberikan kepuasan instan. Begitulah nasib kebudayaan adiluhung yang semakin tergusur oleh produk kebudayaan populer yang menawarkan kenikmatan yang instan.

Pada sisi lain, sebenarnya, keberadaan Museum Etnobotani di Kota Bogor memegang peranan yang cukup penting bagi pelestarian lingkungan, termasuk isu global warming yang melanda planet bumi. Apalagi fungsi dan kedudukan Kota Bogor sejak masa kolonial sampai sekarang sebagai kota pusat penelitian Biologi, Pertanian, dan Peternakan. Meningkatnya suhu udara dan polusi di Kota Bogor, bukan saja menandakan berkurangnya fungsi Kebun Raya Bogor sebagai paru-paru kota, akan tetapi juga penggunaan peralatan-peralatan sehari-hari yang tidak ramah lingkungan, terutama peralatan dari plastik yang sulit dibusukkan

Dengan berkunjung ke MEI, masyarakat akan berpikir untuk menggunakan barang kebutuhan sehari-hari yang ramah lingkungan dan sehat bagi tubuh. Sebagai gantinya, mereka dapat  memanfaat teknologi tradisional yang ada dan masih memungkinkan untuk dipakai yang sebagian besar disimpan di Museum Etnobotani. Pemanfaatan teknologi tradisional, pada sisi lain, juga mengurangi ketergantung pada produk impor dan memberdayakan kembali barang buatan dalam negeri,  yang juga merangsang bangkitnya sektor usaha rumahan, tempat barang-barang itu diproduksi. Dengan demikian, tercapailah tujuan dari MEI, yaitu mendokumentasi pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya tumbuhan serta pengungkapan tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi lokal untuk dikembangkan menjadi komoditi nasional dan global.

Museum Etnobotani, sama seperti nasib museum-museum lainnya di Kota Bogor, jauh dari keramaian pengunjung. Dengan jam operasional yang cukup panjang, mulai pukul 08.00-16.00 WIB,  dan kompensasi biaya yang relatif murah, seribu rupiah, seharusnya banyak pengunjung yang datang bukan hanya sekedar berwisata, tetapi juga belajar tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Pada kenyataannya, dalam waktu dua bulan belum tentu ada pengunjung individual yang datang, paling-paling hanya pengujung rombongan yang sesekali menyambangi tempat ini. Alhasil, para pegawai museum, yang terdiri atas seorang pimpinan, tiga orang kurator edukasi, dan seorang petugas kebersihan, lebih banyak mengangur dan seringkali meninggalkan pekerjaan mereka, termasuk dalam urusan menyambut tamu yang datang berkunjung.

Pihak pengelola Museum Etnobotani pun harus berbenah, untuk mengemas tempat ini menjadi objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Berbagai problem klasik, seperti tempatnya yang terpencil, kurangnya publikasi, dan minimnya papan penunjuk arah mengakibatkan sebagian wisatawan dan masyarakat Kota Bogor  tidak mengetahui letak persis museum itu, apalagi barang-barang yang dipamerkannya di dalamnya.  Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Bogor juga harus turun tangan menganggapi permasalahan serius ini. Jangan hanya memerhatikan pariwisata artifisial yang semakin menyemerawutkan Kota Bogor. Solusi kongkritnya adalah membuat dan menawarkan sebuah program kunjungan yang mencakup berbagai museum dan monumen di Kota Bogor kepada masyarakat luas.

Ini Batik, Mana Batikmu ?

Seni Batik secara resmi diakui dunia internasional, melalui Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), sebagai bagian dari warisan dunia tak benda. Keputusan ini  merupakan formulasi dari hasil sidang UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab yang telah dipublikasikan secara global  melalui siaran pers di portal UNESCO tertanggal 30 September 2009.

Dengan kata lain, hak cipta Batik kini secara mutlak telah dimiliki oleh Indonesia dan  otomatis mengakhiri klaim produk budaya ini yang dilakukan oleh negara tetangga. Untuk merayakan “kemenangan” itu, pada Jumat (2/10), di banyak tempat Batik seketika  menjadi seragam resmi setiap manusia Indonesia.

Upaya Pelestarian

Seorang kenalan berkomentar dalam situs jejaring sosial,” Aneh ya rekan-rekan saya ini. Giliran disuruh mengganti kaos oblong dengan kemeja susahnya minta ampun, tetapi pagi  ini mereka tanpa perintah dengan kompak mengenakan pakaian serba Batik”. Media massa wadah untuk mengampanyekan “kemenangan” ini. Berbagai surat kabar terbitan Sabtu (3/10) membuat liputan dan menampilkan gambar yang mengekspresikan antusiasme  setiap orang untuk mengenakan Batik. Tayangan-tayangan di televisi pada hari yang sama pun menyajikan acara-acara bernuansa Batik. Apakah “kemenangan” ini perlu dirayakan? Ataukah ada tugas besar yang menanti setelah Seni Batik dikukuhkan sebagai warisan budaya dunia?

Secara sederhana, perayaan ini merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap pengakuan dunia internasional terhadap Seni Batik sebagai warisan budaya dunia tak benda milik Indonesia. Dukungan ini penting untuk menyosialisasikan Batik ke lingkup masyarakat pemilik kesenian itu sendiri. Langkah penyosialisasian ini sebenarnya telah dirintis oleh para pejabat pemerintahan yang memerintahkan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengenakan busana Batik setiap Jumat. Momentum pengakuan UNESCO atas Seni Batik yang direspon masyarakat luas dengan pengenaan busana Batik menjadi langkah berikutnya yang bukan saja bertujuan untuk memperkenalkan Batik semata sebagai produ budaya nasional, tetapi juga mengajak masyarakat secara rutin mengenakan busana Batik.

Namun demikian, kedua langkah tersebut belum cukup memadai terutama bila direlasikan dengan predikat Seni Batik sebagai warisan budaya dunia tak benda. Perlu dirumuskan langkah lebih lanjut dan media untuk mengimplementasikan langkah itu, dalam rangka melestarikan Seni Batik di Indonesia.  Langkah ini sangat penting, seperti yang telah diperingatkan Arif Havas Oegroseno, konsekuensi pendaftaran sebuah kesenian adalah habisnya masa berlaku hak cipta, 50 tahun setelah penciptanya meninggal. Setelah itu pihak manapun kembali dapat memperebutkan klaim kepemilikan  produk budaya itu.

Berbagai upaya yang mengarah pada pelestarian Seni Batik  sebenarnya telah dirintis.  Prioritas jangka pendek adalah melestarikan  keterampilan membatik di berbagai daerah produsen Batik. Untuk itu diperlukan wadah untuk menampung hasil karya para pembatik tersebut.  pasar Batik, seperti yang terdapat di Imogiri menjadi solusi kongkrit untuk mencapai tujuan itu. Selain itu, prioritas jangka panjang berfokus pada pengenalan Seni Batik pada generasi muda, terutama anak-anak sekolah. Usaha dari Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah patut dicontoh. Pemda daerah itu telah mengintegrasikan Seni Batik ke dalam kurikulum pendidikan, baik sebagai muatan lokal maupun kegiatan ekstrakulikuler di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Potensi Pergeseran Budaya

Di balik pengenaan busana Batik secara masif  pada Jumat (2/10), ada sebuah fakta yang tidak mengenakkan, bahwa sebagian besar orang ternyata mengenakan pakaian bermotif Batik bukan Batik tradisional yang diakui UNESCO. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan Seni Batik yang menyebabkan banyak pihak melakukan kesalahan yang terkesan sepele itu. Padahal, kenyataan ini berpotensi membahayakan misi pelestarian Seni Batik di Indonesia.

Kesan untuk mengeser Seni Batik sebagai  budaya adiluhung ke ranah budaya populer sejak lama telah dibaca oleh Iwan Tirta, perancang sekaligus seniman Batik. Sejak awal, ia tidak mengklasifikasikan Batik printing dan cap yang justru populer di masyarakat, tetapi hanya memasukkan Batik tulis sebagai satu-satunya Seni Batik. Pendapat Iwan Tirta inilah yang sesungguhya sejalan dengan pengakuan dunia internasional yang mengenai Batik Indonesia yang syarat teknik, simbol, dan budaya yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat sejak lahir hingga meninggal. Penggunaan malam atau campuran sarang lebah, lemak hewan, dan getah tanaman merupakan sisi keunikan Batik yang membuatnya dinobatkan menjadi salah satu warisan budaya dunia tak benda.

Munculnya kain bercorak Batik, pada sisi lain, menjadi penanda pergeseran  budaya itu, juga sinyal bahaya dalam misi pelestarian Batik di Indonesia. Secara nyata, ancaman itu dapat kita lihat ketika membandingkan harga Batik tulis dan Batik cap atau printing. Di daerah Karangtengah, misalnya, harga Batik tulis berada dikisaran Rp 250.000, sedangkan Batik cap hanya Rp 50.000 sampai Rp 100.000. Lebih dari itu, meluasnya pemasaran Batik printing seolah menjadi bom waktu yang siap meledak, menghancurkan produk Batik tulis. Bayangkan saja, selain berharga murah, Batik printing bukan saja diproduksi para pengusaha lokal, tetapi juga didatangkan dari berbagai negara asing, seperti RRC.

Selain itu, usaha untuk mengeser Seni Batik dari lingkup budaya adiluhung ke ranah budaya populer juga berpotensi melesapkan sejarah panjang Kain Batik di Nusantara. Seperti dikatakan Guru Besar Arkeologi UGM, Timbul Haryono, teknik pengolahan kain yang hampir sama dengan Batik sudah ditemukan sejak pengaruh Hindu masuk ke Nusantara pada abad ke-IV Masehi. Kain Batik sendiri semakin populer sejak masa Kerajaan Majapahit dan penyebaran Islam di Nusantara. Bahkan, Kain Batik kemudian menjadi pakaian ekslusif keluarga Kerajaan Mataram Islam. Baru pada akhir abad ke-XVIII dan awal ke-XIX Kain Batik mulai  dikenakan rakyat pada umumnya sampai sekarang.

Sebagai produk budaya adiluhung, keindahan Batik tidak saja terlihat dari guratan canting dan  malam sebagai pewarna yang membentuk motif kain, tetapi yang lebih penting adalah makna di balik corak batik itu yang merekam filosofi, realitas sosial, dan artefak budaya  yang mewakili zaman ketika Kain Batik diproduksi. Bahkan, jika dilihat perspektif diakronik, Batik merupakam media yang merekam  silang budaya berbagai  peradaban. Itulah sebabnya, sampai sekarang, akulturasi dari pengaruh Hindu-Budha, Islam, dan bahkan Eropa masih dapat dilihat dalam desain Kain Batik.

Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab  bersama untuk menjaga dan melestarikan setiap jenis warisan budaya nenek moyang. Jangan sampai pengalaman buruk seputar pengklaiman budaya Nusantara oleh negara-negara tetangga kembali berulang, terutama  akibat ketidakpedulian para ahli warisnya.

Jadikan tonggak pengakuan dunia internasional atas Seni Batik sebagai isyarat untuk terus melestarikan setiap kultur bangsa, bukan euforia “ kemenangan”semata yang membuai dan membuat kita lupa akan pentingnya pelestarian budaya bangsa.