Aku Cinta Sastra ?

Setiap tahunnya, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran menerima mahasiswa baru. Setiap tahun pula diadakan semacam penyambutan mahasiswa baru dalam bentuk acara Pengenalan Fakultas Sastra (PFS) untuk skala fakultas dan Masa Bimbingan (Mabim) untuk skala jurusan. Dengan acara ini diharapkan mahasiswa baru dapat mengenal dan berinteraksi dengan mahasiswa sastra yang lain baik di dalam lingkup kampus sastra maupun dalam lingkup jurusannya masing-masing.

Namun ada satu tujuan penting yang belum dapat dipenuhi selama tiga periode Pengenalan Fakultas Sastra (PFS) yang penulis ketahui, yaitu tumbuhnya kecintaan mahasiswa terhadap Fakultas Sastra. Padahal, tujuan ini adalah main goal yang menurut penulis harus didahulukan daripada tujuan-tujuan yang lain. Bagaimana mungkin Fakultas Sastra dapat maju dan berkembang apabila tidak ada integritas di dalam tubuh mahasiswanya. ?

Sejarah Berulang

Ketika penulis menjadi peserta Pengenalan Fakultas Sastra, penulis tidak pernah absen mengikut PFS dengan harapan acara ini dapat memperkenalkan lebih lanjut tentang seluk-beluk Fakultas Sastra di samping juga mencari teman sebanyak mungkin sebagai penunjang perkuliahan kelak. Ketika penulis menjadi panitia pada tahun berikutnya, alangkah terkejutnya penulis ketika mendapati acara yang ditawarkan hampir sama dengan acara tahun sebelumnya, bahkan ketika penulis menjadi panitia untuk yang kedua kalinya, acara-acara yang ditawarkan pun tetap saja sama. Penulis bertanya lalu bertanya di dalam hati “Apakah konsep PFS dari tahun ke tahun itu sama ? Ataukah tumbuh sikap keenganan untuk merubah konsep itu dari pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Sastra karena khawatir acara PFS gagal. Apakah tidak muncul perasaan bahwa konsep yang digunakan tersebut telah gagal menumbuhkan kecintaan mahasiswanya terhadap Fakultas Sastra ? Padahal, harus diakui, PFS adalah pintu gerbang kaderisasi di Fakultas Sastra. Sehingga tidak aneh bila stagnasi konsep menghasilkan sikap tak acuh dari mahasiswanya. Sepinya acara-acara sastra, kurangnya pengetahuan mahasiswa akan keorganisasian di Fakultas Sastra, dan simpang siurnya pengumuman yang disampaikan dekanat merupakan beberapa contoh kongkrit yang terjadi di Fakultas Sastra. Tetapi ironisnya konsep yang telah gagal itu dipakai setiap tahunnya..

Keadaan itu kembali diperkeruh ketika mahasiswa baru memasuki Masa Bimbingan (Mabim) jurusan. Doktrin-doktrin yang dilancarkan himpunan dan para senior yang sebenarnya mempunyai maksud baik, yaitu menumbuhkan sikap kecintaan dan loyalitas terhadap jurusan diterjemahkan mahasiswa baru dengan sikap negatif, yaitu jurusannyalah yang terbaik, jurusan lain tidak ada apa-apanya. Sikap chauvinisme ini merupakan satu dari banyak faktor yang menghalangi terbentuknya kecintaan dan suasana yang kondusif untuk menuntut ilmu di Fakultas Sastra. Selain itu, umumnya Masa Bimbingan Mahasiswa (Mabim) berlangsung selama satu atau dua minggu dengan rincian satu atau dua minggu Mabim di kampus dan satu hari Mabim di luar kampus (lapangan) yang merupakan wadah para senior untuk menumpahkan kekesalannya kepada mahasiswa baru yang dianggap “bodoh”. Cara yang dipandang efektif oleh himpunan dan para senior pun dapat bertahan selama bertahun-tahun tanpa perubahan yang signifikan. Di sisi lain, timbul sikap benci, kesal, marah, dan radikal dari para mahasiswa baru yang kebanyakan menjadi berfungsi sebagai objek penderita dan akan membalaskan dendam kepada mahasiswa-mahasiswa baru di tahun-tahun berikutnya. Memang cara itu efektif untuk membangun sikap loyal terhadap jurusan, tetapi Fakultas Sastra bukan hanya terdiri dari satu jurusan. Fakultas Sastra memiliki sembilan jurusan yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga apabila tidak ada rasa saling memahami dalam diri masing-masing jurusan, sangat besar kemungkinan akan terjadinya konflik di Fakultas Sastra.

Namun kita pun dapat bernafas lega karena tidak semua jurusan menerapkan sistem tersebut, adapula jurusan yang secara sadar mengakui bahwa konsep yang mereka gunakan itu salah ataupun para seniornya telah mencapai titik jenuh terhadap konsep yang tetap sama dari tahun ke tahun. Biasanya jurusan-jurusan inilah yang menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang peduli terhadap fakultas maupun jurusannya, bahkan secara akademik pun mereka tergolong mahasiswa yang memiliki indeks prestasi yang baik dan peduli terhadap Fakultas Sastra.. Sayangnya, belum semua jurusan di Fakultas Sastra memilih jalan ini. Sungguh ironis memang.

Saatnya Berubah

Apakah Fakultas Sastra meginginkan perubahan dalam dirinya ? Ataukah Fakultas Sastra ingin mempertahankan konsep yang telah gagal tersebut? Sebuah pertanyaan yang dilematis tetapi penting untuk di jawab demi eksistensi Fakultas Sastra. Jika penulis boleh menyarankan ada dua kata yang hendak penulis sampaikan, yaitu “Saatnya Berubah”. Dua kata ini, menurut hemat penulis, cukup untuk menggambarkan argumen penulis bahwa Fakultas Sastra harus mengevaluasi diri demi kemajuan Fakultas Sastra itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ada beberapa saran yang menurut penulis dapat menumbuhkan kecintaan mahasiswa baru terhadap Fakultas Sastra. Pertama, ubahlah perlakuan mahasiswa baru sebagai objek, melainkan mahasiswa baru harus dirangkul, dijadikan teman, diperlakukan seperti keluarga dengan penuh kasih sayang. Dengan begitu, mahasiswa baru itu akan nyaman baik dalam hubungannya dengan mahasiswa lain maupun dengan lingkungan kampus. Kedua, hilangkan sikap militerisme di kampus. Artinya, mahasiswa baru telah mengalami proses pendispilinan selama lebih dari 10 tahun, ketika mereka memasuki dunia kampus jangan diteriakki lagi, jangan diperlakukan seperti anak kecil lagi, jangan diperlakukan seperti keledai yang bodoh. Jika alasanya adalah melatih mentalitas, masih banyak cara yang lebih pantas dan dapat menghasilkan output yang lebih baik. Ketiga, dan yang terpenting jangan membentuk mahasiswa baru menjadi individu-individu yang pasif, melainkan ubahlah mereka menjadi sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif tetapi tidak plagiat. Pemberian materi-materi yang bersifat satu arah dalam artian prioritas utama tetap dipegang oleh pemateri, misalnya, hanya membuat mahasiswa menjadi semakin pasif dan tidak kreatif. Berdayakan mahasiswa, misalnya dengan membuat event-event yang mengajak mahasiswa aktif, selain dapat menumbuhkan kekompakan, dan yang terpenting mahasiswa baru juga diajak untuk mencintai fakultasnya sendiri.

Semoga saran yang penulis berikan dapat menghasilkan mahasiswa-mahasiswa Sastra yang aktif, inofatif, kreatif, dan yang terpenting cinta akan Fakultas Sastra sehingga Fakultas Sastra tidak dipandang sebelah mata oleh fakultas-fakultas lainnya Semoga Saja !

Penolakan Pengesahan RUU Pornografi, Tanya Kenapa?

Munculnya kembali wacana RUU Pornografi yang rencanannya akan disahkan paling lambat bulan Februari 2007 oleh DPR RI kembali mendapat kecaman dari beberapa pihak beberapa waktu yang lalu ternyata DPR tetap berusaha untuk melegalkan RUU tersebut. Sebagai respon dari rencana pengesahan RUU tersebut , Gadis Arivia dan Neng Dara Affifah adalah intelektual-intelektual perempuan yang sangat vokal menolak RUU ini. Sebagai pejuang feminis mereka tidak hanya memperjuangkan hak-hak wanita saja akan tetapi juga masalah-masalah lain yang secara umum terkait dengan RUU tersebut seperti perlindungan anak dan ambiguitas hukum.

Kontras dengan kelompok penentang, mereka yang mendukung RUU tersebut berpendapat satu-satunya jalan memperbaiki kemelorotan moral bangsa adalah mengeyahkan pornografi dari bumi Indonesia. Padahal di banyak negara maju di dunia menghilangkan pornografi sampai tak berbekas adalah pekerjaan yang sangat sulit. apalagi Indonesia yang terkenal dengan kompromi hukumnya .

Untuk itulah maka saya akan menguraikan beberapa alasan yang perlu diperhatikan mengenai penolakan pengesahan RUU Pornografi tersebut. Pertama, dari sudut pandang agama dan budaya . Pengesahan UU ini menandakan adanya suatu pengingkaran kemajemukan masyarakat Indonesia terutama dalam kedua bidang tersebut . Dalam bidang agama misalnya, pengesahan RUU ini mengandung makna adanya suatu upaya dari sekelompok pihak yang ingin mengesahkan hukum agamanya menjadi hukum negara. Di lain pihak dalam bidang budaya bila kita perhatikan muncul indikasi pelarangan praktek suatu budaya tertentu yang dianggap berbau pornografi . Kedua hal ini sangatlah sensitif dan sangat potensial memicu benih-benih konflik horisontal dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini serta pada akhirnya tidak mustahil dapat menciptakan suatu disintegrasi bangsa.

Kedua, senada dengan penolakan kedua intelektual feminis yaitu Gadis Arivia dan Neng Dara Affifah tentang adanya usaha membangkitkan kembali diskriminasi jender khususnya jenis kelamin wanita di Indonesia. UU Pornografi ini juga bermakna mengembalikan kedudukan wanita sebelum ide emasipasi dicetuskan yaitu kedudukan wanita ada di bawah pria.

Ketiga, dari sudut pandang hukum sangatlah jelas adanya suatu gejala ambiguitas hukum dalam arti ada beberapa peraturan yang mengatur hal yang sama .. Hal ini dapat mengakibatkan kebinggungan masyarakat dalam memahami hukum-hukum yang saling tumpang tindih tersebut. Sehingga dikhawatirkan ada oknum-oknum yang menyalahgunakan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi..

Keempat, adanya suatu kegagalan kontrol moral. Seperti yang kita ketahui moral adalah suatu norma yang tidak tertulis. Penilaian tentang baik atau tidaknya moral seseorang ditentukan oleh penilaian hati nurani orang-orang disekelilingnya, sangsinya pun tidak berupa sangsi hukum yang memaksa, akan tetapi sangsi sosial yang bersifat non-fisik. Ironisnya di Indonesia ada suatu upaya untuk melegalkan suatu UU yang mengatur tentang moral. Hal ini juga menandakan adanya suatu kegagalan penanaman nilai-nilai moral yaitu dari bawah yaitu dalam bidang pendidikan. Karena kegagalan tersebut, maka pemerintah akan memaksakan suatu hukum moral dari atas yang sifatnya memaksa dan mempunyai sangsi yang sifatnya fisik.

Kelima, adalah adanya pemikiran-pemikiran dangkal para wakil rakyat yang notabene adalah kaum intelektual terbaik Indonesia. Akan tetapi pemikiran mereka sangatlah lokal dan tidak relevan dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain itu mereka tidak dapat membedakan aspirasi mana yang mewakili kehendak rakyat banyak dan aspriasi yang mewakili kepentingan sekelompok kecil masyarakat. Adapula kesan “malas” untuk merevisi RUU yang ambigu tersebut. Mereka hanya menghilangkan kata pornoaksi tetapi tidak merevisi pasal-pasal kontroversial yang dinilai banyak pihak sangat prematur . Salah satu pasalanya berisi pengaturan cara berpakaian, anak dibawah 18 tahun dilarang berpenampilan porno di depan publik, serta gerakan yang memancing syahwat. Pasal ini dapat dimaknai secara umum bahwa anak di atas 18 tahun boleh berpakaian dan berkelakuan porno serta memancing syahwat. Secara khusus pula dapat diartikan bahwa pasal ini hanya memperlambat proses demoralisasi seseorang, setelah batas umur 18, seseorang bebas berpakaian dan berkelakuan anti susila.

Keenam, adanya pandangan dari beberapa pihak bahwa inidikator mutlak dan tunggal untuk meningkatan moral masyarakat Indonesia hanyalah peneyahan pornografi semata . Padahal masih banyak inidkator lain yang dapat menyebabkan dekadensi moral. Kita ambil salah satu contoh yaitu pengaruh tayangan televisi bagi masyarakat Indonesia. Secara substansial, siaran telvisi di Indonesia sangat tidak berbobot. Kehidupan keseharian yang berpola konsumtif dan materialistik dalam acara-acara televisi ternyata juga mempengaruhi perkembangan moral sesorang. Sehingga banyak orang-orang yang berperilaku konsumtif dan berorientasi materialistik. Demi mencapai dua tujuan tersebut mereka tidak segan-segan untuk menempuh jalan pintas misalnya melalui tindakan korupsi.

Saya pula menyadari bahwa sangatlah wajar bila terjadi pro dan kontra dalam negara demokrasi dimana rakyatnya bebas mengeluarkan aspirasi yang dianggap benar . Sikap pro dan kontra ini juga menandakan berlakunya prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu negara Tetapi perlu juga memperhatikan uraian keenam faktor diatas dan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dimana sangat rentan dengan konflik apabila menghadapi suatu wacana diskriminatif . Selain itu perlulah pertimbangan-pertimbagan yang matang dari wakil rakyat apakah pengesahan UU Pornografi tersebut akan menjamin peningkatan kualitas moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukannya memicu timbulnya konflik-konflik baru dalam masyarakat . Jangan pula melupakan anekdot yang sangat populer dalam masyarakat Indonesia yanh menyatakan “ Peraturan dibuat untuk dilanggar”.

Pendidikan dan Korupsi

Dalam perkembangan sejarah dunia, korupsi telah menjadi masalah utama yang menjadi salah satu penghambat perkembangan suatu negara.. Hal yang sama terjadi pula di Indonesia. Sejak Periode Kerajaan, Periode Kolonial, Periode Revolusi Kemerdekaan,Orde lama, Orde baru bahkan sampai Orde Reformasi yang salah satu tujuan utamanya adalah membrantas praktek korupsi sampai ke akar-akarnya tetap saja praktek korupsi masih ada. Akibatnya korupsi telah menjadi budaya yang diwariskan nenek moyang dan telah mendarah daging dalam kehidupan kita. Padahal, bila kita berkaca dari sejarah bangsa praktek korupsi telah banyak mengakibatkan kehancuran ataupun keruntuhan. Sebagai contoh dapat kita ambil masalah keruntuhan VOC pada tahun 1799 yang salah satu penyebabnya adalah akibat korupsi di kalangan pegawai-pegawainya. Pada zaman orde baru pun praktek korupsi memaksa Soeharto untuk mengakhiri rezimnya keruntuhan orde baru. Akan tetapi seolah-olah bangsa Indonesia melupakan perkataan mantan Presiden Soekarno, “ Jangan sekali-sekali melupakan sejarah”. Praktek korupsi masih tetap ada sampai saat ini

Selain itu pula dapat kita lihat perkembang dunia pendidikan yang berkembang di Indonesia adalah sintesa antara dunia pendidikan barat (pengaruh kolonial) dan dunia pendidikan tradisional khas Indonesia (golongan santri). Seperti yang kita ketahui, dalam sejarah pendidikan dunia, metode pendidikan barat telah banyak menghasilkan ahli-ahli sains, pemikir-pemikir, sarjana-sarjana yang telah banyak mengubah dunia dengan penemuan-penemuan mereka. Sedangkan metode pendidikan tradisional, seperti pesantren yang dalam kualitas pendidikan kalah jika dibandingkan dengan pendidikan barat akan tetapi mempunyai kelebihan yaitu .menekankan pendidikan moral dan agama di setiap jenjang pendidikan. Metode pendidikan barat yang sangat mendewa-dewakan ilmu pengetahuan dapat dikontrol oleh pendidikan tradisional berorientasi pada moral Sehingga diharapkan para generasi muda dapat menjadi seorang ahli-ahli yang bermoral serta dapat membangun bangsanya secara optimal. Pertanyaannya sekarang mengapa orang-orang Indonesia khususnya yang berpendidikan justru melakukan tindakan korupsi padahal telah secara nyata mengakibatkan kerugian terhadap negara?

Dilihat dari kurikulum yang telah disusun oeh Departemen Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kurikulum tersebut sudah memenuhi syarat untuk mendidik individu-individu agar menjadi kaum intelektual dengan tingkat moral yang tinggi. Akan tetapi jika dilihat dari penyajian materi di kelas-kelas ternyata terdapat ketimpangan antara mata pelajaran yang berbasiskan ilmu pengetahuan seperti Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan mata pelajaran yang berbasiskan moral seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Pendidikan Agama. Ketimpangan itu dapat kita lihat dari beberapa segi. Pertama. Mata Pelajaran IPA ataupun IPS lebih diutamakan oleh pihak sekolah jika dibandingkan dengan Mata Pelajaran PPKn ataupun Pendidikan Agama Kedua, dalam hal penyajian Mata Pelajaran IPA dan IPS disajikan secara menarik dan konkrit sehingga peserta didik merasa tertarik pula untuk mendalami ilmu tersebut. Sedangkan dalam Mata Pelajaran PPKn penyajian materinya bersifat statis dan abstrak sehingga para peserta didik menjadi malas, mengantuk bahkan cenderung tidak ingin tahu akan apa yag dipelajarinya. Akibatnya munculah perilaku menyimpang di kalangan pelajar seperti mencontek, membolos, berbohong kepada guru dan lain-lain yang nantinya akan menjadi cikal bakal tindakan korupsi. Padahal apabila Mata Pelajaran PPKn dan Agama disejajarkan dengan Mata Pelajaran IPA ataupun IPS serta diajarkan secara menarik dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik dapat memahami makna dari mata pelajaran tersebut dan hal–hal menyimpang yang telah disebutkan diatas dapat dicegah atau paling tidak dikurangi . Dalam prakteknya porsi pendidikan moral sudah mencukupi dan tidak perlu lagi ditambah mata pelajaran baru, yaitu Anti Korupsi. Selain itu apabila dimunculkan mata pelajaran Anti Korupsi maka fungsinya akan menjadi tumpang tindih dengan mata pelajaran PPKn dan Pendidikan Agama serta akan membebani peserta didik karena sebenarnya beban studi dan mata pelajaran yang disusun dalam kurikulum saat ini sudah terlalu banyak dan tidak efisien

Generasi muda adalah generasi penerus bangsa, apabila ia telah mendapat pendidikan yang dapat diserap dan dipahami oleh dirinya maka ia akan menjadi generasi penerus yang dapat membangun bangsanya dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang negative ,seperti korupsi. Maka, untuk dapat mewujudkan hal tersebut dunia pendidikan sangat berperan. Untuk itu diperlukan kerja keras pemerintah, staf pengajar, dan para peserta didik itu sendiri. Pemerintah sebagai lembaga yang bertugas merumuskan kurikulum diharapkan dapat menyusun beban studi dan mata pelajaran secara efektif . sehingga peserta didik tidak merasa terbebani akan kewajibannya tersebut. Selain itu staf pengajar diharapkan dapat menyampaikan materi pelajaran secara lebih menarik dan mengajak para anak didiknya untuk proaktif. Peserta didik sendiri diharapkan dapat menjadi pesera didik yang aktif dan kritis. Jika peran serta pemerintah, staf pengajar dan peserta didik sudah optimal maka masyarakat akan dapat melihat generasi muda yang berintelektual dan bermoral serta anti korupsi

Haruskah Ada RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi ?

Setelah DPR berhasil menyusun RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, muncul pro dan kontra apakah tepat penerapan RUU tersebut. Pihak yang pro beralasan RUU tersebut sangat dibutuhkan untuk memperbaiki moral bangsa, sedangkan pihak yang yang kontra berpendapat RUU tersebut merampas kebebasan berekspresi, khususnya bagi kaum hawa.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah jika RUU tersebut disahkan, pornografi dan pornoaksi akan hilang serta apakah moral bangsa akan dapat diperbaiki?

Suatu pertanyaan yang membuat kita harus berpikir lagi dan tentunya bertanya sudah layakkah pemberlakuan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi disahkan?

Harus diakui bahwa pemberlakuan RUU Anti Pornografi dan Pornografi merupakan suatu langkah untuk memberantas kegiatan yang dianggap tabu tersebut, akan tetapi bukan merupakan satu-satunya langkah untuk menghilangkan Pornografi dan Pornoaksi di Indonesia. Masih ada beberapa cara yang harus ditempuh, misalnya mengadakan seminar penyuluhan seks bagi remaja, pendidikan seks di keluarga, pendekatan keagamaan dan lain-lain. Jadi dalam hal pemberantasan pornografi dan pornoaksi hendaknya bukan hanya dari pemerintah dan masyarakat, kita juga harus memberdayakan fungsi keluarga yang memang sangat vital perananya.

Akan tetapi untuk memperbaiki moral suatu bangsa tidak saja cukup dengan pemberantsan pornografi dan pornografi masih banyak faktor penyebab lain, seperti seks bebas, penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, rokok, tawuran, dll. Dibutuhkan kerja keras dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk memberantas hal-hal tersebut diatas.

Semoga dengan peran serta dari semua pihak bukan saja pornografi dan pornoaksi yang dapat berantas,akan tetapi moral bangsa yang sedang terpuruk akan dapat terangkat kembali sehingga manusia Indonesia dapat menjadi lebih beradab.