Menggugat Praktik Penghakiman Massal di Indonesia



Siang hari yang terik di sebuah stasiun. Serangkaian kereta ekonomi baru saja tiba dari Jakarta. Saat kereta itu berhenti, sontak terjadi keriuhan. Gerbong yang tidak terlalu besar itu seperti medan pertempuran antara penumpang yang ingin cepat turun dan ingin cepat naik. Di tengah keriuhan itu, seorang pria muda yang merasa kantong celana belakangnya dirogoh berteriak, “copet…copet”.

Teriakan sang  lelaki muda  menjadi perhatian seluruh orang  yang ada di stasiun penghabisan itu. Tampaknya, setelah sadar dompetnya diambil,  pria muda lalu mengejar seseorang laki-laki kurus berpakaian lusuh. Saat sang korban itu merasa pasrah karena tertinggal jauh oleh sang pencopet yang lari tunggang-langgang, tiba-tiba segerombolan orang dengan spontan dan tanpa aba-aba mencoba mengejar sang pencopet. Laki-laki malang itu berhasil ditangkap. Ia dihadiahi bogem mentah oleh hampir setiap orang yang ada di stasiun itu, walaupun sudah mengembalikan dompet itu kepada empunya.

Kejadian itu, kalau saya tidak salah ingat, terjadi setahun yang lalu sekitar bulan puasa. Sebagai calon penumpang yang sedang menunggu kereta yang terlambat, saya hanya bisa mengeleng-gelengkan kepala dan sesekali berteriak, “woi ini bulan puasa, tahan nafsu kalian !”. Sayang, teriakan saya tak banyak membantu lelaki pencopet yang babak belur dan bajunya telah menjadi compang-camping itu.

Efek Jera yang Tidak Efektif

Praktik penghakiman masal telah dianggap sebagai hal yang lumrah di negara ini. Ketika seorang pelaku kejahatan tertangkap tangan, hampir pasti massa akan memberikan hukuman, biasanya berupa bogem mentah. Bahkan Ketika harga BBM belum selangit, tidak jarang korban penghakiman massal itu dibakar hidup dan akhirnya meregang nyawa. Seringkali, pihak yang berwajib pun tak berdaya dan terkesan memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk menghukum pelaku kejahatan tersebut.

Bagi sebagian masyarakat, penghakiman massal telah menjadi kultur. Praktik main hakim sendiri kerap dilakukan untuk memberikan efek jera pada pelaku dan calon pelaku kejahatan. Akan tetapi, pada kenyataannya, cara ini tidak terlalu efektif. Faktanya Tindak kejahatan, seperti  pencopetan, penjambretan, dan pencurian di ruang publik  dari tahun ke tahun semakin meningkat, bahkan metode yang digunakan pun  semakin canggih.  Mengapa hal ini terjadi?

Pada dasarnya, para pelaku tindak kejahatan di Indonesia memilih dunia hitam karena memang tidak memiliki pilihan pekerjaan yang lain. Berbeda dengan penjahat di negara-negara Eropa dan Amerika , khususnya yang termasuk kelas kakap, yang bermotif melampiaskan kepuasan batin karena menganggap tindak kejahatan yang dilakukannya  adalah seni, di samping pekerjaan. Namun di Indonesia, motif para pelaku kejahatan  adalah untuk memenuhi kepentingan ekonomi, demi  mencari sesuap nasi.

Kesejateraan dan Keadilan

Untuk mengantisipasi masalah ini , pemerintah harus segera  mengambil jalan untuk menekan angka kejahatan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jalan yang paling kongkrit adalah merealisasikan berbagai  kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejateraan rakyat. Pembinaan dan pelatihan , pemberian modal usaha, dan penyedian lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berpendidikan dan berketerampilan  rendah menjadi prioritas. Dengan begitu, niscaya angka kejahatan  akan dapat ditekan karena kelompok masyarakat yang terpinggirkan itu akan memiliki alternatif pekerjaan lain yang lebih layak dibanding terjun ke dunia hitam.

Selain itu, pemerintah harus pula memikirkan bagaimana memupus kultur penghakiman massal di tengah masyarakat. Langkah awal yang dilakukan haruslah tegas karena kultur ini telah mengurat dan mengakar selama bertahun-tahun. Pemberian sangsi hukum bagi para pelaku tindak main hakim sendiri akan memberikan keenganan pada masyarakat untuk melakukan praktik yang telah memakan banyak korban tersebut. Setelah itu baru dipikirkan kebijakan yang bersifat persuasif agar masyarakat sadar bahwa negara ini diatur oleh hukum positif, bukan hukum rimba.

Advertisements

Phobia Komunis, Mengapa Terjadi ?

Pada penghujung tahun 2008 ini, berbagai protes menentang bahaya laten komunis marak terjadi. Biang keladinya adalah pembuatan film Lestari, yang menurut sutradaranya adalah genre film percintaan yang mengambil latar tahun 1965. Berbagai demonstrasi terjadi di Solo, Bandung, Bogor, dan kota-kota lainnya. Para aktor yang mengatasnamakan rakyat ini muncul dari kalangan ormas sampai mahasiswa. Aparat keamanan yang pada awalnya mengizinkan pengambilan gambar ikut-ikutan terpengaruh, padahal aksi mendukung pengambilan gambar film Lestari bukannya tidak ada.

Pertanyaan besar yang perlu diungkapkan, meminjam istilah Orde Baru, adalah apakah bahaya laten Komunis menjadi masalah yang begitu esensial di tengah bertunasnya krisis global yang berdampak pada menurunya tingkat kesejateraan rakyat? Apakah permasalahan mengenai pangan, ekonomi, pendidikan, PHK, dan lain sebagainya kurang penting daripada potensi imajiner komunis yang harus dienyahkan terlebih dahulu dan menyampingkan berbagai persoalan nyata yang terjadi di masyarakat?

Phobia Komunis

Dalam konteks historis bangsa ini, komunis selalu ditempatkan sebagai kelompok pembangkang yang menjadi api dalam sekam perjalanan sejarah Indonesia. Historiografi gerakan komunis selalu dieksplanasikan secara tunggal. Sebelum kemerdekaan Indonesia, pemberontakan PKI 1926 dkonstruksikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai pemberontakan yang masuk kategori berbahaya sehingga memengaruhi perkembangan politik pribumi, padahal PKI merupakan organisasi pertama yang secara teratur dapat melakukan gerakan subversif di berbagai daerah sekaligus untuk menentang kolonialisme Belanda. Memasuki periode kemerdekaan, Gerakan PKI 1948 dikatakan pemerintah melakukan makar dengan mendirikan Republik Soviet Indonesia di Madiun dan tindakan yang menusuk dari belakang karena terjadi berdekatan dengan Agresi Militer II. Padahal, berbagai saksi mengatakan bahwa gerakaan itu merupakan reaksi dari kebijakan Re-Ra Hatta yang mengakibatkan berbagai kesatuan militer daerah merasa tidak puas dan akhirnya memberontak. Puncaknya, Gerakan 30S 1965, yang dikatakan sebagai kristalisasi dari usaha PKI untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Dalam berbagai fakta yang tidak terungkap menunjukkan bahwa gerakan ini merupakan sentimen para perwira menengah yang kebetulan anggota dan simpatisan PKI terhadap para perwira tua yang duduk sebagai pucuk pimpinan PKI.

Gerakan 30S 1965 seolah menjadi dosa yang tidak termaafkan yang didakwakan kepada PKI tanpa pernah memperoleh hak untuk membela diri. Segera setelah itu, diadakan pembersihan di berbagai daerah bahkan sampai pelosok pedesaan untuk membersihkan para anggota dan simpatisan PKI. Tercatat lebih dari dua juta orang meninggal dan sisanya yang hidup mendapat sangsi sosial yang sangat tragis. Namun demikian, hal yang terpenting terjadi setelah itu. Orde Baru di bawah Soeharto kemudian menciptakan suatu ingatan yang melekat kuat dan mendarah daging melalui berbagai instrumen historis yang tampaknya cukup berhasil untuk menciptakan phobia komunis di tengah masyarakat awam negeri ini.

Dalam penelitian Katharine E. McGregor (2008), Ketika Sejarah Berseragam ; Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia, secara gamblang dijelaskan bagaimana Orde Baru melestarikan ingatan G30S 1965 sebagai bahaya laten. Berbagai instrumen artefak, sosiofak, dan meantifak kemudian diciptakan. Dari pembuatan historiografi tunggal yang dikomandoi oleh Nugroho Notosusanto, pembuatan berbagai museum, pembuatan Film, dan yang terpenting penanaman sikap phobia komunis melalui mata pelajaran PSPB dan Penataran P4 bagi pelajar.

Tampaknya usaha rezim Orde Baru ini cukup berhasil. Ketika isu komunis bukan lagi menjadi senjata yang ampuh untuk menciptakan keamanan negara, dan Orde Baru mulai mendekati Islam, yang termasuk kelompok yang dikalahkan, sampai runtuhnya rezim ini pada Mei 1998, toh mentalitas bangsa ini untuk menerima komunis tak kunjung datang.

Dosa yang Tak Termaafkan

Ketika Gus Dur menjadi presiden dan mulai mengagas usaha rekonsiliasi kembali bangsa ini, termasuk merangkul orang-orang komunis dukungan datang dari berbagai pihak. Salah satu usaha yang pantas dipuji adalah inisiatif Gerakan Pemuda Ansor, yang termasuk kelompok yang ikut melakukan pembantaian terhadapa anggota dan simpatisan komunis, atas inisiatifnya untuk melakukan konsolidasi, bahkan meminta maaf akan kekhilafan mereka. Namun demikian, usaha yang dirintis ini tidak dilanjutkan bahkan dipetieskan pada masa pemerintahan Megawati. Hal ini bukan saja terlihat pada dibekukannya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), tetapi juga pembakaran buku pelajaran sejarah yang tidak mencantumkan PKI dalam Gerakan 30 S.

Usaha Orde Baru tampaknya berhasil untuk membutakan masyarakat awam. Usaha untuk merangkul kaum yang termaginalkan menyurut kembali, namun tidak boleh berhenti. Setahap demi setahap, seiring dengan perubahan dalam masyarakat, usaha tersebut harus disemai, dipupuk, dan mudah-mudahan dapat dipanen dikemudian hari. Semoga dosa sejarah tidak menjadikan suatu kelompok masyarakat menjadi liyan di bumi Indonesia ini.

Kenaikan Harga BBM dan Budaya Konsumtif Masyarakat

Sejak tanggal 1 Desember 2008, harga premium, jenis bahan bakar minyak yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, diturunkan harganya oleh pemerintah sebesar Rp 500,00 dari Rp 6.000,00 menjadi Rp 5.500,00. Pro-kontra mengenai kebijakan yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah negeri ini kemudian berkembang luas. Mulai dari isu-isu politik menjelang pemilu 2009, sampai realitas krisis global yang menjatuhkan harga minyak dunia. Namun demikian, yang luput dalam pembahasan adalah bagaimana sikap masyarakat menghadapi fenomena ini.

Resesi Dunia dan Politik Pemilu

Kenaikan harga BBM, khususnya pertamax, premium, solar, dan minyak tanah secara bertahap disebabkan terutama oleh meningkatnya harga minyak dunia. Pada sisi lain, segala jenis BBM yang diperjualbelikan di Indonesia disubsidi oleh pemerintah. Hal inilah yang kemudian memberatkan pemerintah, apalagi masih banyak sector yang dapat dikembangkan apbila subsidi harga BBM dapat dikurangi secara bertahap. Oleh karena itulah secara bertahap harga BBM mulai dinaikan oleh pemerintah melalui perusahaannya Pertamina.

Di tengah naiknya permintaan akan minyak dunia yang menyebabkan meningkatnya harga minya dunia per barelnya, tiba-tiba muncul krisis global yang ditengarai karena memburuknya perekonomian AS, sebuah Negara adikuasa yang hampir menguasai bumi ini. Indikatornya tunggal, pemilihan presiden Amerika Serikat yang menghadapkan Barrack Obama, seorang Afrika-Amerika pertama yang menawarkan perubahan melawan McCain, veteran perang Vietnam yang mungkin saja teman seperjuangan John Rambo. Munculnya wakil kaum terpinggirkan dan sangat berpotensi memengangi pemilu kemudian mengoncang perekonomian AS. Lagi-lagi isu yang diangkat bersifat determinis, yaitu kredit macet dari usaha perumahan-perumahan di AS. Hal inilah yang katanya melesukan perekonomian di AS.

Sebagai jantung perekonomian dunia, kelesuan perekonomian Amerika Serikat memengaruhi pereknomian dunia. Salah satunya berdampak pada menurunnya angka permintaan minyak dunia yang menyebabkan penurunan harga minyak tersebut. Suasana ini sangat revolutif, baru pada pertengahan tahun 2008 harga minyak dunia mengalami peningkatan yang pesat, namun pada akhir tahun 2008 permintaan minya menurun yang memaksa diturnkannya harga minyak dunia.

Tidak hanya itu, keheranan masyarakat semakin menjadi ketika pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga BBM, jenis pertamax pada bulan November 2008, premium pada bulan Desember 2008, dan solar pada bulan Januari 2009. Indikasi apakah ini. Mungkin masyarakat dapat menganalisis dengan mudah bahwa penurunan harga BBM ini adalah imbas dari menurunnya harga minyak dunia, namun adakah maksud lain dari kebijakan ini. Ada beberapa pihak yang kemudian merelasikannya dengan pelaksanaan pemilu 2009 yang kampanyenya telah dimulai sejak sekarang. Presiden SBY dianggap berusaha menarik popularitas masyarakat. Setelah membersihkan para koruptor, termasuk besannya sendiri, sang presiden mulai mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat. Di tengah krisis yang mulai mengerogoti rakyat, SBY layaknya seorang pemimpin yang bijaksana berusaha untuk meringankan beban rakyat. Salah satu kebutuhan strategis yang memengaruhi perekonomian rakyat adalah BBM. Pasalnya, tinggi-rendahnya harga BBM juga memengaruhi kebutuhan primer masyarakat, misalnya harga kebutuhan pangan, transportasi, dan lain sebagainya. Apakah spekulasi yang sebenarbya bertujuan memojokkan SBY ini benar? Tidak ada tahu sampai sekarang.

Masyarakat dan Konsumerisme

Dari berbagai perdebatan, baik yang menyangkut resesi dunia ataupun kepentingan politik berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2009, sebenarnya dapat ditari sebuah simpulan bahwa masyarakat tidak terlalu terganggu dengan pasang-surut harga BBM. Hal ini, setidaknya, dapat dilihat dari tingginya tingkat konsumsi BBM dalam kehidupan masyarakat. Ada berbagai keluhan sebenarnya hanya untuk menarik simpati pemerintah saja. Masyarakat kurang mau berusaha lebih produktif, dan lebih mengedepankan konsumsi belaka. Ada beberapa hal yang setidaknya mengindikasikan hal tersebut.

Pertama, ketika harga BBM dinaikkan secara bertahap, konsumsi terhadap BBM tidak menyurut sama sekali. Bahkan dengan kebijakan ini masyarakat mencari jalan yang memliki kesan mengurangi konsumsi BBM, padahal sebenarnya malah menambah konsumsi BBM itu sendiri. Dalam hal transportasi, misalnya, ketika masyarakat merasa berat untuk mengisi bensin untuk mobilnya, mereka kemudian beralih ke sepeda motor yang mereka beli dengan cicilan setiap bulannya. Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan sarana transportasi publik yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Akan tetapi, nyatanya penggunaan kendaraan bermotor yang semakin tinggi dan berdampak pada konsumsi BBM yang melonjak tidak dapat dihindarkan.

Kedua, ketika harga BBM diturunkan, masyarakat malah semakin menggila. Pada hari pertama saja, antrian panjang di setiap pompa bensin terjadi di mana-mana. Selain itu yang cukup memprihatinkan adalah konsumsi BBM meningkat pesat. Padahal Pertamina telah menambahkan 10 % dari produksi BBM mereka per harinya. Tidak sedikit pompa bensin yang mengalami lonjakan permintaan BBM, bahkan dalam beberapa kasus persediaan BBM mereka habis sama sekali.

Apa yang dapat kita pelajari dalam mengamati fenomena ini ? BBM termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan segera. Bila konsumsi atas BBM meningkat terus-menerus berarti persediaannya akan semakin menipis. Berbagai alternative sebenarnya telah coba dimunculkan pemerintah. Konversi minyak tanah ke tabung gas, pengguanaan Biofuel, dan lain sebagainya adalah sedikit dari usaha pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM.

Saya sebenarnya agak menyayangkan kebijakan pemerintah berkenaan dengan penurunan harga BBM ini. Menurut saya, sebaliknya harga BBM harus ditingkatkan sampai tidak ada subsidi sama sekali. Apa sebabnya? Pertama, alokasi BBM yang cukup besar dari APBN Negara dapat ditransfer ke bidang lain yang lebih strategis sehingga kesejateraan rakyat dapat merata. Kedua, agar masyarakat menjadikan BBM sebagai barang yag mewah. Jadi, mereka tidak akan menggunakannya secara semena-mena dan itu akan memperlambat pengurasan cadangan minyak Indonesia. Dengan begitu, masyarakat akan sadar bahwa BBM merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi kelangsungan negara ini.

Kehidupan Masyarakat Kota Bogor

Secara historis, pertama kali wilayah Bogor dikenal sebagai pusat Kerajaan Pakuan-Padjadjaran. Dalam klasifikasi kota pedalaman, kota Bogor tumbuh di sekitar keraton yang ada. Fungsi kita itu adalah memberikan berbagai barang dan jasa untuk keraton, sementara kota-kota itu juga menikmati kemegahan yang melimpah dari istana kerajaan serta sisa-sisa kemewahan, dari kehidupan mewah yang ada di dalam keratin (Wertheim,1999 :133). Nama wilayah Bogor pada masa Kerajaan Pakuan-Padjadjaran adalah Dayeuh yang diperintah oleh seorang rajanya yang paling terkenal, yaitu Sri Baduga Maharaja atau yang diyakini pula sebagai Prabu Siliwangi yang memerintah sejak tanggal 3 Juni 1482. Namun demikian kekuasaan Pakuan-Padjadjaran runtuh manakala terjadi serangan yang dilakukan Kesultanan Banten di bawah komando Sultan Hasanudin pada tahun 1579. Kemudian bekas-bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pakuan-Padjadjaran terbagi ke dalam beberapa kekuasaan. Di bagian timur berada dalam kekuasaan Cirebon, di sebelah barat berada di bawah kekuasaan Banten, sedangkan wilayah Bogor sendiri berada di bawah penguasaan langsung Pangeran Jayakarta. Akibat dari penyerangan ini tidak saja mengakibatkan kehancuran ibukota kerajaan, tetapi juga pembunuhan masal masyarakat di sekitarnya sehingga dapat dikatakan rantai sejarah keberadaan wilayah ini dapat dikatakan hilang sama sekali. Jejak-jejak sejarah dapat dikatakan berputar ketika orang-orang Eropa mulai menguasai Hindia Timur, tepatnya sejak tahun 1677 ketika Kompeni Belanda mulai menguasai wilayah kedaulatan Pangeran Jayakarta, yakni Batavia hingga ke wilayah Bogor. Setelah mealukan tiga kali ekspedisi,akhirnya di bawah pimpinan Letnan berhasil didirikan sebuah perkampungan yang dinamakan Kampung Baru di sekitar wilayah Tanah Baru sekarang. Dalam perkembangannnya, Kampung Baru kemudian menjadi pusat kampung-kampung lainnya yang muncul kemudian di sekitar wilayah Bogor (Danasasmita, 1983 :83). Walaupun begitu, secara resmi baru pada tahun 1745 terjadi penggabungan kampung-kampung tersebut di bawah nama Kabupaten Kampung Baru. Namun demikian lima tahun sebelum perisitwa pembentukan kabupaten itu terjadi, terdapat sebuah peristiwa penting di kota ini, yaitu pembantukan Vila Buitenzorg atas perintah Baron Van Imhoff pada tahun 1745 (Thung, 2008 :1). Gubernur Jenderal ini merasakan suasana lingkungan Kota Batavia tidak lagi kondusif untuk dijadikan tempat tinggal. Untuk itu ia kemudian mencari sebuah daerah strategis yang mempunyai hawa sejuk, nyaman, dan tenang, namun letaknya tidak jauh dari Bogor. Atas dasar itulah kemudian Bogor dijadikan pilihan utama. Berdasarkan fungsi sebagai tempat peristirahatan wilayah Bogor kemudian lebih populer dengan nama Buitenzorg yang artinya kota tanpa kesibukan. Pada masa Daendels, Vila Buitenzorg ini kemudian beralih fungsi menjadi tempat kedudukan resmi Gubernur Hindia Belanda, yang peresmiannya sebenarnya baru berlangsung pada tahun 1866 melalui surat Keputusan gubernur Jenderal Hindia-Belanda No.11 tahun 1866. Status in berlangsung sampai dengan masa Pendudukan Jepang Bahkan, status Kota Bogor tidak hanya sebatas itu saja menyusul keputusan pemindahan pusat admisitratif Hindia Belanda ke kota ini dengan didirikannya kantor Algemeene Secretarie pada tahun 1888.

Pada tahun 1905 adalah sebuah episode baru dalam perkembangan Buitenzorg. Hal ini disebabkan karena sejak tahun ini Buitenzorg secara resmi lepas dari Batavia dan diberikan otonomi sendiri berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No.208 pada tahun 1905. Sejak saat itu juga secara resmi berdiri sebuah pemerintahan otonom Geemente dengan luas wilayah 22 kmr2 yang terdiri atas dua distrik dan tujuh desa dan diproyeksikan dapat menampung penduduk sebanyak 30.000 jiwa. Gemeente ini sendiri dipimpin oleh seorang Burgemeenter dan corak pemerintahan ini berlangsung sampai dengan masa Pendudukan Jepang. Reformasi istilah-istilah di bidang pemerintahan mulai dilakukan. Istilah Si (Gemmente) Sya (keresidenan), Ken (kabupaten), Gun (kewedanaan), Son (kecamatan), dam Ku (desa/kelurahan) sejak Jepang mulai menduduki Hindia-Belanda. Peyebutan pemimpin masing-masing satuan pemerintahan ini dilakukan dengan menambahkan Co saja. Misalkan, Syuco untuk menyebut residen, Kenco untuk bupati, dan sebagainya., Di samping itu dilakukan juga penggantian nama Buitenzorg menjadi nama Bogor sebagai nama resmi kota ini.

Setelah memasuki masa Kemerdekaan, Bogor masih sempat menggunakan mengunakan Si dengan pimpinannya Sico yang pada waktu itu dijabat oleh R. Odang Prawiradipraja yang hanya memerintah selama satu tahun (1945-1946). Selanjutnya karena Bogor kemudian dikuasai oleh Belanda, maka diangkatlah soerang Burgemeenter, yaitu J.J. Penoch yang memerintah selama dua tahun (1948-1950). Namun setelah itu Bogor berstatus Kota Praja dengan pemimpinnya R. Djoekardi. Setelah terjadi pergantian satatus pemerintahan dari Kota Praja menjadi Pemerintah Kota Besar, dan Pemerintah Kota Madya, berturut-turut Bogor dipimpin oleh Kartadjumena( 1952-1956), Pramono Notosudiro (1956-1959), Abdul Rachman (1960-1961) dan Ahmad Adnawijaya (1961-1965). Perubahan kembali terjadi setelah terjadinya pergantian Orde Lama ke Orde Baru. Sejak era ini, seorang kepala daerah mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sebagai orang daerah dan juga sebagai orang pusat yang memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan. Pada masa kepemimpinan Achmad Syam (1 September 1965-7 Maret 1979), fokus utama pembangunan wilayah Bogor terletak pada penataan wilayah yang semula terdiri dari dua wilayah admistratif, yaitu Kecamatan Kota Kaler dan Kecamatan Kota Kidul. Namun sejak diedarkannya Surat Keputusam Walikota Bogor No. 5422/1/68.a, Bogor kemudian terbagi atas lima wilayah admistratif, 16 wilayah administratif lingkungan. Achmad Syam kemudian digantikan oleh Achmad Sobana (7 Maret 1979-7 Maret 1984). Sasaran utama pemenrintahhnya masih sama, yaitu pemekaran wilayah Bogor untuk mengefisienkan pelayanan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu dilakukan pemekaran di beberapa wilayah, seperti Kecamatan Bogor Timur, Bogor Utara, dan Bogor Selatan. Namun rencana pemekaran ini baru berhasil direalisasikan pada masa pemerintahan Ir. Muhammad (7 Maret 1984-7 Maret 1989) yang ditandai dengan pergantian nama lingkungan menjadi kelurahan dan realisasi pemekaran Kecamatan Tanah Sareal sehingga Bogor secara resmi terdiri dari lima wilayah administrartif. Di samping itu terjadi juga peningkatan jumlah kelurahan dari 16 menjadi 22 kelurahan dengan luas wilayah 2.156 hektar dan jumlah penduduk tahun 1988 adalah 284.558 jiwa. Penggantinya, Suratman kemudian lebih memfokuskan pada penataan wilayah Kota Bogor (7 Maret 1989-7 Maret 1994). Baru pada zaman Edi Gunardi, realisasi penataan ruang ini terealisasi dengan meluasnya wilayah Kota Bogor menjadi 11.850 hektar dan jumlah penduduk 584.884 jiwa. Selanjutnya pada masa pemerintahan Iswara Natanegara (1999-2004) boleh dikatakan merupakan masa pemerintahan walikota tersukses. Hal itu tidak saja ditujukkan dengan perubahan status desa menjadi kelurahan tetapi juga pelayanan publik menjadi prioritas sehingga tidak heran Iswara mendapat 28 penghargaan dan menjadi walikota yang menerima penghargaan terbanyak. Penggantinya Diani Budiarto (2004-200) dikatakan merupakan pemerintahan yang kontroversial. Hal ini dikarenakan wakilnya M. Sahid dinonaktifkan sehingga Diani Budiarto harus menyelesaikkan sendiri rencana pemerintahan Kota Bogor yang meliputi kebersihan kota, penataan pedagang kaki lima, penataan transportasi, dan kemiskinan.

Perkembangan Masyarakat Kota Bogor

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Bogor atau Dayeuh adalah pusat Kerajaan Pakuan Padjadjaran. Dari keterangan yang didapatkan, kota ini pernah berpenghuni 50.000 jiwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kota ini, pada awalnya, didominasi oleh orang-orang Sunda. Namun demikian, semenjak Kerajaan Pakuan Padjadjaran dimusnahkan oleh Kesultanan Banten dapat dikatakan hampir sebagian besar penduduk kota itu tidak diketahui nasibnya. Hal itu kemudian dibuktikan pada ekspedisi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda yang tidak menemukan tanda-tanda pemukiman penduduk di bekas Kerajaan Pakuan-Padjadjaran tersebut, kecuali di beberapa tempat yang letaknya agak jauh dari pusat kerajaan. Namun demikian, terdapat pula sekitar 7-8 orang-orang eks laskar Mataram yang meminta perlindungan kepada Kesultanan Banten menyusul penyerangan yang gagal terhadap Batavia. Para eks-laskar Mataram ini kemudian diizinkan untuk menetap di wilayah Bogor, tepatnya di pinggir kali Ciliwung.

Setelah Tanuwijaya mendirikan kampung pertama di wilayah Tanah Baru sekarang, dengan nama Kampung Baru yang merupakan koloni pribumi pertama di Buitenzorg, menyusul didirikan beberapa kampung lainnya. Namun yang perlu diperhatikan disini adalah letak kampung-kampung tersebut berada di luar pusat Kota Bogor sekarang. Keberadaan kampung pribumi pertama di pusat Kota baru diketahui sejak berdirinya koloni pribumi di areal halaman Vila Buitenzorg dengan nama Kampung Bogor. Masyarakat kampung inilah yang merintis aktivitas perdagangan di pusat kota yang salah satunya adalah mendirikan pasar yang terkenal dengan nama Pasar Bogor. Pada awalnya pasar ini hanya buka dua hari dalam satu minggu, namun karena perkembangan aktivitas perdagangannya, kemudian pasar ini kemudian buka setiap hari sampai sekarang. Bahkan kelak kemasyuran pasar ini membuat para pendatang dari etnis Tionghoa datang dan bahkan bermukim di sekitar pasar kebanggan warga Bogor ini.

Thung Ju Lan berpendapat bahwa masyarakat di pusat Buitenzorg mulai beragam semenjak tahun 1790-an (Thung, 2008 :2). Artinya, dengan mengaitkan keberadaan Kampung Bogor, Pasar Bogor, dan perkembangan perkampungan Tionghoa, setidaknya dapat disimpulkan bahwa ada tiga kelompok masyarakat di Buitenzorg pada saat itu, yaitu Eropa (khususnya Belanda), Timur-Asing (Tionghoa), dan Pribumi (Kampung Bogor). Berkaitan dengan itu, Sopandi juga mendukung peryataan itu. Ia memetakan pemukiman-pemukiman yang terdapat di Buitenzorg ke dalam tiga kawasan, yaitu Zona Eropa yang meliputi sekeliling Kebun Raya, Jalan Ir. Juanda (untuk keperluan perkantoran dan pemukiman), hingga daerah Ciwaringin di utara, dan Taman Kencana di timur. Seiring dengan diberlakukannya Sedangkan kawasan Pecinan terletak di sepanjang Handelstraat atau Jalan Suryakencana sekarang yang berfungsi sebagai pusat perekonomian Buitenzorg Untuk masyarakat pribumi, sebenarnya tidak ada wilayah khusus, tetapi harus berada di luar pusat kota Bitenzorg (Sopandi,). Pola pemukiman model ini sebenarnya merupakan standar kota-kota kolonial di Hindia-Belanda atau yang dikenal dengan kebijakan Wijkenstelsel, namun di Buitenzorg sendiri peraturan ini tidak dijalankan secara ketat sehingga hubungan antara orang-orang Eropa, Tionghoa, dan Pribumi dapat terjalin secara harmonis.

Memasuki awal abad ke-20, populasi penduduk Buitenzorg, terutama dari golongan Eropa dan Tionghoa semakin meningkat. Hal inilah ynag mengakibatkan Buitenzorg diberikan otonomi khusus dengan status Gemeente. Dari kalkulasi yang pernah dilakukan tercatat bahwa jumlah pendudujk Afdeling Buitenzorg pada periode 1843 adalah 46.135 jiwa yang kemudian meningkat pada tahun 1845 dengan jumlah 58.614 jiwa. Sedangkan pada tahun 1849 jumlah penduduknya adalah 64.446 jiwa dan pada tahun 1861 menigkat menjadi 81.355 jiwa. Lonjakan yang cukup besar mulai dirasakan sejak tahun 1905 dan semakin melonjak saat dilakukan pecatatan penduduk tahun 1930 (Muhsin, 1994 :124-129). Peningkatan jumlah penduduk ini, selain dipengaruhi oleh peningkatan status administratif Buitenzorg, juga dipengaruhi juga oleh perkembangan perekonomian kota, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan regional dan tempat transit aliran barang menuju Batavia. Dalam hal ini, perkembangan ini didukung oleh sarana dan prasarana transportasi yang berkembang dengan cukup baik, terutama jalan raya dan pembangunan rel kereta api 1873 yang melayani rute Batavia-Buitenzorg.

Memasuki alam kemerdekaan, khususnya setelah revolusi fisik berakhir, Kota Bogor kemudian membenahi diri khususnya mengenai pembagian wilayah administrasi dan pengaturan tata ruang kota. Setelah dua hal itu selesai, kemudian Kota Bogor juga diikutsertakan dalam proyek pembangunan kawasan Jabotabek pada tahun 1970-an yang berfungsi untuk mengurangi migrasi penduduk ke Jakarta, Artinya, Bogor diharapkan dapat dijakdikan pemukiman alternatif selain Tangerang dan Bekasi. Mulai saat itu Kota Bogor setiap tahunnya mengalami lonjakan penduduk yang signifikan. Pada tahun 1971 jumlah penduduk Kota Bogor adalah 196.815 jiwa sedangkan pada tahun 1981 jumlah penduduknya meningkat menjadi 246.052 (Muhsin, 1994 :129).

Memasuki periode tahun 1990-an sampai dengan sekarang, semakin meningkatnya mobilitas penduduk, baik dari wilayah maupun luar wilayah pulau Jawa sendiri membuat Kota Bogor semakin sesak. Pertambahan penduduik ini sangat mudah diamati dengan melihat perkembangan pemukiman-pemukiman penduduk di sekitar wilayah Kota Bogor. Dalam penghitungan penduduk tahun 2006 tercatat total keselurahan penduduk di Kota Bogor adalah 750.250 jiwa (http://www.kotabogor.go.id/demografi.htm). Di samping itu, dapat pula dilihat jumlah pemukiman yang berjumlah lebih dari seratus perumahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, perkembangan penduduk mulai dirasakan semenjak Buitenzorg dijadikan kedudukan resmi Gubernur Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Bersamaan dengan itu tumbuh pula potensi ekonomi kota yang didukung oleh sarana transportasi yang memadai. Memasuki masa kemerdekaan, khususnya pada masa Orde Baru, Kota Bogor tumbuh sebagai kota berbasis pemukiman para pekerja yang mencari nafkah di Jakarta. Hal ini sangat terlihat ketika kita melihat mengamati jumlah pemukiman yang dibangun di Kota Bogor.

Kehidupan Masyarakat Kota Bogor

Sejak zaman Kolonial sampai dengan sekarang, masyarakat Kota Bogor telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini tentu saja membawa pengaruh , khususnya di dalam kehidupan kemasyarakatan. Namun, harus pula dipahami terlebih dahulu bahwa Kota Bogor terletak di perbatasan antara Propinsi Jawa Barat dan Propinsi DKI Jakarta. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya, baik dilihat dari segi kehidupan ekonomi, sosial, maupun budaya. Bahkan, terkadang, Kota Bogor diklasifikasikan sebagai bagian dari Propinsi DKI Jakarta, namun sebenarnya Kota Bogor juga tidak dapat dipisahkan dari kesatuan Propinsi Jawa Barat.

Berkaitan dengan itu, dalam perkembangannya, Masyarakat Kota Bogor memiliki dinamakan kehidupan yang sangat beragam. Namun, secara umum, dapatlah dilihat dua corak utama kehidupan masyarakat Kota Bogor, yaitu masyarakat asli Kota Bogor yang dapat dikelompokkan sebagai masyarakat tradisional yang masih menggantungkan hidupanya dari pertanian dan biasanya berdomisili di wilayah pedalaman Kota Bogor serta masih kuat dalam menjalankan budayanya. Sedangkan masyarakat pendatang yang diklasifikasikan sebagai masyarakat moderen bertempat tinggal di pusat Kota Bogor. Mereka biasanya mengkonsentrasikan bidang pekerjaannya di institusi pemerintahan dan swasta, baik sebagai pegawai, pedagang, penyedia jasa dan sebagainya. Namun demikian, dalam bidang budaya merek terseret oleh budaya moderen kota sehingga budaya lokal yang mereka bawa semakin terkikis.

Untuk memudahkan dalam mengamati kehidupan masyarakat Kota Bogor, maka dalam makalah aspek kehidupan akan dikhususkan pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Kehidupan ekonomi Masyarakat Kota Bogor dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu kehidupan ekonomi tipe pasar dan kehidupan ekonomi tipe perusahaan atau firma .Pendukung kehidupan ekonomi tipe pertama adalah adalah masyarakat yang tinggal di pinggiran Kota Bogor. Masyarakat ini masih terikat pada faktor alam, seperti tanah, pertanian, dan musim. Di samping itu pula mereka bukan tergolong masyarakat yang mengutamakan rasionalitas, efisiensi, dan profit oriented. Adapun kehidupan ekonomi pedesaan ini dapat pula dikelompokkan menjadi pertanian, peternakan dan perikanan, Perdagangan,Kerajinan, Industri Rumah Tangga, dan Buruh (Muhsin, 1994 :143-146). Sedangkan masyarakat pendukung kehidupan ekonomi tipe kedua adalah masyarakat perkotaan yang tinggal di pusat kota.. Mereka lebih cenderung mengembangkan usaha di bidang perusahaan dan perindustrian. Adapun masyarakat tipe ini mendapat sokongan infrastruktur yang kuat, organisasi dan manjemen yang solid, rasional, dan efisien, serta berorientasi pada keuntungan. Kehidupan ekonomi perusahaan atau firma ini terdiri dari berbagai macam sub-bidang, seperti tekstil, percetakan,perusahaan konstruksi bangunan, perusahaan-perusahaan perdagangan,pemrosesan metal, dan sebagainya (Muhsin, 1994 :147-148).

Dalam kehidupan sosial, Masyarakat Kota Bogor pun terklasifikasi ke dalam masyarakat pedesaan yang merupakan penduduk asli Kota Bogor, dan masyarakat perkotaan yang merupakan penduduk pedatang Kota Bogor. Namun dalam perkembanganntya interaksi diantara dua kelompok masyarakat ini tergolong intens karena pada kenyataannya keduanya saling membutuhkan. Berkaitan dengan hal tersebut, karena kepentingan ekonomi orang-orang perkotaan, masyarakat desa secara perlahan-lahan telah berorientasi ke luar. Artinya, terjadi revolusi struktur masyarakat pedesaan yang tidak lagi didasarkan pada tanah tetapi pada mata pencaharian memang masih ada masyarakat yang tetapi dalam pengolahan hasil pertaniannya banyak mengunakan tekonlogi yang tepat guna sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Namun, sebagian besar masyarakat desa kemudian mengadakan migrasi ke luar desa untuk mengadu nasib di perkotaan. Namun, mereka pun masih mempertahankan tempat tinggal dan juga pekerjaan lama mereka, terutama dalam bidang pertanian.. Oleh karena itu banyak diantara masyarakat desa seperti itu memilih menjadi migran musiman atau commnuting (migran yang pulang-pergi). Pada sisi lain, masyarakat kota pun mengalami perubahan dalam bidang sosial pula. Hal ini mulai terasa sejak memasuki abad ke-20 menakala terjadi kebangkitan golongan menegah yang kemudian menyisihkan golongan-golongan priyayi. Mereka kemudian banyak bergelut dalam bidang perdagangan dan industri yang mengakibatkan terjadi mobilitas sosial yang menonjol di kalangan masyarakat pribumi. Di samping itu pula, mobilitas sosial dapat pula disebabkan oleh faktor pendidikan. Sejak pengangkatan pegawai negeri didasarkan oleh tingkat pendidikan seseorang, banyak diantara orang-orang pribumi yang bersekolah demi mendapatkan pekerjaan itu. Perkembangan zaman kemudian telah mengakibatkan interaksi sosial antara dua tipe masyarakat ini semakin intens. Hal itu disebabkan oleh. Beberapa faktor seperti desa merupakan tulang punggung perekonomian kota, komersialisasi hasil-hasil pertanian bertumpu pada kota, masyarakat desa banyak yang bermigrasi ke kota, terjadi mobilitas sosial yang cukup tinggi, dan tersedianya sarana komunikasi dan transportasi yang memadai (Muhsin 1994 :156-157).

Dalam bidang kebudayaan, masyarakat Kota Bogor pun terbagi ke dalam dua jenis, yaitu masyarakat asli yang masih memeprtahankan Kebudayaan Sunda dan masyarakat kota yang mulai mengembangkan budaya perkotaan namun masih mendapat pengaruh Budaya Sunda akibat intensnya interaksi antar masyarakat seperti yang telah disebutkan di atas. Dalam kehidupan masyarakat asli, Budaya Sunda yang paling dikenal oleh masyarakat Bogor lainnya adalah pelaksanaan Upacara Seren Taun Guru Bumi di Kaki Gunung Salak, upacara ini merupakan simbolisasi dari keberhasilan panen. Upacara ini sangat kental dengan Budaya Sunda karena selain diramaikan oleh pertujukan Angkung Gubrag, juga dalam ritualnya banyak menggunakan instrumen tradisional Sunda, seperti Jempana dan Dongdang yang merupakan makanan tradisional dan hasil usaha tani (Puniman, 2006 : 68). Di samping itu, yang menarik pula apabila kita amati budaya yang berkembang dalam masyaraka perkotaan. Bila kita amati secara lebih seksama, terdapat percampuran antara budaya Betawi dan Budaya Sunda. Misalnya, dalam percakapan sehari-hari sering kita temukan pernyataan “Gua Geleuh sama Lu”. Kata “Gua” merupakan bagian dari bahasa Betawi, sedangkan kata “Geleuh” merupakan Bahasa Sunda. Oleh karena itu pula, mungkin, terjadi perubahan sifat Bahasa Sunda yang bila dibandingkan dengan Bahasa Sunda yang digunakan di wilayah Bandung, Bahasa Sunda Bogor terkesan lebih kasar. Di samping itu, gejala yang kemudian muncul, terutama di kalangan masyarakat pendatang adalah muncul dan berkembangya sikap kepedulian terhadap Budaya Sunda. Sehingga pemahaman akan Budaya Sunda semakin terkikis, bahkan orang Sunda yang laihr di Kota Bogor pun belum tentu dapat berbahas Sunda, dan digantikan oleh budaya perkotaan yang tidak mengindahkan nilai-nilai tradisional.

Potret Kehidupan Masyarakat Perumahan Indraprasta II

Perumahan Indraprasta II merupakan perluasan dari proyek Perumahan Nasional (Perumnas). Dalam sejarah perumahan di Indonesia dikenal kebijakan perumahan yang merupakan bagian dari Repelita I (1969-1974). Sebagai implikasinya kemudian dikeluarkan Keputusan Presidien RI No.29/1974 tentang pembentukan Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas) (Silas, 2005 :14). Perumnas di Kota Bogor pada awalnya merupakan sebuah perumahan yang menempati areal yang sangat luas. Namun seiring perkembangan zaman, kemudian areal ini dibagi-bagi ke dalam beberapa unit komplek perumahan. Salah satunya yang terbesar adalah Perumahan Indraprasta I yang mulai dibangun pada awal tahun 1990. Semakin membaiknya sarana transportasi di wilayah tersebut, membuat pengembang kemudian membuat kembali Perumahan Indraprasta II pada akhir tahun 1990-an dengan keunggulan akses jalan yang langsung ke jalan tol. Kemudahan ini kemudian membuat perumahan ini laku, terutama dari kalangan para pekerja yang berkator di Jakarta, namun lebih memilih bermukim di Kota Bogor. Dalam perkembangannya, karena letaknya yang strategis di sekitar komplek Indraprasta II ini kemudian bertebaran pula tempat-tempat usaha, seperti Factory Outlet (FO), bengkel, dan yang paling banyak adalah usaha rumah makan.

Dalam kehidupan masyarakatnya pun dapat dikatakan unik. Hal ini disebabkan oleh letak wilayah Perumahan Indraprsta itu sendiri. Walaupun dalam kompleks perumahan itu didominasi oleh masyarakat perkotaan, namun di sekitar tempat tersebut terdapat pula masyarakat-masyarakat asli terutama yang berasal dari wilayah Cimahpar. Relasi diantara para penduduk di kompleks ini dapat sangat mencerminkan kehidupan masyarakat perkotaan yang lebih cenderung individualis, mengembangkan hubungan yang bersifat formal, dan bersifat profesional. Namun bukan berarti relasi diantara penghuni kompleks tersebut tidak berjalan . Hal ini terutama ditujukkan dengan diadakannya acara arisan rutin kompleks setiap satu bulan sekali yang pelaksanaannya dilakukan secara bergiliran. Selain itu, setiap hari minggu pun diadakan kegiata olahraga bersama dari semua kalangan umur yang secara tidak langsung berfungsi untuk menjalin dan membangun relasi yang baik antara sesama warga komplek. Sedangkan intensitas hubungan antara warga komplek dengan penduduk asli sekitar juga cukup baik. Hal ini, paling tidak ditujukkan dengan dikaryakannya beberapa penduduk asli, baik sebagai asisten rumah tangga, maupun sebagai tenaga keamanan di wilayah komplek.