Keluarga, Nepotisme, dan Dunia Politik

Nepotisme dalam konteks apapun adalah dosa besar yang diharamkan semenjak kelahiran bayi reformasi lebih dari satu dasawarsa silam. Akan tetapi jamak terlihat bahwa  praktik nepotisme kembali akrab dan lazim dilakukan  dalam lingkaran kekuasaan negeri ini. Ironisnya, tidak seperti kolusi dan kolusi, praktik nepotisme tidak pernah ditindak secara tegas dan terus tumbuh subur dalam berbagai kehidupan masyarakat.

Tuduhan ini terbukti bukan isapan jempol. Tengok saja struktur kepengurusan partai politik di Indonesia. Beberapa partai politik besar, diakui atau tidak, menampakkan keterkaitan anggota keluarga dalam jabatan-jabatan penting. Memang para anggota keluarga yang terlibat itu tidak sedikit yang menunjukkan kualitas yang mumpuni. Berlatar belakang pendidikan luar negeri namun minim pengalaman politik, para “kader titipan” ini seringkali  melakukan loncatan karier melampaui para kader senior yang telah mengabdi lama kepada partai.

Jalan Panjang Praktik  Nepotisme

Praktik nepotisme telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Istilah nepotisme diambil dari kata latin nepos yang berarti “keponakan” atau “cucu”. Dalam catatan sejarah, praktik nepotisme tumbuh subur sejak abad pertengahan di kalangan agamawan.  Beberapa uskup dan paus, menunaikan kaul selibat dan tidak mempunyai anak , seringkali menyerahkan jabatan-jabatan tertentu kepada keponakan, cucu, dan kerabatnya. Cara ini ditempuh untuk melegitimasi dinasti kepausan dalam hierarki Gereja Katolik Roma.

Beberapa Paus ternama pernah terlibat dalam praktik nepotisme ini. Dalam  New Catholic Dictionary disebutkan bahwa Paus Kallistus III  mengangkat dua keponakannya menjadi kardinal  dan bahkan salah satu keponakannya yang bernama Rodrigo berhasil menjadi pimpinan tertinggi umat Katolik yang bernama Paus Alexander VI. Untuk mengantisipasi praktik nepotisme ini, pada 1692, dikeluarkan Romanum cecet pontificem oleh Paus Innosensius XII. Isinya antara lain melarang semua paus untuk mewariskan tanah, kantor, pendapatan kepada sanak keluarga, dengan pengecualian bahwa seorang saudara yang paling bermutu dapat dijadikan seorang Kardinal (Catholic Encyclopedia).

Selain itu, dalam sejarah Dunia  praktik ini pun lazim dilakukan. Salah satu pemimpin legendaris yang terkenal melakukan praktik ini adalah Napoleon Bonaparte. Ketika ia berhasil menduduki beberapa negara Eropa secara spontan Napoleon menunjuk kerabatnya untuk menjadi pimpinan. Di Belanda, misalnya, Napoleon menunjuk adiknya Louis Napoleon untuk menjadi pemimpin di Belanda. Sementara di Mesir, Napoleon juga menunjuk adiknya Champoleon sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negeri padang pasir tersebut. Champoleon kemudian terkenal karena menemukan berbagai peninggalan masa Mesir Kuno, seperti Piramid.

Di Indonesia, praktik nepotisme juga tumbuh subur dalam lingkaran kekuasaan. Keluarga Cendana, misalnya, menjadi simbol praktik nepotisme masa Orde Baru. Bahkan, beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa, salah satu faktor yang menyebabkan kejatuhan Orde Baru adalah dominasi praktik nepotisme di kalangan keluarga presiden yang menyebabkan berbagai pihak geram dan menyerang balik secara  diam-diam kekuasaan  rezim Orde Baru.

Bentuk lain  praktik nepotisme pada masa Orde Baru adalah pengangkatan perwira-perwira militer dalam berbagai jabatan sipil. Soeharto dikenal sebagai sosok yang gemar menunjuk kolega-kolega militernya dalam berbagai jabatan militer. Dari wakil presiden sampai walikota pada saat itu rata-rata dijabat oleh kalangan militer. Hasilnya, kekuasaan Orde Baru dapat merepresi lawan-lawan politiknya mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Tidak heran, stabilitas menjadi cirri pemerintahan Orde Baru selama lebih dari tiga dasawarsa.

Mengabdi pada Kekuasaan

Dalam berbagai catatan dapat disimpulkan bahwa praktik nepotisme lazim dilakukan oleh para penguasa untuk melegitimasi dan melestarikan kekuasaannya. Para penguasa lebih percaya pada ikatan keluarga daripada kemampuan seorang politikus karier. Walaupun para kerabat tidak memiliki pengalaman di bidang politik yang cukup, loyalitas menjadi alasan utama penguasa memilih anggota keluarga untuk duduk dalam lingkaran kekuasaan.

Pada sisi lain, anggota keluarga penguasa pun memanfaatkan peluang emas untuk duduk dalam jabatan-jabatan strategis. Mereka lebih memilih jalan pintas untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan daripada berakarier dari bawah, menimba pengalaman, dan mematangkan karakter sampai akhirnya pantas disebut politikus yang berpihak kepada rakyat.

Ya begitulah. Ketika praktik neoptisme lazim dilakukan dapat dipastikan yang diperjuangkan penguasa bukanlah kesejateraan rakyat tetapi kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan.

Tragedi Kejahatan Intelektual

Dunia pendidikan sejatinya menghasilkan kaum intelektual yang selalu berkarya dalam misi suci memajukan taraf kehidupan masyarakat dan  bangsa. Namun belakangan ini citra ‘orang sekolahan’ ini  mulai disoroti menyusul banyak ditemukannya praktik kejahatan intelektual. Mulai dari kebocoran soal Ujian Nasional (UN) yang dilakukan calon-calon intelektual sampai kasus plagiarisme yang menimpa guru besar sebuah perguruan tinggi ternama. Bila ragam kejahatan intelktual hampir selalu menempatkan oknum intelektual sebagai subjek, namun dalam beberapa kasus justru kaum inteletual menjadi objek penderita yang ditindas oleh penegak hukum.

Dalam kasus pembriedelan dan pembakaran buku, misalnya, cukup jelas menunjukkan bagaimana kreativitas kaum inteletual dibatasi dan dibungkam. Di Jambi, sebanyak 13 judul buku pelajaran sejarah untuk tingkat SMA dan SMP yang dilarang peredarannya telah disita oleh Kejaksaan Tinggi setempat.  Rencananya 218 eksemplar buku yang diamankan ini akan dibakar dan disaksikan pejabat setempat.  Hal yang ironis dan irasional adalah bagaimana mungkin buku-buku karya kaum intelektual bangsa diperlakukan sama seperti pemusnahan narkoba dan minuman keras ilegal ?

Pembungkaman

Praktik ini mengindikasikan bagaimana negara berusaha memonopoli kebenaran ilmu pengetahuan. Padahal tidak ada ilmu pengetahuan moderen yang objektif. Subjektivitas menjadi hal yang jamak dan berterima selama penulisnya dapat mempertanggungjawabkan validitas karya yang ditulisnya. Polemik dan kontroversi menjadi bagian dari dialog intelektual guna  mencapai objektivitas ilmu pengetauan.

Dalam sejarah Eropa terdapat sebuah fase ketika ilmu pengetahuan Yunani kuno dimonopoli oleh kaum agamawan. Ketika itu khalayak umum tidak diperbolehkan mengakses karya-karya klasik tersebut. Masa ini disebut “The Dark Age”. Praktik seluruh lapisan masyarakat dikendalikan oleh kaum agamawan yang menguasai ilmu pengetahuan. Toh, monopoli itu tidak selamanya dapat dipertahankan karena manusia adalah mahluk pemikir yang selalu bertanya tentang lingkungan sekitarnya. Rangkaian yang tak terjawab itu terakumulasi dan membuncah melahirkan masa pencerahan  yang disebut (Renaissance).

Sejarah, Tafsir Masa Lampau

Dalam relasi antar negara dan ilmu pengetahuan, sejarah menjadi  ilmu pengetahuan yang ‘seksi’ bagi kaum penguasa. Bahkan ada ungkapan, “sejarah selalu ditulis oleh sang pemenang”. Pihak yang kalah tidak akan mendapat ruang yang luas dalam historiografi penguasa, bahkan menjadi kambing hitam yang dinistakan. Oleh karena itu, sejarah merupakan instrumen yang penting untuk melegitimasi kekuasan.

Predikat istimewa itu diperoleh karena sejarah berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan lain yang memfokuskan kajian pada periode kekinian. Ia  adalah ilmu yang menafsirkan kejadian-kejadian lampau, yang seringkali terhubung dengan kekuasaan. Artinya, sejarah bukan  peristiwa masa lalu itu sendiri. Seorang sejarawan tidak dapat kembali ke masa lampau untuk mengungkap peristiwa yang diamatinya. Untuk menafsirkan masa lalu ia bertumpu pada jejak-jejak peninggalan masa lampau. Tanpa itu, sejarawan adalah ilmuan yang impoten.

Ironisnya, pemahaman ini yang belum diketahui masyarakat dan sengaja tidak disosialisikan oleh negara. Selama ini masyarakat lebih banyak didikte oleh penguasa daripada disediakan ruang dialog untuk mendiskusikan peristiwa-peristiwa masa lampau yang sensitif. Akibatnya, sejarah menjadi doktrin benar dan salah dalam menilai berbagai peristiwa masa lampau. Tidak heran memang. Sejarah bangsa ini hampir selalu indentik dengan pembelokan dan pembungkaman  sejarah demi kepentingan melanggengkan kekuasaan.

Selama kebenaran sejarah diberangus, maka masyarakat tidak akan keluar dari masa “Th Dark Age” yang diciptakan penguasa demi kepentingan politisnya.

Pasar Baru

Sore itu, sinar sang surya telah temaram. Seorang gadis cilik duduk santai di sebuah warung pojok. Sebentar ia meletakkan kardus berisi minuman kemasan, lalu bercakap dengan penjaga warung dan memesan semangkuk mie instan.

“Bagaimana dagangan hari ini? Laku nggak?”, tanya penjaga warung. “Wah sepi, kurang laku hari ini”, balas sang gadis cilik. “Harusnya bersyukur, ada dagangan yang laku dan nggak digaruk!”, tukas penjaga warung. “Memang kenapa sih nggak boleh berjualan di Pasar Baru?, jawab sang gadis cilik. “Memang udah dari sananya”, jawab penjaga warung. Sang gadis mengangguk, tanda puas.

Praktik penggarukan pedagang kaki lima yang mangkal memang telah menjadi rutinitas keseharian. Namun, para pedagang tidak jera untuk berjualan di seputaran Pasar Baru. Bahkan, mereka punya jurus jitu untuk menangkal penggarukan yang dilakukan satpol PP itu. Kemampuan itu mereka dapatkan dari pengalaman bermain ‘kucing-kucingan’ dengan petugas penegak disiplin itu.

Sejak dilakukan pembenahan beberapa tahun baru, memang wajah Pasar Baru mulai berubah. Pusat perniagaan tertua di Jakarta ini tidak saja terlihat lebih teratur dan memberikan kenyamanan dalam berbelanja, tetapi juga ada mengajak bernostalgia ke masa lalu yang dicitrakan melalui gerbang pasar itu yang dibiarkan berdiri tegak. Lepas dari itu, toko-toko yang berjajar di dalam pasar itu tidak banyar berubah, baik bentuk fisik bangunannya yang tua dan pelayanannya yang konvensional.

Mungkin citra Pasar Baru tidak sebenderang masa lalu, tertutup oleh kemegahan berbagai mal yang menjamur di Ibukota. Namun, pada akhir minggu dan libur kawasan ini penuh sesak dijejali para pengunjung yang berbondong-bondong membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Harganya yang lebih murah dan nostalgia masa lalu membuat Pasar Baru memiliki pelanggannya tersendiri. Mereka rela berdesak-desakan berpeluh keringat demi mendapatkan barang murah dan menggali kenangan masa lalu.

Pada masa kolonial, Pasar baru merupakan pusat perniagaan elit yang ramai dikunjungi oleh kaum elit Batavia. Tidak heran, letak pasar ini yang strategis berdekatan dengan daerah Rijswijk (Jalan Veteran sekarang) membuat pasar ini ramai dikunjungi oleh orang-orang Eropa, Timur Asing dan Pribumi. Itulah sebabnya relasi multirasial menjadi barang yang biasa di dalam pasar ini.

Hal unik lainnya yang dapat ditemukan dalam pasar yang dibangun sejak 1820 ini adalah kehadiran pedagang-pedagang India yang berdampingan dengan pedagang Tionghoa dan Pribumi. Biasanya pedagang-pedagang ini memiliki spesialisasi tertentu. Pedagang India lebih banyak bergelut di dunia kain meteran. Sementara pedagang Tionghoa berbasis di bisnis pakaian dan pedagang Pribumi bergelut di bidang alas kaki.

Di tengah serangan toko-toko bermerek yang bertebaran di pusat perbelanjaan moderen, toko-toko tua masih dapat bersaing. Beberapa toko tua yang masih tegak berdiri di antaranya  toko Melati (perabot rumah tangga), toko jam Tjung-tjung, dan Toko kacamata Seis. Selain itu ada pula penjahit jas legendaris, seperti Isadras, Gehimal, dan Hariom. Toko kain tua Bombay dan Lilaram juga masih ramai dikunjungi.

Pasar berlanggam arsitektur Eropa-Tionghoa ini masih kokoh berdiri di tengah semaraknya pasar-pasar moderen yang menjual merek-merek terkenal. Sebelum munculnya berbagai mal di Jakarta, Pasar baru bersama Pasar Pagi, yang kemudian berubah menjadi pusat perbelanjaan Mangga Dua, merupakan tempat perbelanjaan favorit warga Jakarta.

Kini, hanya Pasar Barulah yang dapat bersaing di tengah gelombang modernisme dan menjaga memori historis masyarakat Jakarta.

Riwayat Pasar Bogor ; Dari Lahan Sewaan hingga Sentra Perniagaan

Sekilas tidak ada yang istimewa dalam tampilan Pasar Bogor. Bau busuk begitu menyengat manakala memasuki gedung pasar yang kusam, belum lagi sampah-sampah yang berserakan dan mengunduk di hampir di setiap sudut, serta kubangan air  lumpur bagaikan ranjau yang harus dihindari. Suasana hiruk pikuk, mulai dari tawar-menawar harga yang alot antara penjual dan pembeli, seorang ibu yang menjinjing kantung plastik belanjaan sambil membaca catatan belanjanya, sampai bocah kuli panggul yang kepayahan membawa beban belanjaan “Sang majikan”.

Namun, pasar yang terletak di seberang Kebun Raya Bogor ini tidak pernah tidur, selalu ramai pengunjung baik siang maupun malam. Di tengah menjamurnya pasar-pasar tradisional dan serangan pasar-pasar swalayan di Kota Hujan, praktis pasar ini tetap menjadi sentra perekonomian penduduk kota.  Tentu predikat ini dapat bertahan karena Pasar Bogor bukan sekedar pusat perniagaan, tetapi merupakan wadah interaksi masyarakat yang telah menjadi memori sejarah kota ini.

Dalam konteks kekinian, Pasar Bogor bukan satu-satunya sentra perdagangan tradisional yang terletak di Kota Bogor. Namun, bila merujuk pada konteks historis, pasar ini menjadi salah satu pusat konsentrasi masyarakat non-Eropa yang diizinkan beroperasi di kawasan elit Eropa. Sejak awal Buitenzorg memang dirancang sebagai tempat peristirahatan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, dan para pegawai tinggi kolonial. Masyarakat non-Eropa dilarang bermukim di kawasan elit ini. Sesuai dengan masterplan kota, pembangunan struktur dan infrastruktur Buitenzorg, lebih ditujukan untuk kepentingan masyarakat Eropa..

Namun demikian, sebagai pemilik pribadi Villa Buitenzorg, gubernur jenderal melihat banyak lahan kosong di tanah miliknya yang belum dimanfaatkan. Oleh karena itu, terbesit gagasan untuk memanfaatkan tanah kosong itu dengan cara menyewakannya. Betul saja, sejak 1752 Kampoeng Bogor, pemukiman pribumi sudah berdiri di Buitenzorg. Supermasi Eropa semakin berkurang ketika Bupati Kampung Baru, Demang Wiranata (1749-1758)  permohonan untuk mendirikan rumah di daerah Sukahati (Empang) yang dikabulkan oleh Gubernur Jenderal Jacob Mossel. Sekitar 1770, Bupati Kampung Baru telah tinggal dan bahkan kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke rumah itu.

Melihat bisnis sewa tanahnya laku keras dan mendatangkan pemasukan yang cukup besar, gubernur jenderal pada saat itu, Van der Parra (1761-1775) membuka kesempatan kepada siapa saja yang ingin menyewa tanah miliknya, termasuk untuk urusan ekonomi. Parra kemudian mengabulkan pendirian  sebuah pasar di Buitenzorg. Pasar itu berdekatan dengan Kampung Bogor dan tidak jauh dari Kantor Kabupaten Kampung Baru. Sekitar 1770, pasar itu mulai beroperasi. Pada awalnya, pekan ini hanya dibuka seminggu sekali. Karena semakin ramai, waktu operasi pasar ini pun ditambah menjadi dua kali seminggu, setiap hari Senin dan Jumat. Atas bisnis sewa tanah tersebut, Gubernur Jenderal Van der Parra  sudah meraup keuntungan yang cukup besar. Dalam laporan keuangan 1777, disebutkan pendapatan gubernur jenderal sebesar 14.000 ringgit, sekitar 8.000 ringgit berasal dari sewa tanah Pasar Bogor.

Semakin tingginya aktivitas perekonomian, apalagi rampungnya rel kereta api yang menghubungkan Batavia-Buitenzorg sepanjang 50 km pada 1873 meningkatkan status pasar ini dari pasar lokal menjadi pasar regional.  Sejak saat itu, Pasar Bogor dimasukkannya dalam jalur perdagangan Priangan-Batavia. Waktu operasi pasar pun diubah menjadi setiap setiap hari. Arus perdagangan terutama hasil bumi dari Priangan yang dikirimkan ke Batavia semakin tinggi. Dalam cacatan Gerlings, seperti dikutip Devisari Tunas (2005), pada 1870-1880, sekitar 60 %  barang yang diangkut dari Buitenzorg ke Batavia adalah hasil bumi, seperti kopi, gula, kentang, kacang, beras, tepung, minyak sayur, minyak, dan kina. Sayur-sayuran segar  yang berasal dari perkebunan di Sindanglaya (Puncak) merupakan komoditi terkenal di pasar ini.

Oleh karena pasar ini berdekatan dengan Kampung Bogor, maka spontan pedagang yang singgah pun menyebutnya Pasar Bogor. Bahkan kemudian para pedagang lebih akrab dengan nama Bogor untuk mengacu pada pasar yang terletak di Buitenzorg. Kata Bogor inilah yang kemudian meluas tidak hanya di kalangan pedagang, tetapi juga meluas dalam kehidupan masyarakat umum. Pada akhir masa kolonial, kata Bogor telah akrab di telinga masyarakat kolonial, sebagai nama tidak resmi dari Buitenzorg.

Lebih dari itu, Pasar Bogor kemudian menjadi simbol interaksi antara masyarkat golongan Pribumi, Tionghoa, dan Arab di kawasan eklusif Buitenzorg. Hal itu terjadi sejak meningkatnya volume perdagangan dan jaminan keamanan di pasar ini. Hal ini membuat para pedagang memutuskan untuk tinggal permanen di daerah sekitar Pasar Bogor. Masyarakat Pribumi kemudian tinggal di daerah, Lebak Pasar. Kemudian tumbuh pula  Perkampungan Tionghoa (Handelstraat, Jalan Suryakencana sekarang) dan Perkampungan Arab (daerah Empang) pada akhir abad ke-19. Interaksi yang telah terjalin selama berabad-abad membuat ketiga kelompok masyarakat telah mampu beradaptasi dan menerima keberadaan satu dengan yang lainnya.

Kota Bogor, Nasibmu Kini

Kini, cukup sulit menemukan tempat yang tenang di kota Bogor. Padahal pada masa kolonial kota ini disebut Buitenzorg (Sans Souci), kota tanpa kesibukan. Gustaaf W. van Imhoff, Gubernur Jenderal VOC (1741-1750) yang merasa tidak nyaman dengan kondisi lingkungan Batavia . Imhoff kemudian mencari tempat peristirahan yang relatif dekat Batavia, namun mempunyai lingkungan yang asri. Daerah bekas ibukota Pakuan-Padjadjaran ini ternyata memenuhi kualifikasi tersebut. Ia  kemudian mendirikan tempat peristirahatan yang diberi nama Vila Buitenzorg dan mulai dipakai pada 1745.  Setelah direnovasi pada 1819, Daendels (1808-1811) mengubah fungsi vila tersebut sebagai tempat kediaman resmi Gubernur Jenderal. Sampai dengan akhir masa kolonial, praktis di kota ini sebagian besar waktu dihabiskan  dan segala kebijakan pemerintah diputuskan. Bahkan, setelah Indonesia merdeka, Soekarno pun banyak menghabiskan waktunya untuk tinggal di Istana Bogor.

Setelah Soekarno lengser dan digantikan oleh Soeharto, Bogor mulai kehilangan hegemoninya.  Jakarta bukan saja berfungsi sebagai daerah khusus ibukota, tetapi juga pusat perekonomian nasional.  Seperti peribahasa ada gula ada semut, begitulah keadaan Ibukota yang dijejali migran yang datang untuk mengadu nasib. Pemerintah kemudian menempuh segala cara untuk mengatasi kesemrawutan akibat kepadatan penduduk di Ibukota, namun belum berhasil. Akhirnya, pemerintah merealisasikan kebijakan kolonial yang belum sempat diterapakan.  Pada bulan Agustus 1950, sebenarnya telah dirampungkan konsep tata ruang metropolitan (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi) oleh Tim Studi Jabotabek. Konsep ini terutama memfokuskan pada masalah keluarga berencana, pengembangan daerah-daerah pedalaman, dan pertumbuhan kota-kota pinggiran.

Kota yang Semeraut

Kotamadya Bogor sebagai salah satu kota pinggiran merupakan tempat yang potensial untuk dijadikan daerah pemukiman. Hal ini  bukan saja karena letaknya yang relatif dekat dengan Ibukota tetapi juga udaranya yang sejuk karena berada di  kaki Gunung Gede dan Gunung Salak ketinggian 265 dpl dan curah hujannya yang tinggi. Sejak Jalan Tol Jagorawi dirampungkan pada 1978, praktis terjadi peningkatan penduduk yang signifikan di kota ini. Pada Sensus Penduduk 1930, jumlah penduduk gemeente Buitenzorg 31.818 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk terjadi cukup signifikan, yaitu 110.321 jiwa (1954), 196.815 jiwa (1971), 246.052 jiwa (1981), 635.772 jiwa dan 750.250 jiwa (2006). Dari tahun ke tahun jumlah penduduk yang tinggal di pusat kota terus meningkat. Pada tahun 1950 laju urbanisasi sebesar 17 %, kemudian meningkat menjadi 24,7 % pada 1970, dan terus melonjak sampai 37 % pada tahun 1990.

Sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk, Pemerintah Kotamadya Bogor pun berulangkali mengadakan pemekaran wilayah. Pada tahun 1984, luas kotamadya Bogor adalah 2.337,5 hektar dengan luas daerah yang terbangun mencapai radius 4 km. Adapun luas efektif kotamadya Bogor adalah 1.500 hektar dengan kepadatan penduduk 126 jiwa per hektar. Bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk ideal, yaitu 75 jiwa per hektar, kota ini dikategorikan berpenduduk padat. Oleh karena itu, pada bulan Maret 1992 disepakati sebuah persetujuan penyerahan 46 desa dari Kabupaten Bogor kepada Kotamadya Bogor. Sejak saat itu luas Kotamadya Bogor bertambah empat kali lipat dari luas sebelumnya, menjadi 11.850 hektar.  Sampai sekarang, Kota Bogor terbagi atas 6 kecamatan,31 kelurahan, dan 37 desa.

Sebagai satelit Ibukota, Bogor kemudian berbenah. Hal yang sangat jelas terlihat adalah pembangunan fisik kota. Sebagai daerah pemukiman, di Kota Bogor banyak dibangun perumahan. Mulai dari perumahan real estate, menengah, sampai perumahan rakyat. Lebih dari 90 perumahan   dengan alokasi 6.217 hektar dibangun di kota ini.  Selain itu berbagai fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan terutama pusat dengan alasan kepraktisan dibangun berdekatan dengan pemukiman-pemukiman tersebut.   Sampai sekarang jalan utama di kota Bogor adalah warisan dari jalan kolonial yang sempit. Padahal  jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat, dan volume angkutan umum semakin membludak. Penataan kota yang buruk membuat Kota Bogor semakin hari terlihat semakin semeraut dan tidak nyaman untuk dihuni.

Belum selesai dengan masalah tersebut Kota Bogor terlanjur diproklamirkan sebagai kota tujuan wisata. Sejak masa kolonial memang wilayah Kota Bogor memang telah dijadikan daerah tujuan wisata terutama oleh orang-orang Eropa yang bekerja di Eropa. Naar Boven adalah ungkapan yang sering diucapkan apabila seorang Eropa ingin berkunjung ke Bogor. Pada masa itu, Bogor merupakan tempat persingahan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke wilayah Puncak. Namun demikian, belakangan, Kota Bogor bukan saja menjadi daerah  persinggahan,tetapi menjadi daerah tujuan wisata utama mengeser kawasan Puncak. Memang setiap akhir pekan Kebun Raya Bogor masih ramai dikunjungi. Akan tetapi, tren wisata Kota Bogor tidak lagi bermuara pada wisata alam, tetapi wisata artifisial terutama wisata makanan dan wisata belanja. Bila kita perhatikan di sepanjang Jalan Pajajaran, dapat kita temukan lima pusat perbelanjaan, padahal pada awal tahun 1990 hanya terdapat sebuah pusat perbelanjaan, yaitu Internusa yang kini menjadi Pangrango Plaza. Selain itu pusat perbelanjaan lain yang diserbu wisatawan adalah  Factory Outlet (FO) yang berjejer di sepanjang jalan utama Kota Bogor. Begitu pula dengan restoran-restoran tradisional maupun moderen yang dibanjiri oleh para wisatawan pada akhir pekan.

Ibarat dua sisi mata uang, status Kota Bogor ini merupakan berkah sekaligus musibah. Dikatakan berkah karena sejak menjadi kota satelit, perekonomian kota Bogor meningkat pesat. Namun dapat dikatakan pula musibah karena akibat dari pembangunan ini kondisi fisik kota Bogor tidak tertata dengan baik. Padahal, berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Kota Bogor yang berisi pedoman pembangunan Kota Bogor dari tahun 1974 sampai tahun 2000 peruntukan lahan kota secara proporsional terbagi atas perumahan penduduk, fasilitas kegiatan sosial, fasilitas kegiatan perekonomian dan kawasan perkantoran dan kelembagaan.  Adapun perkembagan fisik kota difokuskan di sebelah timur Sungai Ciliwung yang dijadikan kawasan Proyek Pembangunan Bogor Baru. Pada kenyataannya, pemerintah memiliki kecenderungan untuk mendahulukan kepentingan ekonomi daripada sisi kenyamanan kota. Penataan kota tidak direncanakan dengan baik. Berbagai pusat perbelanjaan, resotoran, Factory Outlet, dan  hotel tetap dibangun di pusat kota.  Akibatnya konsentrasi masa tumpah ruah di pusat kota.

Masyarakat pun andil memperkeruh permasalahan di kota ini.  Sebagian besar masyarakat, khususnya yang bekerja di Jakarta, beranggapan bahwa Kota Bogor hanya berfungsi sebagai tempat beristirahat.  Para komunter yang menghabiskan waktunya dari pagi hingga malam di Ibukota, dan baru pulang dan beristirahat pada malam hingga pagi hari untuk  kemudian memulai aktivitasnya kembali keesokan harinya. Sisanya adalah masyarakat yang tinggal dan bekerja di kota ini. Bagi mereka, Kota Bogor adalah lahan usaha yang sangat potensial. Bagi mereka yang mempunyai cukup modal kemudian banyak yang membuka usaha di sepanjang jalan protokol, sedangkan bagi mereka yang bermodal sedang cnderung menjadikan rumah pribadi  sebagai tempat usaha, seperti restoran, butik, dan Factory Outlet. Hal ini bukan semakin menambah titik konsentrasi massa, yang tidak saja terbatas di jalan-jalan utama tetapi juga jalan-jalan perumahan yang secara langsung maupun tidak langsung menganggu kenyamanan orang yang tinggal di sekitar daerah tersebut.

Konsep Kota Taman

Untuk mengatasi kesemerawutan Kota Bogor, pemerintah sebenarnya tidak perlu merumuskan kebijakan baru karena dalam Pola Dasar Pembangunan Kota Bogor telah diputuskan bahwa penetapan fungsi Kota Bogor dititikberatkan pada penerapannya sebagai “Kota Taman”.  Konsep in dikembangkan oleh Sir Ebenezer pada 1898 di Inggris, namun baru masuk Indonesia oleh para arsitek Belanda pada awal abad ke-20.  Di Kota Bogor sendiri, konsep ini secara eksplisit telah direncanakan sejak tahun 1980. Pada saat itu, dikhawatikan Bogor menjadi kota yang penuh sesak karena menjamurnya pemukiman padat, pertokoan, restoran, Factory Outlet (FO), dan tempat hiburan lainnya di pusat kota. Sekarang sebagian besar proyeksi tersebut telah menjadi realitas keseharian masyarakat Kota Bogor.

Jalan keluar untuk mengatasi kesemrawutan ini adalah menerapkan kebijakan yang telah disusun pemerintah secara konsisten.  Caranya adalah mengurangi beban pembangunan di pusat kota dan memindahkannya ke daerah-daerah pinggiran. Sebaliknya pembangunan di pusat kota difokuskan pada pembangunan taman-taman untuk menunjang Kebun Raya sebagai paru-paru kota. Dengan begitu, kenyaman Kota Bogor yang disebut “Een Indisch Paradijs”, sebuah surga di Hindia pada masa kolonial dapat dirasakan kembali oleh masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Korupsi , Bagian dari Budaya Bangsa ?

Tentu banyak yang menolak bila Saya mengatakan korupsi dalam bentuk apapun merupakan tradisi yang mengakar dalam budaya bangsa. Akan tetapi, akan banyak juga yang bungkam ketika Saya mengajukan kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan bahwa budaya itu memang bagian dari kultur bangsa ini. Bukankah tidak semua budaya bangsa ini baik?

Kasus KPK

KPK dalam beberapa tahun terakhir menjadi terkenal dan sering diklaim sebagai salah satu prestasi dari pemerintah dalam memberantas praktik korupsi. Benar saja, semua tersangka yang diajukan KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak ada satu pun yang lolos dari hukuman penjara. Bahkan bukan para koruptor kelas teri saja yang dapat diringkus, tetapi  kelas elit pun kini dapat dipenjarakan. Namun demikian, di balik prestasinya itu, banyak orang yang terlibat dan dilibatkan dalam kultur korupsi merasa terancam, takut bila suatu hari dirinya dijebloskan ke dalam penjara. Untuk menghindari kemungkinan itu, mereka dengan kekuatan modal yang nyaris tak terbatas kemudian mendesain sebuah konspirasi untuk mendiskreditkan KPK, sebagai lembaga yang bercitra positif di tengah masyarakat.

Tampaknya, strategi yang digunakan para konspirator adalah merusak terlebih dahulu pencitraan KPK, kemudian mempreteli hak-hak eksklusifnya secara gradual. Betul saja, target awal para konspirator itu adalah Ketua KPK, Antasari Azhar. Harus diakui, Antasari memang menjadi simbol gerakan anti-korupsi yang meresahkan para pelakunya di Indonesia. Dengan menyerang simbol utamanya, pencitraan masyarakat akan KPK akan menjadi negatif dan kinerja KPK secara kelembagaan akan berkurang hingga lima puluh persen.

Untuk mencapai target ‘pembunuhan karakter’ itu harus dipilih rencana penjebakan yang terkesan sensasional dan menyangkut masalah personal, bukan kelembagaan. Tampaknya para konspirator telah memasang jebakan yang tepat dan tinggal menunggu Sang tikus untuk masuk saja.  Tidak lama setelah itu tersiar kabar bahwa Antasari Azhar terlibat pembunuhan salah seorang dirut perusahaan ternama Nazaruddin Sjamssudin. Pembunhan itu sendiri dilakukan sadis, seperti adegan di film action untuk mencapai target sensasionalitasnya. Antasari sendiri menjadi tersangka utama sebagai aktor di belakang pembunuhan yang berlatar motif  asrama itu. Motif ini dipilih untuk merusak citra dirinya sebagai pejabat yang bersih menjadi laki-laki paruh baya berhidung belang.  Hal yang mengelikan sekaligus mengherankan, polisi sebagai aparat penegak hukum yang dituntut lihai untuk memecahkan masalah ini terkesan mengikuti alur cerita yang dibuat para konspirator. Mungkinkah hal ini disengaja karena Kepolisian telah diinflitrasi oleh para koruptor?

Setelah Antasari dibereskan, , kini para konspirator mengincar pejabat-pejabat teras lainnya untuk dimasukkan dalam jebakan yang serupa. Wakil ketua KPK tampaknya sudah mulai masuk jebakan hokum atas tuduhan penyadapan. Sambil mendesain penjebakan pejabat-pejabat KPK yang terkenal vokal,  kini para konspirator tinggal memberi tekanan untuk  mempreteli hak-hak eksklusif KPK. Menurut sebagian pihak, KPK digambarkan sebagai organisasi yang mempunyai wewenang tidak terbatas. Lembaga ini rentan akan penyalahgunaan kekuasaan sehingga harus segera diberi batasan. DPR tampaknya mendengar aspirasi masyarakat ini. Para wakil rakyat kemudian berembug untuk menyusun RUU Rahasia Negara yang berpotensi membatasi kewenangan KPK.

Korupsi dan Budaya Bangsa

Dalam kehidupan rakyat biasa, sebenarnya, korupsi telah menjadi tradisi yang mengakar dalam budaya masyarakat. Korupsi telah menjadi sistem yang mau tidak mau harus diterima masyarakat. Bagaimana korupsi itu mengakar dalam budaya masyarakat? Konsep feodalisme Nusantara (sebagian besar terjadi di Jawa) sebenarnya diwakili oleh patron-client. Peran patron dilakukan oleh penguasa, sedangkan client adalah rakyat jelata. Seorang penguasa harus dapat melindungi kehidupan rakyatnya, sebagai balasannya rakyat harus memberikan upeti kepada penguasa atas jasa perlindungannya. Upeti yang disetorkan kebanyakan adalah hasil bumi. Seorang lurah merupakan penguasa lokal yang berkewajiban mengumpulkan hasil bumi suatu desa kepada pejabat yang lebih tinggi. Cikal-bakal praktek korupsi terjadi ketika para pejabat menengah kemudian tergiur akan potensi keuntungan yang didapat bila menjual sebagian dari upeti tersebut kepada pasaran internasional. Usaha ini tidak mungkin dilakukan dengan cara memotong hasil upeti yang hendak diserahkan kepada penguasa pusat, akan tetapi dengan mengeksploitasi petani untuk menyerahkan upeti lebih banyak. Praktik ini terus berlangsung pada masa kolonialisasi Belanda. VOC yang menggunakan sistem indirect rule, memanfaatkan tradisi yang ada untuk mengeksploitasi hasil alam petani. Oleh karena praktek korupsi yang dilakukan oleh para pejabat VOC terlampau besar akhirnya kongsi dagang ini runtuh pada 1799.

Untuk mengganti kerugian yang ada, Pemerintah Hindia- Belanda kemudian menerapkan Sistem Tanam Paksa yang dirancang oleh Van den Bosch pada 1830. Walaupun praktik ini berhasil mengangkat Belanda sebagai Negara kolonialis ternama, namun praktik korupsi dengan metode yang sama terjadi. Sebelum praktik korupsi ini membesar, Pemerintah Hindia-Belanda telah mengubah arah kebijakan menjadi Politik Liberal pada 1870-1900. Masuknya kalangan Pribumi (Inlander) dalam lingkaran setan korupsi kemungkinan besar terjadi ketika diberlakukannya Politik Etis (1902). Ketika itu muncul elit moderen yang dipekerjakan di instansi pemerintahan sebagai pegawai rendah dan menengah. Tradisi korupsi yang telah mengakar dalam sistem kolonial tampaknya menjadi pemandu yang baik bagi para pegawai pribumi.

Praktik korupsi ini tetap terpelihara bahkan sejak awal masa kemerdekaan. Mungkin sebagian besar orang berpendapat bagaimana mungkin pada masa kekuasaan Presiden Soekarno terjadi korupsi? Dengan jargon-jargon nasionalis dan karisma pribadinya tampaknya Soekarno berhasil membiasakan pandangan masyarakat dengan pembangunan-pembangunan monumentalisnya, yang bukan tidak mungkin uang negara berpindah ke tangan pribadi tanpa diketahui orang lain. Memang bukti sulit didapat, tetapi sebenarnya cukup untuk menjelaskan salah satu indikator memburuknya perekonomian nasional pada saat itu adalah karena korupsi  Pada masa Orde Baru, praktik korupsi mencapai puncaknya. Di tengah pertumbuhan ekonomi pada awal 1970, Soeharto telah membagi kekayaan negara, termasuk akses dan sumber keuangan kepada para koleganya, keluarga, dan kroni-kroninya. Para koleganya ini bukan hanya datang dari kelas menengah Tionghoa, tetap juga Pribumi, Arab, dan lain sebagainya. Keluarga Soeharto begitu menikmati kekayaan negara melalui perusahaan-perusahaan yang dipimpinya. Para kroni pun senang karena bisnisnya  mendapatkan keuntungan yang besar dalam perdagangan nasional dan internasional selama tahun 1970-1990.

Sementara itu rakyat yang sudah telanjur terbuai dengan jargon-jargon pembangunan selama tiga deklade. Mereka hanya dapat melihat tanpa berbuat apa-apa ketika badai krisis ekonomi menerpa Indonesia dan negara yang telah keropos akibat tindakan para koruptor tidak mampu menyelamatkan perekonomian nasional. Sungguh tragis memang.  Lepas dari badai krisis ekonomi, praktik korupsi terus berlanjut pada masa reformasi yang tidak usai-usai ini. Sebagai salah satu agenda dari reformasi,  pemerintah memang telah berupaya secara maksimal memberantas praktik korupsi ini. Tantangan baik secara terang-terangan maupun terselubung silih-berganti berdatangan, namun hal ini tidak lantas membuat pemerintah jera. Mereka (pemerintah) harus jeli dengan menyadari korupsi bukan sekedar usaha memperkaya diri dengan uang negara, tetapi melihat korupsi sebagai praktik budaya yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal bukan hanya pendekatan hukum yang harus dilakukan. Kalau hanya jalan itu yang ditempuh, maka sebanyak apapun pelaku korupsi yang dipenjara, tentu akan muncul pelaku korupsi baru. Untuk mengatasi itu, harus dilakukan pendekatan budaya untuk mencabut tradisi budaya korupsi dari akan budaya bangsa. Memang tidak mudah dan harus dilakukan secara bertahap. Tetapi bukan suatu yang mustahil untuk dilakukan.

Pemilu, Antara Memilih atau Tidak Memilih?

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 diwarnai berbagai persaingan yang tidak sehat di antara tiga pasang calon.  Hal yang paling mengelikan terjadi ketika dalam kampanye di berbagai daerah, para calon presiden, wakil presiden, dan tim sukses secara vokal menelanjanggi keburukan saingan-saingannya. Namun, ketika ketiganya dihadapkan dalam satu forum debat capres, ketiga pasang calon terlihat melempem, saling menyindir sekenanya, dan ironisnya tidak ada diskusi sengit yang sesungguhnya dapat menunjukkan kualitas masing-masing bakal calon presiden. Pertanda apakah ini? Apakah ini tanda-tanda pemimpin yang bermuka jamak? Lain di depan lain di belakang. Apakah masyarakat masih pantas memilih ketiganya, ataukah memilih untuk tidak memilih. Toh, dalam sejarah bangsa ini pemilu tidak pernah menghasilkan pemimpin yang baik, namun rakyat tetap dapat hidup dan berkontribusi terhadap negara.

Sekedar Persaingan Elit

Salah satu bakal calon presiden RI periode 2009-2014, Megawati, mengatakan Pemilu 1955 jauh lebih baik daripada Pemilu 2009. Indikatornya adalah tidak ada kecurangan, antusiaisme rakyat tinggi, dan damai. Mega mungkin terlalu subjektif, dan terlalu mengidolakan Ayahnya. Ia lupa Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang memilih parlemen. Aktornya pun bukan Soekarno, tetapi Burhanuddin Harahap, seorang Perdana Menteri yang ,ironsinya, dipecat segera setelah pemilu pertama diselenggarakan.

Dalam pelaksanannya, Pemilu 1955 memang damai dan sambutan rakyat tinggi. Akan tetapi hal tidak lebih karena Pemilu 1955 merupakan pesta demokrasi pertama rakyat. Pilihan rakyat pun didasarkan pada ideologi dominan, Nasionalisme, Islamisme, dan Komunisme. Nah, kalau Mega tetap ngotot mengatakan Pemilu 1955 damai, dengan segala hormat, ia harus membuka Buku Sejarah Nasional untuk Sekolah Menengah karangan I Wayan Badrika. Damai di awal petaka di akhir itulah hasil Pemilu 1955.

Tentu masih terendap dalam pikiran masyarakat bagaimana persaingan politik yang tidak sehat selama lebih satu dasawarsa di antara tiga ideologi tersebut ditambah penyusupan militer dalam konstelasi politik nasional. Muara dari persaingan itu adalah fitnah politis terhadap PKI atas G30S oleh lawan-lawan politiknya yang dimanfaatkan oleh militer. Para Tentara yang sepertinya mengusung Nasionalisme, walaupun ia mengambil peran Soekarno , kemudian melenyapkan dengan paksa Komunisme dan menganaktirikan Islamisme untuk membentuk Orde Baru di bawah Soeharto.

Membungkan Suara Rakyat

Pada periode berikutnya, Pemerintahan Orde baru sungguh-sungguh mendesain pelaksanaan Pemilu sebagai formalitas, hanya karena tidak ingin dicap dunia luar sebagai rezim otoriter. Langkah pertama adalah menyederhanakan peserta pemilu ke dalam dua partai dan satu golongan. Dapat dipastikan, sebagai mesin politik pemerintah, Golkar selalu mendominasi setiap pemilu. Tidaklah aneh, melalui KORPRI, setiap PNS diharuskan memilih Pohon Beringin. Para petani didoktrin untuk memilih Nomor Dua. Selain itu intervensi pemerintah terhadap dua partai, PPP dan PDI menjadikan suara rakyat tidak berarti apa-apa di negeri ini.

Menyadari hal itu, para aktivis pro-demokrasi yang mulai berjuang sejak tahun 1970-an, dan kemudian dibungkam dalam Peristiwa Malari 1974, dan 1978 kemudian menjadi motor pengerak sikap apatis. Dari merekalah ajakan untuk tidak memilih, dengan memakai istilah Golongan Putih untuk mengontraskannya denga Golkar. Isu ini mulai mengemuka pada 1980 dan memuncak pada tahun 1990-an, terutama dalam Pemilu 1992 dan 1997. Dalam membaca fenomena ini, tentu dapat disimpulkan bahwa dengan pembungkaman suara rakyat negara ini toh dapat mengklai prestasi-pretasi, swasembada beras 1982, negara industri, proyek IPTN, dan lain-lain sebelum dipreteli oleh Krisis Moneter 1997.

Dikelabuhi Reformasi

Harapan rakyat kembali memucak tatkala gaung Reformasi ditabuh. Mereka percaya demokrasi akan membawa pada kehidupan yang lebih baik. Pemilu 1999 merupakan salah satu pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu. Puluhan juta masyarakat terpikat pada ketokohan Megawati Soekarnoputri dan PDI perjuangannya. Walaupun Mega tidak langsung menjadi presiden, namun di awal millennium Ia berhasil mengambil alih kekuasaan, namun dengan prestasi yang tidak dapat dibanggakan. Popularitasnya merosot pada pemilu 2004, yang menggunakan sistem pemilihan umum langsung. Bekas menteri yang dipecatnya, Soesilo Bambang Yudhoyono, berhasil membangun citra intelektual dan sukses mencuri perhatianya rakyat. Akhirnya, SBY berhasil memenanggi Pemilu langsung pertama dan menjadi presiden sampai detik ini.

Walaupun SBY dipandang sebagai presiden yang sukses, namun ia dicap gagal meningkatkan kesejateraan riil rakyat  miskin. Meskipun pemerintahannya mengklaim terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejateraan rakyat, namun pada kenyataanya banyak rakyat yang terbelenggu dalam kemiskinan. Isu inilah yang coba diangkat oleh saingan-saingannya dan mencap SBY sebaga antek neo-liberal dalam kampanye Pemilu 2009. Partai Demokrat secara resmi telah memenanggi  Pemilu Legislatif (Pileg) 2009, namun belum pasti SBY mulus melenggang  sebagai Presiden periode 2009-2014. Bagaimana kita menyikapi Pemilu Presiden 2009?

Secara holistik, sebagian rakyat mulai bersikap apatis terhadap penyelenggaraan pemilu. Sikap itu ditunjukkan dengan besarnya jumlah golput, sekitar 49 juta pada Pileg 2009. Mereka berpendapat bahwa DPR/MPR telah mengalami disfungsi, walaupun rakyat diberi kesempatan memilih calegnya secara langsung. Opini masyarakat semakin negatif, manakala tiga pasang calon presiden yang mencalonkan diri hanya dari golongan klasik. Megawati yang gagal sebagai presiden pada 2001, Prabowo yang terlibat kejahatan HAM berat selama dekade 1990-an, Wiranto yang bertanggungjawab pada demonstasi 1998, Yusuf Kalla tokoh opurtunis dan setengah hati mencalonkan diri sebagai capres, SBY yang tidak populer di kalangan rakyat, dan Boediono yang dicap neo-liberal. Kalau calon-calon yang diajukan kualitasnya tidak meningkat, bagaimana mungkin negara ini makin maju? Apakah kita mau siap dipimpin oleh presiden yang siap menang tetapi tidak siap kalah? Pemimpin yang seadanya? Elit yang merupakan representasi dari Neo-Orde Baru dalam bentuk lain? Pilihannya hanya dua, memilih satu calon presiden yang tersedia dengan konsekuensi mempertanggunjawabkan pilihan tersebut atau memilih untuk tidak memilih sebagai wujud keprihatinan terhadap negara ini. Toh, sejarah telah membuktikan negara ini tidak akan hancur ketika rakyatnya salah memilih pemimpin atau bahkan tidak memilih pemimpinnya sama sekali. Sekarang, hati nurani yang menentukan. Terserah Anda.