Tentu banyak yang menolak bila Saya mengatakan korupsi dalam bentuk apapun merupakan tradisi yang mengakar dalam budaya bangsa. Akan tetapi, akan banyak juga yang bungkam ketika Saya mengajukan kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan bahwa budaya itu memang bagian dari kultur bangsa ini. Bukankah tidak semua budaya bangsa ini baik?

Kasus KPK

KPK dalam beberapa tahun terakhir menjadi terkenal dan sering diklaim sebagai salah satu prestasi dari pemerintah dalam memberantas praktik korupsi. Benar saja, semua tersangka yang diajukan KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak ada satu pun yang lolos dari hukuman penjara. Bahkan bukan para koruptor kelas teri saja yang dapat diringkus, tetapi  kelas elit pun kini dapat dipenjarakan. Namun demikian, di balik prestasinya itu, banyak orang yang terlibat dan dilibatkan dalam kultur korupsi merasa terancam, takut bila suatu hari dirinya dijebloskan ke dalam penjara. Untuk menghindari kemungkinan itu, mereka dengan kekuatan modal yang nyaris tak terbatas kemudian mendesain sebuah konspirasi untuk mendiskreditkan KPK, sebagai lembaga yang bercitra positif di tengah masyarakat.

Tampaknya, strategi yang digunakan para konspirator adalah merusak terlebih dahulu pencitraan KPK, kemudian mempreteli hak-hak eksklusifnya secara gradual. Betul saja, target awal para konspirator itu adalah Ketua KPK, Antasari Azhar. Harus diakui, Antasari memang menjadi simbol gerakan anti-korupsi yang meresahkan para pelakunya di Indonesia. Dengan menyerang simbol utamanya, pencitraan masyarakat akan KPK akan menjadi negatif dan kinerja KPK secara kelembagaan akan berkurang hingga lima puluh persen.

Untuk mencapai target ‘pembunuhan karakter’ itu harus dipilih rencana penjebakan yang terkesan sensasional dan menyangkut masalah personal, bukan kelembagaan. Tampaknya para konspirator telah memasang jebakan yang tepat dan tinggal menunggu Sang tikus untuk masuk saja.  Tidak lama setelah itu tersiar kabar bahwa Antasari Azhar terlibat pembunuhan salah seorang dirut perusahaan ternama Nazaruddin Sjamssudin. Pembunhan itu sendiri dilakukan sadis, seperti adegan di film action untuk mencapai target sensasionalitasnya. Antasari sendiri menjadi tersangka utama sebagai aktor di belakang pembunuhan yang berlatar motif  asrama itu. Motif ini dipilih untuk merusak citra dirinya sebagai pejabat yang bersih menjadi laki-laki paruh baya berhidung belang.  Hal yang mengelikan sekaligus mengherankan, polisi sebagai aparat penegak hukum yang dituntut lihai untuk memecahkan masalah ini terkesan mengikuti alur cerita yang dibuat para konspirator. Mungkinkah hal ini disengaja karena Kepolisian telah diinflitrasi oleh para koruptor?

Setelah Antasari dibereskan, , kini para konspirator mengincar pejabat-pejabat teras lainnya untuk dimasukkan dalam jebakan yang serupa. Wakil ketua KPK tampaknya sudah mulai masuk jebakan hokum atas tuduhan penyadapan. Sambil mendesain penjebakan pejabat-pejabat KPK yang terkenal vokal,  kini para konspirator tinggal memberi tekanan untuk  mempreteli hak-hak eksklusif KPK. Menurut sebagian pihak, KPK digambarkan sebagai organisasi yang mempunyai wewenang tidak terbatas. Lembaga ini rentan akan penyalahgunaan kekuasaan sehingga harus segera diberi batasan. DPR tampaknya mendengar aspirasi masyarakat ini. Para wakil rakyat kemudian berembug untuk menyusun RUU Rahasia Negara yang berpotensi membatasi kewenangan KPK.

Korupsi dan Budaya Bangsa

Dalam kehidupan rakyat biasa, sebenarnya, korupsi telah menjadi tradisi yang mengakar dalam budaya masyarakat. Korupsi telah menjadi sistem yang mau tidak mau harus diterima masyarakat. Bagaimana korupsi itu mengakar dalam budaya masyarakat? Konsep feodalisme Nusantara (sebagian besar terjadi di Jawa) sebenarnya diwakili oleh patron-client. Peran patron dilakukan oleh penguasa, sedangkan client adalah rakyat jelata. Seorang penguasa harus dapat melindungi kehidupan rakyatnya, sebagai balasannya rakyat harus memberikan upeti kepada penguasa atas jasa perlindungannya. Upeti yang disetorkan kebanyakan adalah hasil bumi. Seorang lurah merupakan penguasa lokal yang berkewajiban mengumpulkan hasil bumi suatu desa kepada pejabat yang lebih tinggi. Cikal-bakal praktek korupsi terjadi ketika para pejabat menengah kemudian tergiur akan potensi keuntungan yang didapat bila menjual sebagian dari upeti tersebut kepada pasaran internasional. Usaha ini tidak mungkin dilakukan dengan cara memotong hasil upeti yang hendak diserahkan kepada penguasa pusat, akan tetapi dengan mengeksploitasi petani untuk menyerahkan upeti lebih banyak. Praktik ini terus berlangsung pada masa kolonialisasi Belanda. VOC yang menggunakan sistem indirect rule, memanfaatkan tradisi yang ada untuk mengeksploitasi hasil alam petani. Oleh karena praktek korupsi yang dilakukan oleh para pejabat VOC terlampau besar akhirnya kongsi dagang ini runtuh pada 1799.

Untuk mengganti kerugian yang ada, Pemerintah Hindia- Belanda kemudian menerapkan Sistem Tanam Paksa yang dirancang oleh Van den Bosch pada 1830. Walaupun praktik ini berhasil mengangkat Belanda sebagai Negara kolonialis ternama, namun praktik korupsi dengan metode yang sama terjadi. Sebelum praktik korupsi ini membesar, Pemerintah Hindia-Belanda telah mengubah arah kebijakan menjadi Politik Liberal pada 1870-1900. Masuknya kalangan Pribumi (Inlander) dalam lingkaran setan korupsi kemungkinan besar terjadi ketika diberlakukannya Politik Etis (1902). Ketika itu muncul elit moderen yang dipekerjakan di instansi pemerintahan sebagai pegawai rendah dan menengah. Tradisi korupsi yang telah mengakar dalam sistem kolonial tampaknya menjadi pemandu yang baik bagi para pegawai pribumi.

Praktik korupsi ini tetap terpelihara bahkan sejak awal masa kemerdekaan. Mungkin sebagian besar orang berpendapat bagaimana mungkin pada masa kekuasaan Presiden Soekarno terjadi korupsi? Dengan jargon-jargon nasionalis dan karisma pribadinya tampaknya Soekarno berhasil membiasakan pandangan masyarakat dengan pembangunan-pembangunan monumentalisnya, yang bukan tidak mungkin uang negara berpindah ke tangan pribadi tanpa diketahui orang lain. Memang bukti sulit didapat, tetapi sebenarnya cukup untuk menjelaskan salah satu indikator memburuknya perekonomian nasional pada saat itu adalah karena korupsi  Pada masa Orde Baru, praktik korupsi mencapai puncaknya. Di tengah pertumbuhan ekonomi pada awal 1970, Soeharto telah membagi kekayaan negara, termasuk akses dan sumber keuangan kepada para koleganya, keluarga, dan kroni-kroninya. Para koleganya ini bukan hanya datang dari kelas menengah Tionghoa, tetap juga Pribumi, Arab, dan lain sebagainya. Keluarga Soeharto begitu menikmati kekayaan negara melalui perusahaan-perusahaan yang dipimpinya. Para kroni pun senang karena bisnisnya  mendapatkan keuntungan yang besar dalam perdagangan nasional dan internasional selama tahun 1970-1990.

Sementara itu rakyat yang sudah telanjur terbuai dengan jargon-jargon pembangunan selama tiga deklade. Mereka hanya dapat melihat tanpa berbuat apa-apa ketika badai krisis ekonomi menerpa Indonesia dan negara yang telah keropos akibat tindakan para koruptor tidak mampu menyelamatkan perekonomian nasional. Sungguh tragis memang.  Lepas dari badai krisis ekonomi, praktik korupsi terus berlanjut pada masa reformasi yang tidak usai-usai ini. Sebagai salah satu agenda dari reformasi,  pemerintah memang telah berupaya secara maksimal memberantas praktik korupsi ini. Tantangan baik secara terang-terangan maupun terselubung silih-berganti berdatangan, namun hal ini tidak lantas membuat pemerintah jera. Mereka (pemerintah) harus jeli dengan menyadari korupsi bukan sekedar usaha memperkaya diri dengan uang negara, tetapi melihat korupsi sebagai praktik budaya yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal bukan hanya pendekatan hukum yang harus dilakukan. Kalau hanya jalan itu yang ditempuh, maka sebanyak apapun pelaku korupsi yang dipenjara, tentu akan muncul pelaku korupsi baru. Untuk mengatasi itu, harus dilakukan pendekatan budaya untuk mencabut tradisi budaya korupsi dari akan budaya bangsa. Memang tidak mudah dan harus dilakukan secara bertahap. Tetapi bukan suatu yang mustahil untuk dilakukan.