Di ruangan yang tak seberapa besar itu, puluhan pemuda duduk rapih. Mereka dengan cermat mendengarkan paparan tokoh-tokoh pergerakan dengan perasaan was-was. Sewaktu-waktu bisa saja rapat itu dibubar paksa oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Namun demikian mereka tetap yakin untuk tetap menyelesaikan rapat itu. Hasil rapat itu yang, entah kenapa, sering disebut Sumpah Pemuda.

Creative Minor

Kedudukan pemuda sebagai generasi penerus bangsa selalu terhormat di panggung sejarah. Kehadiran mereka selalu membawa tendensi-tendensi yang tidak sinkron dengan jiwa zamannya. Pemuda menjadi insan yang kreatif dan gelisah menghadapi masa yang tidak sesuai jati dirinya. Ia menjadi minoritas, tetapi tidak lantas marginal. Sebaliknya, ia menjadi aktor utama yang mampu mengubah roda peradaban.

Lihatlah perjalanan sejarah bangsa ini. Kehadiran pemuda selalu ada dan ikut mewarnai perubahan zaman. Tentu masih kita ingat diskusi Soetomo, seorang murid sekolah dokter Jawa (STOVIA) dan Wahidin Soedirohoesodo, seorang dokter Jawa yang hampir pupus harapannya untuk memajukan pendidikan dan budaya Jawa. Ketika kegelisahan dan asa bertemu maka terbentuknya Boedi Oetomo (BO) yang selalu kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional (HKN).

Dua puluh tahun kemudian, ketika Pemerintah Kolonial Belanda membatasi dan mengawasi aktivitas tokoh-tokoh dan partai-partai politik, para pemuda berani mengambil resiko untuk melaksanakan rapat yang ditabukan pada masa itu. Lebih dari itu, mereka mau menanggalkan segala atribut etnisitas demi persatuan bangsa. Dengan iringan biola dan lagu Indonesia Raya karya W.R. Soepratman, mereka berikrar berbahasa, bertanah air, dan berbangsa satu.

Kaum muda lagi-lagi beraksi. Mereka dengan gigih, di bawah pengawasan militer ketat Jepang, mendorong para tokoh-tokoh golongan tua nasional untuk segera memroklamasikan kemerdekaan. Begitu antusiasnya, para pemuda itu sempat menyandera para seniornya untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Betul saja tekanan kaum muda itu menjadi indikator bagi Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini.

Setelah Indonesia merdeka, sikap kaum muda pun tidak luntur. Ketika kejenuhan zaman  sudah memuncak, kaum muda datang untuk mendesak perubahan. Itulah yang terjadi ketika kekacauan telah mencapai titik kulminasi. Kediktatoran Soekarno sudah tidak dapat lagi dimaklumi oleh para pemuda. Sikap Soekarno yang memusuhi KAMI dan menutup Kampus Universitas Indonesia tidak memadamkan asa, tetapi melecutkan semangat pemuda untuk mengulingkan Demokrasi Terpimpinnya Soekarno. Walaupun kekuatan kaum muda ini ditungangi pihak-pihak yang berkepentingan secara politik, namun lagi-lagi pemuda mampu menjadi agen perubahan zaman.

Rezim Orde Baru yang mengedepankan stabititas di segala bidang terbukti tak berdaya melawan kekuatan kaum muda. Saat krisis multidimensioanal mengoyang Orde Baru, pemuda kekuatan yang mampu membuat Soeharto menyerah meletakkan jabatan yang telah diemban selama 32 tahun. Pemuda bersorak, namun terpukul. Pemerintahan reformis yang mereka idam-idamkan sampai sekarang tak kunjung muncul. Justru yang tampil kepermukaan adalah kamuflase dan metamorfosis Orde Baru.

Budak Peradaban

Keikutsertaan pemuda sebagai salah satu agen penting perubahan pada masa-masa krisis yang menandai akhir periode sejarah memang tak dapat dipungkiri. Namun demikian, sampai sejauh mana peran pemuda di zaman normal? Apakah suara lantang kaum muda menjadi sumbang dan sekedar angin lalu. Atau malah kehilangan suara kegelisahan dan  gairah perjuangannya.

Saya cenderung untuk menyetujui alternatif yang terakhir. Dengan kata lain, pemuda tidak lagi menjadi aktor yang memainkan plot-plot sejarah. Pemuda hanya menjadi penonton yang sesekali hanya bersorak ketika para aktor melakukan kesalahan, tanpa memberikan solusi yang adaptif. Mengapa hal itu terjadi?

Seorang penulis berkata, “para pemuda kehilangan musuh bersamanya”. Oleh karena itu, mereka tidak lagi menjadi agen-agen perubahan, tetapi budak-budak yang terjebak pada buaian budaya populer. Mereka bermetamorfosis menjadi manusia-manusia yang patuh pada perintah tuan-tuannya. Kreativitas mereka menjadi tumpul, kegelisahan mereka dilesapkan, dan gairah mereka dibelokkan pada materialisme hampa.

Generasi muda adalah penerus bangsa. Bila kaum mudanya bobrok, pastilah bangsanya korup. Oleh karena itu pemuda harus bersatu memeperjuang kreativitas, kegelisahan, dan gairah dalam sebuah media yang tepat sehingga gagasan-gagasan itu tidak didasarkan pada pemikiran-pemikiran dangkal dan instan, tetapi terencana dan berproses. Dengan begitu, pemuda dapat memainkan peranannya di setiap langkah sejarah bangsa ini dalam rangka menentukan masa depan bangsa ini. Jangan sampai, kekuatan kaum muda hanya dijadikan batu loncatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Seni Batik secara resmi diakui dunia internasional, melalui Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), sebagai bagian dari warisan dunia tak benda. Keputusan ini  merupakan formulasi dari hasil sidang UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab yang telah dipublikasikan secara global  melalui siaran pers di portal UNESCO tertanggal 30 September 2009.

Dengan kata lain, hak cipta Batik kini secara mutlak telah dimiliki oleh Indonesia dan  otomatis mengakhiri klaim produk budaya ini yang dilakukan oleh negara tetangga. Untuk merayakan “kemenangan” itu, pada Jumat (2/10), di banyak tempat Batik seketika  menjadi seragam resmi setiap manusia Indonesia.

Upaya Pelestarian

Seorang kenalan berkomentar dalam situs jejaring sosial,” Aneh ya rekan-rekan saya ini. Giliran disuruh mengganti kaos oblong dengan kemeja susahnya minta ampun, tetapi pagi  ini mereka tanpa perintah dengan kompak mengenakan pakaian serba Batik”. Media massa wadah untuk mengampanyekan “kemenangan” ini. Berbagai surat kabar terbitan Sabtu (3/10) membuat liputan dan menampilkan gambar yang mengekspresikan antusiasme  setiap orang untuk mengenakan Batik. Tayangan-tayangan di televisi pada hari yang sama pun menyajikan acara-acara bernuansa Batik. Apakah “kemenangan” ini perlu dirayakan? Ataukah ada tugas besar yang menanti setelah Seni Batik dikukuhkan sebagai warisan budaya dunia?

Secara sederhana, perayaan ini merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap pengakuan dunia internasional terhadap Seni Batik sebagai warisan budaya dunia tak benda milik Indonesia. Dukungan ini penting untuk menyosialisasikan Batik ke lingkup masyarakat pemilik kesenian itu sendiri. Langkah penyosialisasian ini sebenarnya telah dirintis oleh para pejabat pemerintahan yang memerintahkan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengenakan busana Batik setiap Jumat. Momentum pengakuan UNESCO atas Seni Batik yang direspon masyarakat luas dengan pengenaan busana Batik menjadi langkah berikutnya yang bukan saja bertujuan untuk memperkenalkan Batik semata sebagai produ budaya nasional, tetapi juga mengajak masyarakat secara rutin mengenakan busana Batik.

Namun demikian, kedua langkah tersebut belum cukup memadai terutama bila direlasikan dengan predikat Seni Batik sebagai warisan budaya dunia tak benda. Perlu dirumuskan langkah lebih lanjut dan media untuk mengimplementasikan langkah itu, dalam rangka melestarikan Seni Batik di Indonesia.  Langkah ini sangat penting, seperti yang telah diperingatkan Arif Havas Oegroseno, konsekuensi pendaftaran sebuah kesenian adalah habisnya masa berlaku hak cipta, 50 tahun setelah penciptanya meninggal. Setelah itu pihak manapun kembali dapat memperebutkan klaim kepemilikan  produk budaya itu.

Berbagai upaya yang mengarah pada pelestarian Seni Batik  sebenarnya telah dirintis.  Prioritas jangka pendek adalah melestarikan  keterampilan membatik di berbagai daerah produsen Batik. Untuk itu diperlukan wadah untuk menampung hasil karya para pembatik tersebut.  pasar Batik, seperti yang terdapat di Imogiri menjadi solusi kongkrit untuk mencapai tujuan itu. Selain itu, prioritas jangka panjang berfokus pada pengenalan Seni Batik pada generasi muda, terutama anak-anak sekolah. Usaha dari Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah patut dicontoh. Pemda daerah itu telah mengintegrasikan Seni Batik ke dalam kurikulum pendidikan, baik sebagai muatan lokal maupun kegiatan ekstrakulikuler di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Potensi Pergeseran Budaya

Di balik pengenaan busana Batik secara masif  pada Jumat (2/10), ada sebuah fakta yang tidak mengenakkan, bahwa sebagian besar orang ternyata mengenakan pakaian bermotif Batik bukan Batik tradisional yang diakui UNESCO. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan Seni Batik yang menyebabkan banyak pihak melakukan kesalahan yang terkesan sepele itu. Padahal, kenyataan ini berpotensi membahayakan misi pelestarian Seni Batik di Indonesia.

Kesan untuk mengeser Seni Batik sebagai  budaya adiluhung ke ranah budaya populer sejak lama telah dibaca oleh Iwan Tirta, perancang sekaligus seniman Batik. Sejak awal, ia tidak mengklasifikasikan Batik printing dan cap yang justru populer di masyarakat, tetapi hanya memasukkan Batik tulis sebagai satu-satunya Seni Batik. Pendapat Iwan Tirta inilah yang sesungguhya sejalan dengan pengakuan dunia internasional yang mengenai Batik Indonesia yang syarat teknik, simbol, dan budaya yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat sejak lahir hingga meninggal. Penggunaan malam atau campuran sarang lebah, lemak hewan, dan getah tanaman merupakan sisi keunikan Batik yang membuatnya dinobatkan menjadi salah satu warisan budaya dunia tak benda.

Munculnya kain bercorak Batik, pada sisi lain, menjadi penanda pergeseran  budaya itu, juga sinyal bahaya dalam misi pelestarian Batik di Indonesia. Secara nyata, ancaman itu dapat kita lihat ketika membandingkan harga Batik tulis dan Batik cap atau printing. Di daerah Karangtengah, misalnya, harga Batik tulis berada dikisaran Rp 250.000, sedangkan Batik cap hanya Rp 50.000 sampai Rp 100.000. Lebih dari itu, meluasnya pemasaran Batik printing seolah menjadi bom waktu yang siap meledak, menghancurkan produk Batik tulis. Bayangkan saja, selain berharga murah, Batik printing bukan saja diproduksi para pengusaha lokal, tetapi juga didatangkan dari berbagai negara asing, seperti RRC.

Selain itu, usaha untuk mengeser Seni Batik dari lingkup budaya adiluhung ke ranah budaya populer juga berpotensi melesapkan sejarah panjang Kain Batik di Nusantara. Seperti dikatakan Guru Besar Arkeologi UGM, Timbul Haryono, teknik pengolahan kain yang hampir sama dengan Batik sudah ditemukan sejak pengaruh Hindu masuk ke Nusantara pada abad ke-IV Masehi. Kain Batik sendiri semakin populer sejak masa Kerajaan Majapahit dan penyebaran Islam di Nusantara. Bahkan, Kain Batik kemudian menjadi pakaian ekslusif keluarga Kerajaan Mataram Islam. Baru pada akhir abad ke-XVIII dan awal ke-XIX Kain Batik mulai  dikenakan rakyat pada umumnya sampai sekarang.

Sebagai produk budaya adiluhung, keindahan Batik tidak saja terlihat dari guratan canting dan  malam sebagai pewarna yang membentuk motif kain, tetapi yang lebih penting adalah makna di balik corak batik itu yang merekam filosofi, realitas sosial, dan artefak budaya  yang mewakili zaman ketika Kain Batik diproduksi. Bahkan, jika dilihat perspektif diakronik, Batik merupakam media yang merekam  silang budaya berbagai  peradaban. Itulah sebabnya, sampai sekarang, akulturasi dari pengaruh Hindu-Budha, Islam, dan bahkan Eropa masih dapat dilihat dalam desain Kain Batik.

Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab  bersama untuk menjaga dan melestarikan setiap jenis warisan budaya nenek moyang. Jangan sampai pengalaman buruk seputar pengklaiman budaya Nusantara oleh negara-negara tetangga kembali berulang, terutama  akibat ketidakpedulian para ahli warisnya.

Jadikan tonggak pengakuan dunia internasional atas Seni Batik sebagai isyarat untuk terus melestarikan setiap kultur bangsa, bukan euforia “ kemenangan”semata yang membuai dan membuat kita lupa akan pentingnya pelestarian budaya bangsa.

Bencana hampir selalu menyisakan tragedi kemanusiaan yang traumatik. Akan tetapi, pada sisi lain, musibah juga menjadi komoditas potensial untuk mengerakkan roda bisnis media massa. Setidaknya dua kencenderungan yang bertolak belakang ini  yang dapat dicermati dalam kasus gempa  di pulau Sumatera.

Seperti yang diberitakan, dalam dua hari, secara berturut-turut terjadi gempa yang menguncang beberapa wilayah di pulau Sumatera. Gempa pertama yang berpusat Palung Sumatera dengan kekuatan 8.9 skala Richter, terjadi pada Rabu (30/9) pukul 17.16, memorak-morandakan kota Padang dan Pariaman. Keesokan paginya (1/10), gempa dengan kekuatan 7.0 skala Richter kembali menguncang dan meluluhlantakan kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Dua bencana alam ini bukan saja menghancurkan struktur dan infrastruktur pedesaan yang ada, tetapi juga merenggut ribuan nyawa penduduk yang tinggal di dalamnya.

Tragedi Kemanusiaan

Tidak dapat dipungkiri, media massa menjadi saluran publikasi utama yang berhasil memberitakan Gempa Sumatera. Seiring dengan kemajuan teknologi, kurang dari satu jam berita duka itu sudah diterima masyarakat hampir di seluruh penjuru Indonesia. Dalam hal ini, peranan media elektronik menjadi dominan karena dapat memberitakan peliputan berita Gempa Sumatera dengan cepat dapat menyampaikan  detail informasi kepada masyarakat luas.

Pemberitaan di media elektronik, pada awalnya berupa wawancara via telepon dengan para kontributor di daerah yang terguncang gempa dan beberapa pejabat dari instansi yang terkait. Dari hasil wawancara itu didapat informasi dasar tentang Gempa Sumatera, seperti pukul terjadinya, pusat, dan skala gempa. Meningkat pada jam berikutnya, sudah didapatkan gambar tentang hancurnya berbagai bangunan dan adanya dugaan banyak warga yang tertimbun reruntuhan bangunan di kota Padang.  Akhirnya, laporan pada dini hari dan keesokan harinya sudah dapat memetakan berbagai gedung yang roboh dan mendaftar jumlah sementara korban gempa.

Liputan yang disiarkan secara berkepanjangan itu segera direspon oleh masyarakat. Harus diakui bahwa, laporan yang ditayangkan tidak saja memberikan informasi yang akurat, tetapi secara implisit juga berusaha menggugah hari masyarakat untuk bersimpati pada korban gempa. Berbagai stasiun televisi segera membentuk dompet-dompet amal guna menampung aliran dana dari masyarakat. Lebih dari itu, beberapa stasiun televisi kemudian mengemas berbagai acara pengumpulan dana yang ditayangkan langsung. Adapun mekanisme penarikan sumbangan dilakukan per telepon. Untuk menarik atensi penonton, operator telepon yang dipilih adalah artis-artis Ibukota yang digemari pemirsa. Selain itu, cara konvensional, seperti malam pengumpulan dana pun masih menjadi senjata andalan untuk menumbuhkan rasa simpati pada masyarakat. Sampai sejauh ini, peran persuasi media dalam pembentukan  opini Gempa Sumatera sebagai tragedi kemanusiaan masih berjalan dengan baik.

Eksploitasi Berita

Pada sisi lain, pemberitaan media elektronik dari hari ke hari semakin menunjukan adanya pengeksploitasian berita demi mendongkrak rating stasiun televisi. Ironisnya, hal ini dilakukan oleh beberapa stasiun yang mengaku televisi berita. Pengeksploitasian berita ini dilakukan dengan cara menyiarkan breaking news yang berkepanjangan. Selama beberapa jam, dalam acara itu, dapat dilihat bahwa terjadi ketidakseimbangan antara durasi, kualitas dan kuantitas informasi yang menyebabkan terjadi pengulang-ulangan berita.

Klaim pemberitaan menjadi hal miris lain yang kerap dijumpai dalam peliputan berita. Hal yang paling menyesakkan adalah pengakuan stasiun televisi tertentu bahwa  merekalah yang pertama kali meliput  berita gempa di daerah tertentu. Dengan adegan-adegan yang heroik, para reporter seolah-olah divisualisasikan menembus daerah-daerah yang terisolasi. Dramatisasi peliputan juga terjadi ketika seorang reporter melaporkan berita dengan latar puing-puing bangunan yang sedang dibersihkan oleh sebuah traktor.

Selain itu, masalah kepemilikan video eksklusif  menjadi hal lain yang cukup memprihatinkan. Hal ini terlihat jelas dalam penayangan rekaman CCTV sebuah hotel yang diaku ekslusif oleh stasiun televisi tertentu. Padahal beberapa menit kemudian, stasiun televisi yang lain juga mendapatkan rekaman CCTV yang sama. Kecenderungan untuk menjual berita juga terlihat dalam penayangan rekaman video amatir. Entah sudah dibeli hak ciptanya atau diklaim karena telah ditayangkan oleh stasiun televisi tertentu, seringkali penayangan rekaman video amatir ini mengabaikan hak cipta pemiliknya sebagai  yang seringkali mengabaikan hak cipta pemiliknya. Penayangan rekaman video amatir ini sering kali terkesan  dipaksakan untuk mendongkrak rating daripada memberikan informasi tambahan yang berguna bagi masyarakat.

Pengabaian unsur kemanusian menjadi kecenderungan lain dalam peliputan berita Gempa Sumatera. Pengeksploitasian kesedihan benar-benar menjadi komoditi yang laku dijual. Dalam peliputan sebuah stasiun televisi ditayangkan dialog antara seorang Ibu yang mengisak meminta pertolongan, dengan pembawa acara dan narasumber di studio. Selain itu, para korban gempa sungguh-sungguh dijadikan objek eksploitasi untuk menjual berita. Dalam sebuah tayangan ditampilkan adegan seorang korban gempa yang  baru saja dievakuasi dari puing-puing bangunan. Dengan, seorang reporter mendatangi korban yang terluka parah itu dan segera mewawancarainya.  Dengan kondisi tubuh yang mengenaskan akibat tertimpa puing-puing bangunan, korban gempa itu menjawab berbagai pertanyaan yang dilayangkan reporter sambil menahan sakit.

Revitalisasi Fungsi Media Massa

Kedudukan media massa hampir selalu berada di antara dua sisi yang berlawanan. Terkadang, idealisme media massa cukup terlihat ketika meliput kejadian-kejadian yang sensitif. Akan tetapi, sering pula media massa  terjebak dalam komersialisasi berita hanya untuk  kepentingan bisnis.

Kecenderungan untuk mengeksploitasi berita demi kepentingan bisnis sering terjadi dalam peliputan berita yang sedang hangat diperbincangkan. Bahkan secara tidak sadar, seringklai substansi informasi dialihkan  dan diganti dengan pembentukan opini tak berdasar untuk menarik animo penonton. Untuk itu, di era kebebasa pers ini, sudah saatnya media untuk kembali kepada jati dirinya yang semula, menjadi media informasi yang idealis dan kritis, bukan mengejar keuntungan ekonomi semata, di tengah-tengah masyarakat.

Pagi itu, fajar masih menggantung di ufuk timur. Hawa sejuk langsung menusuk kulit ketika kami mengawali perjalanan. Waktu masih menunjukkan pukul 06.15. Tujuan kami adalah Taman Safari Indonesia (TSI).

Awal Perjalanan

Kesunyian pagi menarik kami untuk melakukan sedikit pemanasan. Dengan celana pendek dan kaos yang diselimuti jaket, kami memulai petualangan tepat di depan Universitas Pakuan. Untuk menghindari angkot yang ngetem, kami berjalan kaki sampai jembatan tol, lalu menumpang angkot 06 dan disambung angkot 01 menuju Ciawi, masing-masing bertarif Rp 2000. Sampai di Ciawi, suasana lalu-lintas sudah cukup ramai, padahal baru pukul tujuh kurang.

Dengan kekhawatiran terjebak macet, kami menyetop angkot 05 jurusan Ciawi-Cisarua. Ternyata kekhawatiran kami tidak terbukti, kecuali beberapa kemacetan kecil di beberapa titik. Perjalanan kami terasa menyenangkan walaupun jalan yang kami hadapi menanjak. Lebih dari setengah jam kami menunngu untuk sampai di Cisarua. Waktu itu tidak terasa karena sepanjang perjalanan kami mengobrol, bercanda, dan terkadang ‘memuji’ orang-orang yang kami temui. Akhirnya kami sampai di pertigaan menuju  TSI. Kami merogoh kocek Rp 5000 sebagai jasa angkot tersebut.

Untuk mencapai TSI kami kemudian memilih omprengan daripada ojeg yang tarifnya memang lebih mahal. Setelah membeli sedikit makanan dan minuman kami menumpang omprengan merah. Tidak lama kami menunggu karena  mobil itu segera dipenuhi penumpang, sebagian adalah pegawai TSI. Pukul delapan kurang kami sampai di depan TSI. Alangkah terkejutnya kami karena puluhan mobil sudah terparkir rapi menunggu pintu gerbang TSI dibuka. Kami segera menuju pusat informasi untuk menanyakan beberapa hal sambil melihat berbagai cenderamata yang dipajang di sana. Sekitar setengah jam kami menunggu sambil berfoto sejenak dan mempelajari peta TSI. Akhirnya tepat pukul 08.30 pintu gerbang TSI dibuka. Tiket dewasa dijual seharga Rp 75.000. Kami pun segera membayar dan menuju halte bus. Lima menit kemudian bus pertama pun tampak. Kami langsung naik dan memilih bangku paling belakang.

Memulai Petualangan

Bus itu masih baru, ber-AC, dan memiliki dua LCD  TV yang menayangkan iklan taman safari baru di Bali sepanjang perjalanan. Seperti biasa, kami diajak mengelilingi kandang-kandang,yang dibuat seolah-olah alami, untuk melihat kehidupan beberapa jenis hewan. Kami agak terkejut melihat keadaan binatang yang terawat baik dan dengan asupan makanan yang cukup. Ekologi habitat para satwa pun cukup terpelihara. Hampir satu jam kami menikmati suguhan itu, sambil mengobrol, menguyah makanan ringan, mengabadikan gambar satwa. Akhirnya kami pun sampai halte perhentian bus. Kami turun tepat di sebelah wahana Gajah. Setelah berjalan beberapa meter, kami memutuskan beristirahat sejenak sambil merencanakan akan mengunjungi beberapa wahana yang tersedia di sana.. Kami bersepakat bahwa destinasi utama di TSI  adalah sebuah air terjun, Curug Jaksa, yang letaknya paling jauh dan menanjak, sekitar 1,5 km dari pintu masuk.

Sekilas tidak banyak perubahan yang terjadi di TSI. Dalam ingatan kanak-kanak kami, bagian dalam TSI berisi wahana permainan, seperti taman hiburan di Jakarta.  Kami baru tersadar ketika ketika mulai beranjak dari istirahat kami. Tempat yang pertama kami kunjungi adalah beberapa kandang singa dan macan yang terbuka. Seperti biasa, banyak orang yang berfoto di dekat binatang-binatang itu. Akan tetapi, ironisnya, hanya kami yang sadar bahwa binatang-binatang itu merasa tertekan bila dikelilingi segerombolan manusia. Selanjutnya kami menyempatkan diri mengunjungi saudara tua manusia , orangutan, kuda nil, rakun, dan kuda nil. Kemudian kami bergegas ke rumah hantu. Setelah membeli tiket masuk seharga sepuluh ribu rupiah, kami menaiki kereta yang mengantarkan kami ke dunia misteri. Saya duduk di gerbong paling depan, sendirian. Sedangkan kedua teman saya, duduk di belakang Saya. Kembali kami hanya ingin bernostalgia dengan ingatan masa kanak-kanak kami. Setelah keluar, kami bertanya-tanya, mengapa kami dulu ketakutan setengah mati? Padahal tidak ada yang pantas ditakutkan di dalam sana.

Perjalanan kami lanjutkan ke kandang burung. Di sana terdapat beragam jenis burung yang dilepas bebas. Mereka dengan bebas hinggap dari satu dahan ke dahan yang lain sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Namun,  ada juga beberapa burung yang dikunci di dalam sangkar. Kami berjalan terus. Ada beberapa wahana yang akan kami kunjungi. Setelah melangkah beberapa lama, kami sampai di Taman Buaya. Sesuai dengan namanya, ada beberapa jenis buaya yang dipamerkan secara bebas. Tampak oleh kami, ada seorang petugas yang sedang membersihkan kandang buaya. Ia terlihat waspada ketika membersihkan kandang itu, walaupun pada saat itu sang buaya sedang tertidur pulas.

Kami juga singgah di sebuah wahana yang memamerkan binatang-binatang khas Papua. Ada beberapa binatang yang menarik untuk dilihat, seperti Burung Kasuari, kura-kura, kus-kus dan kanguru. Tidak lama kami di tempat itu. Kami bergegas ke persinggahan kami selanjutnya. Wahana Pingguin menarik minat kami. Ternyata cukup sulit untuk membedakan pingguin yang satu dengan pingguin yang lainnya. Untuk menyiasatinya, para petugas kemudian menempelkan cincin-cincin beranekawarna di dua kami bagian depan. Seorang teman juga sempat mengabadikan aktivitas menyelam pingguin di dalam air. Matahari semakin terik, medan yang kami lalui semakin menanjak. Dalam perjalanan itu, kami singgah di wahana yang memamerkan binatang-binatang malam. Ada beragam jenis reptil, seperti ular, kadal, burung dan lain-lain yang dipamerkan di tempat yang didesain berbentuk lorong gelap itu.

Perjalanan kami lanjutkan ke arah utara. Dulu daerah ini belum ada . Kami berjalan terenggah-enggah. Dalam hati, tekad untuk mencapai Curug Jaksa harus tercapai. Beberapa mobil dan kereta yang tersendat-sendat melewati kami. Sebuah tanda yang menunjukkan jarak satu sepertiga kilometer menuju air terjun itu membuat perjalanan terasa berat di tengah kondisi fisik yang mulai menurun. Tanjakan demi tanjakan yang kami lewati semakin menaik. Puluhan anak tangga kami lalui. Medan sama sekali tidak ada di benak kami sejak awal.

Di tengah keputusasaan, akhirnya kami sampai di Curug Jaksa, sebuah air terjun yang yang tidak besar, namun masih terpelihara dengan baik. Beruntung, tidak terlalu banyak orang yang singgah di tempat itu. Seorang teman, tanpa basa-basi menanggalkan ranselnya dan bergegas menuju air terjun itu. Tujuannya cuma satu, membuktikan kamera sakunya tahan air. Konyolnya, kamera itu memang tahan air, tetapi tidak bertahan lama karena rupanya teman saya itu lupa mengisi ulang baterainya. Karena malas melepaskan sepatu, saya tidak ikut bergabung dengan kedua teman saya. Tugas saya hanya mengabadikan foto teman-teman yang kadung bercengkrama di air terjun itu. Beruntung, sebelum meninggalkan curug itu, seorang ibu bersedia mengabadikan gambar kami bertiga dengan latar belakang air terjun itu.

Karena perut kami mulai keroncongan, kami singgah di sebuat tempat makanan ringan. Kami memesan mi instan. Dengan lahap dan dalam tempo singkat, kami menghabiskan makanan ringan itu. Lalu kami bergegas melanjutkan perjalanan. Destinasi kami adalah Wahana Wild Wild West, yang menampilkan cerita koboi dari Negeri Paman Sam. Cukup panjang antrian itu. Waktu tunggu sekitar tigapuluh menit pun terasa karena matahari begitu terik membakan para pengantri. Baru pukul satu pintu gerbang itu dibuka dan kami duduk di kursi panjang baggia depan. Karena kelelahan, pada awalnya saya terkantuk-kantuk menyaksikan pertunjukan itu. Akan tetapi lama-kelamaan, karena adegan demi adegan yang ditampilkan cukup menarik dan menegangkan, mata saya terbelalak. Saya pun mulai menikmati pertunjukkan itu bersama kedua teman saya. Selama setengah jam, kami cukup terhibur dan memberikan salut kepada para pemain pertunjukkan itu.

Kami pun melanjutkan perjalanan. Karena sudah kelaparan, kami pun turun untuk mencari tempat makan dan ATM.  Setelah beberapa lama berjalan, kami mendapati sebuah wahana yang cukup menarik. Kami memutuskan untuk singgah di wahana itu. Tiket seharga sepuluh ribu kami tebus. Dalam benak kami, wahana flame ride, sebuah perahu air yang ditarik dan kemudian diterjunkan , tidak akan membasahi kami secara serius. Ternyata dalam praktiknya, dugaan itu salah. Setelah terjun, air yang tidak jelas dari mana sumbernya membasahi kami dengan sangat kuyupnya. Kami pun menjadi tontonan banyak orang karena saat itu matahari sedang teriknya.

Akhirnya, kami sampai juga di tempat makan. Kali ini, kami memutuskan untuk memesan makanan berat. Kami memilih masakan Sunda. Sepiring nasi, sepotong ayam, lalab, dan sambal saya habiskan dalam sekejap. Walaupun rasanya tidak terlalu seimbang dengan harganya, namun karena perut kami lapar, kami cukup menikmati makanan itu. Setelah setengah jam kami makan, kami memutuskan untuk meninggalkan TSI karena ada tujuan lain yang akan kami singgahi.

Perjalanan Pulang

Rencana itu tampaknya akan berjalan mulus sebelum angkot yang kami tumpanggi mengetem hampir empat puluh lima menit. Dalam jangka waktu itu, bolak-balik kami ditawari oleh calo untuk membayar ongkos lebih mahal agar omprengan itu segera berjalan. Secara perlahan tapi pasti, satu per satu penumpang mulai memadati kedaraan itu. Tinggal dua kursi yang tersisa. Calo itu datang lagi dan menawarkan membayar ongkos sebesar lima ribu rupiah, lebih mahal seribu rupiah dari harga normal. Para penumpang pun mengiyakan tanda setuju. Kendaraan itu segera meluncur. Kami pun segera sampai di pertigaan  TSI dan memutuskan untuk pulang ke Bogor karena hari sudah mulai gelap.

Beruntung, ada angkutan umum yang bersedia mengantarkan kami ke Sukasari. Jadi, kami dapat menghemat waktu dan ongkos. Lalu lintas di sepanjang jalan sangat padat. Lebih dari satu jam kami menumpang angkot tersebut. Perasaan kami cukup puas. Petualangan hari ini bukan saja membuat kami bernostalgia dengan ingataan masa lalu kami tentang TSI, tetapi juga membuat kami bersemangat kembali untuk melakukan berbagai rutinitas  melelahkan yang telah menunggu kami.

Kini, cukup sulit menemukan tempat yang tenang di kota Bogor. Padahal pada masa kolonial kota ini disebut Buitenzorg (Sans Souci), kota tanpa kesibukan. Gustaaf W. van Imhoff, Gubernur Jenderal VOC (1741-1750) yang merasa tidak nyaman dengan kondisi lingkungan Batavia . Imhoff kemudian mencari tempat peristirahan yang relatif dekat Batavia, namun mempunyai lingkungan yang asri. Daerah bekas ibukota Pakuan-Padjadjaran ini ternyata memenuhi kualifikasi tersebut. Ia  kemudian mendirikan tempat peristirahatan yang diberi nama Vila Buitenzorg dan mulai dipakai pada 1745.  Setelah direnovasi pada 1819, Daendels (1808-1811) mengubah fungsi vila tersebut sebagai tempat kediaman resmi Gubernur Jenderal. Sampai dengan akhir masa kolonial, praktis di kota ini sebagian besar waktu dihabiskan  dan segala kebijakan pemerintah diputuskan. Bahkan, setelah Indonesia merdeka, Soekarno pun banyak menghabiskan waktunya untuk tinggal di Istana Bogor.

Setelah Soekarno lengser dan digantikan oleh Soeharto, Bogor mulai kehilangan hegemoninya.  Jakarta bukan saja berfungsi sebagai daerah khusus ibukota, tetapi juga pusat perekonomian nasional.  Seperti peribahasa ada gula ada semut, begitulah keadaan Ibukota yang dijejali migran yang datang untuk mengadu nasib. Pemerintah kemudian menempuh segala cara untuk mengatasi kesemrawutan akibat kepadatan penduduk di Ibukota, namun belum berhasil. Akhirnya, pemerintah merealisasikan kebijakan kolonial yang belum sempat diterapakan.  Pada bulan Agustus 1950, sebenarnya telah dirampungkan konsep tata ruang metropolitan (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi) oleh Tim Studi Jabotabek. Konsep ini terutama memfokuskan pada masalah keluarga berencana, pengembangan daerah-daerah pedalaman, dan pertumbuhan kota-kota pinggiran.

Kota yang Semeraut

Kotamadya Bogor sebagai salah satu kota pinggiran merupakan tempat yang potensial untuk dijadikan daerah pemukiman. Hal ini  bukan saja karena letaknya yang relatif dekat dengan Ibukota tetapi juga udaranya yang sejuk karena berada di  kaki Gunung Gede dan Gunung Salak ketinggian 265 dpl dan curah hujannya yang tinggi. Sejak Jalan Tol Jagorawi dirampungkan pada 1978, praktis terjadi peningkatan penduduk yang signifikan di kota ini. Pada Sensus Penduduk 1930, jumlah penduduk gemeente Buitenzorg 31.818 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk terjadi cukup signifikan, yaitu 110.321 jiwa (1954), 196.815 jiwa (1971), 246.052 jiwa (1981), 635.772 jiwa dan 750.250 jiwa (2006). Dari tahun ke tahun jumlah penduduk yang tinggal di pusat kota terus meningkat. Pada tahun 1950 laju urbanisasi sebesar 17 %, kemudian meningkat menjadi 24,7 % pada 1970, dan terus melonjak sampai 37 % pada tahun 1990.

Sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk, Pemerintah Kotamadya Bogor pun berulangkali mengadakan pemekaran wilayah. Pada tahun 1984, luas kotamadya Bogor adalah 2.337,5 hektar dengan luas daerah yang terbangun mencapai radius 4 km. Adapun luas efektif kotamadya Bogor adalah 1.500 hektar dengan kepadatan penduduk 126 jiwa per hektar. Bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk ideal, yaitu 75 jiwa per hektar, kota ini dikategorikan berpenduduk padat. Oleh karena itu, pada bulan Maret 1992 disepakati sebuah persetujuan penyerahan 46 desa dari Kabupaten Bogor kepada Kotamadya Bogor. Sejak saat itu luas Kotamadya Bogor bertambah empat kali lipat dari luas sebelumnya, menjadi 11.850 hektar.  Sampai sekarang, Kota Bogor terbagi atas 6 kecamatan,31 kelurahan, dan 37 desa.

Sebagai satelit Ibukota, Bogor kemudian berbenah. Hal yang sangat jelas terlihat adalah pembangunan fisik kota. Sebagai daerah pemukiman, di Kota Bogor banyak dibangun perumahan. Mulai dari perumahan real estate, menengah, sampai perumahan rakyat. Lebih dari 90 perumahan   dengan alokasi 6.217 hektar dibangun di kota ini.  Selain itu berbagai fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan terutama pusat dengan alasan kepraktisan dibangun berdekatan dengan pemukiman-pemukiman tersebut.   Sampai sekarang jalan utama di kota Bogor adalah warisan dari jalan kolonial yang sempit. Padahal  jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat, dan volume angkutan umum semakin membludak. Penataan kota yang buruk membuat Kota Bogor semakin hari terlihat semakin semeraut dan tidak nyaman untuk dihuni.

Belum selesai dengan masalah tersebut Kota Bogor terlanjur diproklamirkan sebagai kota tujuan wisata. Sejak masa kolonial memang wilayah Kota Bogor memang telah dijadikan daerah tujuan wisata terutama oleh orang-orang Eropa yang bekerja di Eropa. Naar Boven adalah ungkapan yang sering diucapkan apabila seorang Eropa ingin berkunjung ke Bogor. Pada masa itu, Bogor merupakan tempat persingahan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke wilayah Puncak. Namun demikian, belakangan, Kota Bogor bukan saja menjadi daerah  persinggahan,tetapi menjadi daerah tujuan wisata utama mengeser kawasan Puncak. Memang setiap akhir pekan Kebun Raya Bogor masih ramai dikunjungi. Akan tetapi, tren wisata Kota Bogor tidak lagi bermuara pada wisata alam, tetapi wisata artifisial terutama wisata makanan dan wisata belanja. Bila kita perhatikan di sepanjang Jalan Pajajaran, dapat kita temukan lima pusat perbelanjaan, padahal pada awal tahun 1990 hanya terdapat sebuah pusat perbelanjaan, yaitu Internusa yang kini menjadi Pangrango Plaza. Selain itu pusat perbelanjaan lain yang diserbu wisatawan adalah  Factory Outlet (FO) yang berjejer di sepanjang jalan utama Kota Bogor. Begitu pula dengan restoran-restoran tradisional maupun moderen yang dibanjiri oleh para wisatawan pada akhir pekan.

Ibarat dua sisi mata uang, status Kota Bogor ini merupakan berkah sekaligus musibah. Dikatakan berkah karena sejak menjadi kota satelit, perekonomian kota Bogor meningkat pesat. Namun dapat dikatakan pula musibah karena akibat dari pembangunan ini kondisi fisik kota Bogor tidak tertata dengan baik. Padahal, berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Kota Bogor yang berisi pedoman pembangunan Kota Bogor dari tahun 1974 sampai tahun 2000 peruntukan lahan kota secara proporsional terbagi atas perumahan penduduk, fasilitas kegiatan sosial, fasilitas kegiatan perekonomian dan kawasan perkantoran dan kelembagaan.  Adapun perkembagan fisik kota difokuskan di sebelah timur Sungai Ciliwung yang dijadikan kawasan Proyek Pembangunan Bogor Baru. Pada kenyataannya, pemerintah memiliki kecenderungan untuk mendahulukan kepentingan ekonomi daripada sisi kenyamanan kota. Penataan kota tidak direncanakan dengan baik. Berbagai pusat perbelanjaan, resotoran, Factory Outlet, dan  hotel tetap dibangun di pusat kota.  Akibatnya konsentrasi masa tumpah ruah di pusat kota.

Masyarakat pun andil memperkeruh permasalahan di kota ini.  Sebagian besar masyarakat, khususnya yang bekerja di Jakarta, beranggapan bahwa Kota Bogor hanya berfungsi sebagai tempat beristirahat.  Para komunter yang menghabiskan waktunya dari pagi hingga malam di Ibukota, dan baru pulang dan beristirahat pada malam hingga pagi hari untuk  kemudian memulai aktivitasnya kembali keesokan harinya. Sisanya adalah masyarakat yang tinggal dan bekerja di kota ini. Bagi mereka, Kota Bogor adalah lahan usaha yang sangat potensial. Bagi mereka yang mempunyai cukup modal kemudian banyak yang membuka usaha di sepanjang jalan protokol, sedangkan bagi mereka yang bermodal sedang cnderung menjadikan rumah pribadi  sebagai tempat usaha, seperti restoran, butik, dan Factory Outlet. Hal ini bukan semakin menambah titik konsentrasi massa, yang tidak saja terbatas di jalan-jalan utama tetapi juga jalan-jalan perumahan yang secara langsung maupun tidak langsung menganggu kenyamanan orang yang tinggal di sekitar daerah tersebut.

Konsep Kota Taman

Untuk mengatasi kesemerawutan Kota Bogor, pemerintah sebenarnya tidak perlu merumuskan kebijakan baru karena dalam Pola Dasar Pembangunan Kota Bogor telah diputuskan bahwa penetapan fungsi Kota Bogor dititikberatkan pada penerapannya sebagai “Kota Taman”.  Konsep in dikembangkan oleh Sir Ebenezer pada 1898 di Inggris, namun baru masuk Indonesia oleh para arsitek Belanda pada awal abad ke-20.  Di Kota Bogor sendiri, konsep ini secara eksplisit telah direncanakan sejak tahun 1980. Pada saat itu, dikhawatikan Bogor menjadi kota yang penuh sesak karena menjamurnya pemukiman padat, pertokoan, restoran, Factory Outlet (FO), dan tempat hiburan lainnya di pusat kota. Sekarang sebagian besar proyeksi tersebut telah menjadi realitas keseharian masyarakat Kota Bogor.

Jalan keluar untuk mengatasi kesemrawutan ini adalah menerapkan kebijakan yang telah disusun pemerintah secara konsisten.  Caranya adalah mengurangi beban pembangunan di pusat kota dan memindahkannya ke daerah-daerah pinggiran. Sebaliknya pembangunan di pusat kota difokuskan pada pembangunan taman-taman untuk menunjang Kebun Raya sebagai paru-paru kota. Dengan begitu, kenyaman Kota Bogor yang disebut “Een Indisch Paradijs”, sebuah surga di Hindia pada masa kolonial dapat dirasakan kembali oleh masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Substansi ibadah puasa secara sederhana adalah ritual menahan hawa nafsu. Sayangnya, kultur masyarakat di Indonesia dalam praktiknya terkesan mengabaikan tujuan yang mulia itu. Akibatnya, orientasi ibadah saum pun tereduksi menjadi praktik ‘balas dendam’, melampiaskan hawa nafsu yang terpendam selama berpuasa. Idul Fitri yang sejatinya merupakan simbol kemenangan spiritual berganti menjadi titik kulminasi budaya konsmutif yang materialistis . Tulisan ini merupakan kritik terhadap kultur sosial, bukan dogma teologis, yang mengejala selama bulan suci Ramadan.

Balas Dendam

Setiap tahun umat Muslim di Indonesia diberi kesempatan untuk berpuasa. Selama itu juga mereka diberi media yang intensif untuk mendekatkan diri secara spiritual dengan Ilahi dan berbuat amal terhadap sesama. Namun kesempatan itu tidak selalu dimanfaatkan dengan baik.

Di berbagai wilayah pedesaan, nuansa Bulan Puasa yang khalis masih dapat dirasakan . Di tengah modernitas yang membelenggu, masyarakat pedesaan masih setia dengan orientasi puasa yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bahkan, masyarkat desa masih rutin berpuasa di luar Bulan Ramadan. Istilah mutih atau puasa Senin dan Kamis menjadi bukti bagaimana mereka menghayati kebutuhan spiritualnya. Inti dari kultur ini adalah kesederhanaan. Mutih adalah sebuah kebiasaan yang bersumber dari salah satu aspek agraris masyarakat desa, yaitu subsisten. Masyarakat desa telah terbiasa menjadi kelompok yang bersahaja. Sifat ini, misalnya, mereka tunjukkan secara gamblang dalam hal bercocok tanam. Orientasi bertani bagi masyarakat pedesaan tradisional adalah sekedar memenuhi kebutuhan pribadi atau komunal, tanpa tujuan untuk mencari keuntungan. Lebih dari itu, hasil panen pun mereka simpan dalam lumbung desa yang bersifat kolektif. Mekanisme yang diterapkan sesuai dengan prinsip subsiten itu, mengambil sesuai kebutuhan sehari-hari. Bila ada kelebihan baru mereka jual, itu pun bukan untuk kepentingan menumpuk kekayaan, tetapi sekedar tambahan untuk memenuhi kebutuhan harian yang mendesak.

Bertolak belakang masyarakat pedesaan, kaum urban memaknai Bulan Puasa sesuai dengan dominasi budaya populer yang identik dengan praktik konsumtif. Nilai spiritual saum yang seharusnya menonjol berganti menjadi simbolisme material. Hampir setiap sore, kaum urban memadati perempatan-perempatan jalan sekedar menunggu waktu berbukan puasa, ngabuburit. Mereka sekedar mengerubuti para pedagang makanan dan minuman yang kewalahan melayani permintaan yang membludak. Sebagian lagi, menghabiskan waktu untuk sekedar duduk dan berbicara dengan koleganya. Selain itu, acara buka bersama yang seharusnya menjadi ajang silahturahmi, pun berubah menjadi praktik konsumtif yang berlebihan. Misalnya, sejumlah makanan dipesan dan seringkali berlebihan sehingga tidak habis dimamah. Fenomena ini bukan saja memakan biaya yang cukup besar, tetapi juga tidak meresapi makna mulia di balik ibadah itu. Ritual saum, bagi kaum urban, telah tereduksi menjadi praktik ‘balas dendam’ yang materialistis.

Titik Puncak

Hal yang cukup mencengangkan adalah persiapan untuk menyambut Idul Fitri sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Dalam hal ini, persiapan yang tampak menonjol justru bukan dari lingkup spiritual, tetapi lebih cenderung pada perspektif material. Lebaran, bagi kaum urban, lebih dimaknai sebagai tujuan instan dari Ibadah Puasa, bukan proses menahan keinginan dan berbuat kebaikan untuk menjadi manusia yang baru di Hari Kemenangan. Dalam konteks ini, Idul Fitri menjadi titik puncak budaya konsumtif masyarakat perkotaan.

Kecenderungan yang utama adalah kebiasaan membeli barang-barang konsumsi secara berlebihan. Peribahasa Besar Pasak daripada Tiang menggejala di sebagian masyarakat perkotaan. Pasar tradisional sampai pusat perbelanjaan menjadi objek penderita untuk melampiaskan nafsu, yang ironisnya terjadi di bulan Suci, dengan alasan menyemarakkan suasana Idul Fitri. Dari anak kecil sampai manusia lanjut usia, misalnya, menginginkan baju lebaran, suatu istilah yang bermakna pakaian serba baru yang dibeli untuk menyambut Hari Idul Fitri. Untuk memenuhi nafsu itu, tidak jarang kaum urban menguras tabungannya, atau yang lebih parah mengadai kekayaan fisiknya ke pengadaian yang dengan senang hati menerimanya. Berbagai perangkat elektronik tersier, seperti kulkas, telepon gengam, televisi, komputer, dan kendaraan bermotor bermerek dibeli tanpa tujuan yang jelas. Akibatnya, pasca lebaran, bahkan selama setahun, masyarakat perkotaan sibuk melunasi cicilan, kalau tidak menjual barang itu kembali dengan harga yang lebih murah.

Gejala lain yang biasannya mucul berelasi dengan tradisi mudik. Setiap kaum urban yang masih memiliki sanak keluarga di pedesaan memiliki kecenderungan untuk bersilahturahmi dengan segenap familinya. Namun demikian, misi baik di bali Idul Fitri ini, kini, lebih banyak dibumbui dengan aksi pamer. Tujuannya bukan saja meningkatkan status sosial individu dan keluarganya, tetapi terutama karena gengsi dengan saudara, tetangga, dan teman. Orientasi pembelian barang pun cenderung dipenuhi oleh kepentingan memamerkan kekayaan, dalam rangka menunjukkan kesuksesan, yang sering kali, semu demi tujuan yang imanjiner. Kaum urban merasa lebih terhormat, misalnya, bila pulang dengan kendaraan sendiri daripada menumpang kendaraan umum. Idul Fitri bukan lagi menjadi media untuk mempererat tali persaudaraan yang renggang, tetapi menjadi media yang paling potensial untuk melampiaskan nafsu material ,melalui simbol kebendaan, di kampung halaman.

Reduksi Makna

Setidaknnya dua fenomena di atas, dapat menjadi cermin bagaimana pemahaman dan orientasi Ibadah Puasa mulai bergeser ke arah yang salah. Kultur masyarakat, teruma akibat pengaruh budaya populer, mulai membelokkan makna di balik Ibadah Puasa dan Idul Fitri. Ironisnya, fenomena ini terjadi dalam masyarakat perkotaan yang identik dengan pola pikir yang lebih terbuka dan rasional. Nyatanya, ritual suci ini hanya menjadi instrumen penunggang nafsu material yang menggelora.

Saum dan Lebaran ibarat sebuah proses. Masing-masing menjadi penanda sebuah perubahan. Tentunya pemaknaan yang utama bukanlah simbol-simbol material, tetapi lebih kepada kebutuhan spiritual seseorang dengan Tuhan dan sesamanya. Ketika seseorang berhasil melewati ujian dalam Ibadah Puasa, dan merayakan kemenangannya dalam Hari Idul Fitri, sesungguhnya lebaran merupakan titik awal manusia baru untuk lebih beriman kepada Ilahi dan mengasihi sesamanya.

Relasi dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia, kembali memanas. Kali ini pemicunya bukan penyiksaan TKI dan TKW atau kisah heroik Manohara, tetapi―lagi-lagi― tentang klaim budaya Nusantara yang dijadikan  instrumen promosi pariwisata Malaysia.

Setelah Seni Angklung, Reog Ponorogo, Lagu Rasa Sayange, Batik, Keris, kini Tari Pendet diakui sebagai materi budaya untuk menarik para pelancong mancanegara untuk datang ke Negeri Jiran. Sontak ‘penghinaan’ ini membuat berbagai kalangan marah, mengecam, dan menyumpahi saudara serumpunnya itu. Berbagai reaksi yang muncul justru membuat masalah ini semakin berlarut-larut. Usaha diplomasi pemerintah tampaknya tidak berhasil memuaskan asa rakyat. Rakyat Indonesia , tampaknya, lebih senang berkonfrontasi, mengungkit-ungkit konflik lama kedua negara, termasuk menggali kembali pernyataan Bung Karno, “ Ganyang Malaysia”.

Permasalahan ini semakin keruh, berpilin dan bias akibat pemberitaan media massa yang terus merelasikannya komponen-komponen lain, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi sekedar mendongkrak rating. Padahal,  polemik ini hanya berputar di sekitar perspektif budaya. Ada perbedaan  yang mendasar tentang cara pandang di antara dua negara bertetangga ini, walaupun tujuannya sama melestarikan dan memperkenalkan warisan budaya Nusantara pada umumnya, dan Melayu pada khususnya kepada dunia.

Kebudayaan Nasional

Melimpahnya kekayaan budaya lokal di Nusantara menyebabkan pemerintah Orde Baru kemudian menyeleksi  berbagai kesenian daerah dan mengklasifikasikannya menjadi Kebudayaan Nasional. Produk kebudayaan yang terpilih dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah yang mewakili Indonesia. Kebudayaan nasional inilah yang dieksploitasi oleh pemerintah untuk memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Ironisnya, pemerintah kurang perhatian atau lupa terhadap kebudayaan lokal yang tidak diklasifikasikan sebagai kebudayaan nasionalnya. Hasilnya, sebagian besar kebudayaan lokal terbengkalai, terpudarkan, dan akhirnya terpunahkan seiring berjalannya waktu.

Modernisme, dalam wujud pembaratan yang mulai melanda Indonesia sejak awal Orde Baru membantu pelesapan kekayaan kultural itu. Pemerintah sibuk terhadap pembangunan ekonomi, sementara masyarakat terbuai akan peningkatan kesejateraan. Kelas sosial  menegah-atas  memuja kebudayaan barat dan memandang inferior kebudayaan daerah sebagai kultur kelas menengah bawah. Pengelompokan ini cepat mengakar dan menjadi stereotip yang ajeg sampai sekarang.

Anehnya, ketika kesenian  lokal semakin terdegradasi diinjak kultur Barat, percikan api yang ditebar wacana media mampu membakar kebencian, mencari kambing hitam. Masyarakat, budak peradaban barat, dengan gagah berani dan nasionalisme yang berapi-api  membela habis-habisan kebudayaan lokal yang mereka injak-injak. Sang pemiliki kebudayaan rela menelan ludah yang kadung dibuangnya demi romantisme historis yang absurd. Ganyang Malaysia.

Malaysia, Truly Asia

Sementara itu, Malaysia yang memiliki kekayaan budaya yang lebih sedikit namun sejak dahulu telah gencar mempromosikan pariwisatanya dengan menjual produk-produk budayanya menjadi korban. Negeri Jiran ini bukan saja memanfaatkan ikatan ras melayu, tetapi juga  menggunakan relasi peradaban yang telah terjalin berabad-abad, kemudian mencoba mengadopsi beberapa kebudayaan Indonesia.  Beberapa seniman Indonesia yang merana di tanah airnya sendiri, ditarik ke Malaysia untuk mempertahankan tradisi itu.  Tidak seperti di Indonesia, Para seniman itu diberikan media, waktu, dan penghasilan untuk mementaskan keseniannya itu.  Selama bertahun-tahun kesenian itu tetap eksis di Malaysia dan sudah diturunkan ke generasi selanjutnya. Jadi proses pengadopsian ini bukan pencomotan instant, tetapi proses yang memakan waktu puluhan tahun.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang kulturnya diadopsi. Malaysia juga memakai kebudayaan Melayu, Cina, dan India untuk merealisasikan jargon pariwisatanya, Asia yang sebenarnya. Masalah baru muncul ketika usaha memadukan berbagai kebudayaan Asia ini dengan mencatumkan produk-produk kebudayaan dalam iklan pariwisatanya. Indonesia, yang dianggap masih serumpun dan paling lemah dalam hal pengawasan produk budaya,  kemudian menjadi korban paling parah. Malaysia banya memasukkan kebudayaan Indonesia dalam promosi pariwisatanya. Beberapa memang diklaim secara bulat-bulat, ada yang diubah namanya tetapi ada yang secara jujur diakui berasal dari Indonesia.

Perbedaan Kepentingan

Masalah klaim-mengklaim budaya dalam negara serumpun memang lumrah terjadi. Umumnya perbedaan kepentingan menjadi pokok permasalahan yang utama. Dalam hal ini Indonesia sebagai pemilik dan pencipta produk budaya tidak punya kepentingan yang strategis. Mereka lebih senang mencemoohnya sebagai kultur yang ketinggalan zaman, tanpa niat untuk melestarikannnya apalagi memasarkannya. Kebudayaan bagi mereka adalah pusaka yang hanya boleh dipraktikkan pada waktu-waktu tertentu. Jadilah, produk budaya tersimpan di dalam gudang, berdebu, dimakan rayap, dan akhirnya raib.

Trend pariwisata yang memanfaatkan produk budaya sudah menjadi  kencenderungan konvensional selama beberapa dasawarsa terakhir. Di Indonesia hanya Bali yang menjual pariwisata serta budaya lokal sejak lama, baru belakangan daerah pariwisata lain ikut-ikutan menjual budaya lokalnya . Sementara itu, Malaysia sudah lama menggunakan jargon ini, dengan menjual berbagai budaya Asia sebagai strategi menarik pengunjung. Hasil kunjungan wisatawan mancanegara menjadi bukti yang valid, mana negara yang masih belajar dan mana negara yang sudah mapan  menggunakan produk budaya untuk memajukan pariwisatanya.

`           Ironisnya Indonesia selalu terlambat menyadari relaitas yang ada dan kemudian menjadi emosional dan bermulut besar tanpa ada solusi untuk mengatasi problematika itu. Sungguh disayangkan.

Berbagai peristiwa kelam, baik yang berhubungan langsung maupun tidak, terjadi di sekitar kehidupan Saya. Sialnya, peristiwa itu selalu berelasi dengan kematian. Dari meninggalnya ayah kawan Saya, kematian Mbah Surip yang tidak Saya kagumi, wafatnya penyair W.S. Rendra, dan dugaan matinya Noordin M.Top, pucuk pimpinan kelompok teroris di Indonesia. Asa Saya tertuju pada sebuah pertanyaan, “Apa makna di balik semua ini? Apakah pada suatu saat nanti hal ini akan menimpa keluarga atau bahkan diri Saya sendiri?  ”

Pikiran Saya masih menerawang membayangkan kejadian di malam yang sudah larut itu. Sampai dengan subuh, bersama dengan teman lama, Saya mengunjungi kawan yang tertimpa musibah dan memakan korban ayahnya sendiri. Imajinasi sontak memvisualkan bagaimana seandainya  berada di posisi kawan Saya itu? Apa yang Saya lakukan bila peti yang berisi jenasah dipindahkan ke ambulans, dibawa ke rumah duka sebelum  dibenamkan dalam tanah.

Dalam renungan yang absurd itu pagi harinya Saya menyalakan televisi. Tersiar kabar bahwa seniman jalanan yang “tiba-tiba” menjadi biduan panggung, Mbah Surip mendadak meninggal dunia. Belum kering makan Sang Seniman Bulungan, beberapa hari setelah itu, ketika mentari belum lagi sampai di ubun-ubun, berbagai stasiun televisi mengabarkan penyair ternama Indonesia, W.S. Rendra meninggal. Ketika Dunia Sastra Indonesia berkabung, sebuah tayangan ekslusif televisi local sedang melaporkan penyerbuan rumah kontrakan teroris di daerah Temmengung, yang menewaskan beberapa orang, termasuk yang diduga buronan teroris, Noordin M. Top. Lagi-lagi kematian  Saya lantas merenung dalam-dalam dan untuk kesekian kalinya bertanya dalam hati, “ Apa maksud semua ini?” Tapi pikiran Saya seakan buntu untuk mencari jawaban itu.

Setelah disibukan dengan rutinitas harian, Saya agak terlupakan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun, pada suatu malam, sebuah pesan singkat masuk dalam telepon gengam. Isinya memberitakan, Ayah seorang teman kembali meninggal. Saya langsung mencarinya di sebuah situs jejaring sosial, Facebook. Sebuah informasi yang berharga Saya temukan. Ternyata Ayah teman Saya itu terkena serangan jantung yang mendadak. Kejadian itu lantas Saya ceritakan pada orantua Saya. Mereka terkejut, tapi sebuah komentar yang agak mengejutkan Saya datang dari ayah Saya” Bapa temanmu sudah banyak yang dipanggil, lantas kapan Bapakmu?” Komentar yang bernada canda itu, tidak lantas Saya tanggapi karena pikiran Saya kembali pada sebuah renungan malam itu. Ternyata Saya belum dapat menuntaskan renungan itu.

Beberapa hari yang lalu, dalam sebuah surat kabar nasional, Saya membaca kutipan puisi lama mendiang W.S. Rendra.Syair puisi itu seperti pelita bagi perenungan Saya yang sudah mengendap.

Hidup tidaklah untuk mengeluh dan mengaduh/Hidup adalah untuk mengolah hidup/bekerja membalik tanah/memasuki rahasia langit dan samodra/serta mencipta dan mengukir dunia/Kita menyandang tugas/kerna tugas adalah tugas/Bukannya demi sorga atau neraka/ Tetapi demi kehormatan seorang manusia. (Sajak Seorang Tua untuk Istrinya)

Setiap baris dalam puisi itu adalah lentera bagi permenungan Saya. Hidup yang kita jalani bukan untuk memikirkan kematian. Takut masuk neraka atau berhasrat masuk Surga. Rajin beribadah dan taat beragama demi kedamaian di Surga bukan tujuan hidup di dunia ini. Hidup ini untuk memuliakan manusia, termasuk diri sendiri dan orang lain. Kebaikan dalam konteks hubungan sosial dengan masyarakat akan jauh lebih baik daripada mengejar nafsu surga menjadi “Pengantin”, melakukan bom bunuh diri untuk kedamaian abadi,bukan ?

Tentu banyak yang menolak bila Saya mengatakan korupsi dalam bentuk apapun merupakan tradisi yang mengakar dalam budaya bangsa. Akan tetapi, akan banyak juga yang bungkam ketika Saya mengajukan kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan bahwa budaya itu memang bagian dari kultur bangsa ini. Bukankah tidak semua budaya bangsa ini baik?

Kasus KPK

KPK dalam beberapa tahun terakhir menjadi terkenal dan sering diklaim sebagai salah satu prestasi dari pemerintah dalam memberantas praktik korupsi. Benar saja, semua tersangka yang diajukan KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak ada satu pun yang lolos dari hukuman penjara. Bahkan bukan para koruptor kelas teri saja yang dapat diringkus, tetapi  kelas elit pun kini dapat dipenjarakan. Namun demikian, di balik prestasinya itu, banyak orang yang terlibat dan dilibatkan dalam kultur korupsi merasa terancam, takut bila suatu hari dirinya dijebloskan ke dalam penjara. Untuk menghindari kemungkinan itu, mereka dengan kekuatan modal yang nyaris tak terbatas kemudian mendesain sebuah konspirasi untuk mendiskreditkan KPK, sebagai lembaga yang bercitra positif di tengah masyarakat.

Tampaknya, strategi yang digunakan para konspirator adalah merusak terlebih dahulu pencitraan KPK, kemudian mempreteli hak-hak eksklusifnya secara gradual. Betul saja, target awal para konspirator itu adalah Ketua KPK, Antasari Azhar. Harus diakui, Antasari memang menjadi simbol gerakan anti-korupsi yang meresahkan para pelakunya di Indonesia. Dengan menyerang simbol utamanya, pencitraan masyarakat akan KPK akan menjadi negatif dan kinerja KPK secara kelembagaan akan berkurang hingga lima puluh persen.

Untuk mencapai target ‘pembunuhan karakter’ itu harus dipilih rencana penjebakan yang terkesan sensasional dan menyangkut masalah personal, bukan kelembagaan. Tampaknya para konspirator telah memasang jebakan yang tepat dan tinggal menunggu Sang tikus untuk masuk saja.  Tidak lama setelah itu tersiar kabar bahwa Antasari Azhar terlibat pembunuhan salah seorang dirut perusahaan ternama Nazaruddin Sjamssudin. Pembunhan itu sendiri dilakukan sadis, seperti adegan di film action untuk mencapai target sensasionalitasnya. Antasari sendiri menjadi tersangka utama sebagai aktor di belakang pembunuhan yang berlatar motif  asrama itu. Motif ini dipilih untuk merusak citra dirinya sebagai pejabat yang bersih menjadi laki-laki paruh baya berhidung belang.  Hal yang mengelikan sekaligus mengherankan, polisi sebagai aparat penegak hukum yang dituntut lihai untuk memecahkan masalah ini terkesan mengikuti alur cerita yang dibuat para konspirator. Mungkinkah hal ini disengaja karena Kepolisian telah diinflitrasi oleh para koruptor?

Setelah Antasari dibereskan, , kini para konspirator mengincar pejabat-pejabat teras lainnya untuk dimasukkan dalam jebakan yang serupa. Wakil ketua KPK tampaknya sudah mulai masuk jebakan hokum atas tuduhan penyadapan. Sambil mendesain penjebakan pejabat-pejabat KPK yang terkenal vokal,  kini para konspirator tinggal memberi tekanan untuk  mempreteli hak-hak eksklusif KPK. Menurut sebagian pihak, KPK digambarkan sebagai organisasi yang mempunyai wewenang tidak terbatas. Lembaga ini rentan akan penyalahgunaan kekuasaan sehingga harus segera diberi batasan. DPR tampaknya mendengar aspirasi masyarakat ini. Para wakil rakyat kemudian berembug untuk menyusun RUU Rahasia Negara yang berpotensi membatasi kewenangan KPK.

Korupsi dan Budaya Bangsa

Dalam kehidupan rakyat biasa, sebenarnya, korupsi telah menjadi tradisi yang mengakar dalam budaya masyarakat. Korupsi telah menjadi sistem yang mau tidak mau harus diterima masyarakat. Bagaimana korupsi itu mengakar dalam budaya masyarakat? Konsep feodalisme Nusantara (sebagian besar terjadi di Jawa) sebenarnya diwakili oleh patron-client. Peran patron dilakukan oleh penguasa, sedangkan client adalah rakyat jelata. Seorang penguasa harus dapat melindungi kehidupan rakyatnya, sebagai balasannya rakyat harus memberikan upeti kepada penguasa atas jasa perlindungannya. Upeti yang disetorkan kebanyakan adalah hasil bumi. Seorang lurah merupakan penguasa lokal yang berkewajiban mengumpulkan hasil bumi suatu desa kepada pejabat yang lebih tinggi. Cikal-bakal praktek korupsi terjadi ketika para pejabat menengah kemudian tergiur akan potensi keuntungan yang didapat bila menjual sebagian dari upeti tersebut kepada pasaran internasional. Usaha ini tidak mungkin dilakukan dengan cara memotong hasil upeti yang hendak diserahkan kepada penguasa pusat, akan tetapi dengan mengeksploitasi petani untuk menyerahkan upeti lebih banyak. Praktik ini terus berlangsung pada masa kolonialisasi Belanda. VOC yang menggunakan sistem indirect rule, memanfaatkan tradisi yang ada untuk mengeksploitasi hasil alam petani. Oleh karena praktek korupsi yang dilakukan oleh para pejabat VOC terlampau besar akhirnya kongsi dagang ini runtuh pada 1799.

Untuk mengganti kerugian yang ada, Pemerintah Hindia- Belanda kemudian menerapkan Sistem Tanam Paksa yang dirancang oleh Van den Bosch pada 1830. Walaupun praktik ini berhasil mengangkat Belanda sebagai Negara kolonialis ternama, namun praktik korupsi dengan metode yang sama terjadi. Sebelum praktik korupsi ini membesar, Pemerintah Hindia-Belanda telah mengubah arah kebijakan menjadi Politik Liberal pada 1870-1900. Masuknya kalangan Pribumi (Inlander) dalam lingkaran setan korupsi kemungkinan besar terjadi ketika diberlakukannya Politik Etis (1902). Ketika itu muncul elit moderen yang dipekerjakan di instansi pemerintahan sebagai pegawai rendah dan menengah. Tradisi korupsi yang telah mengakar dalam sistem kolonial tampaknya menjadi pemandu yang baik bagi para pegawai pribumi.

Praktik korupsi ini tetap terpelihara bahkan sejak awal masa kemerdekaan. Mungkin sebagian besar orang berpendapat bagaimana mungkin pada masa kekuasaan Presiden Soekarno terjadi korupsi? Dengan jargon-jargon nasionalis dan karisma pribadinya tampaknya Soekarno berhasil membiasakan pandangan masyarakat dengan pembangunan-pembangunan monumentalisnya, yang bukan tidak mungkin uang negara berpindah ke tangan pribadi tanpa diketahui orang lain. Memang bukti sulit didapat, tetapi sebenarnya cukup untuk menjelaskan salah satu indikator memburuknya perekonomian nasional pada saat itu adalah karena korupsi  Pada masa Orde Baru, praktik korupsi mencapai puncaknya. Di tengah pertumbuhan ekonomi pada awal 1970, Soeharto telah membagi kekayaan negara, termasuk akses dan sumber keuangan kepada para koleganya, keluarga, dan kroni-kroninya. Para koleganya ini bukan hanya datang dari kelas menengah Tionghoa, tetap juga Pribumi, Arab, dan lain sebagainya. Keluarga Soeharto begitu menikmati kekayaan negara melalui perusahaan-perusahaan yang dipimpinya. Para kroni pun senang karena bisnisnya  mendapatkan keuntungan yang besar dalam perdagangan nasional dan internasional selama tahun 1970-1990.

Sementara itu rakyat yang sudah telanjur terbuai dengan jargon-jargon pembangunan selama tiga deklade. Mereka hanya dapat melihat tanpa berbuat apa-apa ketika badai krisis ekonomi menerpa Indonesia dan negara yang telah keropos akibat tindakan para koruptor tidak mampu menyelamatkan perekonomian nasional. Sungguh tragis memang.  Lepas dari badai krisis ekonomi, praktik korupsi terus berlanjut pada masa reformasi yang tidak usai-usai ini. Sebagai salah satu agenda dari reformasi,  pemerintah memang telah berupaya secara maksimal memberantas praktik korupsi ini. Tantangan baik secara terang-terangan maupun terselubung silih-berganti berdatangan, namun hal ini tidak lantas membuat pemerintah jera. Mereka (pemerintah) harus jeli dengan menyadari korupsi bukan sekedar usaha memperkaya diri dengan uang negara, tetapi melihat korupsi sebagai praktik budaya yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal bukan hanya pendekatan hukum yang harus dilakukan. Kalau hanya jalan itu yang ditempuh, maka sebanyak apapun pelaku korupsi yang dipenjara, tentu akan muncul pelaku korupsi baru. Untuk mengatasi itu, harus dilakukan pendekatan budaya untuk mencabut tradisi budaya korupsi dari akan budaya bangsa. Memang tidak mudah dan harus dilakukan secara bertahap. Tetapi bukan suatu yang mustahil untuk dilakukan.

Beberapa bulan yang lalu para komunter yang tinggal di sekitar wilayah Jabotabek gempar. Pasalnya, terminal bayangan UKI, tempat mereka biasa turun dan bertukar bus tidak difungsikan lagi. Alasannya, Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) membuat jalur di sekitar UKI macet total setiap hari. Saya pun ikut merasakan. Biasanya waktu tempuh Bogor-UKI-Matraman, dalam waktu normal hanya 1,5 jam. Sekarang untuk mencapai Bogor-UKI lewat terminal Kampung Rambutan saja dua jam, dan harus menunggu 45 menit lagi untuk sampai Matraman, itupun sudah menumpang Bus Trans Jakarta. Ketika efisiensi waktu menjadi parameter utama kehidupan kamum urban, apakah kebijakan pemerintah ini sudah bijaksana? Ataukah masalah ini bukan bersumber pada kebijakan pemerintah, tetapi pada diri kaum urban itu sendiri? Potret kemacetan di Ibukota memang problematika yang dilematis yang harus segera dipecahkan.

Usaha Pemerintah

Potensi kepadatan penduduk dan segala permasalahan yang akan muncul memang telah diramalkan pemerintah. Tidak hanya diprediksi, Pemerintah pun telah berusaha mencari jalan keluar yang aplikatif.  Solusi awal yang telah ditelurkan pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan di kota yang hanya didesain untuk menampung 500.000 jiwa ini adalah mengalihkan konsentrasi massa ke kota-kota di sekitar Jakarta. Program ini dinamakan Jabotabek, atau disebut Jabodetabek sekarang. Kebijakan yang telah disusun rapi sejak 1950 oleh planolog Indonesia dan Belanda ini baru terealisasi tahun 1970, ketika proyek Jalan Tol Jagorawi mulai dikerjakan. Namun demikian, bukan berarti dalam jeda antara 1950-1970 pemerintah tidak berbuat apa-apa. Bang Ali, sebagai gubernur tersukses Ibukota, pernah membuat beberapa kebijakan untuk mengatasi ledakan penduduk di perkotaan, baik itu melalui Keluarga Berencana, KTP, perluasan wilayah dan lain sebagainya. Toh, program itu gagal total untuk mengatasi masalah ledakan penduduk. Bahkan, Bang Ali kemudian merelokasi kampung-kampung di Ibukota dari dana legalisasi judi. Hasilnya penduduk ibukota bertambah berpuluh-puluh kali lipat dan membuat Jakarta menjadi penuh sesak.

Setelah proyek Jabotabek secara efektif telah diberlakukan, terutama efektif sejak tahun 1976, memang terjadi pengaliran konsentrasi penduduk ke kota-kota satelit, macam Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Namun, bukan berarti aliran penduduk ke Ibukota berhenti sama sekali. Mereka yang pindah ke kota-kota satelit nyatanya adalah penduduk kelas menengah yang telah mempunyai pekerjaan yang mapan. Kelas ini pindah karena penghasilannya memungkinkan mereka untuk mencari kenyamanan yang lebih di daerah sekitar Jakarta. Sebaliknya, sebagian besar penduduk Jakarta yang tidak terdidik dan terlatih, serta bekerja di sektor informal tinggal berjubel di bantaran kali atau kampung-kampung di Ibukota. Program Jabotabek pada satu sisi telah meringankan beban Jakarta, tetapi pada sisi lain juga telah menciptakan problem kemasyarakatan yang lebih kompleks.

Dalam berbagai survey disebutkan pengklasifikasian penduduk Jakarta dibedakan antara penduduk Jakarta siang hari dan malam hari. Pada siang hari tercatat jumlah penduduk berkisar 12 juta jiwa, sedangkan pada malam hari sekitar 8 juta jiwa. Dapat dibayangkan, pada jam masuk dan pulang kantor , terjadi transfer penduduk dari Jakarta ke kota-kota satelitnya sebesar 4 juta jiwa. Apa yang selanjutnya terjadi? Kemacetan di setiap sudut jalan Jakarta. Pemerintah pun sudah  berkali-kali mencari jalan keluar atas permasalahan ini, seperti ini perluasan jalan raya dan tol, jalur three in one, dan  penyediaan transportasi massal. Bahkan sejak awal, pemerintah sebenarnya ingin memaksimalkan fungsi kereta api listrik Jabotabek sebagai alat angkut massal yang utama, dibanding angkutan perkotaan, bus, apalagi mobil pribadi. Namun, apa daya, karena alasan  ketidakprofesional, kurang praktis dan rendahnya kenyamanan di dalam KRL, hanya sebagian kecil komunter yang memanfaatkan jasa ini. Sisanya lebih menikmati menumpang bus ber-AC, dan mengendarai kendaraan pribadi sambil menikmati suasana kemacetan Ibukota.

Gengsi Kaum Urban

Seberapa keras pun usaha pemerintah  untuk mengatasi berbagai permasalahan di Ibukota bila tidak diimbangi oleh kesadaraan masyarakat yang tinggal di dalamnya tentunya hasilnya tidak maksimal untuk mengatakan sia-sia. Akar permasalahan utama segala permasalahan di Ibukota bersumber pada perilaku, mentalitas, dan gengsi sebagian besar penduduk yang berdiam di dalamnya. Wajar, walaupun kaum urban telah menciptakan imej sebagai orang kota, namun sesungguhnya mentalitas yang mengakar dalam dirinya adalah perilaku orang desa. Wajar citra mereka sebagai kelas menengah baru dikenal dan dipelajarinya selama satu atau dua generasi. Jadi, didikan orang tua yang merupakan kombinasi gaya pedesaan dan perkotaan kadung tertanam dalam dirinnya. Pun tidak dapat dipungkiri, mentalitas sebagai bangsa terjajah masih terasa walaupun telah merdeka lebih dari 60 tahun. Sebagai orang yang telah merasa sukses, walaupun masih pada taraf gajian dan belum mampu mengaji orang, cukup gengsi memang bila seorang manager naik taksi, bus,  apalagi metromini. Bahkan seorang pegawai menegah di perusahaan swasta asing merasa harga dirinya terinjak-injak bila tidak membawa mobil pribadi ke kantor, walaupun harus terjebak kemacetan setiap harinya. Alasannya kepraktisan menjadi alibi utama untuk melakukan hal itu.

Gengsi mengalahkan rasionalitas dan warisan sebagai bangsa yang terjajah, dua hal inilah yang melemahkan mentalitas kaum urban pengais rejeki Ibukota. Dibutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah dan perilaku penduduk Jakarta. Tampaknya, sinergi ini masih jauh karena imej Jakarta masih dilihat sebagai objek yang harus dieksploitasi secara maksimal, walaupun itu harus merenggut kenyamanan orang lain dan lingkungan kota. Individualisme dan sikap acuh tak acuh sering ditolelir dengan mengatakan “Ini Ibukota, Bung!”. Gerak sejarah mentalitas penduduk Ibukota sekarang masih terhenti pada titik itu. Namun bukan berarti jarum sejarah tidak dapat digerakkan ke tahapan selanjutnya menuju perkembangan yang lebih beradab. Perlu kerja keras semua pihak yang tidak memakan waktu yang singkat.  Jangan pernah bermimpi untuk melihat perubahan yang instan. Upaya yang dapat dilakukan sekarang adalah membiasakan melakukan hal-hal beradab dengan mengedapankan prinsip rasionalitas dan kepentingan umum dibandingkan gengsi dan individualisme semata.  Mulailah dari lingkungan terkecil. Dengan begitu, percayalah seiring perjalanan waktu, perubahan ke arah yang positif akan terjadi secara gradual. Kelak, sejarah akan mencatat bangsa ini telah berubah menjadi masyarakat moderen yang rasional dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Semoga.